cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyudi
Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id
Phone
+6281321920848
Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Res Nullius Law Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 26567261     EISSN : 27214206     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Res Nullius Law Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020" : 6 Documents clear
HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU Ahmad Dasan, Mikho Ardinata
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.2990

Abstract

Kekerabatan suku bangsa masyarakat pulau Enggano dipertimbangkan melalui keturunan ibu (matrilineal). Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena faktor historis etnik Enggano dahulu sering berperang antar suku dan seringnya kaum lelaki yang merantau meninggalkan kampung halaman, sehingga agar harta tidak hilang dan tetap terjaga harta waris dilimpahkan kepada anak perempuan tertua. Hukum Waris Islam di dalam Masyarakat Enggano dipahami secara subtanntif, bahwa terdapat nilai-nilai dalam agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka terapkan dimasyarakat selama ini. Ada kecenderungan keengganan masyarakat menerapkan hukum waris Islam karena menganggap bahwa hukum waris Islam terlalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan dalam proses pembagian waris. Keadilan yang dipahami oleh masyarakat adalah keadilan yang mendasarkan atas keadilan dalam perspektif hukum adat; Masyarakat Bengkulu menempatkan hukum waris Islam dalam berbagai dimensi, berdasarkan pemahamannya terhadap pewarisan yang sebatas menggunakan prinsip keadilan menurut perspektif adat. Oleh karena itu, hukum waris Islam ditempatkan dalam dua dimensi, yaitu: pertama, menempatkan hukum waris Islam sebagai sebuah tata aturan yang berisi nilai-nilai agama, yang bagi masyarakat Enggano nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam hukum waris adatnya. Kedua, hukum waris Islam ditempatkan seperti halnya hukum adat. Pemahaman masyarakat Enggano bahwa apa yang diyakini sebagai hukum waris adat yang sudah mengadopsi hukum waris Islam pada akhirnya menempatkan pemahamanya pada dimensi yang ambigu. Satu sisi mereka menganggap bahwa hukum waris yang diterapkanya sebagai sebuah tata aturan yang sudah relavan dan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Sementara disisi yang lain, implementasi dari hukum waris adat tersebut masih jauh dari prinsip dasar hukum waris Islam. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, bahwa pemahaman dan pelaksanaan masyarakat Enggano terhadap hukum waris Islam merupakan bentuk dari kristalisasi nilai-nilai yang mereka yakini sebagai sebuah tata aturan yang merupakan konstruksi dari kebiasaan dan adat budaya masyarakat Rejang dan Serawai. Sehingga pada akhirnya konstruksi ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai lama yang sudah ada (adat) dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (nilai Islam). Meskipun nilai baru yang lahir bukan merupakan bentuk asimilasi, tetapi bentuk dari akulturasi. Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano
SURVEI PENDAHULUAN PENTINGNYA AHLI YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP Cecep Aminudin, Efa Laela Fakhriah, Ida Nurlinda, Isis Ikhwansyah
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3008

Abstract

Peranan ahli seringkali dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup di pengadilan. Namun akses terhadap ahli dianggap sebagai salah satu kendala. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami pandangan ahli terhadap bantuan ilmu pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan hukum dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dikaitkan dengan hukum acara di pengadilan. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris dalam bentuk survei di mana responden ditentukan secara purposif dan data dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak semua ahli yang layak menjadi ahli sesuai bidang keahliannya bersedia untuk menjadi ahli dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dengan alasan karena kurang nyaman dengan suasana pengadilan, khawatir tidak dapat memberikan keterangan yang objektif, tidak ingin terlibat dalam konflik, belum tahu caranya atau belum pernah serta kendala waktu. Namun demikian, tidak sedikit yang bersedia untuk menjadi ahli sesuai bidang keahliannya dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dengan alasan sebagai bentuk tugas dan pengabdian pada masyarakat, membantu pengadilan agar dapat membuat keputusan yang baik serta membantu para pihak yang bersengketa yang meminta bantuan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Bantuan ilmu pengetahuan dalam bentuk keterangan ahli lebih cenderung diminati agar yang meminta bantuan adalah pengadilan atau hakim termasuk dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa agar ahli lebih dapat bersikap objektif dan netral dalam memberikan pendapat sesuai keahliannya. Ahli yang ditunjuk pengadilan juga mungkin bisa mengatasi kendala ketidakseimbangan akses terhadap ahli diantara para pihak. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan para pihak yang bersengketa untuk meminta bantuan ahli sesuai dengan kebutuhan kondisi kasus lingkungan hidup.
AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS MEREK (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty) Sudjana sudjana
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3076

