cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6282135475627
Journal Mail Official
mlsjjournal@gmail.com
Editorial Address
Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Media of Law and Sharia
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27211967     EISSN : 27162192     DOI : https://doi.org/10.18196/mls
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2: March 2021" : 6 Documents clear
Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan Yudistira, Winnanda; Sunarno, Sunarno
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1086.642 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11491

Abstract

Penggunaan tanah Sultan Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan di saat terjadi nya erupsi Merapi tahun 2010. Perubahan yang dialami oleh masyarakat sekitar juga sangat berdampak terhadap kehidupan sehari – hari. Penggunaan tanah yang merupakan sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dalam perlindungan sehari – hari seperti tempat tinggal dan tempat sumber mencari kebutuhan pokok sebagai pertimbangan untuk keselamatan masyarakat sekitar. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang istimewa yang mempunyai sebagian dalam kepemilikan tanah merupakan tanah milik Kraton Yogyakarta yang biasa disebut Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Pasal 21 Peraturan Daerah Istimewa Nomor. 1 Tahun 2017 menegaskan yaitu dalam ayat (1) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber, informan dan narasumber melalui telfon dengan analisa yang digunakan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui perubahan penggunaan tanah Sultan Ground terletak di Dusun Palemsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman sebelum dan setelah terjadinya erupsi Merapi tahun 2010 di kehidupan masyarakat langsung dan faktor perubahan penggunaan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan peraturan pemerintah daerah penggunaan Tanah Sultan Ground ini membuat masyarakat harus mengetahui bagaimana penggunaan dalam pemanfaatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
The Impact On The Implementation Of Presidential Regulation Number 20 Of 2018 Concerning The Use Of Immigrant Worker Fahmi, Muhammad Irfan Nur; Nasrullah, Nasrullah
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.841 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11492

Abstract

In regulating the constitutional order, it should have a clear legal basis based on the viewpoint of a democratic political system. With the issuance of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Immigrant Worker, it is hoped that it can become a government effort in overcoming problems in the availability of jobs for domestic workers, this is due to the use of immigrant workers which has an impact on domestic worker in Indonesia and deviant articles and not in accordance with what is contained in this rule. Therefore, the issuance of this Presidential Regulation discusses licensing and regulations that must be obeyed and implemented by both employers and workers themselves. It is the same as entering the new normal era which is caused by the existence of the Covid-19 and become pandemic; so that permits for the entry and exit of immigrant workers into Indonesia must be clearer and stronger, in order to minimize the movement and spread of the virus. This study used qualitative research with a normative juridical case approach, this study also was conducted to analyze how the Presidential Regulation Number 20 of 2018 gave impacts especially to the domestic worker caused by stipulated this regulation; not only that, this study also discussed the mechanism of monitoring and evaluating this presidential regulation. The results of this research showed that there was some impacts caused by the existence of the Presidential Regulation Number 20 of 2018 both from the use and licensing of immigrant workers as well as from the articles contained in this regulation.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nova Ardianti Suryani
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.02 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11493

Abstract

Perlindungan anak merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat. Adanya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti rehabilitasi psikis dan ganti rugi terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui tentang ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisis data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, atau media online dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kesimpulan penelitian skripsi ini menunjukkan hasil dari pengaturan hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan yaitu dengan melihat hak-hak korban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang didapat oleh korban tindak pidana. Sedangkan ketentuan hukum mengatur perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan menentukan peraturan yang dilanggar dari tindak pidana tersebut dengan mempertimbangkan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Indonesian Government Policy To Provide Employment Opportunities For Persons With Disabilities Rachmadani Fatria Agung Gumelar; Martinus Sardi
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.052 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11486

Abstract

Persons with disabilities still find it difficult to find and obtain work because they are considered less productive and incapable to work. However, every human being has human rights including the right to obtain work and to persons with disabilities. This study aims to understand the Indonesian government's role based on human rights instruments' concern for work opportunities. The research used a normative study with a descriptive qualitative analysis which is focused on library research and analysis of the compilation of written data. The author found that the role of government is through policies and realization on the program where the direction not only supervision within sanction to the employer but also develop quality and placement of disabilities workforce, open special labor market and promotion to all stakeholder for providing recruitment. Nonetheless, the national government role in the realization of obligation from the human rights legal instruments both international or national still not comprehensively comply with the provision because the specific regulation relates to employment still have discrimination provision, absence of government technical regulation about disabilities employment, lack of regulation and policy measures to encourage private sectors for hire persons with disabilities.
Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Rin Agustina A’yuni; Nasrullah Nasrullah
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.988 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11487

Abstract

Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masalah dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu masih adanya pegawai yang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun masih ada beberapa pegawai kantor yang melanggar peraturan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah ada area khusus merokok, namun di tempat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok belum disediakan ruangan khusus merokok karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Penegakan hukum belum ditegakkan secara tegas, sanksi penegakan saat ini hanya sebatas teguran lisan saja.
Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Rizka Adi Nugroho; Prihati Yuniarlin
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.109 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i2.11488

Abstract

ABSTRAKJual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1: December 2022 Vol 3, No 4: September 2022 Vol 3, No 3: June 2022 Vol 3, No 2: March 2022 Vol 3, No 1: December 2021 Vol 2, No 4: September 2021 Vol 2, No 3: June 2021 Vol 2, No 3 (2021): June Vol 2, No 2 (2021): March Vol 2, No 2: March 2021 Vol 2, No 1 (2020): December Vol 2, No 1: December 2020 Vol 1, No 4 (2020): September Vol 1, No 4: September 2020 Vol 1, No 3: June 2020 Vol 1, No 3 (2020): June Vol 1, No 2 (2020): March Vol 1, No 2: March 2020 Vol 1, No 1 (2019): December Vol 1, No 1: December 2019 More Issue