cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ja'far Baehaqi
Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id
Phone
+6285225300659
Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo Law Review (Walrev)
Published by Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
ISSN : 27153347     EISSN : 7220400     DOI : 10.21580/walrev
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Walisongo Law Review (Walrev) is a scientific journal published in April and October each year by the Law Studies Program at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. This journal has specifications as a medium of publication and communication of legal science ideas derived from theoretical and analytical studies, as well as research results in the field of legal science. The editor hopes that writers, researchers and legal experts will contribute in this journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2019)" : 12 Documents clear
Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law Muhammad Harun
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.4815

Abstract

The purpose of this paper is to compare and evaluate the thoughts of Hans Kelsen with Satjipto Raharjo. Both offer their respective theories, namely Hans Kelsen's pure legal theory and Satjipto Rahardjo's progressive law. In this theory, both of them base their philosophical approach. After reviewing, the theories of these two figures are relevant for interpreting the law. This paper uses a critical paradigm with a combination of normative or doctrinal and sociological or non-doctrinal approaches. The results showed that Hans Kelsen directed his mind that legal positivism considers moral speech, values are finished and final when it comes to the formation of positive law. Pure Legal Theory is not a perfect copy of transcendental ideas, but it does not try to see the law as a posterity of justice. While Rahardjo's progressive law rests on the aspects of rules and behavior. Regulations will build a positive and rational legal system. While the behavioral or human aspects will drive the rules and systems that are built. Tujuan penulisan ini adalah untuk membandingkan dan mengevaluasi pemikiran Hans Kelsen dengan Satjipto Raharjo. Keduanya menawarkan teori masing-masing, yaitu teori hukum murni Hans Kelsen dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Dalam teori ini, keduanya sama-sama mendasarkan pendekatan secara filosif. Setelah dikaji, teori dari kedua tokoh ini relevan untuk memaknai hukum. Tulisan ini menggunakan paradigima kritis dengan pendekatan kombinasi normatif atau doktrinal dan sosiologis atau non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hans Kelsen lebih mengarahkan pikirannya bahwa positivisme hukum yang menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Teori Hukum Murni bukanlah salinan ide transendental yang sempurna, namun tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan. Sementara hukum progresifnya Rahardjo bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang dibangun. 
Legal Domicile of the Parties in a Simple Lawsuit Artha Ully
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.2.4817

Abstract

The purpose of this paper is to examine the publication of Perma No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit. Perma can be seen as one solution to meet the needs of the community for dispute resolution procedures quickly and simply. The substance contained in Perma is to uphold the principle of justice which is simple, fast, and low cost. Therefore, the requirements in a simple lawsuit are limited in nature, where if one of the conditions is not fulfilled, the case cannot be resolved through the Simple Lawsuit Procedure in accordance with Perma No. 2 of 2015. The results of the author's research, the Perma substance is needed to be improved, because the limitation of jurisdiction is only one legal domicile and the use of legal counsel in a simple claim is something that needs to be regulated in more detail, in the future to further encourage the use of a simple claim mechanism as a instrument of applying the principle of justice that is simple, fast, and low cost in Indonesia. The Supreme Court needs to regulate in more detail the role of the attorney in simple lawsuits, such as regulating the right to speak a legal representative and the problem of the absence of the principal in the event that the party is a legal entity; Electronic calling via Sms, whasapp and email can be an alternative used in the calling process, so Perma should regulate in more detail the terms and conditions of the validity of the information technology-based calling. Tujuan penulisan ini adalah  untuk menelaah penerbitan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma itu dapat dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa dengan cepat dan sederhana. Substansi yang terkandung di dalam Perma yaitu menjunjung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena ini persyaratan dalam gugatan sederhana bersifat limitatif, di mana bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan  melalui Prosedur Gugatan Sederhana sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015. Hasil penelitian penulis, substansi Perma diperlukan pernyempurnaan, karena pembatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili hukum dan penggunaan kuasa hukum dalam gugatan sederhana merupakan hal yang perlu diatur secara lebih rinci, di masa yang akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan sederhana sebagai instrumen penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Indonesia. Mahkamah Agung perlu mengatur lebih rinci peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana, seperti mengatur hak bicara kuasa hukum dan masalah ketidakhadiran prinsipal dalam hal pihak adalah badan hukum; Pemanggilan secara elektronik melalui SMS, WA dan email dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam proses pemanggilan, maka PERMA sebaiknya mengatur secara lebih rinci syarat dan ketentuan keabsahan pemanggilan berbasis teknologi informasi tersebut. 

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue