cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nafi'ah
Contact Email
Nafiah490@gmail.com
Phone
+6285735682845
Journal Mail Official
jurnalalmanhaj.insuri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Batoro Katong, No. 32, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Published by Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
ISSN : 26861607     EISSN : 26864819     DOI : https//doi.org/10.37680/almanhaj
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Syariah INSURI Ponorogo dan terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli) dengan E-ISSN 2686-4819 dan P-ISSN 2686-1607. Hadirnya jurnal Al-Manhaj guna mewadahi karya tulis ilmiah dari civitas akademika, peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum dan hukum Islam yang memiliki nilai baik dan rasionalitas tinggi. Ruang lingkup pembahasannya meliputi ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum administrasi negara, hukum Islam, ahwal syakhsiyah, muqaaranah al-mazaahib, jinayah, siyasah, muamalah, dan pranata sosial Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2021)" : 6 Documents clear
Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah Tamrin, Khusni
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.435

Abstract

Premarital health check-up is a preventive measure to avoid unwanted things, in order to form a family and produce perfect offspring. In this paper aims to discuss premarital health tests (premarital check up) perspective maqâshid al-syarî'ah. In this research the method used is a qualitative research method, the type of research research, with a philosophical approach and medical approach, the theory of al-shari'ah maqasid. Based on the results of the study it was found that, conducting pre-marital health tests it can be known earlier various possible illnesses suffered so that action can be taken earlier to prevent various difficulties that will come, this is in accordance with the theory of Saad ad-dzarî'ah or taking steps preventive from anything that can threaten. In the analysis of sharia maqasid, namely guarding religion (hifzh dîn), guarding the soul (hifzh nafs), guarding offspring (hifzh nasl), guarding reason (hizfh 'aql) and protecting wealth (hizfh mâl), pre-marital health tests in this case are more emphasized by guarding the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl). Pre-marital medical tests in the view of Maqâshid Al-Syarî'ah are recommended because they see the many benefits in the examination. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah (premarital check up) merupakan suatu tindakan preventif untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, dalam rangka untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan yang sempurna. Dalam tulisan ini bertujuan untuk membahas tes kesehatan pranikah (premarital check up) perspektif maqâshid al-syarî’ah. Pada penelitan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian library research, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan medis, teori maqasid al-syari’ah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, Melakukan tes kesehatan pra nikah maka dapat diketahui lebih awal berbagai kemungkinan penyakit yang di derita sehingga dapat diambil tindakan lebih dini untuk mencegah berbagai kesulitan yang akan datang, hal ini sesuai dengan teori saad ad-dzarî’ah atau pengambilan langkah preventif terhadap segala sesuatu yang dapat mengancam. Dalam analisa maqasid syariah yaitu menjaga agama (hifzh dîn), menjaga jiwa (hifzh nafs), menjaga keturunan (hifzh nasl), menjaga akal (hizfh ‘aql) dan menjaga harta (hizfh mâl), tes kesehatan pranikah dalam hal ini lebih ditekankan sesuai dengan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Tes kesehatan pra nikah dalam pandangan Maqâshid Al-Syarî’ah dianjurkan karena melihat banyaknya manfaat di dalam pemeriksaan tersebut.
Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kurniawan, Feri; Qohar, Abd.
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.436

Abstract

Marriage isbat which has been considered a solution to the settlement of a marriage under the hands offered by the Act in order to protect the rights relating to his wife and children, while the isbat or isbat contensius is a solution given to people who will divorce with a marriage that is not in marriage. record it. This research method used is a qualitative method, a type of library research, with a normative juridical approach. Based on the results of the study found, that basically a divorce that can be done before the Religious Court is a divorce from a registered marriage. In the Gunung Sugih Religious Court Decision Number: 0333 / Pdt.G / 2018 / PA.Gns concerning the Application for Itsbat Marriage, accompanied by a Divorce Claim, the judge granted the divorce suit by ratifying the marriage license first. Granting divorce proceedings on the grounds of inattention to children, spending property generated by the wife as a plaintiff, and the defendant often acts violently against the plaintiff. The judge's judgment and decision is in accordance with the value of benefit, namely guarding offspring (hifz al-nasl) and protecting property (hifz al-mal), and protecting the soul (hifz al-nafs). Isbat nikah yang selama ini dianggap solusi penyelesaian perkawinan di bawah tangan yang ditawarkan Undang-Undang dalam rangka melindungi hak-hak yang berkaitan dengan istri dan anak, sedangkan gugat isbat atau isbat contensius adalah solusi yang diberikan kepada orang yang akan bercerai dengan perkawinan yang tidak di catatkan. penelitan ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian library research, dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa Pada dasarnya suatu perceraian yang dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama merupakan perceraian dari perkawinan tercatat. Pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0333/Pdt.G/2018/PA.Gns tentang Permohonan Itsbat Nikah disertai dengan Gugatan Cerai hakim mengabulkan gugatan cerai dengan mengesahkan itsbat nikah terlebih dahulu. Mengabulkan gugatan cerai dengan alasan kurang perhatiannya terhadap anak-anak, menghabiskan harta yang dihasilkan istri sebagai penggugat, dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat. Pertimbangan dan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga jiwa (hifz al-nafs).
Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis Laili, Rika Nur; Santoso, Lukman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.566

Abstract

This research is based on the problem of isbat nikah request which was rejected by the Ponorogo Religious Court through a determination with case number 402 / Pdt.P /2018/PA.Po. The purpose of this research focuses on the study of the legal interpretation paradigm of judges for rejection of marriage wives which is then analyzed based on the perspective of critical legal studies. This type of research is normative legal research which includes library research with descriptive analysis method. While the data collection technique is a documentation analysis study. The findings of this study: first, the legal interpretation used by the panel of judges in this determination is a systematic interpretation. Meanwhile, the method used by the panel of judges in this case used grammatical interpretation. This can be seen from the basis of legal considerations that the judge rejected the request for marriage is the hadith of the Prophet Muhammad regarding the existence of a marriage guardian as narrated by Ibn Hibban, Article 20 and Article 23 KHI, Article 1 paragraph (2) PMA No. 30 of 2005, Article 2 paragraph ( 1) Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Second, from the perspective of critical legal studies, the panel of judges uses a posivistic paradigm, namely not making any legal breakthroughs. This happens because the law is deemed capable of answering cases, the judge then does not grant marriage requests in order to prioritize the value of legal certainty over the value of justice and the value of benefit. This judge's decision contradicts Gustav Radbruch's standard priority theory, which is the first priority order of justice, second benefit and third legal certainty. Penelitian ini berangkat dari problem permohonan isbat nikah karena menikah siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui Penetapan dengan nomor perkara 402/Pdt.P /2018/PA.Po. Tujuan penelitian ini memfokuskan kajian pada paradigma interpretasi hukum hakim atas penolakan isbat nikah yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif studi hukum kritis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi analisis dokumentasi. Temuan dari penelitian ini: pertama, Interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah Interpretasi sistematis. Sedangkan metode yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini menggunakan interpretasi gramatikal. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, Dilihat dari perspektif studi hukum kritis, majelis hakim menggunakan paradigma posivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Keputusan hakim ini berseberangan dengan teori prioritas baku Gustav Radbruch yang dengan urutan prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.
Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19 Rizal, Fitra; Mukaromah, Haniatul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.631

Abstract

Poverty is one of the macroeconomic problems that is a major concern, especially during the current pandemic. This study aims to describe the solutions offered by Islamic philanthropy (ZISWAF) to the problem of poverty caused by the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative research methodology with content analysis techniques (content analysis) and library research. The results showed that ZISWAF is able to be a solution for the community to the problem of poverty that occurs. Efforts to alleviate poverty that can be done are to manage the funds that have been obtained from ZISWAF properly, with productive management. However, there must be some funds provided to the public that are consumptive in nature. If ZISWAF funds are managed properly and are productive, the hope is that these funds will not run out until whenever they are even able to develop so that their use will be bigger and wider. ZISWAF funds which are consumptive in nature will increase the demand and purchasing power of the community, so that the community will be more prosperous. Meanwhile, productive funds are able to increase investment activities and company productivity (business activities) so that it is able to increase the use of full labor (reduce unemployment) and ultimately improve community welfare so that poverty is reduced. This proves that Islamic philanthropy can be a solution to the problem of poverty. Kemiskinan merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi perhatian utama, khususnya pada masa pandemi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memamparkan solusi yang ditawarkan oleh filantropi Islam (ZISWAF) atas masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif. Walaupun demikian harus ada sebagain dana yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat konsumtif. Dana ZISWAF jika dikelola dengan baik dan bersifat produktif harapanya adalah dana tersebut tidak akan habis sampai kapanpun bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatanya akan semakin besar dan luas. Dana ZISWAF yang bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarkat, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktifitas perusahaan (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja penuh (mengurangi pengangguran) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang. hal tersebut membuktikan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan.
Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam Ayu, Diyan Putri; Wahyudi, Wahyudi; Nafi'ah, Nafi'ah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.692

Abstract

The advocate profession is a respectable profession (officium nobile) in carrying out its profession under the protection of laws, laws and codes of ethics. Are free to be independent and not tied to a biocratic hierarchy. With this reality, sometimes an advocate deviates from his professional function, resulting in a violation of the advocate's code of ethics. Ethics itself is the foundation of a profession so that there are symptoms of abuse of the profession and ignoring moral values, then a discourse of thought about the code of ethics of the advocate profession according to the perspective of Islamic law with the aim of advocates carrying out their duties according to the established code of ethics and not far of Islamic ethics. The method used in this writing is the type of normative writing with the nature of analytic descriptive research. Research library data collection techniques (libraries) that emphasize sources of information from legal books, journals, papers and opinions that have a relevant relationship to the problem under study. The result of this paper is a description that the professional code of ethics for advocates contains moral values ​​which form the basis of an advocate's personality professionally and must not violate moral principles, and may not harm the interests of others. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik. Bersifat bebas mandiri serta tidak terikat pada hirarki biokratis. Dengan realitas demikian terkadang seorang advokat menyelewengkan fungsi profesinya, sehingga terjadi pelanggaran kode etik advokat. Etika sendiri merupakan landasan suatu profesi sehingga terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi dan mengabaikan nilai-nilai moralitas, maka muncullah wacana pemikiran tentang kode etik profesi advokad menurut kaca mata hukum islam dengan tujuan para advokad melaksanakan tugasnya sesuai kode etik yang ditetapkan dan juga tidak jauh dari etika islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penulisan normative dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data library research (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari tulisan ini adalah sebuah uraian bahwa kode etik profesi advokat mengandung nilai moral yang menjadi landasan kepribadian seorang advokat secara professional dan tidak boleh melanggarprinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.
Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam’u al-Jawami’ Afrohah, Afrohah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v3i1.699

Abstract

People today we see a view that occurs among Muslims. This difference arises because of the arguments that are textually contradictory to one another, whether in the Koran, hadith or other arguments. The science of Ushul Fiqih discusses it in a special chapter, namely the Ta'arud Al Adillah chapter (Contradiction of the Dalil), which is a chapter that studies and examines textually contradicting arguments and then makes settlement steps or methods. There are a lot of Islamic legal experts who discuss Ta'arud Al Adillah, but to be more focused the author will only discuss the "Method of Solving the Contradiction of the Dalil in the Book of Jam'ul Jawami 'by Tajuddin as-Subuki" because this is very popular in Indonesia, many studied in Islamic boarding schools and many scholars. In his book, Al-Subky offers a method of managing Ta'arud al-Adillah (contradiction to the argument) which is different from the Hanafi and Shafi'i schools, namely; Al-Takhyir, Al-Tasaquth, Al-Tawaqquf, and al-Takhyir wa al-Tasaquth, without being obliged by the mujtahids to use the method in sequence but allowing him to choose between the four methods offered. This shows that al Subky started a change in the concept of Ushul Fiqih and was more moderate in deciding a problem. Dewasa ini kita sering melihat adanya perbedaan pandangan yang terjadi di antara umat Islam. Perbedaan itu muncul karena adanya dalil yang secara tekstual saling bertentangan satu sama lain, baik al Qur’an, hadits maupun dalil yang lain. Ilmu Ushul Fiqih membahasnya dalam bab Khusus yaitu bab Ta’arud Al Adillah (Kontradiksi Dalil), yaitu bab yang mengkaji dan meneliti dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan dan kemudian membuat langkah-langkah penyelesaian atau metode pemecahan. Para Pakar hukum Islam yang membahas tentang Ta’arud Al Adillah sangatlah banyak, namun agar lebih terfokus penulis hanya akan membahas tentang metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam’ul Jawami’ KaryaTajuddin as-Subuki karena kitab ini sangat terkenal di Indonesia, banyak dikaji di pondok-pondok pesantren dan banyak disyarahi oleh para Ulama. Di dalam kitabnya itu, Al-Subky menawarkan metode pemecahan Ta‘arud al-Adillah (kontradiksi dalil) yang berbeda dengan Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i , yaitu ; Al-Takhyir, Al-Tasaquth, Al-Tawaqquf , dan al-Takhyir wa al-Tasaquth, tanpa mengharuskan para mujtahid untuk menggunakan metode itu secara berurutan tetapi mempersilahkannya untuk memilih di antara empat metode yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa al Subky memulai sebuah perubahan dalam konsep Ushul Fiqih dan lebih moderat dalam memutuskan suatu permasalahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2024) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol 6 No 1 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol 5 No 2 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol 5 No 1 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4 No 2 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4 No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue