cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2: Februari 2022" : 6 Documents clear
Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Irawati mustikanigrum
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5143

Abstract

Pada masa pandemi COVID-19 banyak media berita yang mengabarkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat hal tersebut maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang sebagai salah satu lembaga perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Semarang diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual terlebih selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan peneliti di lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber terkait untuk mendapatkan bukti-bukti nyata yang dapat menjawab perumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan penegakan hukum, serta layanan rehabilitasi sosial dan reintregasi sosial bagi setiap korban kekerasan, pada kenyataannya masih ada beberapa kendala pada tiap layanan tersebut yang menyebabkan anak korban kekerasan seksual tidak bisa mendapatkan seluruh layanan dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19.
Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal Ezra Natasya
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5070

Abstract

Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal.  Akibatnya adalah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan tetapi jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg) Henry Nurhadi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5611

Abstract

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan usia perkawinan di mana calon mempelai pria dan perempuan hanya diizinkan untuk menikah setelah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat calon pengantin yang belum ememnuhi persyaratan tersebut dan menghenadki untuk menikah. Upaya agar diijinnkan menikah melalui dispensasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 PERMA 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya Satria Duta Agazi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5101

Abstract

Hak asasi manusia timbul sejak seorang anak dalam kandungan ibunya hingga anak tersebut lahir dan tumbuh menjadi dewasa sehingga perlu dilindungi dan dijamin seluruh hak-haknya oleh pemerintah, masyarakat dan juga keluarga, namun dalam praktiknya masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia pada anak salah satunya dengan tindakan kekerasan seksual inses. Kekerasan seksual inses merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga sedarah. Anak korban kekerasan seksual inses berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dipenuhi haknya oleh siapa saja, salah satunya adalah LRC-KJHAM sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran dan kendala yang dihadapi LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapanagn dan studi kepustakaan. Berdasarkan Analisa penulis, LRC-KJHAM telah melaksanakan perannya dengan memberikan layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, perlindungan melalui rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial pada korban namun terdapat kendala dari luar kelembagaan yang menyebabkan LRC-KJHAM belum bisa dikatakan telah melaksanakan peran untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ignatius Aji Bagaskara
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5120

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan suatu tindakan yang masih menjadi sorotan di Indonesia, terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Setiap anak yang menjadi korban atas suatu tindak kekerasan memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A Kota Semarang) menjadi salah satu lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan maupun anak di Kota Semarang, serta membantu memenuhi hak-hak anak korban KDRT terlebih selama masa pandemi COVID-19. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menjalankan peran dan peranannyas sebagai organisasi pemerintahan. Kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah dan masih adanya ketimpangan gender di masyarakat.
Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga Di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali Lianna Nathania Putri Dewayani
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5124

Abstract

Masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal menunjukkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga laki-laki yang lebih diutamakan termasuk dalam hal pewarisan. Hal inilah yang menyebabkan diskriminasi gender atau tidak adanya kesetaraan gender. Metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pengalaman narasumber dalam waris adat di Desa Blimbingsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan keluarga tetap mengutamakan nilai adat berdasarkan sistem patrilineal di mana anak laki-laki yang berhak mewaris. Terdapat aturan adat kawin keluar di mana anak perempuan yang menikah tidak berhak menjadi ahli waris karena mereka sudah dianggap keluar dari keluarga asal dan menjadi bagian pihak suami. Pewarisan keluarga narasumber juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristiani dalam memberikan hak waris kepada anak yang tidak menikah. Kendala yang dihadapi adalah masih kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020