Articles
62 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER"
:
62 Documents
clear
<![CDATA[Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum bagi Pejabat Negara ]]>
<![CDATA[Saputri, Rima]]>;
<![CDATA[Putra, Dimas Adhila]]>;
<![CDATA[de Sousa, Freidelino Paixao Ramos Alves]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i2.9260
<![CDATA[The purpose of this research is to provide justification that the campaign requirements for state officials as stipulated in Article 281 of the Election Law do not conflict with the principle of non-discrimination with the urgency of research that has the potential to produce injustice in the implementation of elections, namely the restriction of campaign participation by state officials so that it can affect the integrity of the electoral process or the political rights of citizens. The first requirement is not to use state facilities except security facilities and the second requirement is to leave outside state dependence. These requirements only apply to state officials. This seems to show that the political rights possessed by every citizen are different. The nature of the campaign as a form of realization of citizens' political rights in participating in government should be owned by every citizen with the same opportunity. The research method used is a research with a legal approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The novelty of this research is that it is the first time to review the norms of campaign requirements for state officials that are relevant to the principle of non-discrimination. The results show that the campaign requirements for state officials do not violate the non-discriminatory principle. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dengan urgensi penelitian yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan penyelenggaraan pemilu yaitu adanya pembatasan keikutsertaan kampanye oleh pejabat negara sehingga dapat mempengaruhi integritas proses pemilu atau hak-hak politik warga negara. Syarat pertama adalah tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan dan syarat kedua adalah cuti di luar tanggungan negara. Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara. Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Kebaharuan penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang direlevansikan dengan prinsip non-diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. ]]>
<![CDATA[Selisik Tindak Pidana Kenakalan ‘Perundungan Fisik’ Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Rahma, Meida Adita]]>;
<![CDATA[Fitriasih, Surastini]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i2.8976
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the phenomenon of bullying among children in school environments, focusing on the delinquency of children aged 12-18 years in the form of physical violence such as bullying. This research particularly emphasizes the role of educators in handling bullying, which impacts the understanding of both the physical and psychological effects of bullying. This study uses a normative research method. Bullying that is considered a 'joke' can have a domino effect and have fatal consequences. Education by educators and parents, counseling or socialization, and the role of the community are very important to prevent and overcome bullying. The research findings reveal that bullying constitutes a criminal offense categorized within the realm of violence against children, with various underlying factors contributing to its occurrence. It is noteworthy that approximately 341 victims of physical bullying, involving severe assault resulting in serious injuries or fatalities, have been documented. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisTindak Pidana yang berkaitan dengan fenomena perudungan anak di lingkungan sekolah, dengan fokus pada kenakalan anak usia 12-18 tahun dalam bentuk kekerasan fisik seperti perundungan. khususnya peran tenaga pendidik dalam menangani tindakan perudungan yang berdampak pada pemahaman dampak dari perudungan fisik maupun psikologisPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perundungan yang dianggap sebagai ‘gurauan’ dapat memberikan domino effect dan berakibat fatal. Edukasi oleh tenaga pendidik dan orang tua, adanya konseling ataupun sosialiasi, peran dari masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi perundungan. Hasil penelitian menunjukkan Kejahatan perundungan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong ranah kekerasan terhadap anak dengan dilatarbelakangi berbagai macam faktor penyebab. Tercatat kurang lebih 341 korban perundungan anak golongan kekerasan fisik berupa penganiayaan menimbulkan luka berat hingga meninggal dunia.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake ]]>
<![CDATA[Hapid, Fasa Muhamad]]>;
<![CDATA[Suntana, Ija]]>;
<![CDATA[Royani, Muhammad Yayan]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.9686
<![CDATA[This research aims to find out the role of criminal law in responding to the development and abuse of deepfakes through the application of the geen straf zonder schuld principle as a basis for prosecution. Deepfakes, which are increasingly developing with the number of users continuing to grow, present various threats of abuse such as fraud, misuse of personal data, and the increasingly massive spread of hoax news which can clearly threaten the security and peace of society and this shows that it is important for the criminal law to take action against deepfake abuse. The analytical descriptive method with a normative juridical as approach was chosen to conduct this research. The novelty of this research lies in the analysis of the application of the geen straf zonder schuld principle in the context of criminal prosecution for misuse of deepfake technology, which has not been widely discussed in previous literature. The research results show that the application of the geen straf zonder schuld principle can be used as a guideline in dealing with and taking action against deepfake abuse and is supported by the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Number 9 of 2023 concerning the Ethics of Artificial Intelligence which also makes it clearer that criminal action can be carried out. If we analyze the construction and substance of the crime, basically deepfake abuse is almost the same as criminal acts that we are familiar with and have existed before, but are influenced by and take advantage of technological developments. In conclusion, criminal law can play an adaptive role in dealing with deepfake abuse through the application of the geen straf zonder schuld principle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum pidana dalam merespons perkembangan dan penyalahgunaan deepfake melalui penerapan asas geen straf zonder schuld sebagai dasar bagi penindakannya. Deepfake yang makin berkembang dengan jumlah penggunanya yang terus bertumbuh menghadirkan beragam ancaman penyalahgunaan seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga makin masifnya penyebaran berita hoax jelas dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat dan hal itu menunjukan bahwa penting bagi hukum pidana untuk melakukan penindakan bagi penyalahgunaan deepfake. Metode deskriptif analitis dengan yuridis normatif sebagai pendekatannya dipilih untuk melakukan penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai penerapan asas geen straf zonder schuld dalam konteks penindakan pidana penyalahgunaan teknologi deepfake, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas geen straf zonder schuld bisa dijadikan pedoman dalam menanggulangi dan melakukan penindakan penyalahgunaan deepfake dan didukung oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial juga makin memperjelas bisa dilakukannya penindakan pidana. Jika dianalisa secara konstruksi dan substansi kejahatannya pun pada dasarnya penyalahgunaan deepfake hampir sama dengan tindak pidana yang telah kita kenal dan ada sebelumnya namun terpengaruh dan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi. Kesimpulannya, hukum pidana dapat berperan adaptif dalam menangani penyalahgunaan deepfake melalui penerapan asas geen straf zonder schuld. ]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Munib, Ali]]>;
<![CDATA[Suratman, Suratman]]>;
<![CDATA[Isnaeni, Diyan]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.9653
<![CDATA[The aim of this research is to analyze the form of the notary's responsibility for deeds that are canceled due to forgery by the notary and to find out legal certainty regarding deeds that are canceled due to forgery by the notary. Notaries as public officials have a very important role in issuing authentic deeds as specified in statutory regulations. Their role does not rule out the possibility of misuse of the notary's authority over the deed issued. The involvement of a notary or even being the main actor in committing the crime of falsifying an authentic deed is very detrimental to the parties or parties involved. For this reason, notaries must be responsible for violations of the law. This research uses a statutory approach (statute perspective) and a conceptual approach. The method for collecting legal materials is a qualitative descriptive literature study. The results of the first research explain in detail the form of notary responsibility for forged deeds, legal sanctions will also be received by the notary if they are proven to have forged documents. These sanctions are in the form of administrative sanctions or codes of ethics, civil sanctions, and even criminal sanctions. This is as stated in Law Number 12 of 2014, an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the Civil Code, and the Criminal Code. The results of the second research show that legal certainty regarding Notarial deeds will be reduced if the Notarial deed contains forgeries or is not in accordance with the legal events that occurred. If this happens, the authentic deed will be degraded and even declared null and void. The novelty in this research is that the object studied focuses on the Notary's responsibility for deeds that are canceled due to elements of forgery committed by the Notary and explains them one by one. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris dan mengetahui kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.. Keterbilatan Notaris atau bahkan menjadi aktor utama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangatlah merugikan bagi para pihak atau penghadap. Dari sebab itulah Notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, menjelaskan secara rinci bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dipalsukan, sanksi hukum juga akan diterima oleh Notaris jika terbukti telah melakukan pemalsuan surat. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif atau kode etik, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undangn Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap akta Notaris akan berkurang jika akta Notaris berisikan pemalsuan atau tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jika ini terjadi, akta autentik akan didegradasi dan bahkan dinyatakan batal demi hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti fokus pada tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan yang dikakukan oleh Notaris dan menguraikannya satu persatu.]]>
<![CDATA[Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sumampouw, Wuri]]>;
<![CDATA[Kurnia, Kana]]>;
<![CDATA[Arfiani, Nur]]>;
<![CDATA[Hadrian, Reza]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.9441
<![CDATA[This research aims to determine the determination of the status of the Rohingya ethnic group according to the Refugee Convention and the application of the principle of non-refoulement in handling Rohingya refugees in Indonesia in relation to the principle of sovereignty, and then whether the application of the principle of non-refoulement is absolute or not applied in Indonesia. Due to the large number of Rohingya ethnic groups entering Indonesian territory and causing social problems, security can even threaten sovereignty. The research method is normative legal research, relying on secondary data. The research results show that Indonesia is not a country that has ratified the 1951 convention, as a result, it is difficult for asylum seekers to obtain protection regarding their certainty, and considering the ongoing security situation in Myanmar, of course, the only hope for asylum seekers to achieve a long-term solution is through resettlement in third countries and even though Indonesia has not ratified the 1951 convention, Indonesia still needs to comply with the principle of non-refoulement even though there are no penalties imposed on Indonesia if Indonesia violates the 1951 convention and forces refugees to leave Indonesia considering that the convention does not explain in writing what The consequences that non-convention countries will face if they reject asylum seekers and refugees and force them to leave Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi dan penerapan prinsip non refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip sovereignty, dan kemudian apakah penerapan prinsip non refoulement ini mutlak atau tidak diterapkan di Indonesia. Di karenakan banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan menimbulkan masalah-masalah sosial, keamanan bahkan dapat mengancam kedaulatan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951, akibatnya pencari suaka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan terkait kepastian mereka dan mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka tentu saja, maka satu-satunya harapan para pencari suaka untuk mencapai solusi jangka panjang adalah melalui pemukiman kembali di negara ketiga dan walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap perlu untuk mematuhi prinsip non refoulement sekalipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan ke Indonesia apabila Indonesia melanggar konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negara Indonesia mengingat di dalam konvensi tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia. ]]>
<![CDATA[Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi ]]>
<![CDATA[Satura, Gaizka Ayu]]>;
<![CDATA[Maharani, Amalia Putri]]>;
<![CDATA[Siahaan, Herbin Marulak]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.9761
<![CDATA[This article aims to examine the gaps between regulations that negatively impact animal welfare, particularly regarding the legality of using animals as a means of transportation under Article 1, Point 9 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The implementation of this regulation has led to exploitation resulting in violations of animal welfare, contradicting various animal protection laws. Adverse incidents involving horse-drawn carriages in different regions of Indonesia illustrate that animal welfare is often neglected in the practice of using animals for transportation. Therefore, regulatory reform is needed to align legislation with animal protection principles. This alignment must be addressed urgently because existing regulations fail to effectively protect animals, leading to the continuation of harmful practices. Without regulatory reform, animal exploitation in transportation will persist without adequate legal protection. The findings of this study reveal that using animals for transportation leads to exploitation and fails to ensure animal welfare protection, offering new insights based on progressive legal theory through regulatory reform. A regulatory reform that completely bans the use of animals for transportation, according to progressive legal theory, will provide a legal framework consistent with animal protection principles. This research stands out by integrating progressive legal theory to offer comprehensive solutions to address the impact of existing regulations while prioritizing animal welfare. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antar peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan hewan dalam legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi di Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam pelaksanaannya telah menyebabkan eksploitasi yang berujung pada pelanggaran kesejahteraan hewan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hewan. Insiden buruk yang menimpa kuda delman di berbagai daerah di Indonesia menggambarkan bahwa kesejahteraan hewan sering diabaikan dalam praktik penggunaan hewan sebagai transportasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan prinsip perlindungan hewan. Penyelarasan peraturan harus segera dilakukan karena peraturan yang ada tidak akan mampu melindungi hewan secara efektif, sehingga mengakibatkan praktik yang merugikan hewan terus berlanjut. Jika tidak ada reformasi regulasi, maka eksploitasi hewan dalam transportasi akan terus terjadi tanpa memiliki perlindungan hukum yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hewan sebagai transportasi menimbulkan eksploitasi hewan, sehingga tidak memenuhi perlindungan kesejahteraan hewan, dan menawarkan wawasan baru berdasarkan teori hukum progresif melalui reformasi regulasi. Reformasi regulasi yang sepenuhnya melarang penggunaan hewan sebagai transportasi, berdasarkan teori hukum progresif, akan menyediakan kerangka hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hewan. Penelitian ini lebih menonjol karena mengintegrasikan teori hukum progresif untuk memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi dampak dari peraturan yang ada agar tetap mengutamakan perlindungan kesejahteraan hewan secara komprehensif. ]]>
<![CDATA[The Authority of the Republic of Indonesia Police (POLRI) in Handling Cases Based on Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Adila, Ruby Nur]]>;
<![CDATA[Juniara, Ade]]>;
<![CDATA[Permana, Vensky Ghaniiyyu Putri]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.8983
<![CDATA[Arrangements for the implementation of restorative justice for adult offenders in Indonesia have different standards and requirements between law enforcement agencies, for example, the Police interpret the implementation of restorative justice in the form of peace between the parties and then, on the basis of this peace, a Letter of Order to Stop Investigation (SP3) is issued. Therefore, it is necessary to study further regarding the authority of the Police in handling and terminating cases based on restorative justice. This research is normative research carried out by analyzing norms in statutory regulations and concepts related to restorative justice. The conclusion is that the implementation of restorative justice in the Police is part of the Police's discretionary authority if restorative justice is interpreted as a technique for handling cases with an approach that prioritizes recovery by involving the perpetrator, victim, victim's family, perpetrator's family and impartial third parties. Meanwhile, the issuance of SP3 based on restorative justice is an inappropriate interpretation of the Police's discretionary authority because the SP3 has been integrated in a limitative manner in Article 109(2) of the Criminal Procedure Code.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer- to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Nurhaliza, Aisyah]]>;
<![CDATA[Haryanto, Imam]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.10303
<![CDATA[This research aims to analyze the implementation of the Peer-to-Peer (P2P) Lending Moratorium policy on consumer protection in Indonesia, especially regarding aggressive billing practices by P2P lending companies. Advances in digital technology have made it easier to access financial services through fintech, however, aggressive collection practices by legal P2P lending companies show a weakness in the existing regulations. This issue must be important to ensure that the principles of consumer protection are fulfilled. In cases of aggressive billing practices, consumers not only suffer financial consequences but also emotional pressure which can lead to tragic outcomes. Normative juridical methods were used in this research by using a statutory and case approach to evaluate the impact of the moratorium and new regulations such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and other regulations to increase consumer protection. The innovation in this research shows that the moratorium has succeeded reduced the influx of illegal P2P lending companies and strengthened oversight by eliminating some P2P lenders. However, aggressive billing issues still require a significant concern because the number of complaints received by the OJK continues to increase. The research findings indicate that the P2P Lending moratorium policy has positively affected the fintech lending industry by improving operational standards. However, new regulations are needed that apply comprehensively and have permanent legal force in the form of laws that specifically regulate Fintech P2P Lending. These regulations must be accompanied by strict sanctions to ensure more effective consumer protection. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Moratorium Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penagihan agresif oleh Penyelenggara P2P lending. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah akses layanan keuangan melalui fintech, tetapi praktik penagihan agresif oleh perusahaan P2P lending legal menunjukkan adanya kelemahan pada regulasi yang berlaku. Masalah ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pada kasus penagihan agresif, konsumen tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial tetapi juga tekanan emosional hingga menghilangkan nyawanya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi dampak moratorium dan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 serta regulasi lainnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa moratorium telah berhasil menutup laju masuknya perusahaan P2P Lending Ilegal dan memperkuat pengawasan dengan mengeliminasi perusahaan P2P Lending. Namun, masalah penagihan agresif perlu menjadi perhatian khusus karena jumlah aduan yang diterima OJK terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan moratorium P2P Lending memberikan dampak positif bagi industri fintech dengan meningkatkan standar operasional. Diperlukan regulasi baru yang berlaku secara menyuluruh dan berkekuatan hukum tetap berbentuk undang-undang yang khusus mengatur terkait Fintech P2P Lending. Regulasi tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. ]]>
<![CDATA[Model Partisipasi Masyarakat Melalui Mapalus Sebagai Local Wisdom Dalam Eksistensi Hukum dan Masyarakat di Minahasa Selatan ]]>
<![CDATA[Pongantung, Ronald Jolly]]>;
<![CDATA[Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.8823
<![CDATA[This research aims to examine the influence of mapalus culture on community involvement in Indonesian development with active community participation which strengthens the Indonesian legal system. The underlying thing for this research is that the local wisdom of the South Minahasa people, represented by Mapalus cultural values, has experienced degradation as a cultural habit, thus reducing the spirit of mutual cooperation of the South Minahasa people and causing the existence of law and society to become low. This research is normative juridical research using a statute approach. The data used was collected through a literature study. The research results show that Mapalus is a way to strengthen togetherness and reduce the workload of the South Minahasa Community. Mapalus as local wisdom influences community involvement in Indonesia's national development. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaruh budaya mapalus terhadap keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Indonesia dengan partisipasi aktif masyarakat yang menguatkan sistem hukum Indonesia. Hal yang mendasari penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat Minahasa Selatan yang diwakili nilai-nilai budaya Mapalus telah mengalami degadrasi sebagai habitual budaya sehingga menurunkan semangat gotong royong masyarakat Minahasa Selatan dan menyebabkan eksistensi hukum dan masyarakat menjadi rendah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan digunakan dikumpulkan melalui literature study. Hasil penelitian menunjukkan Mapalus menjadi cara untuk mempererat kebersamaan dan mengurangi beban kerja Masyarakat Minahasa Selatan. Mapalus sebagai local wisdom mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional Indonesia. ]]>
