cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fariz Al Hasni
Contact Email
journal.muamalat@uinmataram.ac.id
Phone
+6285934327883
Journal Mail Official
journal.muamalat@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Berugak Journal, Jln. Pendidikan No. 35-Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 20880537     EISSN : 26865262     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Muamalat: Journal of Sharia Economic Law (ISSN: 2088-0537 e-ISSN: 2686-5262) is a scientific journal, peer review and open access published by the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Mataram. This journal aims to be an open-access journal platform that publishes and disseminates ideas and research on Sharia Economic Laws such as, Contracts in Islamic Business Transactions, Islamic Business Ethics, Sharia Economic Thoughts, Economic Institutions and forbidden halal economic transactions based on Sharia Economic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2016): Juni" : 6 Documents clear
HUTANG-PIUTANG UANG DENGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN MENGGUNAKAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN GUNUNG AGUNG DESA PRINGGARATA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Baiq Hayani
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutang piutang sebagai seatu bentuk perwujudan aspek tolong menolong sesama manusia, telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dengan berbagai bentuk dan ragam pelaksanaanya, walaupun dalam aturan Islam telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa di dalam ajaran agama Islam hutang-piutang tidak diperkenankan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya pada saat waktunya tiba, tetapi hal semacam itu masih banyak dijumpai di dalam masyarakat adanya praktek hutang-piutang dengan pembayaran tambahan yang melebihi pinjamannya.
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG SEWA MENYEWA RAHIM Enti Astrianingsih
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran telah memberikan angin segar atas kendala pasangan suami istri yang tak kunjung mendapatkan keturunan. In vitro fertilization atau lebih dikenal dengan bayi tabung adalah cara baru dalam hal reproduksi manusia, ada satu metode dari perkembangan teknologi tersebut saat sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka cara yang ditawarkan oleh teknologi dengan cara hasil pembuahan di luar rahim yaitu sewa menyewa rahim atau surrogate mother. Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan dirinya untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya istri.
“HADITS” DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH: SEBUAH PERBANDINGAN Muh. Azkar
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara epistemologis, hadits dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an. Sebab ia merupakan bayan (penjelas), terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih mujmal (global), ‘am (umum) dan yang mutlaq (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadits dapat berfungsi sebagai penetap (muqarrir) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur’an. Fungsi-fungsi hadits tersebut diatas harusnya menjadikan keberadaannya tidak dapat diingkari. Kedua kelompok sepakat bahwa hadits merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hanya saja masing-masing berbeda dalam menerima hadits yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum. Hal ini bersumber pada perbedaan mengenai ke-’adalah-an sahabat. Kaum sunni berpandangan bahwa semua sahabat adalah adil. Sehingga hadits yang diriwayatkan daoat diterima dan dijadikan hujjah oleh ummat Islam. Sedangkan kaum Syiah (Syiah Imamiah) berpandangan bahwa persahabatan dengan Nabi tidak dapat menjamin seseorang menjadi baik dan dan jujur. Sehingga memerlukan penelitian yang mendalam terhadap keadaan sahabat tersebut. Namun sebagian besar golongan Syiah, di antaranya golongan Ja’fariyah tidak menerima hadits selain dari para imam mereka. Mereka menganggap bahwa para sahabat adalah orang-orang yang fasik, (terutama yang dianggap menentang Ali) bahkan sebagian mengkafirkan.
POLITIK HUKUM: PEMBERIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH Gazali Gazali
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah (gebiedscorporaties), sedang desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (doelcorporaties). Pajak Daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan yang memberikan bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai public goods. Sehingga dalam konteks tujuan tersebutlah kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan PERDA diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pajak pusat karena itu akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsikan kegiatan perekonomian.
PRAKTIK JUAL BELI TANAH TANPA AZAS KONSENSUALISME DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat) Sri Wahyuni
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya. Jual beli muncul sebagai sebuah prilaku ekonomis masyarakat yang memiliki kecendrungan terpengaruh oleh budaya masyarakat dalam menjalankan jual beli, maka dalam konteks percampuran a tara sesuatu yang hokum dengan kebiasaan cendrung menciptakan suatu akibat hokum atasnya. Asas konsensualisme bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya sepakat, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.
PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PENGASUHAN OVERPROTEKTIF ORANG TUA TERHADAP ANAK DI DESA AIK MUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH Yuni Aprianti
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola asuh anak yang dilakukan oleh setiap keluarga memiliki kehasan masing-masing yang didasarkan pada satu alasan tertentu, karena pengasuhan anak tergantung kepada bagaimana orang tua mengendalikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Orang tua bisa mengasuh sesuai keinginannya, bisa juga sesuai keinginan yang didiskusikan antara orang tua dan anak, bahkan melepaskan begitu saja hak-hak anak. Orang tua memang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada anaknya. Meski demikian, segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, termasuk dalam hal perlindungan. Pengasuhan overprotektif sebagai salah satu pola asuh anak dapat dikatakan sebagai suatu pola asuh yang berlebihan sehingga senantiasa memunculkan keuntungan dan kelebihan dalam penerapannya persoalan ini penting untuk ditinjau dalam konsep hokum keluarga Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2024): Desember Vol. 16 No. 1 (2024): Juni Vol. 15 No. 2 (2023): Desember Vol. 15 No. 1 (2023): Juni Vol. 14 No. 2 (2022): Desember Vol. 14 No. 1 (2022): Juni Vol. 13 No. 2 (2021): Desember Vol. 13 No. 1 (2021): Juni Vol. 12 No. 2 (2020): Desember Vol. 12 No. 1 (2020): Juni Vol. 11 No. 2 (2019): Desember Vol. 11 No. 1 (2019): Juni Vol. 10 No. 2 (2018): Desember Vol. 10 No. 1 (2018): Juni Vol. 9 No. 2 (2017): Desember Vol. 8 No. 2 (2016): Desember Vol. 8 No. 1 (2016): Juni Vol. 7 No. 01 (2015): Juni More Issue