cover
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish" : 7 Documents clear
Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang Muhammad Syamsul Hidayat; Sri Budi Eko Wardani
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.249

Abstract

Persaingan perebutan kekuasaan di Provinsi Banten dipenuhi oleh politik kekeluargaan atau dinasti. Survivalitas keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut belum banyak diteliti oleh para ilmuwan sejauh ini. Penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan literatur terkait. Adapun teori yang digunakan adalah klientelisme dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk membandingkan hakikat jejaring, pola kontrol, hakikat sumber daya dan derajat intensitas kedua daerah tersebut. Hasilnya (1) Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun selain karena alasan ketokohan juga karena keduanya m menggunakan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik, (2) praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya menggunakan jejaring informal ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal birokrat dan partai politik bersama dengan pengusaha, (3) keluarga Jayabaya cenderung menggunakan sumber daya publik dalam pertukaran klientelistik sedangkan keluarga Iskandar cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya privat yang bersumber pada bisnis properti dan hubungan kerjasama dengan pengusaha, dan (4) diskresi partai politik pada dominasi keluarga Jayabaya lebih rendah dan cenderung pada sumber daya patronase yang bersifat publik dibanding dengan keluarga Iskandar.
KEBIJAKAN PELAYANAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU BAGI WARGA NON KMS DI KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA Sutikno Sutikno
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.253

Abstract

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kota Yogyakarta termasuk di Kelurahan Brontokusuman diatur dengan ketentuan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Pelayanan SKTM berkaitan dengan permasalahan ketidakmampuan warga dalam pembiayaan diantaranya biaya pendidikan (sekolah/kuliah) dan biaya kesehatan (berobat di rumah sakit). Surat Edaran mengatur ketentuan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk didalamnya unit pelayanan di Kelurahan Brontokusuman tidak menerbitkan SKTM kecuali bagi warga yang memiliki KMS. Data pelayanan menunjukkan pemohon SKTM dari masyarakat non KMS. Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan pelayanan SKTM bagi warga non KMS di Kelurahan Brontokusuman Kota Yogyakarta. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informan Perangkat Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW dan masyarakat pemohon. Informan dipilih dengan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Brontokusuman memiliki lima kebijakan pelayanan SKTM untuk warga non KMS yaitu: 1) pengesahan SKTM dengan syarat lampiran pernyataan, 2) perubahan penamaan pelayanan, 3) berbasis kewilayahan 4) pemberian fasilitas, dan 5) proses berjenjang dan prosedural. Kebijakan pelayanan untuk melindungi (proteksi) dan distribusi (penyaluran) akses pendidikan atau akses kesehatan kepada warga yang tidak mampu di luar KMS.
Pemasaran Politik Di Era Digital: Studi Kasus Pada Pasangan Nomor Urut 01 “Jokowi-Ma'ruf Amin” Dalam Pemilihan Presiden 2019 Indra Kusumawardhana; Dinda Rizkimawati
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.255

Abstract

Kemenangan Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019 menjadi sebuah fenomena menarik, terutama terkait dengan penggunaan strategi kampanye yang dilakukan oleh paslon dengan nomer urut 01 ini sebagai bagian dari komunikasi politiknya. Dimana narasi yang dibangun nampak lebih menekankan kepada pemilih muslim dengan menggunakan strategi profiling atau micro-targeting untuk mendapatkan suara dari para pemilih dalam ajang pesta demokrasi lima tahuanan tersebut dengan menerapkan empat elemen pemasaran politik yang menunjang kampanye bagi paslon dengan nomer urut 01
Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Besti Kusumawati; Tri Nugroho
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.256

