cover
Contact Name
Suharto
Contact Email
pusjianmar@gmail.com
Phone
+622129408081
Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id
Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)
ISSN : 23386185     EISSN : 27211428     DOI : https://doi.org/10.52307
Core Subject : Education,
Jurnal bertaraf internasional ini memuat banyak sekali permasalahan atau isu-isu umum yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual serta mengkaji hasil-hasil yang telah dicapai di bidang kebijakan maritim. Jurnal Maritim Indonesia (Jurnal Maritim Indonesia) secara khusus menitikberatkan pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu kelautan dan kawasan strategis. Ini mencakup keamanan maritim, pertahanan maritim, strategi maritim, pengembangan maritim, keselamatan maritim, ekonomi maritim, sumber daya manusia maritim, hidro-oseanografi, dan teknologi militer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA" : 8 Documents clear
KONSEP MAKNA KEAMANAN MARITIM Arie Yanto, Wahyudin Arif,
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.125

Abstract

AbstrakKonsep teoretis keamanan maritim telah berkembang dari perspektif sempit memproyeksikan kekuatan maritim nasional menjadi kata kunci yang mencakup banyak aspek yang saling terkait. Definisi keamanan maritim bervariasi dan meskipun tidak ada definisi yang diterima secara internasional, sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional yang ada dan muncul dalam pelayaran. Kata kunci memungkinkan aktor internasional untuk mengatasi tantangan baru ini tanpa harus mendefinisikan semua aspek yang berpotensi kontroversial. Pendekatan yang sangat berguna untuk mengungkap kepentingan politik dan ideologi yang berbeda. Keamanan maritim adalah kata kuncinya yang tidak memiliki arti yang pasti. Itu mencapai maknanya melalui aktor yang menghubungkan konsep tersebut dengan orang lain, mencoba mengisinya dengan tema yang berbeda dan bertindak berdasarkan itu. Definisi keamanan maritim yang diterima secara umum adalah upaya yang tidak produktif. Artikel ini menjelaskan cara untuk menangani multi makna konsep dari kata keamanan maritim tersebut.Kata kunci : Kemanan Maritim, Konsep, DefinisiAbstractThe theoretical concept of maritime security has developed from a narrow perspective of projecting national maritime power into keywords that cover many interrelated aspects. Definitions of maritime security vary and although there is no internationally accepted definition, it is often used to describe existing and emerging regional and international challenges in shipping. Keywords allow international actors to address these new challenges without having to define all potentially controversial aspects. A very useful approach for uncovering different political interests and ideologies. Maritime security is the key word. which has no definite meaning. It achieves its meaning through actors relating the concept to others, trying to fill it with different themes and acting on it. The generally accepted definition of maritime security is an unproductive endeavor. This article explains how to deal with the multiple meanings of the concept of the word maritime security.Keywords: Maritime Security, Concept, Definition
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PULAU SIMEULUE DALAM MENGHADAPI BENCANA ALAM TSUNAMI DAN IMPLIKASINYA PADA KETAHANAN NASIONAL P Sihombing, Istin Marlena Dewi, Goki
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.130

Abstract

AbstrakKonstelasi geografi Indonesia menempatkan pada posisi stragis dan menguntungkan, namun wilayah Indonesia juga menjadikan posisi yang rawan karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng-Asia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik, yang mengakibatkan terdapatnya jalur-jalur rawan gempa bumi bahkan tsunami. Untuk itu, pemerintah negara Indonesia dituntut untuk mampu dan siap untuk menghadapi setiap ancaman bencana alam yang dapat datang sewaktu-waktu. Salah satunya adalah Kearifan lokal yang dapat menjadi alternatif dalam upaya pengurangan resiko bencana di tengah keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana. Kearifan lokal dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku adaptif terhadap lingkungan. Kearifan lokal dapat diadaptasi komunikasi lain dengan karakteristik sama yang menghadapi situasi serupa. Kearifan lokal menjadi benteng yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam seperti tsunami. Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini agar kearifan lokal terutama seperti contoh di Pulau Simeulue dan desa-desa sekitar pesisir di Indonesia umumnya tidak terkikis oleh era globalisasi modern. Hal ini dapat disosialisaikan dan diaplikasikan sesuai dengan budaya masing-masing dari desa-desa lainnya di Indonesia. Dengan begitu ketahanan wilayah akan berimbas dengan sendirinya kepada ketahanan nasional akan terwujud dengan adanya konsep kesiapsiagaan bencana alam yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods yaitu campuran metode penelitian kuantitatif melalui angket kuisioner dengan pendekatan cross sectional dan metode kualitatif melalui wawancara dengan narasumber dan tehnik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara kearifan lokal dan ketahanan nasional. Sehingga salah satu usaha untuk mewujudkan ketahanan nasional harus tetap mempertahankan dan menguatkan kearifan lokal sesuai dengan kondisi sosial, budaya daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena untuk mewujudkan ketahanan nasional basisnya adalah ketahanan daerah/wilayah dan ketahanan nasional berbasis pada kearifan lokalnya.Kata kunci : Tsunami; Kearifan Lokal; Smong; Ketahanan NasionalAbstractIndonesia's geographical constellation places it in a strategic and advantageous position, but Indonesia's territory also makes it a vulnerable position because it is located at the confluence of three tectonic plates, namely the Asian Plate, the Indo-Australian Plate and the Pacific Plate, which results in paths prone to earthquakes and even tsunamis. For this reason, the Indonesian state government is required to be able and ready to face any threat of natural disasters that may come at any time. One of them is local wisdom which can be an alternative in efforts to reduce disaster risk in the midst of technological limitations in disaster mitigation. Local wisdom can be manifested in the form of adaptive behavior towards the environment. Local wisdom can be adapted to other communications with the same characteristics that face similar situations. Local wisdom is a very important stronghold in increasing community preparedness in dealing with natural disasters such as tsunamis. The government's role is very important in this regard so that local wisdom, especially as in the example on Simeulue Island and villages around the coast in Indonesia, is generally not eroded by the modern era of globalization. This can be socialized and applied according to the respective culture of other villages in Indonesia. In this way regional resilience will have an impact on national resilience by itself with the concept of natural disaster preparedness based on local wisdom. This study used a mixed methods method, namely a mixture of quantitative research methods through questionnaires with a cross-sectional approach and qualitative methods through interviews with informants and purposive sampling techniques. The results of the study show that there is an inseparable relationship between local wisdom and national resilience. So that one of the efforts to realize national resilience must maintain and strengthen local wisdom in accordance with the social conditions, culture of each region. This is because to realize national resilience the basis is regional/regional resilience and national resilience based on local wisdom.Keywords: Tsunami; Local Wisdom; Smong; National Defence.
KONSEP OPERASI PATROLI BAKAMLA RI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN HIBRIDA DI WILAYAH ZONA MARITIM NATUNA Jupriyanto, Pratondo Ario Seno Sudiro,
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.126

Abstract

AbstrakKeamanan Laut dapat didefinisikan sebagai kondisi laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman kekerasan/kejahatan, pencemaran dan perusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Terdapat dua persoalan utama yang dihadapi Bakamla RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya yang telah lebih dulu eksis dalam bidang Keamanan Laut dan ketersediaan sarana operasi patroli yaitu kapal patroli. Penelitian ini merupakan suatu usulan terhadap konsep Operasi Patroli Bakamla RI dalam menghadapi Ancaman Hibrida di wilayah Zona Maritim Natuna dengan menggunakan kombinasi antara Metode Kualitatif dengan Penelitian Hukum Normatif. Hasil yang diperoleh adalah tumpang tindih kewenangan bukanlah suatu persoalan bagi Bakamla RI menurut Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori serta penyusunan Rencana Operasi Patroli Bakamla RI berdasarkan Konsep Kewilayahan dan Penentuan Sarana Operasi Patroli. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bakamla RI sudah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai single agent multitasking (SAMT).Kata Kunci: Keamanan Laut, Bakamla RI, Rencana Operasi PatroliAbstractMaritime security is defined as sea condition that safe, under control, and free from crime, pollution, environmental damage, and law violence threat. To implement security and safety patrol operation in Indonesian sea region, Bakamla RI is established. There are two main problems faced by Bakamla RI to implement the duties and functions, there are overlapping authority with the other older agencies in maritime security and lack of patrol equipment. This research is an idea about the concept of Bakamla RI’s patrol operation to face hybrid threat in Natuna maritime zone region by combines qualitative method and normative law research. The gotten result are overlapping authority isn’t a problem for Bakamla RI because of lex posterior derogat legi priori principle and arrangement of Bakamla RI’s patrol operation plan based on territorial concept and determination of patrol operation equipment. Conclusion of this research is Bakamla RI has had strong fundamental law as single agent multitasking (SAMT).Keywords: Maritime Security, Bakamla RI, Patrol Operation Plan
PEMINDAHAN IBU KOTA BARU UPAYA SOFT DIPLOMACY DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA Sugiharto, Moh. Iqbal Bulgini, Agus
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.131

Abstract

AbstrakPemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah proyek besar Pemerintah Indonesia yang dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemindahan tersebut disebabkan karena Jakarta semakin padat dengan pendatang menyebabkan urbanisasi yang tinggi menyebabkan berbagai masalah kependudukan di Jakarta. Ibu kota baru berfungsi sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi sehingga memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain memiliki fungsi sebagai lembaga pemerintah dan pusat ekonomi, ibu kota juga memiliki misi diplomatik. Menggunakan teori soft diplomacy, peneliti tertarik menelaah upaya pemindahan ibu kota tersebut untuk memahami pengaruhnya pada eksistensi Indonesia di mata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemindahan ibu kota mencerminkan unsur-unsur intangible power atau tidak berwujud yaitu pemerintah, warga, keamanan, dan reputasi. Konsistensi proses pemindahan ibu kota akan menunjukkan kompetensi administratif dan kapasitas pemimpin untuk menangani kemungkinan yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota, pengaruhnya pada karakter dan kepribadian bangsa dan keamanan nasional Indoensia. Beberapa elemen tersebut akan dilihat sebagai titik penentu soft power nasional. Jika demikian, maka keberhasilan pemindahan ibu kota membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, mandiri, sejahtera, dan diakui dunia internasional. tentu Keberhasilan pemindahan ibu kota membuat reputasi dan kepercayaan global terhadap Indonesia juga meningkat.Kata kunci: pemerintah, pemindahan ibu kota, soft power, intangible power.AbstractThe relocation of the capital city from Jakarta to East Kalimantan is a major project of the Government of Indonesia which was initiated during the administration of President Joko Widodo. The relocation is because Jakarta is increasingly dense with migrants causing high urbanization which causes various population problems in Jakarta. The new capital city works as a center of political and economic power so that it plays an important role in the life of the nation and state. Besides having a function as a central and government institution, the capital city also has an economic mission. Using the theory of soft diplomacy, researchers are interested in examining the efforts to move the capital city to understand its impact on Indonesia's existence in the eyes of the international community. The results of the study indicate that the process of moving the capital city reflects the intangible or intangible elements of power, namely government, citizens, security, and reputation. The consistency of the capital relocation process will demonstrate the administrative competence and capacity of leaders to deal with the possibilities arising from the relocation of the capital city, its impact on the character and personality of the nation and Indonesia's national security. Some of these elements will be seen as a determining point for national soft power. If so, then the success of moving the capital city proves that Indonesia is a safe, independent, prosperous, and internationally recognized country. Of course, the relocation of the capital city has also increased the global reputation and trust in Indonesia.Keywords: Government, Capital Relocation, Soft Power, Intangible Power
ANALISIS STRATEGI PENANGKALAN TNI AL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN MARITIM DI LAUT NATUNA UTARA Ruslan Arie, Wirawan Hanindito Wicaksono,
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.127

Abstract

AbstrakKonflik teritorial maritim di Laut Natuna Utara (Laut Cina Selatan) merupakan salah satu penyebab ketegangan baik secara regional maupun global, hal ini telah berlangsung lama dan tidak sedikitpun mengarah kepada rekonsiliasi yang dapat diterima oleh pihak-pihak terkait. Cina mengerahkan kapal-kapal sipilnya (kapal ikan dan survey yang di back-up kapal Coast Guard) untuk beraktifitas di zona yang diklaim. Tindakan yang dilakukan Cina tersebut untuk mendukung klaim teritorialnya di Laut Natuna, termasuk Laut Natuna Utara, merupakan implementasi dari strategi wilayah abu-abu yang digunakannya untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Strategi Zona Abu-abu (Grey Zone Strategy) adalah penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan kekerasan yang jelas yang dapat memicu perang tradisional antar negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi asersi sebuah negara berkekuatan nuklir seperti Cina, dengan hasil yang seoptimal mungkin tanpa meningkatkan risiko eskalasi konflik.Berdasarkan panduan dari teori politik internasional tentang instrumen pelaksana kekuatan negara yaitu DIME (Diplomacy, Information, Military, dan Economy) dan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa saat ini TNI AL/ Indonesia berada pada kuadran Weaknesses-Threats. Faktor-faktor yang menonjol adalah Hankamrata pada Strengths, Anggaran Pertahanan pada Weaknesses, Kekuatan NATO/ Asia Timur pada Opportunities, dan Kekuatan Militer Cina pada Threats. Pada situasi ini disarankan TNI AL untuk bertahan/ defensif semaksimal mungkin dengan harapan tidak muncul hal yang lebih merugikan TNI AL/ Indonesia. Di saat yang sama, TNI AL/ Indonesia juga harus mencari strategi alternatif.Kata Kunci: Strategi Maritim, DIME, SWOT, Laut Cina Selatan, Grey Zone Strategy.AbstractMaritime conflicts in the North Natuna Sea (South China Sea) are one of the causes of tensions both regionally and globally, this has been going on for a long time and has not led to a reconciliation that can be accepted by the contestants. China has deployed its civilian vessels (mostly fishing and survey vessels backed by its Coast Guard) to operate in the claimed zone. China's action to support its territorial claims in the Natuna Sea, including the North Natuna Sea, is an implementation of the grey zone strategy to advance its national interests. The Grey Zone Strategy is intended to use national power to achieve goals without escalating conflict which could trigger wars between countries. This situation raises the question, of what strategy should be taken to deal with the assertion of a nuclear power country like China, to optimize results without risking escalating the conflict.Drawing from international political theories, in implementing the national power, the DIME (Diplomacy Information Military and Economy), and utilizing the SWOT analysis method, this research finds the Indonesian Navy / TNI is in the Weaknesses-Threats quadrant. The salient factors are Hankamrata on Strengths, Defense Budget on Weaknesses, NATO/East Asia Powers on Opportunities, and China's Military Strength on Threats. That being said, this research recommends that the Navy is to stay defensive with the hope that situations are not getting worst for the Indonesian Navy. At the same time, the Indonesian Navy must also look for alternative strategies.Keywords: Maritime Strategy, DIME, SWOT, South China Sea, Grey Zone Strategy.
PERAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN ALUTSISTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT Parwatha, I Gede Jaya
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.128

Abstract

AbstrakSalah satu upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan dilaut membutuhkan industri pertahanan nasional yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan Alutsista matra laut. Pertanyaan penelitian (1) Apakan kemampuan Industri pertahanan nasional berpengaruh dalam membangun alutsista TNI Angkatan Laut?. (2) Apakah konsep kerjasama Industri pertahanan nasional matra laut dan dan Industri Pendukung berpengaruh dalam membangun alutsista TNI Angkatan Laut?. (3) Apakah konsep Transfer of Techology (ToT) berpengaruh dalam membangun membangun alutsista TNI Angkatan Laut?. (4) Apakah kebijakan industry pertahanan dalam berpengaruh dalam mendukung alutsista TNI Angkatan Laut. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian, (1) Industri pertahanan Nasional sangat berpengaruh dalam membangun alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut, (2) Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep Holding Industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries. (3) Konsep Transfer of Techology (ToT) berpengaruh dalam membangun membangun alutsista TNI Angkatan Laut. (4) Kerjasama industri pertahanan nasional dan industri pendukung pertahanan nasional memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri pertahanan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri pertahanan utamanya pertahanan matra laut. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya.Kata Kunci: Industri Pertahanan Nasional, Kebijakan Industri, Klaster Industri Perkapalan, Transfer of Teknologi (ToT)AbstractOne of the efforts to improve defense and security at sea requires an independent national defense industry to meet the needs of the marine defense system. Research questions (1) Does the ability of the national defense industry have an effect on building the Navy's defense equipment? (2) Does the concept of cooperation between the marine and supporting industries have an effect on building the Navy's defense equipment? (3) Does the concept of Transfer of Technology (ToT) have an effect in building the Navy's defense equipment? (4) Is the defense industry policy influential in supporting the Navy's defense equipment system. Qualitative research methodology with descriptive method. The results of the study, (1) The National Defense Industry is very influential in building the main tools of the Navy's weapon system, (2) The concept of cluster development is divided into two based on the type of ownership, namely private industry with the concept of managing the shipping industry cluster. Meanwhile, the BUMN industry uses the concept of holding the National Shipbuilding and Heavy Industries industry. (3) The concept of Transfer of Technology (ToT) is influential in building the Navy's defense equipment system. (4) Cooperation between the national defense industry and national defense supporting industries requires regulatory changes related to the management of the defense industry. This change is to overcome the problems faced by the government and defense industry producers, especially the defense of the marine dimension. In Law No. 16 of 2012 concerning the Defense Industry and Presidential Regulation.Keywords: National Defense Industry, Industrial Policy, Shipping Industry Cluster, Transfer of Technology (ToT)
ANALISIS PETA GEOSPASIAL TINDAK PIDANA DI LAUT GUNA MENDUKUNG GELAR OPERASI KEAMANAN LAUT TNI AL DI WILAYAH KERJA KOARMADA I Didong Rio Duta, I Wayan Rusdiana,
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.124

Abstract

AbstrakSebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi yang sangat strategis, Indonesia banyak sekali menghadapi ancaman. Salah satunya adalah ancaman di laut, oleh karena itu perlu dilaksanakan suatu penelitian tentang informasi berbagai ancaman di laut. Penelitian ini hendak menemukan: (1) Informasi mengenai wilayah kerja pangkalan TNI AL di jajaran Koarmada I yang berpotensi terjadi tindak pidana di laut; (2) Mendapatkan referensi di wilayah kerja pangkalan TNI AL mana saja untuk dapat dilaksanakan gelar operasi TNI AL dengan skala prioritas khususnya di wilayah kerja Koarmada I; (3) Membuat model untuk menganalisa data agar dapat digunakan untuk perkiraan ancaman di masa mendatang. Dalam pengolahan data digunakan metode Optimized Hot Spot Analysis untuk menentukan titik-titik panas kejadian tindak pidana di laut dan Kernel Density untuk referensi wilayah kerja pangkalan TNI AL. Hasil Penelitian ini berupa analisa wilayah kerja pangkalan TNI AL mana saja dengan jumlah kejadian tindak pidana yang paling banyak dan dapat dijadikan referensi bagi staf operasi untuk melaksanakan gelar operasi unsur-unsur patroli. Penelitian juga menghasilan model analisis spasial dengan menggunakan Optimized Hot Spot Analysis dan Kernel Density yang dapat digunakan untuk menganalisa perkiraan ancaman tindak pidana di laut di masa mendatang.Kata Kunci: Tindak pidana di laut, SIG, Optimized Hot Spot Analysis, Kernel DensityAbstractAs an archipelagic country located in a very strategic position, Indonesia faces many threats. One of them is the threat at sea, therefore it is necessary to carry out a research on information on various threats at sea. This research seeks to find: (1) Information regarding the working area of the TNI AL base in the Koarmada I ranks which has the potential for criminal acts to occur at sea; (2) Obtain references in any working area of the TNI AL base so that the TNI AL operations can be carried out with a priority scale, especially in the working area of Koarmada I; (3) Create a model to analyze the data so that it can be used for future threat estimates. In data processing, the Optimized Hot Spot Analysis method is used to determine hot spots for criminal acts at sea and Kernel Density for reference to the working area of the Indonesian Navy base. The results of this study are in the form of an analysis of the working areas of any TNI AL bases with the highest number of criminal acts and can be used as a reference for operations staff to carry out operations for patrol elements. The research also produced a spatial analysis model using Optimized Hot Spot Analysis and Kernel Density which can be used to analyze estimates of the threat of crime at sea in the future.Keywords: Crime at sea, GIS, Optimized Hot Spot Analysis, Kernel Density.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN KETAHANAN WILAYAH MARITIM (BINTAHWILMAR) LANAL TAREMPA DALAM MENDUKUNG PEMBINAAN POTENSI MARITIM (BINPOTMAR) TNI ANGKATAN LAUT Condrowibowo, Anwar Sahid, Ariantyo
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i3.129

Abstract

AbstrakBinpotmar merupakan implementasi dari tugas Dawilhanla TNI Angkatan Laut, dilaksanakan melalui Bintahwilmar, Binkomsosmar dan Bakti TNI AL. Bintahwilmar Lanal Tarempa selama ini berjalan normatif sehingga belum mampu menyentuh masyarakat Anambas. Kampung Bahari Nusantara (KBN) menjadi sebuah terobosan agar Bintahwilmar lebih efektif. Permasalahan keterbatasan jumlah dan kemampuan personel potmar, minimnya kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta sinergi dalam perencanaan dan kegiatan Binpotmar menjadi tantangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas Bintahwilmar Lanal Tarempa dalam mendukung Binpotmar TNI Angkatan Laut. Metode penelitian kualitatif deskriptif diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 dan dianalisis dengan soft system methodology (SSM). Teori efektivitas, pembinaan, dan sinergitas digunakan dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya KBN mendorong efektivitas Bintahwilmar dalam mendukung Binpotmar. Efektivitas ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi keterbatasan jumlah dan kemampuan personel Potmar, dan keberhasilan Lanal meningkatkan kepekaan, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya pemberdayaan personel yang dimiliki Lanal, penunjukan Babinpotmar mengawaki desa binaan, serta pendekatan nonformal dan intens kepada pemerintah daerah maupun masyarakat efektif mengatasi permasalahan. KBN mendapat respon positif dan antusiasme masyarakat, Pemkab Anambas terpacu untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas Bitahwilmar tercermin juga dari kesesuaian antara perencanaan dengan hasil penyelenggaraan kegiatan yang disertai pengakuan adanya keterbatasan. Keterbatasan dapat diatasi, KBN dapat terselenggara dengan baik dan lancar serta berdampak positif terhadap masyarakat sehingga dapat mendukung Binpotmar TNI Angkatan Laut.Kata kunci: Bintahwilmar, Binpotmar, Kampung Bahari Nusantara, Lanal Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.AbstractMaritime Potential Development (Binpotmar) is an implementation of the Navy Sea Defence Area Control (Dawilhanla) role, carried out through Maritime Area Resilience Development (Bintahwilmar), Maritime Social Communication Construction (Binkomsosmar) and Navy Social Service (Bakti TNI AL) initiatives. The Tarempa Naval Base’s (Lanal) Bintahwilmar has so far been running normatively so it has not been able to reach the Anambas community. The concept of Archipelagic Maritime Village (Kampung Bahari Nusantara/KBN) project has become a breakthrough to make Bintahwilmar more effective. However, the navy has to deal with challenges such as the limited number and ability of personnel, lack of sensitivity, awareness and participation of the community, as well as synergy in planning and activities of Binpotmar. The purpose of the study was to analyze the effectiveness of Bintahwilmar Lanal Tarempa in supporting the Navy's Binpotmar. The descriptive qualitative research method was processed using the Nvivo 12 application and analyzed using the soft system methodology (SSM). The theory of effectiveness, coaching, and synergy are used in the discussion. This study indicates that the presence of KBN encourages the effectiveness of Bintahwilmar in supporting Binpotmar. The effectiveness has been demonstrated by the ability to overcome the limited number and capacity of Potmar personnel, and Lanal's success in increasing community sensitivity, awareness and participation. Lanal’s effort to empower Lanal's personnel, the appointment of Maritime NCO (Babinpotmar) to oversee the assisted villages, as well as a non-formal and intense approach to local governments and communities are effective in overcoming problems. The KBN initiative received a positive response and the enthusiasm of the community, the Anambas Regency Government was encouraged to explore the potential of the region in order to improve the welfare of the community. The effectiveness of Bitahwilmar is also reflected in the compatibility between the planning and the results of the implementation of activities accompanied by the acknowledgment of limitations. Limitations can be overcome, KBN can be implemented properly and smoothly and have a positive impact on the community so that it can support the Navy Binpotmar.Keywords: Maritime Area Resilience Development (Bintahwilmar), Maritime Potential Development (Binpotmar), Lanal Tarempa, Anambas Islands, Riau Islands

Page 1 of 1 | Total Record : 8