Abstract

Pelindungan terhadap merek yang terdaftar berdasarkan prinsip konstitutif dan penghapusan dan percabutannya memiliki akibat hukum. Kajian ini bertujuan untuk menentukan kriteria penghapusan dan pembatalan merek terdaftar dan akibat hukumnya, sehingga kajian ini diharapkan memiliki kegunaan akademik dan praktis. Metode penelitian dalam kajian ini:Jenis penelitian hukum normatif , Sifat penelitian dekriptif, Sumber data: data sekunder, Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan Analisis data: normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan kriteria penghapusan Merek merek terdaftar karena (1). tidak digunakan (non use) pada kurun waktu tertentu; (2). adanya itikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar; (3). pengajuan keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kriteria Pembatalan merek, (1). dilakukan oleh pihak yang memiliki legal standing; (2). waktu tertentu; (3). diajukan ke pengadilan niaga. Akibat hukum Penghapusan merek terdaftar, (1). tidak serta merta menghapuskan perjanjian lisensi kecuali diperjanjikan sebelumnya; (2) pengajukan gugatan ke Pengadilan niaga. Pembatalan merek terdaftar berakibat (1). gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan; (2). sertifikat merek tidak berlaku lagi dan pencoretan merek terdaftar.
PENANGANAN KEJAHATAN PREMAN PADA WILAYAH HUKUM POLISI RESORT INDRAGIRI HILIR Ali Azhar, Maryanto, Vivi A Siregar, Mulono Apriyanto, Agustinus Samosir
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3195

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of street crime in Indragiri Hilir began to develop and is undeniable, this phenomenon gave birth to a group of thugs who commit violence. Prema violence in maintaining its existence, both in the social and economic fields. Since the economy is getting harder and higher the poverty rate. Thugs in the jurisdiction of Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. Thugs do extortion (voluntary) extortion on a voluntary or voluntary basis from the merchant community, private communities, especially in the City of Tembilahan. the number of cases of gangsterism in 2014 there were 27 cases of violent crime. the investigation process contained 21 cases, 21 cases. Keywords: Premans, Indragiri Hilir, Thuggery, Law, Tembilahan City. ABSTRAK Fenomena kejahatan jalanan di Indragiri Hilir mulai berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan prema dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Preman melakukan pemerasan (sukarela) dengan pemerasan atas dasar sukarela atau sukarela dari komunitas pedagang, komunitas swasta, khususnya di Kota Tembilahan. Jumlah kasus premanisme pada 2014 ada 27 kasus kejahatan dengan kekerasan. proses penyelidikan berisi 21 kasus, 21 kasus telah diserahkan ke kantor kejaksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan implementasi Penegakan Hukum atas Tindakan Premanisme. Kata Kunci: Premanisme, Tembilahan, Polrest INHIL
TANGGUNGJAWAB NAZHIR KOPERASI SYARIAH SEBAGAI LKS PWU DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI APLIKASI FINTECH Siti Nurhayati, Nurjamil
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3196

Abstract

This research was conducted to determine the form of Islamic cooperative nazhir responsibilities as PWU LKS in the management of waqf especially for a loss case in the management of waqf money. The study was a qualitative analytical study with a normative juridical approach. Data obtained through library research and field research and then analyzed qualitatively. This research was conducted in the city of Bandung, in this case the object of the study was the Sharia Cooperative that had been designated as a nazhir waqf for money by the Indonesian Waqf Board. The study concluded that if problems in the management of waqf money such as the occurrence of problematic financing or NPF, occured due to Nazir errors, either due to deliberate or negligence and / or due to non-consideration of the principle of prudence, then Nazir can be held liable according to the responsibility based on the error (based on error) on fault). This is regulated in the Civil Code (hereinafter abbreviated as the Civil Code) specifically contained in Articles 1365, 1366 and 1367. If some provisions relating to the principle of responsibility based on errors can be proven, Nazirs were required to compensate and return the endowment funds. Conversely, if the problems occured are not due to Nazir's fault, Nazir cannot be held accountable, both morally and legally. Compensation for wakaf assets shall be borne by other parties who cooperate with Nazir as stipulations regarding defaults or acts against the law stipulated in the Civil Registry Keywords: Responsibility, Nazhir Wakaf Money, PWU LKS, Fintech
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (Good Corporate Governance) DI BIDANG PENGAMANAN ASSET UNTUK MEMINIMALISIR PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI PTPN IV Junaedi Junaedi
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v2i2.3329

Abstract

on the contrary, good employees must also have a sense of belonging and high loyalty to the company where they work. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) in the form of a Limited Liability Company (PT) (hereinafter referred to as PTPN IV). In the context of state-owned PT, a good state-owned PT is a state-owned PT that can contribute to stakeholders to ensure public welfare. The instrument for PTPN IV to contribute to stakeholders in order to ensure the realization of public welfare is the implementation of Good Corporate Governance (GCG). In addition, in implementing GCG it is also necessary to apply Good Corporate Culture (GCC) because GCG and GCC have a very close relationship. GCG is the visible side of the company, while the GCC is the inside side of the company or the value side of corporate management. Assets with a total value of more than Rp. 14 trillion must be secured for the sustainability and sustainability of the company's business wheels. The safeguarding of these assets must start from the smallest, an example in this study is the security of oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) which are often stolen, both by “ninja”, and “mafias”. Various modes of crime surfaced, such as theft of FFB; trimming FFB; land grabbing; employee abuse; darkening of the core & Crude Palm Oil (CPO); and employee mistreatment. One of the breakthroughs in implementing GCG that will be implemented at PTPN IV to secure assets to minimize the theft of oil palm FFB is the application of technology, information, and communication at PTPN IV in the form of an application system "Smart Security of Integrity". Keywords. Good Corporate Governance; Asset Security; and PTPN IV Palm Oil Theft

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026 Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019 More Issue