cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zul Anwar
Contact Email
zulanwar17@gmail.com
Phone
+62817259116
Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Cahaya Mandalika
Published by Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27214796     DOI : https://doi.org/10.36312/jcm
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media
This journal is a means of scientific publication to develop knowledge and information. This journal specifically contains the results of research carried out in all scientific fields. Apart from publishing research results, this journal also accepts manuscripts from literature reviews and other reports for publication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 134 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2024)" : 134 Documents clear
Treatment and Management of Diarrhea in Children: A Literature Review Reihana Ramadlani Ibna; Helda
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2888

Abstract

ABSTRACT Background: Diarrhea is an endemic disease in Indonesia and also a potential Extraordinary Event (KLB) disease which is often associated with death. Therefore, a literature review regarding the management and management of diarrhea in children is needed to improve the quality of health services. Method: PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) is used in writing literature reviews. Using the Sciendirect, Scopus and Pubmed databases covering the years 2011-2022. Results: From several journal searches with the keywords diarrhea, diarrhea management, diarrhea management which were filtered again according to predetermined criteria in the 2011-2022 time period, 9 suitable journals were obtained. These journals discuss five main topics according to the principles of management and management of diarrhea, namely the Ministry of Health's LINTAS Diarrhea program (Five Steps to Overcoming Diarrhea). Conclusion: Management of diarrhea in accordance with recommendations from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and WHO will improve the quality of good services. Keywords : Diarrhea, The Treatment of Diarrhea, Management of Diarrhea.
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) Arsita Tumimbo; Ardin Dolok Saribu; Meilinda Stefani Harefa
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2905

Abstract

Abstak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Yang diproksikan menggunakan Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen terhadap Return On Asset sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari annual report perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bersifat impiris. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 29. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan perusahaan perbankan.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Terminal Kontainer di Pelabuhan SORONG Karubaba, Oktovianus Cristian
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja terminal kontainer di Pelabuhan Sorong. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan studi literatur dan library research untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Berdasarkan tinjauan literatur, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja terminal kontainer meliputi infrastruktur, teknologi, manajemen operasional, kebijakan pemerintah, dan faktor lingkungan. Infrastruktur yang baik, termasuk dermaga yang memadai dan alat bongkar muat yang efisien, menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas terminal. Teknologi yang canggih seperti sistem informasi terminal (TOS) dan otomatisasi proses juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen operasional yang efektif dalam pengaturan alur lalu lintas kapal, bongkar muat, dan penyimpanan barang juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja terminal. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan juga berdampak pada kinerja terminal. Faktor lingkungan seperti cuaca buruk dan keadaan laut juga perlu dipertimbangkan dalam merencanakan operasi terminal. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, manajemen terminal kontainer di Pelabuhan Sorong dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja operasional mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang manajemen terminal kontainer di pelabuhan dan memberikan wawasan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja operasional.
KONSTRUKSI GENDER MELALUI ORNAMEN HIAS PADA SENJATA TRADISIONAL KHAS SUMBAWA BARAT Rahmat, Mi'rajus Subyan; Muhammad Tomi; Bayu Aji Pamungkas
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2950

Abstract

This research deals with how the construction of gender is realized through decorative ornaments carved on berang traditional weapons in the community of Rempe Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. Berang is a traditional weapon of the Samawa tribe (Sumbawa) in the form of a cutting weapon made by a panre (blacksmith). In general, the people of Sumbawa recognize two types of berang namely the salaki berang (male), and the swai berang (female). The use of the term berang as a relative (brother), as well as the differences in the ornamentation of the two types of berang, is the reason for this research. The problem of this research is dissected by using Roland Barthes' semiotic concept. The results of this study indicate that in general, gender construction does occur through berang. This gender construction produces "standard values" that tend to be masculine but quite dynamic and negotiative. Furthermore, gender construction is illustrated by the classification of the ornaments, both in terms of the type and number of ornaments carved. This gender construction occurs, is inherited and strengthened by existing institutions in Sumbawa society such as the family, West Sumbawa District Government, Tana Samawa Traditional Institution, Rempe Village Government, schools, and the Kokar Telu group itself also plays an essential role as a legitimacy tool. in gender construction through berang. Keywords: Gender Construction, Ornament, Berang
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL dan KONSEP LIBERALISME TERHADAP STUDI KASUS LEGALISASI ABORSI Muhammad Restu Arrasyiid; Stanley Muljadi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2953

Abstract

Abstack: Hak kebebasan individu dimana merupakan satu kesatuan bagian dari liberalisme. Tetapi masih adanya temuan berupa larangan keras terhadap tindakan aborsi ini dari beberapa hukum nasional negara tertentu yang diterapkan tanpa terkecuali. Namun demikian, pengaturan dan dukungan tindakan aborsi telah diatur pada sedikit banyaknya hukum internasional yang mendasarkan kebijakannya pada posisi menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai suatu landasan penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, untuk untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah legalitas aborsi dalam hukum internasional dan liberalisme berdasarkan perspektif hukum internasional. Bisa dilihat tindakan aborsi diakui secara universal sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Adanya regulasi yang dengan nyata dan masih eksis seperti halnya pada ICCPR, African Women’s Protocol, CEDAW, African Charter, dan CESCR tentunya mampu menyebutkan dan melegitimasi pengakuan terkait tindakan aborsi sebagai kebutuhan pada perempuan secara individual yang juga menjadi representasi dari HAM apabila dipandang dengan perspektif yang arahnya lebih holistik, sehingga menghasilkan sedikit banyaknya perwujudan salah satu tujuan hukum itu sendiri berupa aspek kemanfaatan yang cenderung visioner atau tidak kaku. Tindakan Aborsi masih dilarang berdasarkan aturan di beberapa negara. Upaya menentang aborsi ini tidak sejalan dengan liberalisme. Undang-undang nasional mengenai aborsi berbeda-beda di setiap negara. Aborsi diatur oleh hukum internasional. Hal ini terlihat dalam ICCPR dan African Women’s Protocol. Legalisasi aborsi belum diadopsi mutlak secara internasional atau nasional. Kata Kunci : Aborsi, Liberalisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia. Abstrack:The right to individual freedom is an integral part of liberalism. However, some national laws in certain countries have been found to prohibit abortion without exception. However, the regulation and support of abortion has been regulated in several international laws that base their policies on upholding human rights as an important foundation. This normative legal research is conducted by examining library materials which include research on legal systematics, the level of legal synchronization, legal history, and comparative law. This research is analyzed by Legislation, Conceptual, Comparative Approach, to get answers to the formulation of the problem. The results showed that abortion is universally recognized as one of the manifestations of human rights. The existence of real and existing regulations such as the ICCPR, the African Women's Protocol, CEDAW, the African Charter, and CESCR are certainly able to mention and legitimize the recognition of abortion as an individual need of women who are also a representation of human rights when viewed from a more holistic perspective, so that more or less realize one of the objectives of the law itself in the form of aspects of expediency that tend to be visionary or not rigid. Abortion is prohibited by law in some countries. Opposition to abortion is not compatible with liberalism. Although national regulations on abortion vary from country to country, abortion is regulated by international law. It is found in the ICCPR and the African Women's Protocol. Legalization of abortion has not been adopted internationally or nationally. Keywords: Abortion, Liberalism, International Law, Human Rights.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hirwansyah; Dwi Atmoko
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2967

Abstract

The increasing development of technology has had a very significant impact in the financial sector. In the banking sector, of course it has a fundamental impact. The use of technology with digital transactions, especially using Automatic Teller Machines (ATMs), has its own value for bank customers. The use of ATMs by customers cannot be separated from the negative or positive value of the ATM. In fact, basically using an ATM is easier and saves time and energy. However, in implementation, failures sometimes occur which in the end will only harm bank customers, in this case consumers. As is known, bank customers themselves are also consumers, regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Losses received by bank customers. Not necessarily because of the customer's own negligence, but also because of the failure of the ATM system. Sometimes the bank does not want to compensate for losses due to this incident, saying that it was due to customer negligence. The Customer Service System implemented by the Bank, in this case benefiting the bank, is of course detrimental to consumers. For this reason, it is necessary to have special regulations that regulate the role of banks in providing services to customers so that each party has the same rights and obligations in becoming partners, in this case between the bank and its customers.
Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki Intan Widuri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2969

Abstract

Imam Malik was a great scholar who lived in the 8th century. He is an imam in the Maliki madzab which is one of the four schools of Islamic law. Although his works are not explicitly related to economics, the principles he conveys in the field of law and morals provide a foundation for understanding Islamic economic values. This research will adopt a qualitative approach to deeply understand the economic thought of Imam Malik. This approach involves a thorough literature study of Imam Malik's works, especially in fiqh books that deal with economic aspects. In addition, contextual and historical analysis will be used to place Imam Malik's economic views within his time frame and social situation. Maslahah al mursalah is a concept that prioritizes the element of expediency. One example of the application of the principle of maslahah al mursalah in the determination of Islamic economics in Indonesia is the existence of a sharia economic fatwa issued by the national sharia council of the Indonesian Ulema Council or abbreviated as DSN-MUI. The second concept of Imam Malik's economic thought is the role of government in the economy. Therefore, every policy that contains benefits and benefits for the people, then that is what is planned, implemented, organized, and assessed or evaluated progress. The third thought of Imam Malik is zakat fitrah. According to Imam Malik, the law of zakat fitrah is mandatory. Food issued for zakat fitrah is food that is commonly eaten daily. The dose for zakat fitrah should not be less than one sack (2.4kg or rounded to 2.5kg) even if using the formula one sack equals 4 mud and 1 mud equals 675 g, then 1 sack equals 2.7kg. Zakat fitra paid using cash is makruh. Imam Malik's last economic thought was buying and selling 'inah. According to the Maliki school, buying and selling the 'inah model is not valid because there is an element of sad addhariah, which is the bad purpose of the sale. In buying and selling there is a bad purpose that leads to prohibited actions, which in this case is usury. In MUI's ijtihad, Bay' al 'inah is included in murabahah financing as stated in fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2020 concerning MURABAHAH. There are six decisions listed in the DSN fatwa. The fatwa is also based on verse 275 of Surat al Baqarah, which is one of the legal bases of buying and selling 'inah.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn) Rapen A.M.S Sinaga; Gindo L Tobing; Wiwik Sri Widiarty
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2970

Abstract

Development is an important sector to achieve the goals of developing countries like Indonesia. In its development, development continues to be planned every year to support the development of the Indonesian economy. Procurement activities of goods and services in the development process often give rise to negative implications in very complicated legal issues. A conspiracy is an unlawful act by officials implementing goods and service procurement activities between procurement officials and providers of goods and services to play cheating and not in accordance with the objectives, principles, policies, and ethics of government procurement of goods and services. The formulation of the problem in this research is 1) how to find out legal protection for PT. Putri Mahakam Lestari, who had been named the winner of the tender, was unable to carry out the work, even though the Medan PTUN and Medan District Court had strengthened PT. Putri Mahakam Lestari as the tender winner; 2) what is the state's responsibility for unlawful acts committed by government officials, which have been decided by the Medan State Administrative Court Number 4/P/FP/2020/PTUN-MDN and the Medan District Court Number 465/Pdt.G/2020/PN Mdn. This research uses normative juridical research with a descriptive approach through legislation and a case approach. From the research results it was found that in accordance with Article 53 paragraphs (1) and (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, PT. Putri Mahakam Lestari as the winner of the tender should receive a Letter of Appointment as Provider of Goods/Services (SPPBJ) and carry out the contract based on Government Goods/Services Procurement Policy Institute Regulation No. 9 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Procurement of Goods/Services through Providers for Determining Winners and Regulation of the Minister of Public Works No. 07 of 2019 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services through Providers, Preparatory Meeting for the Appointment of Providers, Article 91 paragraph (1) regarding the construction of the Estuary Ferry Port phase III. Then, as a state responsibility, it must be in accordance with the regulations regarding sanctions in the procurement of government goods and services regulated in Articles 78 - 82 of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services in conjunction with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services including allegations of conspiracy and attempts to abuse the authority of UKPBJ, PPK and KPA provide: 1) the sanction of being aborted in the election; 2) sanctions for disbursement of collateral; 3) Blacklist Sanctions; 4) compensation sanctions; 5) fine sanctions; 6) sanctions for temporary suspension in the E-purchasing transaction system; and/or 7) sanctions for reducing the provider's inclusion in the electronic catalog. ASN/Government Officials in Procurement/Election Working Group/Procurement Agents who are proven to be involved in conspiracy may be subject to sanctions based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 2014. concerning the Eradication of Corruption Crimes.
Kebijakan Redistribusi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Zaini, Renta Yulfa; Sulistiadi, Wachyu
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2023 sudah mencapai 90,67%, namun sebarannya tidak merata dimana terdapat kesenjangan rasio kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang signifikan antara Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebijakan pemindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berupa analisis dilihat dari sisi input, proses dan output di Kementerian Kesehatan RI yang dilakukan pada bulan Desember 2023. Cara pengambilan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerataan kepesertaaan JKN di Puskesmas dan FKTP lain melalui pemindahan kepesertaan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di FKTP. Dengan pemindahan kepesertaan, beban UKP di Puskesmas berkurang sehingga diharapkan UKM dapat dilaksanakan lebih optimal, serta meningkatkan peran FKTP swasta dalam pelayanan JKN. Masih kurangnya komitmen daerah dalam pelaksanaan program ini sehingga capaiannya belum optimal didasarkan dari masih sedikitnya kabupaten/kota yang melaksanakan. Perlu diberikan insentif pada Puskesmas, sehingga berkurangnya kapitasi yang diterima oleh Puskesmas tidak mempengaruhi operasional Puskesmas.
Analisis Produksi Dan Kualitas Produk Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Permen Susu Sapi Khas Sumbawa : (Studi Pada Desa Penyaring Kecamataan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa) Dita Febrianti; Ramayanto; Abdul Hafiz
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2974

Abstract

The UMKM specialty cow's milk candy was based on a milk innovation by the village PKK team in 1987. This UMKM has now become a home industry based on the employment criteria of 2-5 family members, located in the Filter Village, North Moyo District, Sumbawa Regency. This research aims to find out: 1) to find out what production factors are applied to increase the competitiveness of Sumbawa cow's milk candy UMKM. 2) to find out the quality of the products applied to increase the competitiveness of Sumbawa cow's milk candy UMKM. The research method uses qualitative research methods with a descriptive approach. Because this research aims to present research results based on facts in the field as they exist, related to production analysis and product quality in increasing the competitiveness of UMKM products typical Sumbawa cow's milk candy. The data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. The conclusion of the research results explains that: 1) the production factors applied are the first thing that is very important in increasing competitiveness because this is where milk candy products in the selection of raw materials used must be good because they can support good production. starting from choosing fresh milk that comes from farmers that is not mixed with water. 2) the product quality applied in increasing the competitiveness of Sumbawa's typical cow's milk candy has implemented product quality standards both in terms of distinctive taste, packaging, labels and durability of the product.

Page 3 of 14 | Total Record : 134

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 1: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue