cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurul Izzah Lubis
Contact Email
nurulizzah.potensi@gmail.com
Phone
+6281260999253
Journal Mail Official
nurulizzah.potensi@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal PIR : Power in International Relations
Published by Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN : 25287192     EISSN : 27210510     DOI : 10.22303
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017" : 6 Documents clear
DAMPAK SEKURITISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP IRREGULAR MARITIME ARRIVALS Indra Jaya Wiranata
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.291 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.23-36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Australia melakukan sekuritisasi terhadap kebijakan penanganan IMAs dan bagaimana dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap IMAs dengan menggunakan konsep pengungsi dan sekuritisasi. Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak, selama dianggap terdapat ancaman yang nyata dari isu tersebut. Jadi apabila isu itu dipandang ancaman oleh aktor maka aktor dapat melakukan sekuritisasi. Besarnya arus pengungsi yang terus-terusan berupaya masuk ke Australia membuat pemerintah Australia resah. Pada tahun 2004 hanya terdapat 61 imigran, namun pada akhir tahun 2013 angka tersebut melonjak menjadi 25.173 jiwa. Pemerintah Australia menganggap peningkatan jumlah imigran tersebut menjadi beban dan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Australia. Atas dasar ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan tersebut membuat pemerintahan Australia mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menghalangi akses masuk ke para imigran tersebut ke Australia.
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA ERA JOKOWI Ali Maksum
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.886 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.01-22

Abstract

Following the leadership succession in the post Presidential Election in 2014 from the 6th Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono to the 7th Indonesian President Joko Widodo (Jokowi), the Indonesian migrant workers became one of the priorities of the new government. The reason is simple, there are still many Indonesian workers especially in Malaysia who are involved in various problems and cases. The issue of protection of Indonesian citizens abroad became the primary agenda of Jokowi’s administration including protection on migrant workers. To be sure, the various issues of migrant workers eventually impact on the relationship between the two brotherhod countries, Indonesia and Malaysia. On the other hand, both countries were obviously gained so many advantages from the influx of Indonesian migrant workers in Malaysia. For Indonesian government for instance, the migrant workers is one of the largest revenue contributors from their remittance. As for Malaysia, the presence of Indonesian migrant workers were highly contributed to the national economy amid of the local people are lack of interested to such kind of dirty jobs. Therefore, this article would like to invite readers into a deep discussion comprehensively on the issues of migrant workers and their implications on the Indonesia-Malaysia relations especially in the first half of Jokowi’s tenure of presidency.
Climate Change Will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati Putu Ratih Kumala Dewi
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.375 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.82-102

Abstract

Dampak dari perubahan iklim terhadap masyarakat global telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan dan publik yang lebih luas seiring dengan meningkatnya jumlah migran akibat perubahan lingkungan. Kenaikan permukaan air laut seperti halnya bencana alam menimbulkan tantangan dalam hal pengaruhnya terhadap pembangunan dan penghidupan, pilihan penyelesaian, produksi pangan dan kesehatan. Sebagai dampaknya, ini akan memaksa orang untuk meninggalkan tanah air mereka. Ini diprediksi akan menyebabkan perpindahan orang-orang secara besar-besaran dan jumlahnya masih terus meningkat. Kekhawatiran tentang migran lingkungan telah menjadi topik politik yang nyata. Dan ini mengarah pada sebuah pertanyaan, apakah perubahan iklim mempengaruhi migrasi massal dan menyebabkan krisis migran. Untuk mendeskripsikannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui review dokumen dan analisis data sekunder. Dalam tulisan ini, penulis menyajikan studi kasus Kiribati yang merupakan negara atoll yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Kiribati adalah negara atol yang diprediksi menjadi negara pertama di dunia yang memindahkan penduduknya ke negara lain. Negara ini memiliki tingkat kenaikan populasi yang tinggi. Makalah ini mengacu pada damapak dari perubahan iklim terhadap lingkungan dan bagaimana hubungannya dengan migrasi. Dengan kesimpulan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan memiliki dampak signifikan pada pergerakan populasi.
PERANAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN REFUGEES (PENGUNGSI) ROHINGYA DI INDONESIA E.N. Domloboy Nst.
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.305 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.70-81

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan International Organization For Migration (IOM) dalam menangani permasalahan Refugees (pengungsi) Rohingya di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka buku, jurnal dan sumber online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa IOM berperan sangat aktif dalam mengupayakan hak-hak pengungsi Rohingya di Indonesia.Hal ini dapat dilihat dari konsistensi IOM dalam merencanakan rencana kerja untuk memberikan hak kepada para pengungsi Rohingya. IOM telah memberikan hak sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia. Bersama dengan Organisasi Internasional lain, pengungsi Rohingya telah berkurang dari 1791 pengungsi pada Mei 2015, menjadi 959 pengungsi pada September 2016. Adapun hambatan yang dihadapi IOM adalah belum maksimal tercapai hak bagi para pengungsi disebabkan kurangnya tanggung jawab beberapa orang yang diberikan mandat dari IOM. Oleh karena itulah penelitian ini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengoreksi sejauh mana keberhasilan dari berjalannya Organisasi Internasional dalam hal ini adalah IOM.
MIGRANT CRISIS: OPEN DOOR POLICY ANALYSIS Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.22 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.50-69

Abstract

This paper aims to explain migrant crisis that happen in Germany because Open Door Policy implemented by Germany under governmental Chancellor Angela Merkel in 2015. Since, Germany has issued various policies that serve as protection regime in dealing with migrant. In its application, it is ineffective until cause in significant and different impacts in every aspect since. Implementation of Open Door Policy to deal with the migrant crisis that occurred at Europe, a new hope in Germany to boost Germany's positive image. The conclusions obtained in the analysis of this study that some Germans hope this positive image will help remove some stains in the past against Germany reputation. Germany has become home to migrants where Germany once made hundreds of thousands of people migrants. Germany appears to have drastically curtailed its open-door policy for migrants. therefore Open-door policy has resulted in the disintegration of countries in the EU region. There are four risks that will be experienced by the European Union, namely the north-south divide on migrants by rethinking and suspension of the agreement called the Schengen system. This study uses literature study as a method and in the data analysis uses descriptive qualitative.
SIKAP THAILAND DAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DALAM PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS Khairunnisa Simbolon
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.485 KB) | DOI: 10.22303/pir.2.1.2017.37-49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap Indonesia dan Thailand terhadap pengungsi Rohingya dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Indonesia dan Thailand merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, sehingga secara legal kedua negara tersebut tidak berkewajiban memberikan bantuan atau melakukan kewajiban terhadap pengungsi yang di atur baik dalam Konvensi maupun Protokol. Namun pada kenyataannya, Indonesia dan Thailand adalah negara yang cukup banyak berperan dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Kedua negara, dengan bantuan UNHCR dan IOM memfasilitasi pengungsi yang berasal dari Rohingya untuk selanjutnya dimukimkan kembali di negara ketiga. Sikap Thailand dan Indonesia ini berdasarkan pendekatan konstruktivis didasari pada kesamaan identitas dan norma internasional yang sama-sama menjunjung tinggi ham dan kemanusiaan. Analisis awal dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang disebutkan Alexander Went bahwa norma internasional (struktur) mempengaruhi ketiga negara (agen) sehingga kedua negara tersebut mau menampung pengungsi Rohingya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023): PIR Februari 2023 Vol 7, No 1 (2022): PIR AGUSTUS 2022 Vol 6, No 2 (2022): PIR FEBRUARI 2022 Vol 6, No 1 (2021): PIR AGUSTUS 2021 Vol 5, No 2 (2021): PIR FEBRUARI 2021 Vol 5, No 1 (2020): PIR AGUSTUS 2020 Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020 Vol 4, No 1 (2019): PIR AGUSTUS 2019 Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019 Vol 1, No 1 (2016): PIR AGUSTUS 2016 Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 Vol 2, No 2 (2018): PIR FEBRUARI 2018 Vol 2, No 1 (2017): PIR AGUSTUS 2017 Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017 More Issue