Abstract

Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo, Piyungan, Bantul dilakukan mulai tahun 2019. Pada kenyataannya, banyak menghadapi kendala seperti: keterbatasan sumber daya manusia, dana yang tidak mencukupi, dan minimnya regulasi yang dijadikan acuan. untuk implementasi. Rumusan masalah adalah: bagaimana peningkatan kapasitas desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo, Piyungan, Bantul dilaksanakan dan apa masalah yang dihadapi. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan objek penelitian desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo melalui Pokdarwis, pengelola, dan masyarakat. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan jumlah informan 12 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data digunakan analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo efektif karena: 1) Bina manusia, desa Srimulyo mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) Bina usaha, dilakukan dengan pemasaran melalui administrasi digital yang melibatkan komunitas dan lembaga di atasnya; 3) Bina lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Srimulyo dengan meningkatkan potensi lingkungan, melaksanakan visi desa, pelaksanaan sapta pesona; 4) Bina lembaga yang dilakukan oleh perangkat desa Srimulyo dengan mengimplementasikan visi organisasi yaitu menyadarkan masyarakat tentang pariwisata. Namun, menemui beberapa kendala: 1) terbatasnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) bina usaha kurang sempurna karena pemasarannya kurang luas; 3) fasilitas pariwisata yang kurang memadai; 4) desa belum memiliki peraturan tentang pengelolaan pariwisata.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Asdar Mono; Rijel Samaloisa
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.259

Abstract

Penelitian ini menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kalurahan Condongcatur yaitu mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun desanya sendiri dan agar menjadi lebih baik dan keterlibatan masyarakat harus aktif dalam pembangunan. Berawal dari temuan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan pemilihan informan sesuai dengan tujuan peneliti ini. Pemerintah kalurahan Condongcatur dan mendorong partisipasi masyarakat secara umum sudah paham kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Partisipasi masyarakat terlibat cukup aktif, namun belum mampu memberikan data dan informasi menyeluruh. Dalam melaksanakan strategi pemerintah kalurahan Condongcatur mengalami kendala yang meliputi kurangnya anggaran dana dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.
Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman Didi Setio Nugroho; Supardal Supardal
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.262

Abstract

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Wajib yang termasuk dalam pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah oleh Satuan Polsisi Pamong Praja, dimana untuk melaksanakan tugasnya saat ini belum bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara maksimal dengan kondisi personil saat ini yang masih jauh dari minimal menurut regulasi yang ada, oleh sebab itu perlu adanya langkah alternatif untuk meminilaisir masalah tersebut dengan mengembangkan potensi-potensi di masyarakat untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman dengan pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, termasuk dalam penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan realisasi sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan pelindungan masyarakat adalah dengan optimalisasi potensi Satlinmas di Kabupaten Sleman melaui kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa dan penertiban. Hambatan yang dihadapi Satlinams dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk anggota satlinmas, umur anggota Satlinmas lebih dari 50% lebih dari 50 tahun sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun, kurangnya minat anak muda untuk menjadi anggota Satlinmas saat ini, pemberdayaan personil Satlinmas belum dilaksanakan secara maksimal di tingkat Kalurahan maupun Kapanewon.
COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS PENDEKATAN PENTA HELIX STAKEHOLDER DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Siti Hidayatul Jumaah; Dhea Candra Dewi; Fitriah Kartini; Novinaz Benita
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.264

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dilihat dari perspektif collaborative governance dengan pendekatan penti helix stakeholder. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan perangkat metode deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance berbasis pendekatan penta helix stakeholder dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Indikator struktur jaringan dari sisi keterlibatan aktor sudah memenuhi aspek penta helix, yang terdiri dari pihak pemerintah, swasta, akademisi, organsisasi/komunitas, dan media. Sementara dari sisi sinergitas melalui aspek komunikasi dan koordinasi juga menunjukkan hasil yang baik, meskipun komunikasi dan koordinasi yang dibangun belum melibatkan penta helix sacara keseluruhan. Indikator komitmen terhadap tujuan menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun sudah berdasarkan komitmen pada tujuan bersama, yang mana tujuan tersebut tertuang secara jelas melalui Pedoman Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur. Indikator kepercayaan masih menunjukkan hasil yang belum maksimal, sebab kepercayaan lebih banyak hanya dibangun oleh aktor penta helix dari pihak pemerintah. Indikator dampak sementara sudah cukup baik, sebab dilihat dari ketercapaian laju Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur yang hanya berada pada posisi ke 5 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB.

Page 1 of 1 | Total Record : 7