cover
Contact Name
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
almanhaj@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Madura
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law
ISSN : 27145522     EISSN : 27150097     DOI : -
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law (ISSN 2714-5522; E-ISSN 2715-0097) published twice a year, always places Islamic Family Law, and Islamic Civil Law in the central focus of academic inquiry and invites any comprehensive observation of Islam Family Law as a normative Islam and a system of society and Muslims as those who practice the religion with their many facets. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic Civil law. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers, professors, and students at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute.
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2019)" : 4 Documents clear
URGENSI ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN PAMEKASAN Muchsin, Athik Yulia; Sufyan, Akhmad Farid Mawardi; Hariyanto, Erie
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.814 KB) | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i1.2653

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian pada pasangan yang menikah dibawah umur memilih melangsungkan pernikahannya secara siri atau tidak dengan mengajukan dispensasi nikah. Kesimpulan penelitian adalah: Pertama, isbat nikah dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur dianggap penting dan sangat berguna, sebab dengan jalan tersebut mereka bisa mendapatkan akta nikah bagi perkawinan mereka, bisa memproses akta kelahiran anaknya, penentu status kewarisan mereka, pembuatan paspor dan lain-lain. Kedua, adapun pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur menyatakan bahwa terdapat dua pelanggaran atas permohonan tersebut dan dinyatakan menyatakan bahwa seharusnya mereka (pasangan yang menikah di bawah umur) dulu sewaktu menikah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahannya tercatat sejak awal mereka menikah.
PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEMASA PERTUNANGAN PADA KELUARGA ELIT AGAMA DAN MASYARAKAT BLATER DI DESA KAPEDI KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP Ramdhani, Dhani
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.054 KB) | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i1.2654

Abstract

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam hukum Islam. Sebelum memasuki pintu perkawinan, yang harus pertama kali di perhatikan ialah hendaknya kedua belah pihak dapat saling mengenal pribadi masing-masing, baik segi karakter, sisi agama, kehormatan atau kemuliaan, silsilah keturunan atau nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Pertunangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktek yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa pertunangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat.
PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN JANDA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMPERTAHANKAN UANG PENSIUN JANDA DI KABUPATEN PAMEKASAN) Merytasari, Diana
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.581 KB) | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i1.2655

Abstract

Tujuan penelitian ini unutk mengetahui bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh janda Pegawai Negeri Sipil untuk mempertahankan uang pensiun janda. Kedua, unutk mengeahui pandangan hukum Islam mengenai uang pensiun janda Pegawai Negeri Sipil yang menikah lagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan prosedur pengumpulan data menggunakan observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah janda Pegawai Negeri Sipil.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pernikahan yang dilakukan oleh janda Pegawai Negeri Sipil untuk mempertahankan uang pensiun jandanya yaitu menikah secara sirri. Pernikahan sirri dilakukan dengan mengundang kiyai dan kelurga terdekat. Pernikahan dilakukan atas restu dari keluarga kedua belah pihak. Pernikahan yang mereka lakukan sah menurut hukum Islam. Hanya saja mereka tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Kedua, pandangan hukum Islam mengenai uang pensiun janda tersebut adalah haram. Karena janda Pegawai Negeri tersebut sudah tidak berhak atas uang pensiun jandanya. Sedangkan janda tersebut sudah menjadi tanggungan suaminya yang sekarang. Karena janda tersebut tetap menggunakan uang pensiun janda tersebut maka termasuk dalam kategori ghasab yaitu memakan hak orang lain. Dan ghasab tersebut hukumnya haram.
PENGANGKATAN ANAK OLEH KELUARGA MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA (SEBUAH ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN) Sulistiyawati, Sulistiyawati
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2330.821 KB) | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i1.2656

Abstract

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka bagi keluarga muslim hendaknya melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama. Akan tetapi hari ini masih saja kita temukan keluarga muslim yang melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Hal ini jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan kita, Sistem hukum berjalan tidak sesuai tupoksinya. Sehingga posisi penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami mengapa keluarga muslim masih mempercayakan masalah pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Negeri daripada Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah keluarga muslim memilih jalur pengangkaan anak di Pengadilan Negeri karena mulai dari proses, tujuan dasar yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam konteks pengangkatan anak relatif sama dengan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Page 1 of 1 | Total Record : 4