cover
Contact Name
Fariz Al Hasni
Contact Email
journal.muamalat@uinmataram.ac.id
Phone
+6285934327883
Journal Mail Official
journal.muamalat@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Berugak Journal, Jln. Pendidikan No. 35-Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 20880537     EISSN : 26865262     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Muamalat: Journal of Sharia Economic Law (ISSN: 2088-0537 e-ISSN: 2686-5262) is a scientific journal, peer review and open access published by the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Mataram. This journal aims to be an open-access journal platform that publishes and disseminates ideas and research on Sharia Economic Laws such as, Contracts in Islamic Business Transactions, Islamic Business Ethics, Sharia Economic Thoughts, Economic Institutions and forbidden halal economic transactions based on Sharia Economic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 7 No. 01 (2015): Juni" : 5 Documents clear
PANDANGAN TUAN GURU TENTANG ANAK SEBAGAI MAHK?M `ALAIH DALAM AKAD MUAMALAH KONTEMPORER DI KOTA MATARAM Zaenudin Mansyur
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 01 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesenjangan pendapat jumhur fuqaha mengenai status anak sebagai mahkum ‘alaih dapat membuka pintu ijtihad bagi para ulama untuk memberikan statmen yang relevan agar umat tidak menjadi resah. Termasuk Tuan Guru di Kota Mataram yang hidup di tengah membeludaknya praktik bisnis dengan menggunakan alat teknologi yang mendukung transaksi muamalah kontemporer. Hal ini menjadi tugas berat mereka untuk ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan ini. Meskipun mayoritas Tuan Guru itu lazim menyelesaikan persoalan hukum dengan berpatokan pada stetmen ulama mazhab dahulu. Bahkan sebagian besar dari mereka sangat tekstual dalam menetapkan persoalan keagamaan apalagi persoalan fiqhiyah lazim bertaklid terhadap mazhab yang dikumandangkan oleh Imam Syafi`'I, Hanafi, Hanbali, dan Maliki. Tetapi perkembangan pemikiran Tuan Guru seperti sampel yang telah disebutkan di atas menjadi sangat tidak wajar bahkan terjadi kesenjangan berat terhadap ketetapan usia 18 sampai 19 tahun dengan realitas nyata. Tulisan ini akan mencoba mengkaji dan menganalisis sekaligus tentang sejauh mana pandangan Tuan Guru tentang anak sebagai mahk?m `alaih dalam transaksi muamalah kontemporer di Kota Mataram.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEDEKAH DALAM ADAT KEMATIAN SASAK DI DESA KARANG BAYAN KECAMATAN LINGSAR Kusnawati Kusnawati
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 01 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tradisi selamatan kematian pada masyarakat di Desa Karang Bayan ini merupakan salah satu sistem ritual yang masih dipertahankan secara eksklusif hingga saat ini, Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai dan akan dikucilkan apabila tidak melakukan tradisi ini. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dengan melihat praktik selamatan suku Sasak dan problematika kebolehannya dari perspektif Islam, tulisan ini akan fokus untuk mengkaji praktik sedekah dalam upacara kematian Sasak, faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi upacara sedekah dalam adat kematian Sasak, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi upacara sedekah dalam adat kematian Sasak. Lokus penelitian sebagai sumber tulisan ini adalah di Desa Karang Bayan Kec. Lingsar. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
STUDI KOMPARATIF TRANSAKSI GADAI EMAS PEGADAIAN SYARI’AH DAN KONVENSIONAL DI KOTA MATARAM Musawar Musawar
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 01 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bahasan yang masih hangat dibahas dalam bidang mu’amalah adalah sistem kerja konvensional dan syari’ah misalnya gadai konvensional dan gadai syari’ah. Dua hal yang berbeda, sebab kata “konvensional” sering merujuk pada cara lama, seperti menerapkan “bunga” yang di mana bunga bagi sementara disamakan dengan “riba” yang sudah jelas diharamkan Allah dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Sementara gadai syari’ah ingin berbeda dengan sistem gadai konvensional. Tulisan ini mencoba menganalisis sistem penggadai syari’ah dan gadai konvensional dengan metode perbandingan (study comparative), sehingga diketahui persamaan atau perbedaannya. Metode yang dilakukan dengan metode observasi langsung ke lapangan.
WAKTU SHALAT DALAM PERSPEKTIF ASTRONOMI; SEBUAH INTEGRASI ANTARA SAINS DAN AGAMA Arino Bemi Sado
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 01 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integrasi antara agama dengan sains dalam penentuan awal waktu shalat merupakan usaha ulama ahli falak untuk memahami rahasia simbolik al-Qur’an sekaligus menjembatani pengalaman ilmiah dan kesadaran religius akan kebesaran Allah swt. Penentuan awal waktu shalat yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun hadits perlu dijelaskan dan dijabarkan lagi secara astronomi, sehingga tidak hanya kekakuan dalam Islam yang dapat dicairkan, tetapi juga pemahaman kohesif terhadap Islam pun dapat diharapkan.
PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Gazali Gazali
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 01 (2015): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan pajak tidak boleh memberatkan masyarakat, apalagi sampai menghambat perkembangan perekonomian suatu bangsa lebih khusus menghambat masyarakat untuk berkembang, baik secara ekonomi, politik, dan kesejahteraan. Dalam term pajak, keadilan dapat di artikan kemampuan membayar dari wajib pajak (ability to pay) dan prinsip benefit (benefit principle). Keadilan adalah merupakan harapan dan cita-cita yang ingin direalisasikan di kehidupan yang nyata, dalam semua dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan persoalan keadilan menjadi dagangan yang laris manis untuk diperbincangkan, hal itu juga tidak terlepas dari perspektif keadilan terhadap pungutan pajak. Keadilan merupakan amanat Pancasila pada sila ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, artinya bahwa pungutan pajak harus dapat memberikan keadilan yang sama bagi wajib pajak di seluruh wilayah indonesia, tanpa adanya diskriminasi dalam proses pemungutannya. Adil juga dapat dipahami menempatkan wajib pajak pada posisi/kondisi yang sebenarnya dari wajib pajak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5