cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerul Akmal
Contact Email
haerulakmal@unida.gontor.ac.id
Phone
+6282338265493
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jln Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Unversitas Darussalam Gontor, Gd CIES Lt.1)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329X     DOI : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal of Indonasian Comaparative of Syariah Law is a journal published by the University of Darussalam Gontor with its focus and scope related to Islamic Law, such as: Islamic and Positive Law Islam and Contemporary Issues Syariah Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat" : 5 Documents clear
Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan) Widya Pipit Herawati; Alfiah Rachmawati
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.619 KB) | DOI: 10.21111/jicl.v3i1.4514

Abstract

AbstrakSaat ini, mungkin banyak orang yang kurang pemahamannya terhadap minumankeras, baik itu dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dan budaya meminumminuman keras ini bahkan sudah menjadi gaya hidup masa kini untuk mengikuti trendzaman sekarang, khususnya bagi anak-anak muda yang mengekspresikan kesenangannyadengan minuman keras, bahkan ada juga yang melampiaskan masalahnya denganminuman keras. Sedangkan syariat Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuannyadalam fqh jinayat untuk menuntaskan maslah ini. Kemudian Pengadilan Negeri Klatentelah menetapkan hukuman atau sanksi bagi peminum khamr dengan membayar dendaataupun dengan kurungan. Penelitian ini akan mengkaji tentang hukuman bagi peminumkhamr menurut putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 148/Pid.C/2018/PN.Kln sertadalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (libraryresearch) dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan riset. Sedangkananalisa data menggunakan metode komparatif yaitu perbandingan hukum. Hasil daripenelitian ini meunjukkan bahwa: walaupun syariat Islam atau Fiqh Jinayat tidak mungkindiimplementasikan di daerah Klaten, akan tetapi sesungguhnya para aparat hukumsudah berusaha dan berupaya dalam menegakkan setiap peraturan dan hukum untukmemberantas kasus ini, khususnya Pengadilan Negeri Klaten. Dan mungkin saja setiapusaha mereka bisa meminimalisir tindak pidana ini di daerah itu. Hukum positif dan syariatIslam sudah jelas tidak akan bisa disandingkan, karena dasar dan sumbernya saja sudahberbeda. Meskipun dasar dan teorinya berbeda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan hidup di masyarakat yang beradab, berakhlaq, dansehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran,walapun fqh jinayat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di daerah Klaten,akan tetapi para aparat hukum harus mendalami ilmu pidana dalam syariat Islam gunamenaati sayriat Islam, karena sesungguhnya jika tidak bisa untuk melakukan semuanya,maka tidaklah ditinggalkan semuanya, paling tidak sudah berusaha untuk menaatinya.Maka para penegak hukum hendaknya memiliki pengetahuan yang integral antara hukumIslam dan hukum positif. Dan penulis berharap semoga kajian ini menambah khazanahilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca seluruhnya.Kata Kunci: Khamr, Hukuman Peminum Khamr
ولاء النصرة في المنظور الإسلامي دراسة تحليلية عن مجموعة الأحكام الإسلامية المادة 58 Ahmad Arif; Muhtarom Muhtarom
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.468 KB) | DOI: 10.21111/jicl.v3i1.4515

Abstract

AbstrakHukum pewarisan Islam ditetapkan atas dasar kaidah-kaidah tertentu antaralain adalah orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihakyang meninggal dunia, ia menghajb orang yang peringkat hubungan kekeluargaannyalebih jauh dari pihak yang meninggal dunia, seperti halnya anak pada derajat pertamadan anak dari anak pada derajat kedua, dalam hal ini wafat seorang ayah meninggalkananak dan cucu, maka dalam keadaan ini anak mewarisi sedangkan cucu tidak, karenaderajat anak lebih dekat dengan pihak yang meninggal dunia. Adapun dalam konsepahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 185, Ahli waris penggantimenjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahuludari pada si pewaris. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang ketentuan konsepahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 dan posisinya menurutkaidah kewarisan Islam. Penelitian Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatanlibrary reasearch. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menganalisiscontent pasal tersebut dan posisinya dalam Fiqih kewarisan Islam. Hasil yang diperoleh(1) Hukum kewarisan Ahli waris pengganti tidak pernah ditemukan baik melalui nashAl-Qur’an ataupun dalam literatur Fiqh Islam Akan tetapi syari’at Islam telah memberisolusi terhadap perkara tersebut dengan wasiat wajibah, ataupun ketika pada pembagianHarta kepada ahli waris yang berhak memberi mereka yang hadir pada saat pembagianbaik dalam bentuk hadiah atau hibah, selanjutnya agar ditetapkannya undang-undangNafaqoh dalam Islam. (2) Bahwa Ketentuan ahli waris pengganti yang terdapat dalamKompilasi Hukum Islam Pasal 185 berisikan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan syarat bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat denganyang diganti. Pasal tersebut terdapat pembatasan melalui rapat kerja Nasional MahkamahAgung Republik Indonesia menentukan bahwa Ahli Waris Pengganti sebenarnya terbatashanya sampai dengan cucu saja.Kata Kunci: Ilmu waris, Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris pengganti,Wasiat wajibah.
ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID AS-SYARI’AH Nur khamidiyah; Hertina Hertina
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.194 KB) | DOI: 10.21111/jicl.v3i1.4510

Abstract

AbstrakPerkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannyamasing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Pernikahansirri merupakan perbuatan melanggar hukum atas diwajibkannanya pencatatan. KHImemberikan peluang dibolehkannya mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengansyarat yang telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) KHI. Pembahasan itsbat pernikahan sirriakan lebih terlihat dengan jelas bentuk maslahah atau mafsadah melalui bentuk MaqosidAl-Syari’ah yaitu dari bentuk dhoruriyatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tujuanhukum dilarangnya pernikahan sirri, mengetahui faktor pendorong itsbat nikah di PengadilanAgama, dan analisis maqasid as-syari’ah terhadap itsbat nikah pada pernikahan sirri. Penelitianini menggunakan riset kepustakaan ( library reseach), dan menggunakan pendekatan kualitatif.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukumyang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun hasilpenelitian adalah memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dampak hukum daripernikahan sirri akan merugikan istri, anak, dan pembagian harta warisan serta status sosialtidak terjamin. Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan batasan dibolehkannya permohonan itsbatnikah di Pengadilan Agama. Itsbat pernikahan nikah sirri merupakan kebutuhan yang sangatpenting (dhoruriyat), dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan.Kata kunci: Itsbat Nikah, Pernikahan Sirri, dan Maqosid Al-Syari’ah
Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam Muhammad Tamliqon Luqman Hakim; Hifdhotul Munawwaroh
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.888 KB) | DOI: 10.21111/jicl.v3i1.4511

Abstract

AbstrakRemisi merupakan salah satu hak narapidana yang telah diatur dalam undangundang. Namun faktanya syariat Islam memiliki beberapa ketentuan dan aturan yangberbeda mengenai pemberian remisi, terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.Artikel ini berusaha untuk mengidentifkasi salah satu masalah fundamental dalampemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Melalui penelitian ini diharapkanmampu mengetahui bagaimana syariat Islam memandang tindak pidana korupsi sertabagaimana pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Peneliatian kualitatifini menggunakan metode analisis isi (content analysis), sehingga sejumlah hasil dapatditemukan. Pertama, pemberian remisi bagi koruptor tidak sesuai dengan teori keadilandalam Islam. Kedua, pemberian remisi bagi koruptor tidak memberikan kemaslahatanapapun bagi ummat, namun hanya sebatas kemaslahatan pribadi pelaku kejahatan korupsi.Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan,terlebih dalam aspek perekonomian masyarakat, pembangunan, kesejahteraan rakyat,politik, dan hukum. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pemberian remisi baginarapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan syariat Islam.Kata Kunci: Remisi, Korupsi, Syariat Islam
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ruqoyyah Habibaturrahim; Wahyudi Bakrie
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.886 KB) | DOI: 10.21111/jicl.v3i1.4513

Abstract

AbstrakPencemaran merupakan masalah lingkungan yang dihadapi oleh seluruh Negara.Peningkatan jumlah industry serta aktiftasnya yang kurang memperhatikan standarpelaksanaan dan pengaruh pada lingkungan yang akan ditimbulkan memberikandampak buruk yang besar. Hukum Islam telah melarang melakukan kerusakan demiterjaga dan terjaminnya kehidupan setiap manusia. Begitu pula di Indonesia, secarategas telah mengatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 1999tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui tentang bagaimana pencemaran lingkungan dalam Fiqih Islam dan UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupserta bagaimana persamaan dan perbedaan antara pencemaran lingkungan dalam FiqihIslam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) denganmenggunakan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menganalisis data penulismenggunakan metode penelitian komparatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwaFiqih Islam memandang pencemaran lingkungan sebagai suatu kerusakan dan merugikanorang lain, yang hukumnya haram dan dapat dikenakan hukuman ta’zir bahkan qotl jikamenyebabkan kematian orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkanya komponen ke udara yang menyebabkan udara tidakdapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbuatan ini dilarang oleh pemerintah dandikenakan hukuman tergantung jenis dan berat pelanggarannya.Kata Kunci: Hukum Islam, Linkungan Hidup, Undang-Undang

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat Vol 2, No 2 (2019): Ahkam al Islami Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 2, No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 1, No 2 (2018): Comparative of Sharia Law More Issue