cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Lanini
Contact Email
tmlj@untad.ac.id
Phone
+6281342723422
Journal Mail Official
tmlj@untad.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 09 Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER" : 10 Documents clear
PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Septiansyah, Frasad
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu agenda dari reformasi birokrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia adalah terwujudnya ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan sumber daya aparatur negara/pemerintah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian diharapkan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan dukungan birokrasi pemerintah yang  profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.  Untuk mencapai kondisi sebagaimana dirumuskan dalam RPJP 2005-2024, dilakukan adalah pembentukan UU ASN yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri guna melaksanakan berbagai ketentuan yang diperintahkan dalam UU ASN. Salah satu peraturan terbaru yang ditetapkan sebagai perintah Pasal 78 UU ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil.
PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK KRIM PEMUTIH (RACIKAN) Rosadi, Agus Imron
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection is a protection given to legal subjects in accordance with the rule of law. In recent years it has increasingly demanded attention, because many events harm consumers. many cosmetic product consumers always want to look good, in various ways they want to change their appearance. Only with a few weeks or even a few days the skin will be stuck and tight. Many products still use prohibited ingredients and do not include components, registration numbers, manufacturer names, warning of side effects, expiration dates or information. 1. How Legal Protection Against Consumers Who Experience Losses Due to the Use of Whitening Cream. 2. What Factors Influence Law Enforcement on the Distribution of Harmful Cosmetics. The type of legal research used is empirical juridical study of the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. Based on research consumers have not received adequate protection and ineffective protection of consumer law that experiences losses this consumer ignorance of what efforts he will do if experiencing losses and lack of consumer understanding of their rights and factors that affect law enforcement of circulation dangerous cosmetics, namely: Law enforcement factors that do not work effectively. Facilities or facilities factors are limited funds, experts, and laboratories. Community factors are lack of knowledge of the community about the dangers of cosmetic cosmetics and their rights, lack of socialization to the public, and people who want instantaneously without going through a long process, and cultural factors that is, consumers tend to only see the material, when they like and are sold at cheap prices they take.
ANALISIS YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Hidayat, Rahmat
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka tugas dan kewenangannya menegakkan hukum serta keadilan maka profesionalisme harus menjadi prioritas utama setiap aparatur penagak hukum. Sebagai penegak hukum tentunya dalam rangka menjamin independensinya sebagai penegak hukum harus memikili nilai Akuntabilitas, Integritas moral dan etika, Transparansi, Pengawasan, dan  Profesionalisme. Khusus mengenai lembaga pengadilan sebagai fungsi peradilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang diharapkan mampu untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah Contempt Of Court. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Analisis Yuridis Tentang Contempt Of Court Dalam Proses Peradilan Pidana Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tentang Analisis Yuridis Tentang Contempt Of Court Dalam Proses Peradilan Pidana
PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL JUFRI PALU PERSPEKTIF UU NOMOR 2 TAHUN 2012 Aprianto, Ricky
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan dari UU Pengadaan Tanah dalam pengadaan tanah untuk peluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu. Dengan pokok permasalahan yang diangkat adalah Apakah Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Bandar udara Mutiara Sis Aljufri  Palu sudah sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012, dan bagaimana Penyelesaian Penolakan Ganti Rugi Dari Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu. Sementara metodologi penelitian  yang digunakan dalam melakukan pemecahan masalahnya adalah metodelogi hukum normatif  tetapi ditunjang dengan bahan hukum yang diperoleh dilapangan dengan cara wawancara terstruktur untuk menjawab permasalahan secara lebih akurat. Bentuk penyelesaian penolakan harga yang ditawarkan seandainya ada yang keberatan  terhadap nilai yang ditawarkan pemerintah Kota Palu, akan dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Yakni kepada pihak yang keberatan dipersilakhan mengajukan gugatan kepengadilan untuk mendapatkan putusan. Tetapi selama berlakunya UU pengadaan Tanah (2 Tahun 2012) tidak ada lagi keberatan karena nilai yang ditawarkan berdasarkan hasil penilaian dari jasa penilai independen.
PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Adham Amir, Agung Nur
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. UU ini mengatur tentang tindak pidana diantaranya adalah penghinaan didalam media eletronik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3.Sebagaimana Rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah (1)Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dalam UU ITE?, (2)Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Tujuan penelitian ini umtuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dalam UU ITE serta perbandingannya sebelum dan sesudah lahirnya UU ITE. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sanksi tindak pidana penghinaan melalui media elektronik lebih mengedapankan UU ITE karena  pengaturannya lebih spesifik dan merupakan lex specialist tanpa mengenyampikan pasal 310 KUHP sebagai lex generalis. Perbandingan pengaturan sebelum dan sesudah lahirnya UU ITE bahwa sebelum lahirnya UU ITE pada pasal 310 KUHP tentang penghinaan hanya membahas perbuatan penghinaan yang dilakukan di muka umum bukan di media elektronik dan setelah lahirnya UU ITE ketentuan ini lebih jelas mengatur perbuatan penghinaan di media elektronik.
ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN SAKIT SEORANG TERDAKWA UNTUK MENGHINDAR DARI PROSES PERADILAN PIDANA Sainul, Ikhwal
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji Apakah surat keterangan dokter dapat dijadikan alat bukti sebagai alasan penundaan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan implikasi surat keterangan dokter yang terbukti palsu. Penulis tertarik untuk meneliti tentang surat keterangan dokter karea surat keterangan dokter jarang diragukan oleh instasi jika digunakan untuk memminta dispensasi. Surat keterangan dokter memiliki kekuatan hukum karena merupakan keterangan ahli “seorang dokter diharuskan memberikan surat keterangan serta pendapatnya yang telah diperiksa sendiri” hal ini tertuang dalam pasal 7 kode etik kedokteran. Terbitnya surat keterangan sakit maka terdakwa yang dinyatakan sakit akan dianggap tidak layak untuk disidangkan atau unfit to stand trial lalu penegak hukum akan menunda proses peradilan,pengalihan penahanan, dan pembantaran. Surat keterangan harus dianggap asli dan harus diterima hakim dan jaksa sampai ada bukti sebaliknya. Jika keberadaan surat palsu tersebut atas kerjasama antara terdakwa,kuasa hukumnya dan dokter pribadinya maka untuk dokter dapat dikenakan sanksi pasal 267 KUHP tentang surat keterangan dokter palsu Untuk terdakwa dan kuasa hukumnya dapat dikenakan sanksi Pasal 221 KUHP menghalang-halangi penyidikan Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Metode penulisan dalam penulisan ini metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dari data sekunder sebagai data awal untuk kemudian digunakan dalam tahap berikutnya yaitu penelitian lapangan atau terhadap masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah jenis obervasi non partisipan dan observasi terstruktur, artinya penulis telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah. 
STAGNASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Samaila, Fadilah
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study raises the issue of:(1) whether the change in UU No.17 of 2014 into UU No.42 of 2014 and UU No.2 of 2018 concerning MD3 has an influence on the position and function of DPD.(2) whether the amendment of UU No.12 of 2011 to UU No.15 of 2019 concerning the formation of legislation affects the position and function of the DPD (3) what is the position and function of the DPD in an effort to strengthen through the fifth Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The objectives of this research are: (1) To find out about the change in UU No.17 of 2014 to UU 42 of 2014 and UU No.2 of 2018 concerning MD3 to influence the position and function DPD or not. (2) To find out about the amendment of UU No.12 of 2011 to UU No.15 of 2019 concerning the formation of laws and regulations influencing the position and function DPD or not. (3) To find legal concepts regarding the position and function of the DPD in an effort to strengthen through the fifth Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research method uses a type of normative legal research using a statute approach and a conceptual approach, legal material collection techniques through library research, legal material analysis techniques are carried out in a qualitative juridical manner and the results are found in a descriptive form. The results of this study are: (1) UU No.42 of 2014 concerning changes to UU No. 17 of 2014 concerning MD3 and UU No. 2 of 2018 concerning the second amendment to UU No. 17 of 2014 concerning the MD3 in particular related to the authority of the DPD namely article 71, Article 249 paragraph (1) letter j, Article 250 paragraph (1), and Article 260 paragraph (1) in no way provide reinforcement to the position and function of the DPD.(2) UU No. 15 of 2019 concerning amendments to UU No. 12 of 2011 concerning the formation of legislation, specifically related to the authority of the DPD, namely Article 20, Article 71A, Article 95A, and Article 95B, no way provide a strengthening of the position and function of the DPD in the field of legislation, however, when viewed from the supervisory function, changes to the law provide reinforcement to DPD. (3) The position and function of the DPD in an effort to strengthen through the fifth Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is equivalent to the DPR, that is, the right to submit, discuss and approve and reject the draft law in a particular field by amending Article 22D, Article 5 paragraph (1), Article 7A, Article 7C, and Article 20 paragraph (2). of course the format of the law must also change by placing the DPD in consideration weighing and remembering (if a bill originates from the DPD and the material is indeed related to the authority of the DPD)
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Pasande, Alfred Nobel
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaruh yang timbul karena perubahan masyarakat khususnya perkembangan teknologi (alat elektronik) terhadap hukum adalah mengenai pembuktian dengan menghadirkan alat bukti elektronik dalam persidangan. Dalam hukum pidana Indonesia sendiri, penggunaan alat bukti elektronik sebenarnya sudah diatur. Namun kedudukannya masih sangat rendah, karena dalam mengajukan alat bukti elektronik dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin keaslian dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diproyeksikan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum pidana Indonesia. Kemudian untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dan analisis terhadap alat bukti elektronik tersebut agar dapat dijadikan rujukan untuk pertimbangan hakim dalam persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau kajian pustaka. Data-data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan kedudukan alat bukti elektronik hukum pidana Indonesia. Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Setelah dilakukan penelitian, kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum pidana Indonesia, kedudukan alat bukti elektronik sah sesuai dengan UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) selama dapat dibuktikan keaslian alat bukti dan mendapat pengakuan dari para profesional di bidangnya, serta diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. alat bukti elektronik adalah bahwa keberadaan alat bukti diakui dan sah dijadikan alat bukti.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI POLDA SULTENG Chandra, Eka
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa di Polda Sulawesi Tengah, serta faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaannya. Sehingga permasalahan yang akan di teliti adalah Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa di Polda Sulawesi Tengah, Apa faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu di Polda Sulawesi Tengah tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Subdit III Tipidkor. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 2 orang penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah. Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang di lakukan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah kurang efektif di karenakan dalam proses penanganannya memerlukan waktu yang lama dan masih ada sebanyak 5 perkara yang sampai saat ini belum selesai.Faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang di tangani oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi sehingga memerlukan waktu yang lama di sebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni faktor internal yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana sedangkan dan faktor eksternal perbedaan persepsi dan situasi pendemi Covid 19.
DAMPAK HUKUM PERSAINGAN USAHA MINIMARKET TERHADAP PENDAPATAN KIOS-KIOS KECIL Murtiningsi, Dwy
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah prosedur dan dampak dari pemberian izin kepada pengusaha minimarket dan peran KPPU dalam mengatasi persaingan usaha minimarket dan dampaknya terhadap kios-kios di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Prosedur dan syarat pemberian izin pendirian minimarket di Kota Palu tidak memperhatikan penataan jarak minimarket dan kios sehingga sangat dapat memberikan dampak negatif terhadap eksistensi kios-kios kecil seperti berkurangnya jumlah pembeli dan menurunya pendapatan pedagang kios. Sedangkan peran KPPU dalam mengatasi persaingan usaha minimarket dan kios-kios di Kota Palu belum ada padahal KPPU bertugas menyoroti dan melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha minimarket yang dapat menyebabkan pedagang kios tidak berdaya dalam menjalankan usahanya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER Vol 5, No 2 (2021): JUNE Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER Vol 4, No 2 (2020): JUNE Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER Vol 3, No 2 (2019): JUNE Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY Vol 2, No 2 (2018): JUNE