Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

jrv
Website

Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ISSN : 20899009 EISSN : 25802364 DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 9 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): April 2015" : 9 Documents clear

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONTEKS UUD NRI TAHUN 1945 Sodikin Sodikin
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses politik yang dapat dikatakan proses yang sangat demokratis, sehingga pemilihan kepala daerah perlu terus diupayakan agar proses demokrasi itu menjadi bagian dalam sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945 dilakukan secara melalui pemilihan umum. Akan tetapi, pelaksanaannya menimbulkan permasalahan,terutama adalah konflik sosial secara horizontal di masyarakat dan juga kepala daerah yang dipilih tidak menghasilkan kepala daerah apa yang diidealkan dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan menggunakan metode deskriptif normatif dapat disimpulkan Pemilihan kepala daerah yang sekarang dilaksanakan secara langsung dan akan terus dilaksanakan secara langsung dan serentak, tidaklah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 18 ayat (4) khususnya dan umumnya UUD NRI 1945. Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam membuat undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah disesuaikan dengan UUD NRI 1945, untuk menghindari kemungkinan diujimaterialkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini termasuk undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang sudah diundangkan.Local election for regional leaders is one of the political process that can be said to be a very democratic process, so that the local elections should be fostered so that it becomes part of the democratic process in the system of governance at the regional level. Implementation of local elections after the amendments of the 1945 Constitution is conducted through elections. However, its implementation has caused problems, particularly horizontally social conflict in the society and moreover the elected regional leaders are not what is idealized by the direct election of local leaders. By using descriptive- normative method, it can be concluded that the current implementation of local election for regional leaders which will be conducted directly and simultaneously, is not correspond with what the Article 18 paragraph (4) stipulates and generely with the 1945 Constitution. Therefore, legislators (House of Representatives and Government) in making laws- especially one that regulated the local elections for regional leaders, need to seek the conformity with the 1945 Constitution, to avoid the possibilty it being submitted to the Constitutional Court for judicial review. This includes the law on local election for regional leaders which has been enacted.

STUDI DINAMIKA MEKANISME PILKADA DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN MEKANISME PILKADA NEGARA LAINNYA Loura Hardjaloka
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Frasa ” dipilih secara demokratis ” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 selalu ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Untuk memahami tafsiran sesungguhnya, tulisan ini akan membahas mengenai tafsiran ketentuan tersebut terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah, disamping itu akan dibahas pula dinamika pemilihan kepala daerah (termasuk di daerah istimewa) di Indonesia dari masa ke masa, dan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di negara lainnya. Melalui penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa secara konstitusional makna frasa tersebut dapat diartikan dalam bentuk pemilihan langsung dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah di Negara lain pada dasarnya juga pernah diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan kisruh yang terjadi beberapa lalu terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memunculkan isyarat bahwa rakyat lebih puas dengan pemilihan langsung. Sebaliknya di daerah istimewa Yogyakarta, rakyat lebih puas untuk tetap menetapkan turunan Sultan yang menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian, alangkah baiknya pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat sebelum mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah untuk meminimalisir terjadinya kisruh.The phrase ”shall be elected democratically” in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of Indonesia is always interpreted that regional leaders shall be elected directly by the people. According to that, this paper will discuss the provisions interpretation about election system for regional leaders, the dynamic system in the local election for regional leaders (including in special regions) in Indonesia, and comparison with other countries. Through normative juridical research, the constitutional meaning of the phrase can be interpreted both as direct election and election by the Local Council. The local election for regional leaders in other countries basically has been applied in Indonesia. However, based on the protest that occurred related to the election by the Local Council gave us a sign that people prefer direct election. Unlike in Yogyakarta, as a special region in Indonesia, the Yogya’s people prefer to be led by Sultan’s descendant. Thus, in the future, government should understand people’s will before changing the election system for regional leaders to minimize conflicts.

DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Bungasan Hutapea
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Perkembangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia cukup dinamis mulai dari jaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada tiap masa. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis untuk membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. The development of local election for regional leaders in Indonesia is quite dynamic starting from the Dutch East Indies era up to now. Political dynamics of the local election for regional leaders changes over the development of the demands of society and influence the political climate in each period. The changes of the system on the local government elections in Indonesia was marked by the implementation of some regulations concerning local government. Direct local election is one of the efforts to create a democratic government as well as a steps in realizing the people's sovereignty. This research is conducted using normative juridical method to address any regulations related to the implementation of local election in Indonesia. From this research, it can be concluded that direct local government election is an effort to create democratic government and to realize people’s soverignty.

DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PROSES DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH Diana Yusyanti
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dinamika hukum pemilihan Kepala diawali pada masa orde baru dengan model demokrasi perwakilan (DPRD) yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada masa orde baru pemerintahan Daerah lebih bersifat sentralistik, sehingga demokrasi tidak berkembang. Pada masa reformasi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung yang mulanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai awal Otonomi Daerah diberlakukan secara luas, kemudian diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sehingga Otonomi Daerah menjadi desentralistik dan demokrasipun mulai berkembang meskipun dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah masih banyak terjadi konflik di beberapa daerah. Pada saat ini sudah ada Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang- Undang 23 Tahun 2014 dimana Kepala Daerah dipilih secara langsung tapi tidak satu paket dengan Wakil Kepala Daerah yang dipilih oleh Kepala Daerah. Dengan metode yuridis normatif, penulis akan menguraikan dinamika pemilihan Kepala Daerah sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mengapa banyak terjadi konflik. Pada prinsipnya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan jalan masuk bagi demokrasi politik di daerah dan memberikan kesempatan kepada rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif. Dengan perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan perlunya pendekatan sosial, budaya politik dan budaya hukum yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang seringkali terjadi.Dynamic of law on local election for regional leaders began in the ’Orde Baru’ era with the model of representative democracy (parliament) which was implemented by Law No. 5 of 1974. In the ’Orde Baru’ era, Regional government is more centralized, so that the democracy did not thrive. In the Reform Era, the electoral system for regional leaders and vice of regional leaders changed to direct election according to Law No. 22 of 1999 as the beginning of the Regional Autonomy System widely implemented, and continued with the Law No. 32 of 2004 so the Regional Autonomy System become decentralized and that democracy began to flourish despite there are still a lot of conflicts in some areas refering to the implementation of the local election for regional leaders. Now there is Law No. 23 of 2014 which said that Regional Leaders are elected directly but not as a single package with vice of regional leaders whom they will be chosen by the Regional Leaders itself. Using a normative juridical approach the writer would like to elaborate the dynamic process in the electoral system of regional leaders before and after the implementation of Law No.32 of 2004 and why there are some conflicts. It can be said that the direct local election of regional leaders is an entry point for democracy politics in regions and it also gives people a chance to vote their own leader. The improvement in the conduct of local election for regional leaders and the approach in social, cultural politics and legal culture are needed in order to reduce conflicts in some areas.

PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ryna Frensiska
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pilkada secara langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pilkada secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah perubahan pilkada di Indonesia, khususnya bagi calon perseorangan serta implikasi perubahan pilkada bagi calon perseorangan dalam pilkada dilihat dari perspektif HAM. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan tidak pernah berubah, padahal jumlah dukungan minimal tersebut cukup besar. Perbedaan acuan persentase jumlah dukungan antara calon perseorangan dan calon dari partai politik memberikan kesenjangan yang lebih membebani calon perseorangan. Salah satu landasan filosofis keberadaan calon perseorangan dalam pilkada adalah untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kesenjangan yang ada tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum secara total memenuhi hak warga negaranya dengan menyediakan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus mengkaji ulang ketentuan mengenai jumlah dukungan minimal calon perseorangan, khususnya acuan persentase jumlah dukungan minimal calon kepala daerah.Local elections for regional leaders (Pilkada) in Indonesia has experiences quite diverse changes from direct Pilkada, Pilkada through representative mechanism i.e. chosen by The Regional Representatives Council, and back to utilising direct Pilkada. This changes have raised question on how Pilkada’s changes and implications in general, and especially to individual candidates if it is seen through human rights perspective. Using regulatory and analytical approach, it can be concluded that the provisions concerning the minimum requirements of the amount of support for individual candidate has never changed. Reference percentage difference between the amount of support for individual candidate and candidate from political party provide more gaps burdening the individual candidate. One of philosophical foundation of the existence of individual candidate in the election is to fulfill human rights, especially the rights of citizens to participate in government. Existing gap indicates the legislators have not completely fulfill the rights of its citizens by providing equal opportunities to participate in government. Therefore, legislators should review this provision, in particular the reference percentage of the minimum amount of support for regional leaders candidates.

MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN Kelik Pramudya
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah sering menimbulkan sengketa mengenai penetapan hasil perolehan suara. Upaya yang dilakukan oleh calon yang tidak puas atas penetapan ini ialah mengajukan pembatalan ke lembaga peradilan. Pembaharuan mengenai sistem penyelesaian hasil pemilihan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sebelum dikeluarkan peraturan tersebut, apa pembaruan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan bagaimana mewujudkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangn dan analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembaharuan mendasar terletak pada lembaga yang berwenang menangani yaitu dari Mahkamah Konstitusi beralih ke Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Penulis merekomendasikan bahwa pembaharuan tersebut harus didukung oleh peraturan teknis untuk menjamin kefektifan dan memenuhi rasa keadilan.The implementation of the direct local elections for regional leaders in the regional level often give rise to disputes on the determination of voting results. The efforts made by a candidate who is not satisfied with the determination is to submit the cancellation to the judiciary. Renewal on the system of electoral dispute settlement which has been undertaken by the government to deal with the problem is Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014. Problems addressed in this research, among others: how the electoral dispute settlement mechanisms works before the regulation was issued, what renewal that is found in the regulation ands how to create a fair and effective electoral dispute settlement. This research is a descriptive-normative legal research by using regulatory and analytical approachs. It can be concluded from the research that the fundamental renewal takes place in the institution authorized to handle the dispute settlement that is from the Constitutional Court to the high courts appointed by the Supreme Court . The author recommends that the renewal must be supported by technical regulations to ensure effectiveness and meet the sense of justice.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI.2013 Indra Hendrawan
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun tanpa sempat diimplementasikan, Undang-Undang tersebut telah direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan melimpahkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ke badan peradilan khusus. Perubahan Undang-Undang secara cepat tersebut telah menimbulkan pertanyaan, kemanakah arah kebijakan penyelesaian perselisihan di masa mendatang? Dengan pendekatan yuridis normative, tulisan ini mencoba menguraikan refleksi penyelesaian perselisihan di Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi selama satu dasawarsa terakhir untuk mendapatkan penanganan ideal yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, penempatan hakim-hakim yang berintegritas, mumpuni serta yang mengedepankan keadilan substantif dalam penyelesaian perselisihan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Selain itu, perbaikan juga tidak cukup hanya pada tahap penanganan perselisihan hasil saja, perlu pula ada optimalisasi penegakan hukum di tahap-tahap sebelumnya yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu/Panwaslu, DKPP ataupun penegak hukum lainnya.Law No. 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the election of Governor, the Regent and Mayor Become Law mandates the Supreme Court as an authorized institution to settle disputes about electoral result from the local election for regional leaders. However, without a chance to be implemented, the Law has been revised by Law No. 8 of 2015 in which any disputes that arise from the results of the election are delegated to a special judicial body. The ammendment has raised question, to where the policy of dispute resolution will be directed in the future? Using normative juridical approach, this paper tries to elaborate the reflection of dispute resolution in the Supreme Court or the Constitutional Court during the last decade to find out ideal treatment should be applied in order to improve the dispute resolution mechanism in the future. So, the placement of judges who have integrity, capability, and put the substantive fairness in the dispute resolution is absolute term. In addition, the improvement is not enough in just handling the dispute resolution stage, there should also be optimizing of the the law enforcement in the earlier stages that were carried out by the General Election Commission, Bawaslu/Panwaslu, DKPP or other law enforcement bodies.

MODEL KAMPANYE DELIBERATIF DALAM DESAIN PILKADA SERENTAK: SEBUAH GAGASAN PERUBAHAN Bilal Dewansyah
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam diskursus demokrasi deliberatif pada masa Pemilu, model kampanye deliberatif masih diperdebatkan. Model tersebut dapat membuka akses informasi yang komprehensif guna memperluas pertimbangan para pemilih sebelum masa pemungutan suara. Model kampanye ini merupakan suatu proposal perubahan agar kampanye dapat dijadikan sebagai ruang musyawarah yang lebih rasional untuk mengelaborasi visi dan misi calon dengan konstituen. Terdapat masalah penting yang dielaborasi: (1) mengapa deliberasi demokratis saat kampanye menjadi penting dalam Pilkada? (2) bagaimana bentuk kampanye deliberatif dalam desain Pilkada serentak? Secara kelimuan, pendekatan yang digunakan bersifat interdispliner yang memadukan pendekatan hukum untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan kampanye Pilkada saat ini bersifat adversarial, tidak memberikan informasi yang cukup dan berimbang, serta seringkali materi kampanye tidak rasional secara normatif. Penulis menyarankan, jika bentuk kampanye deliberatif hendak diakomodasi sebagai mekanisme resmi Pilkada, sebaiknya dapat dimulai dengan mengubah pranata uji publik yang pernah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015, dari forum yang bersifat formalitas dan elitis menjadi forum publik yang deliberatif.Deliberative campaign model remains debatable in the discourses of deliberative democracy during recent election period. This model can open the access of information comprehensively which may expand electors’ deliberation before the election day. It is also a proposal for a reform so that a campaign may serve as a more rational deliberatiion room for elaborating the vission and mission of the candidates with the constituents. There are some important issues that are elaborated: (1) Why democratic deliberation become important in local elections for regional leeaders during the campaign? (2) How is the model of deliberative campaign in the design of simultaneous local elections of regional leaders? Scientifically, the interdisiplinary approaches is used combined with the legal approach in evaluating related laws and regulations. Based on the research, it can be concluded that the current campaign of local elections for regional leaders is adversial, it does not provide sufficient and balanced information, as well as it is often be found that the campaign materials are normatively irrational. The author sugested, if this model of deliberative campaign should be accomodated as a formal mechanism of the local elections for regional leaders, it can be started by amending the procedure of public test stipulated in Law Number 1 of 2015, from formalistic and elitist forum to a deliberative public forum.

INISIASI PENGADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MENGHADAPI KESERENTAKAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DI INDONESIA 1 * Dian Agung Wicaksono; Ola Anisa Ayutama
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disingkat Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah, yang disingkat Pilkada) terdapat desain baru yang diusung terkait mekanisme Pilkada. Dalam Perppu tersebut, Pilkada diselenggarakan secara serentak pada level nasional. Desain keserentakan ini tentu membutuhkan regulasi pendukung, salah satunya melalui pembentukan pengadilan khusus Pilkada. Permasalahan yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana urgensi dibentuknya pengadilan khusus Pilkada, bagaimana perbandingan pengadilan khusus Pilkada di berbagai negara dan bagaimana relevansi perbandingan tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat urgensi untuk dibentuk pengadilan khusus Pilkada dikarenakan upaya hukum dalam proses Pilkada selama ini seringkali tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, misalnya putusan pengadilan yang baru diputus pasca tahapan Pilkada telah dilaksanakan dan berlapis- lapisnya upaya hukum Pilkada sehingga kontraproduktif dengan tahapan Pilkada yang dibatasi jangka waktu. Terlebih upaya hukum tersebut terpisah dalam beberapa lingkungan peradilan. Di berbagai negara pun telah dibentuk pengadilan khusus Pilkada dengan berbagai desain kelembagaan dan hukum acaranya. Untuk Indonesia, Pengadilan Pilkada didesain sebagai pengadilan khusus yang bersifat ad hoc , berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota serta berwenang memutus sengketa tentang Pilkada.Post-approval of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governor, Regent, and Mayor (hereinafter called local election), there is a new design in election mechanisms of regional head. The Law a quo stated that the elections be held simultaneously at the national level. This design would require regulatory support, such as the establishment of special courts to solve any disputes that arise from the election. The problems emerge in this study is how the urgency of a special court, how it compares to special court on election matters in various countries and how the relevance of the comparison can be applied in Indonesia. This was conducted using a legal-normative research. The research conclude that it is urgent to set up special courts on local elections due to legal remedy in the local election process that has been often unable to meet the demands for justice, for example, the court’s decision are settled after the elections conducted and thick-layers on legal remedies so it is counterproductive to the elections that have limited period of time. These legal remedies are even separated in several judicatures. Various countries have also established a special court on local elections with a variety of institutional design and procedural law. For Indonesia, the special court is an ad hoc court, based on provincial and district or city and authorized to settle disputes concerning the local elections.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 14, No 3: Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Biru Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone +6221-8091908

Journal Mail Official jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA