CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PERANAN DINAS KOMINFO DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK ]]>
<![CDATA[Mangaraja Manurung]]>;
<![CDATA[arbin tanjung]]>;
<![CDATA[Zaid Afif]]>;
<![CDATA[M. Irfan Islami Rambe]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3615
<![CDATA[Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikang merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Data/informasi yang tidak dapat diperoleh oleh masyarakat merupakan kenadala yang perlu untuk ditelusuri, apakah informasi tersebut masuk kedalam informasi yang dikecualikan, dalam hal ini perlu di dasari terkait informasi publik oleh pihak pengelola yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka kajian ini terfokus pada pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia, pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dan hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan. penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data diperoleh dari lapangan, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan serta perundang-undangan terkait bahasan. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapang dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017, serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah berjalan, namun terdapat kendala diantaranya belum berperan aktifnya beberapa PPID Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan, dalam mengupload data dari OPD dan kecamatan masing-masing ke Website resmi PPID Kabupaten Asahan http://ppid.asahankab.go.id/.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Deliyaman Giawa]]>;
<![CDATA[Emiel Salim Siregar]]>;
<![CDATA[Emmi Rahmiwita Nasution]]>;
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3472
<![CDATA[Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan cocok dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang belum dieksplorasi, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta untuk pengeksplorasikan laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mendapatkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor. Keputusan 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan serta Peralatan Penangkapan Ikan dan Penyiapan Penangkapan Ikan Andon di Wilayah Bakat Penangkapan Ikan serta Laut Lepas Negeri Republik Indonesia. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang sangat luas yang garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3616
<![CDATA[Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak Provinsi yan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di Kota Tanjungbalai. Masih rendahnya kesaran hukum masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta ketidaktahuan akan pentingnya pajak tentu hal ini berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah di Kota Tanjungbalai. Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris, yang artinya penelitian ini berfokus terhadap suatu fenomena yang langsung terjadi terhadap objek penelitian dan penelitian ini dilakukan dengan meneliti permasalahan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang mana data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Kepala UPT Samsat Kota Tanjungbalai, Hal ini dilkukan untuk mengetahui bagaimana penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kota Tanjungbalai serta mengetahui hambatan sesungguhnya dari rendahnya pendapatan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kota Tanjungbalai.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak wajib memenuhi Pesan Ciri Catatan serta Pendataan Kendaraan Bermotor( SPPKB) secara jelas, lengkap serta benar cocok dengan kartu bukti diri kendaraan. Ketidak tahuan dan sikap apatis masyarakat akan prosedur yang di terrapkan oleh UPT SAMSAT Kota Tanjungbalai merupakan hambatan terbesar dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Kerugian atas Kerusakan Barang dalam Pengangkutan Pesawat Udara Tanpa Awak ]]>
<![CDATA[Hilda Yunita Sabrie]]>;
<![CDATA[Muhammad Aqil Kamaluddin]]>;
<![CDATA[Sintia Irna Dianis Ifada]]>;
<![CDATA[Putri Athaya Hendraswari]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3388
<![CDATA[Perkembangan jaman mengakibatkan munculnya era globalisasi yang memicu perkembangan teknologi di dunia ini, Salah satunya adalah adanya pesawat udara tanpa awak. Beberapa tahun belakangan ini, banyak Perusahaan internasional dan nasional telah berlomba-lomba untuk menggunakan pesawat terbang tidak berawak sebagai saran pengangkutan udara. Namun dikarenakan masih baru, regulasi terhadap penggunaan pesawat udara tanpa awak ini sendiri masih tidak sebanyak regulasi terhadap jenis angkutan lainnya. Hal ini kadang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap proses pengangkutan menggunakan pesawat terbang tidak berawak tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk membahas mengenai perkembangan legalitas penggunaan pesawat terbang tidak berawak di Indonesia sekaligus membahas pertanggungjawaban apabila terdapat kerusakan barang selama proses pengangkutan menggunakan pesawat terbang tidak berawak ini. Penelitian ini akan berjenis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta perundang-undangan, pendekatan tersebut nanti akan membantu menganalisis masalah. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa peraturan mengenai pengoperasian sistem pesawat tanpa awak di Indonesia telah diubah pada sejumlah peraturan Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang standar pengoperasian pesawat tanpa awak. Mengenai tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan barang selama pengangkutan, Peraturan Menteri belum mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Jadi, mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang mengacu pada Air Carriage Ordinance. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE WEBSITE SEPAKBOLA (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Dany Try Hutama Hutabarat]]>;
<![CDATA[Suriani Suriani]]>;
<![CDATA[Imam Ramadhan]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3659
<![CDATA[Perjudian secara online yang sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktik judi bola online, ditambah lagi dengan besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap sepakbola. Praktek perjudian bola secara online ini dapat dilakukan kapan saja, karena admin perjudian bola secara online aktif selama 24 jam dan diselenggarakan melalui situs-situs www.sbobet.com, www.sabasports.com, www.bet365.com, www.1xbet.mobi, dan situs-situs lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum terhadap pelaku kasus judi sesuai putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga library research atau bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi atau penerapan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengadili terdakwa KENDRY TANRI alias KEN dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menggunakan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim, sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Muhammad Khadafi]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3389
<![CDATA[Perlindungan terhadap HAM merupakan wujud dari Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Penelitian dilakukan mengunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersifat deskriptif analitis. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian dapat dipahami bahwa bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai HAM dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak tidak ada membagi bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi dalam Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 menjadi dasar pembentukannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehinga dasar Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dijadikan konsiderans menimbang huruf b dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Melihat isi Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 hanya diatur tentang pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, tidak serta merta perbuatan dari penyidik itu merupakan suatu perbuatan pelanggaran HAM berat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan terbagi dalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor kurangnya pengawasan penyidikan (Wasidik), faktor pasilitas prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor hukum, faktor masyrakatat, dan faktor budaya. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh uknum aparat Kepolisian dalam proses penyidikan adalah dengan melaporkan oknum tersebut kepada Propam agar dapat diproses secara etik oleh internal Kepolisian sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. ]]>
<![CDATA[THE RIGHT TO HOT PURSUIT IN UNCLOS AND HOT PURSUIT ARRANGEMENTS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo]]>;
<![CDATA[Supriyono Supriyono]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3393
<![CDATA[After UNCLOS 1982 was in force, Indonesia's position as Archipelago Nation is secure, but there is “compensation” that should be paid by Indonesia to the International community and it was Indonesia should provide Archipelagic Sea Lanes for international ships and Indonesia had to an allowed international ship crossing the Indonesia territorial water by “Peace Passage” concept in UNCLOS 1982, but there is a question about how if an unlawful ship crossing Indonesia Territorial water? Under UNCLOS 1982 the state can do Hot Pursuit to protect its territory but how does Indonesia apply that? The Problem Question regarding this paper will focus on Hot Pursuit Regulations in UNCLOS and Indonesian National Law and how are they applied? The methodology of this research uses literature review with the object of international treaty and uses data and information from internet network tracing which is then expert opinion. The result of the research shows that UNCLOS 1982 had specific rules regarding Hot Pursuit, especially in Article 111, which Hot Pursuit already become a Topic in UNCLOS I before, For Indonesia, the rule of Hot Pursuit already exist in Some of Indonesia's legislature and bill even Indonesia already had special Standart operational procedure regarding conducting Hot Pursuit in Indonesia territory. The right of the state to carry out Hot Pursuit or instant pursuit has existed since the era of the first UNCLOS discussion in Geneva and then resumed at UNCLOS 1982. Indonesia itself as one of the ratifying countries of UNCLOS 1982 has implemented the right of instant pursuit or hot pursuit in state regulations.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM:PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM TRANSAKSI REPO ]]>
<![CDATA[Dyah Hapsari Prananingrum]]>;
<![CDATA[Gilang Kriska Trisakti]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3413
<![CDATA[Transaksi Repo merupakan suatu bentuk transaksi yang muncul akibat dinamika perkembangan transaksi di pasar modal. Terdapat multi pengertian mengenai apakah itu repo. Repo dapat diartikan kontrak jual beli suatu efek dengan perjanjian akan membeli atau menjual kembali efek pada waktu dan harga sudah ditetapkan. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini bersumber dari 2 (dua) putusan yang telah inkracht dan secara substansi memiliki kesamaan peristiwa hukum yaitu transaksi Repo saham dimana pihak pembeli mengalihkan saham repo dengan tanpa izin dari penjual. Dalam putusan pertama yaitu putusan No.1491/K.Pid.Sus/2016 diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sedangkan dalam putusan nomor 1104/K.Pid.Sus/2017 diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Penulis menyatakan bahwa putusan No.1491/K.Pid.Sus/2016 tidak tepat terkait tanggapan poin perkara yang sebenarnya. Sedangkan dalam putusan No. 1104/K.Pid.Sus/2017 putusan dalam perkara sudah tepat, namun pertimbangan hukumnya masih kurang cukup. Adapun poin hukum yang hendak ditunjukan terkait perbuatan pihak pembeli tanpa seiJin penjual mengalihkan saham transaksi Repo secara yuridis lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Tulisan ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,menggunakan bahan hukum primer 2 putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi denganbahan hukum sekunder. Menggunakan pendekatan kasus,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. ]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP HAM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 330/Pid.B/2023/PN.Rap) ]]>
<![CDATA[Zainal Abidin Pakpahan]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3693
<![CDATA[Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam presfektif hak asasi manusia yang menitik beratkan bagaimana hukum memandang berkenaan dengan hak seseorang ketika dihukum mati dalam suatu perbuatan pidana sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara hukuman mati melihat dari sisi kacamata hukum positif atau dengan dari sisi kemanusiaan yang mana hakim juga harus mengakaji dan melihat hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga diketahui bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan tersebut oleh hakim yang memutus pidana mati tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim lebih ringan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan tersebut terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan sehingga analisis dalam penelitian ini dalam menerapkan suatu pasal atau undang-undang hakim lebih memperhatikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana agar tercipta putusan yang seadil-adilnya baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga hakim dalam putusannya hanya memutuskan lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut lebih berat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.]]>
