cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Lanini
Contact Email
tmlj@untad.ac.id
Phone
+6281342723422
Journal Mail Official
tmlj@untad.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 09 Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY" : 10 Documents clear
KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PERKARA PIDANA Tang, Mohammad
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep justice collaborator dalam hukum acara pidana; dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pengaturan justice collaborator terhadap hukum acara pidana. Penggunaan metode dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu undang-undang, historis, komparatif, dan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka (library research). Dalam melakukan analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan serta diklasifikasi tersebut, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Kemudian dalam proses penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode logika deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa Konsep justice collaborator dalam hukum acara pidana adalah status khusus yang diberikan kepada seorang saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dalam bentuk perlakuan istimewa karena suatu keadaan tertentu seperti dipraktekkan di beberapa negara di dunia. Konsep justice collaborator dalam hukum acara pidana Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah dikenal sejak lama  dengan istilah saksi mahkota. Penggunaan justice collaborator didasarkan pada prinsip lex specialis derogat legi generalis untuk melegitimasi perlakuan istimewa yang diberikan dalam hukum acara pidana Indonesia. Implikasi hukum dari pengaturan justice collaborator terhadap hukum acara pidana adalah adanya “diskriminasi” antar pelaku tindak pidana  yang dilakukan lebih dari satu orang. Diskriminasi dimaksud adalah adanya perlakuan istimewa kepada justice collaborator yang menyimpang dari  prinsip equality before the la
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA PALU Muhram, Muh. Dian Irfansyah
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu dan kendala dalam pelaksanaan autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu meliputi tahap sebelum autopsi, pelaksanaan autopsi dan setelah autopsi yang pada prinsipnya autopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberitahu serta telah memahami. Setelah dua hari dalam hal keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan. Izin keluarga untuk melakukan autopsi forensik tidaklah begitu diperlukan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu yaitu pemikiran masyarakat yang sempit, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran dan pengetahuan keluarga korban, biaya dalam pelaksanaan bedah mayat, keterbatasan fasilitas dalam pelaksanaan bedah mayat, kurangnya sumber daya manusia dalam bidang forensik
HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN Tahmil, Rifyal
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peranan hukum kepegawaian dan hukum pemilihan umum dalam memberdayakan mantan narapidana tindak pidana korupsi serta hak konstitusional mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pekerjaan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai buku literatur, peeraturan perundang-undangan serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio decidendi mengenai persoalan hukum yang diteliti.Hasil Penelitian dimaksud menunjukkan bahwa pembatasan mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk mencalonkan diri sebaaai anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Hukum Kepegawaian dan hukum pemilihan umum merupakan norma yang sejalan dengan UUD NRI TAHUN 1945 (konstitusional). Hal tersebut berdasarkan pembatasan hak yang ditentukan dalam UUD NRI TAHUN 1945. This research aims at analyzing and understanding the role of the law of employee affair and election in empowering ex-convicts of criminal law and considering the constitutional right of ex-convicts of criminal law to get job.This was a normative law research with legislation approach. Legal material used in this research were combined with library research based on the several kinds of literature book, legislations rules, and the documents releted to the research study. The legal material were tabulated and analyzed in the depth, than the ratio decidendi about the law pronlems researched was found.The result of the research show that the control of ex-convicts of criminal law to be the state civil apparatus and legislative members as stated in the law of employee affair and election rules wich are norms that based UUD NRI TAHUN 1945 (constitutional). This also based in the right control of UUD NRI TAHUN 1945. Keywords : Constitutional Right, Ex-Convict of Criminal Law, State Civil Apparatus, Legislation members.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/ PUU-XVII/2019 TERKAIT PEMILU SERENTAK Erdiansyah, Ahmad Fahri; Jalaluddin, Jalaluddin; Muja'hidah, Muja'hidah
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berawal dari perludem sebagai pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perludem dalam argumentasi permohonannya, mempermasalahkan tentang desain pemilu serentak lima kotak, yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial namun Mahakamah Konstitusi dalam Putusan  Nomor 55/ PUU-XVII/2019 menolak. Menelusuri Putusan  Nomor 55/ PUU-XVII/2019 bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan oleh hakim dalam Putusan  a quo  bahwa pemilu serentak untuk memberikan   penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial sesuai  original intent dari pembentuk UUD 1945 dan menelusuri kembali makna pemilu serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT RIWAYAT KESEHATAN PASIEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Nurhana, Andi
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pengaturan dan penyelenggaraan sistem informasi publik dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan yang  dilakukan melalui sistem pelaporan, pendataan dan pemetaan kasus-kasus kesehatan, termasuk kejadian penyakit. Melalui sistem informasi kesehatan inilah pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hak atas informasi kesehatan sendiri merupakan hak dasar sosial yakni the rights to health care yang bersumber dari hak asasi manusia. Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya hak atas rahasia medis (medical secrecy). Pada Undang-undang  Keterbukaan Informasi Publik, diatur pula bahwa informasi kesehatan termasuk informasi publik, tetapi informasi kesehatan yang berisi data kesehatan seseorang termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Bagaimana jika hal tersebut terkait dengan medikolegal yang mana mengharuskan seorang dokter untuk membuka rekam medis pasien untuk kepentingan hukum.  The regulation and operation of the public information system are carried out by the Government, including the health information system. Development of a helath information system that carried out hrough this health information system, the government makes it easy for the public to obtain access right to health services in an effort to improve the degree of public health. The right to health information itself is a basic  social right, the rights to to health care sourced from human rights. Meanwhile, health services are known to have the right to medical secrecy. In the public Information Disclosure Act, it is also regulated that health information includes public information, but health information that contains a person’s health data includes information  that is excluded from disclosure to the public. What if it is related to medicolegal which requires a doctor to open a patient’s medical record for legal purposes. 
CRIMINAL ACTS HANDLING: THE CONCEPT OF CRIMINAL LAW REFORM Purnamasari, Andi Intan; Awaliyah, Awaliyah; Utami, Fidyah Paramita
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data shows that 24 cases in Central Sulawesi in 2019 were all sentenced to prison or imprisonment which is still the favorite type of sanction. How not, even 18 of the 24 cases did not need to serve a period of detention, but underwent various probationary periods, at least 1 month of probation and a maximum of 12 months. However, it needs to be realized that if the imposition of this criminal sanction does not need to be implemented, why should it impose sanctions in the form of conventional punishment, the answer is of course because the legality principle only gives room to the criminal, so it is necessary to have an alternative description of what the maker can use the law in formulating the sanctions for resolving election criminal acts as an effort to redesign the model for tackling election crime in Indonesia, particularly in the Central Sulawesi region. The issue in this research covers criminalization in case study election crimes in Central Sulawesi with the perspective of ius constitutum and alternative punishment in case study election crimes in central Sulawesi from the perspective of ius constituendum. The research method uses normative juridical research methods. The results achieved are that the type of Election Crime as an ius constitutum still uses the conventional system, so to achieve the ius constituendum it is necessary to modify the sanctions in the form of alternative types of sanctions that are more efficient, such as the cancellation sanction as a candidate for candidate in the election contest.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) Armansyah, Armansyah
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akibat Hukum karena adanya kesalahan dan kelalaian dalam penyampaian data informasi debitur melalui SLIK yang menyebabkan hak-hak nasabah debitur mengalami kerugian. Sehingga memberikan bentuk Pertanggungjawaban Bank dan OJK dalam pelindungan hukum antara debitur dan kreditur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Pihak Kreditur Dan Otoritas Jasa Keuangan Atas Data Informasi Debitur Yang Tidak Valid Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur ditinjau dalam Undang-Undang Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan data debitur maka diperlukan berupa tanggung jawab bank, seperti adanya ganti kerugian berupa penyampaian dan koreksi laporan debitur ke OJK  mengenai pengkinian data laporan demi memulihkan nama baik nasabah debitur. sanksi oleh pihak OJK berupa: penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, penilaian kemampuan dan kepatutan, dan sanksi administratif. dan terkait dengan bentuk perlindungan Hukum antara debitur dan kreditur. dimana kreditur dapat menjadikan SLIK  dan prinsip 5C sebagai langkah awal dalam menganalisis kualitas calon debiturnya dan keyakinan yang mendalam dalam guna mencegah terjadinya kredit macet dan/atau ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajibanya sebagaimana yang diperjanjikan. pada sisi debitur, OJK memberikan bentuk perlindungan melalui pengaduan nasabah dan sanksi yang tegas kepada pelaku jasa keuangan guna menjamin dan melindungi hak-hak kepentingan nasabah yang mempergunakan  jasa-jasa perbankan.  ABSTRACTArmansyah, D 102 18 065. The Legal Protection Of Creditors and Debtors in the System of Financial Information Service. Supervised by Sitti Fatimah Maddusila and sahrul.            Legal consequences due to errors and negligence in the submission of debtors information data through the system of financial information service which causes the rights of debtors to have losses, thus providing a form of bank and financial services authorization accountability in legal protection between the debtors and creditor. The objectives of this research are to find out and explain the construction of legal protection for creditors and debtors reviewed in the bangking act and the financial services authorization. The research used normative juridical law research method using the approach of legislative, conceptual and case. Based on the results of the research, it can be concluded that in order to guatantee legal certainty and security of debtor data, bank resposibilities are required, such as compensation in the form of submission and correction of debtor reports to the financial services authorization regarding updating report data in order to restore the debtor’s good name, sanctions imposed by the financial services authorization in the form of a decrease in the level of health, freezing of business activities, assessment of capability and appropriateness, and administrative sanctions related to the form of legal protection between debtor dan creditor, where creditor can use the system of financial information services and the 5C principle as a first step in analyzing the quality of prospective debtors and deep confidence in preventing non-performing loans and/or debtors’ inability to fulfill their obligations as promised. On the debtor side, financial services authorization provides a form of protection through customer complaints and strict sanctions to financial service players to guarantee and protect the rights of the customers who use banking services. Keywords: Legal Protection; the  System of Financial Informaton Services financial Services authorization;, Bank Responsibility.
ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Mujahid, Edy Mukastono
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan ajaran Negara Kesejahteraan (welfare state), serta  peran pemerintah dalam pengawasan dibidang ketenagakerjaan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai buku literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh ratio decidendi mengenai persoalan hukum yang diteliti. Salah satu ciri  Negara kesejahteraan adalah adanya campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang melindungi para buruh atau tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan berupa Jaminan sosial dan upah yang layak.  
TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA Naser, Jafar M
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1)Bagaimana Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana?; dan 2)Bagaimana mekanisme Pemenuhan hak-hak Korban dan terdampak dalam Pelaksanaan Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana? Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana terjadi jika pemerintah  tidak melaksanan ketentuan Pasal 6 yaitu Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c)penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e)pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; f)pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g)pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Serta tanggung gugat pemerintah daerah dapat terjadi jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, adapun tanggungjawab pemerintah daerah adalah sebagai berikut :Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.Mekanisme pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan tanggung gugat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat Secara konseptual dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu Tanggung Gugat Bidang Hukum Perdata dalam bentuk Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa melalui peradilan umum, dan tanggung gugat bidang hukum publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara. 
KEDUDUKAN HUKUM PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN MEDIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN Hermana, Maman
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research uses normative or doctrinal legal research with the research approach used is statute approach and historical approach. The statute approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. Historical approach is carried out by examining the background of what is learned and the development of arrangements regarding the issues at hand, this action is needed when researchers really want to uncover philosophical thoughts and mindsets that give birth to something that is being studied, which has relevance to the present. The results showed that the implementation of medical actions by nurses, legally have been in accordance with statutory regulations, and do not violate the provisions contained in normative instruments of medicine and nursing, the nursing profession has a legal position carrying out medical actions which must be in accordance with the type of nurse. In the implementation of medical actions performed by nurses who are not in accordance with the type, to this matter has consequences for accountability both criminal, civil and administrative law.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER Vol 5, No 2 (2021): JUNE Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER Vol 4, No 2 (2020): JUNE Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER Vol 3, No 2 (2019): JUNE Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY Vol 2, No 2 (2018): JUNE