Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum

JMK
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Mataram

ISSN : 23390557 EISSN : 26851857 DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2019): Oktober" : 7 Documents clear

STUDI KRITIS TERHADAP KONSEP NEGARA HUKUM Ramli Ramli; Muhammad Afzal; Gede Tusan Ardika
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Indonesia is a state of law as stipulated in article 1 number 3 of the 1945 Constitution. Indonesia is one of the countries in the world, which is a state of law. Indonesia's position as a state of law has very broad implications in various other fields. The reality of Indonesian society's life cannot be separated from the existence of the law inherent in a multi-ethnic, multi-cultural society. The term legal state (Rechstaat) is no stranger to constitutional knowledge from ancient times to the present. It's just that in the practice of state administration people are still witnessing whether the rule of law has been fully implemented or not. This research is a type of normative research, and uses descriptive qualitative analysis through critical studies. The results of this study indicate that the concept of rechstaat prioritizes the wetmatigheid principle which then becomes the rechtmatigheid. Elements of Rechstsst: 1) The existence of protection of human rights, 2) The separation and distribution of state power to guarantee the protection of human rights, 3) Governance based on regulations, and 4) The existence of administrative justice. However, the implementation of the said rule of law has not yet been implemented well and comprehensivelyKeywords: Critical Study, Variety of Concepts, State, LawABSTRAKIndonesia ialah negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia, yang merupakan negara hukum. Kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara hukum, membawa implikasi yang sangat luas pada berbagai bidang lain. Realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hukum yang melekat pada masyarakat yang multi-etnis, multi-kultural. Istilah negara hukum (Rechstaat) tidak asing lagi dalam pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya saja dalam praktek ketatanegaraan, orang masih menyaksikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi hukum kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep rechstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid. Unsur-unsur rechstaat: 1) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), 2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, 3) pemerintahan berdasarkan peraturan, dan 4) adanya peradilan administrasi. Akan tetapi pada aspek implementatif negara hukum dimaksud belum terlaksana dengan baik dan komprehensifKata kunci: hukum, negara, ragam konsep, studi kritis

PERAN DAN WEWENANG PERAWAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN Lalu Wirentanus
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

The increasing need for health services requires nurses currently to have knowledge and skills in various fields. At present, nurses have a broader role with an emphasis on improving health and preventing disease, as well as looking at clients comprehensively. This study discusses the role and authority of nurses in carrying out their duties based on the provisions of law number 38 of 2014 concerning nursing. This research is normative research with a legislative approach and critical legal studies. The results of the study that the role of nurses must be able to ensure that the company meets the laws and regulations, develop health surveillance programs, conducts counseling, coordinates health promotion activities and fitness, at all. As for the authority of nurses, based on article 30 paragraph (1) of law number 38 of 2014 that nurses carry out their duties as providers of nursing care in the field of individual health efforts, nurses are authorized to a) carry out holistic nursing assessments, b) establish a nursing diagnosis, c) plan nursing actions. Carry out nursing actions, d) evaluating the results of nursing actions and so on which, based on reality, are still not well implemented.Keywords: authority of nurses, nursing law, roleABSTRAKBertambahnya kebutuhan pelayanan kesehatan menuntut perawat saat ini memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang. Saat ini perawat memiliki peran yang lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga memandang klien secara komprehensif. Penelitian ini membahas tentang peran dan wewenang perawat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi hukum kritis. Hasil penelitian, bahwa peran perawat harus mampu meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi peraturan perundangan-undangan, mengembangkan program surveilance kesehatan, melakukan konseling, melakukan koordinasi untuk kegiatan promosi kesehatan dan fitnes, dan seterusnya. Adapun kewenangan perawat, berdasarkan pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 38 tahun 2014 bahwa perawat menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang a) melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. b) menetapkan diagnosis keperawatan. c) merencanakan tindakan keperawatan. melaksanakan tindakan keperawatan. e) mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dan seterusnya yang berdasarkan kenyataan masih belum terimplementasi dengan baik.Kata kunci: undang-undang keperawatan, peran, wewenang perawat

PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Idea Islami Parasatya; Tin Yuliani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Law number 6 of 2014 concerning Villages recognizes the existence of villages and village autonomy, including adat villages as a legal community unit that has territorial boundaries. According to Law number 6 of 2014, village regulations determined by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body constitute the legal and policy framework in the administration of village governance and village development. The determination of village regulations is a translation of various authorities owned by the Village, referring to the provisions of the higher laws and regulations. As a legal product, village regulations must not conflict with higher regulations and must not harm the public interest. As a political product, village regulations processed democratically, and in a participatory manner, the drafting process involves the participation of village communities. Village communities have the right to propose or provide input to the Village Head and the Village Consultative Body in the process of drafting village regulations.Keywords: supervision of village regulations, village autonomy, village regulations ABSTRAKUndang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimilki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.Kata kunci: desa, peraturan desa, pengawasan peraturan desa, otonomi desa

PARADOKS PEMAKZULAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM M. Saoki Oktava; Riska Ari Amalia
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

The promulgation of the implementation of the Constitutional Court's decision is in the spotlight of other State Institutions that have repealed articles that have been canceled by the Constitutional Court in the new Law. Likewise with the authority of the Constitutional Court. In the process of presidential impeachment by the MPR there are indications that the Constitutional Court's Decision stating that the president and / or vice-president were proven guilty by the Constitutional Court can also be set aside, given the political process in the MPR which refers to the minimum decision-making conditions. The president is attended by at least ¾ of the total number of MPR members and is approved by at least 2/3 of the total members present. The research method used is a normative research method with the statue approach approach. Sources and Types of Legal Materials namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials related to this study. From the results of the study, the paradox of the presidential impeachment in the principle of the rule of law, the process of presidential impeachment according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI is carried out by political and legal mechanisms. The Basic Strength of the Constitutional Court Decision in the Context of Presidential Decree In State Principles is Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI "the state of Indonesia is a constitutional State" adjudicates at the first and last level that causes the Constitutional Court's decision to be final and binding for the MPR in impeaching the President and or Deputy PresidentKeywords: paradox, presidential election, principles rule of lawABSTRAKPromlematika implementasi putusan MK menjadi sorotan terhadap Lembaga Negara lain yangmemuculkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dalam Undang-undang yang baru. Demikian juga terhadap wewenang MK Dalam proses pemakzulan presiden oleh MPR ada indikasi Putusan MK yang menyatakan presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah oleh MK dapat juga dikesampingkan, mengingat proses politik di MPR yang mengacu pada syarat pengambilan keputusan minimal syarat dukungan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundanng-undangan (statue Approach). Sumber dan Jenis Bahan Hukum yaitu Bahan hukum primer, Bahan Hukum Skunder dan Bahan Hukum Tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, terhadap paradoks pemakzulan presiden dalam prinsip Negara hukum, proses pemakzulan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan mekanisme polik dan hukum. Dasar Kekuatan Putusan MK dalam Konteks Pemakzulan Presiden Dalam Prinsip Negara adalah Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 “negara Indonesia adalah Negara hukum” mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menimbulkan putusan MK bersifat final dan mengikat bagi MPR dalam melakukan Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Pesiden.Kata kunci: paradoks pemakzulan presiden, pinsip negara hukum

PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI) JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Heri Kuswanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

The phenomenon that occurs is related to the taking over of the right to guarantee (execution) of fiduciary security and Rahn Tasjily in the execution of executions carried out by financial institutions that do not comply with applicable laws and regulations. This research uses Normative legal methods, with qualitative descriptive analysis and critical legal studies. The results of the study that the process of taking over the right to guarantee (execution) fiduciary regulated in article 29 (1) of the fiduciary guarantee law. Among the first, execution based on Grosse fiduciary guarantee certificate or executable title (fiat execution) contained in the Fiduciary Guarantee Certificate carried out by the fiduciary recipient. Second, an execution based on the execution of separate executions through public auctions by fiduciary recipients. Third, execution by sale under the hand by the creditor fiduciary himself, and fourth, fiduciary execution by claiming. Based on Islamic law, the process of expropriation of the right to guarantee (execution) Rahn Tasjily, that the procedure for executing Marhun (collateral object), if due. Murtahin must warn Rahin to pay off her debt immediately. If the Rahin still cannot repay its debt, then Marhun is forcibly sold/executed through an auction, according to sharia. Marhun sales proceeds used to pay off debt, maintenance, and storage costs that have not paid and sales costs. The excess proceeds from the sale belong to Rahin, and the shortcomings become Rahin obligations. The execution process carried out by sharia companies must be based on fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002, and fatwa no. 92/ DSN-MUI/IV/2014. Positive law and Islamic law, which become normative references, have not been well understood and applied by the finance parties, causing injustice and legal uncertainty.Keywords: expropriation of rights, fiduciary guarantee, rahn tasjily ABSTRAKFenomena yang terjadi terkait pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) jaminan fidusia dan rahn tasjily pada pelaksanaan eksekus yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, dengan analisis deskriptif kualitatif dan studi hukum kritis. Hasil penelitian bahwa, proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) fidusia telah diatur dalam pasal 29 (1) undang-undang jaminan fidusia. Diantaranya pertama, eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia. Kedua, eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia. Ketiga, eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri, dan keempat, eksekusi fidusia secara mendaku. Berdasarkan hukum Islam, proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) rahn tasjily, bahwa prosedur pengeksekusisan marhun (objek jaminan), apabila jatuh tempo. Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Adapun proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan syariah harus berdasarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014. Hukum positif dan hukum Islam yang menjadi rujukan normatif, belum difahami dan diterapkan dengan baik oleh pihak pembiayaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kata Kunci : jaminan eksekusi fidusia,pengambilalihan hak, rahn tasjily

MENYIKAPI GLOBALISASI HUKUM TANAH DENGAN KEARIFAN LOKAL Rina Rohayu Harun
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Land given to and owned by people with rights provided by the UUPA is to be used and utilized. The granting and possession of land with these rights will not be meaningful if its use is limited to land as the surface of the earth. The land also has a significant role in the dynamics of development. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI, "earth and water are natural resources contained therein controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." This research uses a normative juridical approach that is research based on the rules / according to the law because this research focused on the use of document studies and literature or secondary data. The research specification used is descriptive-analytic, which describes the law of the land in the era of globalization based on local wisdom. The results of the study illustrate that the role of the land ruling state, which used for the prosperity of the people, is regulated under Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA).On the other hand, the globalization of law is nothing more than a legal intervention from developed countries towards developing countries in order to adjust their laws globally. One way to address the problem of globalization of land law is to reaffirm local wisdom. In other words, they are upholding the customary provisions related to land. Example: provisions of customary land. Customary land is communal land that is jointly owned and thus does not need to be certified.Keywords: globalization, land law, local wisdomABSTRAKTanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Tanah juga mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah/menurut hukum, oleh karena penelitian ini dititik-beratkan pada penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan tentang hukum tanah di era globalisasi berdasarkan kearifan lokal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran negara penguasa tanah yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Disisi lain, globalisasi hukum tak lebih sebagai intervensi hukum dari negara maju terhadap negara berkembang agar menyesuaikan hukumnya secara global. Salah satu cara menyikapi persoalan globalisasi hukum tanah ini adalah dengan menegaskan kembali kearifan lokal. Dengan kata lain, menegakkan kembali ketentuan-ketentuan adat terkait dengan tanah. Misalnya ketentuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal milik bersama, dengan demikian tidak perlu disertifikatkan.

STUDI KTIRIS PRAKTIK DOKTEROID PARAMEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN Siti Soekiswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

The chaotic health services due to paramedical doctoroid practices have an impact on legal and humanitarian issues. The existence of violation of the law by paramedic doctoroid actors is inseparable from the weakness of the legal system and structure in the world of medical health. This study aims to uncover paramedics who practice doctoroid practice on independent practice. Using the type of sociological legal research (sociolegal-research) that is descriptive analytical, with a critical study approach. Analysis of the results of the study showed that the practice of paramedic physoids was caused by the legal system starting from the substance of the law, legal structure and pathological legal culture. The types of physician practices carried out by paramedics include the practices of the authority of general practitioners, pediatricians, gynecologists, internists, cardiologists, dermatologists, surgeons and dentists. Doctoroid practice is a sub-standard health service which is actually a form of violation of the law in medical practice. Based on these conditions, then the form of transcendental-based legal protection as a solution. Transcendental-based legal protection is a preventive legal protection aimed at establishing a true legal perspective as a result of the process of internalizing divine revelation which is then objectified in the character of legal actors.Keywords: legal protection, paramedic doctoroid practice, transcendentalABSTRAKCarut marutnya pelayanan kesehatan akibat praktik dokteroid paramedis berdampak kepada persoalan hukum dan kemanusiaan. Adanya pelanggaran hukum oleh pelaku dokteroid paramedis tidak terlepas dari lemahnya sistem dan struktur hukum yang ada di dunia kesehatan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap paramedis yang melakukan praktik dokteroid pada praktik mandiri. Menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (sociolegal-research) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kritis. Analisis dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dokteroid paramedis disebabkan karena sistem hukum mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang patologis. Jenis praktik dokter yang dilakukan oleh paramedis, berupa praktik kewenangan dokter umum, spesialis anak, ginekologis, internis, cardiologis, dermatologis, spesialis bedah maupun dokter gigi. Praktik dokteroid merupakan pelayanan kesehatan substandar yang sebenarnya adalah bentuk pelanggaran hukum dalam praktik kedokteran. Atas dasar kondisi tersebut, maka bentuk perlindungan hukum berbasis transendental sebagai solusi. Perlindungan hukum berbasis transendental merupakan perlindungan hukum preventif bertujuan terbentuknya perspektif hukum yang benar sebagai hasil proses internalisasi wahyu ilahiah yang kemudian terobjektifikasi dalam karakter para pelaku hukum.Kata Kunci: perlindungan hukum, praktik dokteroid paramedis, transendental

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH

Contact Email
nurjajustice@gmail.com

Phone
+6281805222976

Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Nurjannah S, SH., MH

Contact Email nurjajustice@gmail.com

Phone +6281805222976

Journal Mail Official jihmediakeadilan@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH

Contact Email
nurjajustice@gmail.com

Phone
+6281805222976

Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA