cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017" : 4 Documents clear
HAKIKAT PEMBUKTIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Mamulai, Muslim
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.667 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i1.2

Abstract

Proof via electronic media in criminal trials, still based on the provisions contained in the Code of Criminal Procedure, namely with reference to the theory of proof under the law negatively, but in practice there is still a criminal trial the pros and cons. However, in fact the truth of the witness examination teleconference remain equal value, with a witness who was not present at the trial because the witness has been sworn in. Keywords: Electronic Media in the criminal justice system. Abstrak Pembuktian melalui media elektronik dalam persidangan pidana, masih didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan mengacu pada teori pembuktian berdasarkan hukum secara negatif, tetapi dalam praktiknya masih ada persidangan pidana pro dan kontra. Namun, sebenarnya kebenaran teleconference dari pemeriksaan saksi tetap bernilai sama, dengan saksi yang tidak hadir di persidangan karena telah saksi telah ditetapkan. Kata kunci: media elektronik; sistem; peradilan pidana
FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG IMPARSIAL Sampara, Said
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.566 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i1.4

Abstract

Implementation of judicial power in the realization of judicial impartiality rests on their independence and the independence of judiciary in performing the duties of his judicial is not affected by any power, as well as the responsibilities imposed on judges in carrying out the task of checking and deciding cases and functions of the Supreme Court under the supervision of the judiciary the impartiality in the administration of judicial power, manifested in the form of preventive supervision, in the form of signs norms enshrined in both the legislation and the code of ethics and code of conduct of judges. In addition, there are forms of repressive supervision which in practice is carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission. Abstrak Implementasi kekuasaan kehakiman dalam perwujudan imparsialitas yudisial bertumpu pada independensi mereka dan independensi kehakiman dalam menjalankan tugas-tugas kehakimannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, serta tanggung jawab yang dibebankan pada hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan kasus dan fungsi Mahkamah Agung di bawah pengawasan pengadilan, ketidakberpihakan dalam administrasi kekuasaan kehakiman, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan preventif, dalam bentuk tanda-tanda norma yang diabadikan baik dalam undang-undang dan kode etik serta kode perilaku hakim. Selain itu, ada bentuk pengawasan represif yang dalam praktiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL Budiman, Muslimin
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.879 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i1.5

Abstract

The power of government has the characteristics of an authoritarian system of government, namely the concentration of power (concentration of power), or the concentration of power granted by law and the constitution to the president, so that the authority to govern Indonesia characterized by autocratic powers. Indonesian system adheres to the constitutional presidential system of government, which means that the president accountable to the constitution and not to the people as befits a presidential system, so that in case of infringement; either the law or the constitution by the president only mass force can be dropped. Abstrak Kekuasaan pemerintah memiliki ciri-ciri sistem pemerintahan otoriter, yaitu konsentrasi kekuasaan (konsentrasi kekuasaan), atau konsentrasi kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan konstitusi kepada presiden, sehingga wewenang untuk memerintah Indonesia ditandai dengan otokratis kekuatan. Sistem Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial konstitusional, yang berarti bahwa presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan bukan kepada rakyat sebagaimana layaknya sistem presidensial, sehingga dalam hal terjadi pelanggaran, baik hukum atau konstitusi oleh presiden, hanya kekuatan massa yang bisa dijatuhkan.
HAKEKAT TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Djusli Katuwu, Elvis
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.71 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i1.6

Abstract

Budget User (PA) can not be, mutatis mutandis, or immediately seated as suspect/defendant in a corruption case, because the error position, is an act contrary to the legality of the acts of officials which is based on authority, porsedur and substance. Budget User Officials act is an act of administrative and criminal use is ultimum Remedium. Legal responsibility for the Budget Authority granted to the Budget Users: a. The budget user accountability, whether as mandated by the law that was given to him as KPA, or stages in Presidential Decree No. 80 Year 2003 concerning Procurement of Government Goods and Services, (2) The authority is bound, where all procedures have been done, so the PA there is no reason to not be able to do. (3) The thoroughness in considering the law, if there is an emergency or urgent situations. Abstrak Pengguna Anggaran (PA) tidak dapat, mutatis mutandis, atau langsung duduk sebagai tersangka / terdakwa dalam kasus korupsi, karena posisi kesalahan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan legalitas tindakan pejabat yang didasarkan pada kewenangan, porsedur dan substansi . Tindakan Pejabat Pengguna Anggaran adalah tindakan penggunaan administratif dan kriminal adalah Remedium ultimum. Tanggung jawab hukum untuk Otoritas Anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran: a. Pertanggungjawaban pengguna anggaran, baik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang diberikan kepadanya sebagai KPA, atau tahapan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (2) Otoritas terikat, di mana semua prosedur telah selesai, jadi PA tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan. (3) Ketelitian dalam mempertimbangkan hukum, jika ada situasi darurat atau mendesak.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 27 No 1: Desember 2023 - Mei 2024 Vol 26 No 2: Juni - November 2023 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue