cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2019)" : 13 Documents clear
Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018 Neli Nurmala
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research of this thesis is to describe the socialization strategy of Malang Regency Election Commission in suppressing abstentions in the 2018 governor election. the election, determining the target group to be approached and determining the method or information media to be carried out, collaborating with social media such as working with print, information, radio and other companies to convey information about electoral. Cooperating with government agencies to conduct continuous electoral education, coordinating with Dispendukcapil for matching data in updating data, and so forth. The purpose of this study is to describe the strategy issued by the KPU in suppressing abstentions in the research methods used by Juridical Empirical, data collected through interview, observation, literature study, and using qualitative data analysis. Researchers suggest that more outreach is extended further down to the village level to the hamlet. The location of the TPS should not be far from the community's residence so that the community can easily access their voting rights according to their conscience and so forth. Penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan strategi sosialisasi komisi pemilihan umum KAbupaten Malang dalam menekan angka golput dalam pemilihan gubernur 2018. Strategi penekanan angka golput dalam Pemilihan Gubernur di antaranya adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu, menentukan kelompok sasaran yang akan di dekati serta menentukan metode atau media informasi yang akan dilakukan, melakukan kerja sama dengan media sosial seperti bekerja sama dengan perusahaan media cetak, informasi, radio dan lain sebagainya untuk menyampaiakan informasi tentang kepemiluan. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan untuk melakukan pendidikan kepemiluan yang berkesinambungan, berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk pencocokan data dalam pemutakhiran data, dan lain sebagainya. Tujuan dalam penelitian ini untuk memaparkan strategi yang dikeluarkan oleh KPU dalam menekan angka golput metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, data terkumpul dengan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi lebih lebih di perluas lagi hingga turun ke tingkat desa sampai dusun. Lokasi TPS seharusnya tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memeberikan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan lain sebagainya.
Peran Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi Burhanuddin Susamto; Nida’ Maulida
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NU and Muhammadiyah are the largest Islamic organizations in Indonesia that have a political history because of their greater service compared to other parties. Both of these organizations have an important role in the election process for the presidential and vice presidential candidates in 2019, bearing in mind that one of the vice presidential candidates was a cleric who of course had a large number of followers. While among the community, a cleric has quite a dominant influence that is recognized by his leadership by the community, one of them is in Pasuruan Regency which makes a cleric a role model because the cleric is the heir to the prophet. The discussion in this thesis is about the role of the scholars in Pasuruan Regency to mobilize or invite the public in the 2019 presidential and vice presidential election so that they do not abstain and continue to use their voting rights as Indonesian citizens, and how the role of NU and Muhammadiyah scholars in the general election in Pasuruan Regency, in terms of Al-Farabi's Political Thought. This research is qualitative research with empirical descriptive approach method, the method used in data collection is interview as the main method and study of documentation (documentation) to strengthen the data as a reference to strengthen the correctness of observations, the complementary method is the method of data analysis namely descriptive analysis or analysis content (content analysis). The results of this study indicate that the role of the scholars in Pasuruan Regency is very influential on the community, which the scholars or kiai have the authority to guide and direct the community to the right path. According to al-Farabi, humans are social creatures who have a tendency to participate in society because they are not able to meet all their needs without assistance or cooperation with other parties, such as a country where in the course of its policy there are certainly those who help in accordance with their respective duties and authorities. NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai sejarah politik karena jasanya yang lebih besar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kedua organisasi ini memiliki peranan penting dalam proses pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, mengingat bahwasannya salah satu cawapres itu adalah seorang ulama yang mana tentunya beliau memiliki banyak sekali pengikut. Sedangkan dikalangan masyarakat, seorang ulama memiliki pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat, salah satunya di Kabupaten Pasuruan yang menjadikan seorang ulama sebagai panutan karena ulama adalah pewaris nabi. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana peranan ulama di Kabupaten Pasuruan untuk menggerakkan atau mengajak masyarakat dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 agar tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia, serta bagaimana peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan yang ditinjau dari Pemikiran Politik Al-Farabi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yuridis empiris, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama dan studi keputakaan (dokumentasi) untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan, metode pelengkapnya adalah metode analisis data yaitu analisis deskriptif atau analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ulama di Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, yang mana ulama atau kiai itu mempunyai kewenangan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, seperti halnya sebuah negara yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Maqasid As-Syariah Nur Izzah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The village government has now entered a new section with the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Villages are said to be prosperous if the economy is advanced and village needs are met. The village government must have a participatory and transparent plan for the people of Pandanlandung Village. This study discusses about 1. Discussing the management of the Village Budget and Revenue in Pandanlandung Village 2. Discussing the analysis of managing the Village Budget and Revenue in the Maqasid As-Sharia Perspective.This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Research location in Pandanladung Village, Wagir District, Malang Regency, East Java. Data sources used are observation, field studies, interviews, documentation as well as with Law Number 6 of 2014 concerning Villages.The results of this study are as follows: 1. Management of Village Revenue and Expenditure Budgets based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Pandanlandung Village has begun to be implemented 2. Management of Pandanlandung Village Revenue and Expenditure Budgets in the perspective of Maqasid As-Sharia is included in five levels . Hifzun Nasli in management always involves the community in village deliberations. Hifzul Aqli developed a village information system. Hifzul Irdi held a children's forum and women's empowerment. Hifzuddin in tolerating differences in belief. Hifzulmali in encouraging the economic development of villages with the existence of Village-Owned Enterprises. Pemerintah desa sekarang telah memasuki bagian baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dikatakan makmur apabila ekonomi yang maju dan kebutuhan desa terpenuhi. Pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang partisipatif dan transparan terhadap masyarakat Desa Pandanlandung. Penelitian ini membahas tentang 1.Membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandanlandung 2.Membahas analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Perspektif Maqasid As-Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penlitian di Desa Pandanladung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Jawa Timur. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, studi lapangan, wawancara, dokumentasi serta dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pandanlandung sudah mulai terlaksana 2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandanlandung dalam perspektif Maqasid As-Syariah termasuk dalam lima tingkatan. Hifzun Nasli dalam pengelolaan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Hifzul Aqli mengembangkan sistem informasi desa. Hifzul Irdi mengadakan forum anak dan pemberdayaan perempuan. Hifzuddin dalam bertoleransi perbedaan keyakinan. Hifzulmali dalam mendorong perkembangan ekonomi desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue