cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aflahun Fadhly Siregar
Contact Email
Aflahun.92@gmail.com
Phone
+6281375989766
Journal Mail Official
somasi@ceredindonesia.or.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)
Published by Centre For Research and Development Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27236641     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal SOMASI dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi karya ilmiah kepada para akademisi dan praktisi yang berminat di bidang Sosial Humaniora dan Komunikasi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020" : 12 Documents clear
Efektivitas Pelaksanaan Simpan Pinjam Modal UMKM dalam Rangka Pelayanan Usaha Mikro Kecil Mengengah pada Koperasi Simpan Pinjam Pemerintah Kota Tanjung Balai Riri Mailina
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.26

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Simpan Pinjam Modal UMKM Dalam Rangka Pelayanan Usaha Miro, Kecil dan Menengah  pada Koperasi Simpan Pinjam Pemerintah Kota Tanjung Balai. metode dalam penelitian ini adalah metode/jenis penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan simpan pinjam modal UMKM yang dilaksanakan oleh kantor Koperasi Simpan Pinjam Kota Tanjung Balai terhadap anggota simpan pinjam sudah dilaksanakan tepat waktu dan efektif, serta tidak pernah mengulur waktu dan tidak pernah berbelit-belit.
Urgensi Hukum Siber terhadap Kelompok TNI dalam melaksanakan Tugas Pokok: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Jo No. 19 Tahun 2016 Firman Halawa
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.93

Abstract

The law on information and electronic transactions (UU-ITE) is a product of laws that are applicable to solving legal problems in the Internet world. In its development, information and communication technology for crimes and crimes in cyberspace is a challenge that is anticipated in order protect resources within the TNI. The TNI is required to have cyber defense capabilities order to increase deterrence and prevention of war or cyber-attacks against the TNI or national cyber defense in carrying out TNI's Main tasks. The normative juridical method is carried out through literature studies that examine (mainly) secondary data, both in the form of legislation and research results, assessment results and other references.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek Fahmi Anugraha
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.33

Abstract

Counterfeiting of the brand of a product or service often occurs in Indonesia. Almost the same brand for the same product often creates legal problems. The proliferation of well-known foreign products in Indonesia, provides a new homework for Indonesia, especially related to legal protection for these brands from counterfeiting that could occur. Business competition that is increasing both at home and abroad in the current era of global trade, makes the role of Intellectual Property Rights (IPR) law very important, especially in maintaining healthy business competition and to prevent the possibility of fraudulent competition in the form of imitation, piracy, as well as the use of Intellectual Property Rights without the rights of the real owner. This research uses the normative juridical method, which examines the formulation of legal protection issues in the trademark registration process in relation to the principles of good faith, and the responsibility of the Government is linked to the principle of good faith in the process of mark registration.
Efektivitas Pelayanan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Balai Dedi Amrizal; Dian Ferdina Nasution; Ali Amran
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.27

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari program implementasi implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjungbalai.Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang membahas masalah yang diselidiki dengan pengamatan masalah penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat atau ditampilkan.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Tanjungbalai belum berjalan dengan efektif, karena masih banyak siswa yang tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar, dapat berpartisipasi dalam penyaluran dana, membuat program tidak berjalan dengan cepat, dan juga mempercepatnya bank penyalur menyebabkan penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbengkalai. Selain itu, program peningkatan keberhasilan Kartu Indonesia Pintar telah berjalan dengan baik sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka dalam belajar untuk meningkatkan kualitas penddikan
Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Chairunnisa Keliat
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.34

Abstract

Which is the focus of the problem in this research are; What are the forms of liar levies carried out by persons in the Population and Civil Registry Service, how to regulate and enforce criminal law for perpetrators of illegal levies making Identity Cards at the Population and Civil Registry Service, as well as how to control agencies that are regulated against illegal levies Making Identity Cards at the Population and Civil Registry Service. So that it can be drawn, among others, from the penalties, among others, criminal sanctions for civil servants who are extortionists subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and criminal fines in accordance with the provisions of Article 368, Articles 418, 423, and 425 of the Criminal Code, and there are also stipulated in Article 95B of the Law Population Administration Act. Law enforcement for perpetrators of extortion is regulated in Article 40, Article 52 and Article 53 of the Law on Public Services. Law enforcement starts from internal enforcement carried out by superiors or heads of offices, law enforcement in a lawsuit due to losses due to extortion, and finally law enforcement through criminal justice. Asahan Dukcapil, law enforcement can also be done by internal action, and the legal process can be submitted to the BKD. The countermeasures against the practice of extortion of ID cards in Dukcapil can be carried out by threatened agencies in monitoring and overcoming the practice of extortion of VAW based on Article 40 paragraph (1) and Article 6 and Article 7 paragraph (1) and (2) of the Law Public Services, Government efforts in terms of preparing messages related to extortion law enforcement.
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Guru di SD Negeri 028068 Binjai Timur Yusriati Yusriati; Rabiatul Adawiyah
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.29

Abstract

Tunjangan adalah benefit yang dipandang sebagai sumbangan yang berbentuk uang yang diberikan suatu perusahaan atau lembaga kepada tenaga kerjanya diluar upah dan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Tunjangan guru yang merupakan balas jasa yang dibayarkan secara tidak langsung seperti asuransi jiwa dan kesehatan, cuti, pensiun, dan lain sebagainya kepada pegawai guna untuk meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan/pegawai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pendistribusian dana tunjangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan analisa kualitatif untuk mengulas lebih dalam kebijakan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah no 41 tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya aspek yang mempengaruhi kehidupan sudah berjalan dengan baik karena kebijakan yang diterbitkan tersebut telah mempengaruhi kehidupan guru serta berpengaruh dalam kesejahteraan guru, adanya tujuan mengatasi masalah yang muncul dan sudah berjalan dengan baik, adanya proses kegiatan administratif, sudah berjalan namun belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena masih ada pihak-pihak terkait melakukan pemotongan administrasi serta dana yang dikeluarkan atau yang dikirim tidak tepat waktu, adanya manfaat dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik karena manfaat diterima sangat membantu kehidupan guru agar lebih sejahtera
Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun Rayani Saragih
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.35

Abstract

Mediation as a mechanism for decision making/peace agreement becomes the main authority of the parties to the dispute and maintains good relations. Mediation is fair because each party negotiates a solution to the problem with a win-win solution. Through Supreme Court Regulation (PerMA) No. 01 of 2008 concerning Mediation, mediation has been integrated in the court system. Mediation according to Article 1 paragraph 7 Perma No. 01 of 2008 is a way to resolve disputes through a negotiation process to obtain the agreement of the parties with the assistance of a mediator. Any decision of a judge who is not mediated first, then the decision is considered null and void by law. Divorce is the termination of the relationship between husband and wife both divorce and divorce. Before the judge decides the divorce case, mediation between parties is first carried out. The success of mediation is very minimal in divorce cases, this can be seen from the still many divorce cases in the court. This is an urgency in this study, where the application of mediation in divorce cases, especially in the District of Simalungun District. This research is a normative juridical research with literature study data collection techniques by examining literature-literature and analyzing regulations that are relevant to this research. The results of this study are expected to determine the implementation of mediation divorce cases in the Simalungun District Religious Court.
Efektivitas Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelayanan Publik di Kantor Camat Tanah Jawa Vica Mutiara Shandy; Dedi Amrizal
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.30

Abstract

Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani, kurang transparannya pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, ketidakbebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat, kritikan ataupun saran, serta masalah diskriminasi pelayanan yang melihat suku, agama, jabatan, dan hubungan kekeluargaan. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, namun informasi terbaru jarang didapat oleh masyarakat pedesaan, dan Pemerintahan Kecamatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, namun belum berjalan efisien karena masih banyak membuang-buang waktu, serta pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintahan Kecamatan sudah berjalan cukup baik
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik Adi Utama Pandapotan Lubis
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.36

Abstract

A Notary plays an important part in creating legal certainly and legal protection for the people. The criminal act which usually occurs is related to Article 263, Article 264 and Article 266 of HUHP (The Criminal Code). Concerning a Notary’s criminal act in deed forgery or false testimony done by any party, UUJN (Notarial Act) does not specifically regulate any crimenal case because, based on the principle of legality as it is the principles in the KUHP. A Notary as a public official should do his noble task in helping people solve their legal problems. Therefore, he should be cautious, prudent, and increase his knowledge of any applicable legal provisions well so that the deeds he has made will not cause people to get involved in dispute.
Makna Simbolis Nasi Ulam pada Upacara Adat Pernikahan Melayu Raudhatul Jannah
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i1.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari prosesi adat nasi Ulam pada perkawinan Melayu dan makana yang terkandung dalam prosesi adat nasi ulam pada perkawinan Melayu. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yang membahas masalah yang diselidiki dengan pengamatan masalah penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat atau ditampilkan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi nasi Ulam ini merupakan prosesi adat dalam perkawinan Melayu yang merupakan upacara adat makan nasi hadap-hadapan yang bermakna sebagai bentuk perkenalan antara pihak pengantin pria dengan pengantin wanita. Dalam proses itu kedua belah pihak bersilaturahim saling memperkenalkan diri dalam acara makan bersama. Prosesi adat ini juga hanya sebagai tradisi untuk memeriahkan acara pernikahan dan tidak ada sanksi adat jika tidak dilakukan

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Juli 2025 Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Juli 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023): Juli 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Juli 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Juli 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020 More Issue