cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2021): Desember" : 5 Documents clear
KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA Irvan Maulana maulana; Mario Agusta agusta
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.734

Abstract

ABSTRAK Sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam hal pemenuhan keadilan,  semata-mata atas alasan pemenuhan kepastian hukum. Penulis menguraikan kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut Sistem peradilan pidana cenderung emosional dalam menghukum pelaku.Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa / tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada presumption of guilty dalam teori crime control mode, sementara menurut penulis Indonesia seharusnya sudah mengarah ke due procces mode. Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani suatu tindak pidana.Aparat hukum sering menmanfaatkan celah hukum dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk kepentingan pribadi. Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku.Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada aksus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkotika saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”. Untuk mewudkan sistem Restorative Justice tersebut membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. Kata Kunci: Konsep; Implementasi; Restoratif Justice
PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN 2019 DI DUSUN PURWASORI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO Nirmala Sari Sari; Khaidir Saleh Saleh
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.736

Abstract

ABSTRAKUndang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan didusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sebagai salah satu desa di indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019 dan untuk mengetahui mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun dalam pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif  pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes. Walaupun dalam kenyataaanya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Purwosari dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Kendala, Dan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Perbedaan Pengaturan antara Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement ChapterdenganPeraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia Syukri Syukri Syukri; Huala Adolf adolf adolf; Prita Amelia Amelia amelia
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.748

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pengaturan antara peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia dengan prinsip non-diskriminasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa (I-EU CEPA) implikasi hukumnya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat eksploratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari most favoured-nation treatment  dan national treatment dalam I-EU CEPA on Government Procurement Chapter memiliki perbedaan dengan peraturan di Indonesia karena penggunaan produk dalam negeri diwajibkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan diskriminatif terhadap produk dan penyedia asing.  Perbedaan ketentuan tersebut memiliki Implikasi hukum jika Indonesia dan Uni Eropa menyepakati prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter yaitu Indonesia harus meratifikasi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional. Bentuk ratifikasi dimaksud dapat berbentuk Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Menurut penulis, instrumen ratifikasi yang dipilih sebaiknya adalah Undang-Undang dan mentransformasikan Government Procurement Chapter dalam bentuk Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional yang pengaturannya menerapkan prinsip non-diskriminasi dan pemberlakuannya bersifat lex specialis, hanya berlaku untuk setiap kerjasama internasional Indonesia dengan negara mitra dagang sehingga Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas jika kedepan akan muncul judicial review. Selain itu, dalam I-EU CEPA, Indonesia dapat menerapkan langkah transisi (transitional measures) dengan tetap memberlakukan peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberian waktu setelah entry into force sebagai upaya penyesuaian dalam rangka peningkatan dalam saing produk dalam negeri terhadap produk asing serta batasan ambang batas (threshold) yang diperbolehkan bagi penyedia asing.Kata kunci: Prinsip Non-diskriminasi, I-EU CEPA, Produk Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003) M Nanda Nanda Setiawan; Chindy Oeliga Yensi Afita Oeliga Yensi Afita
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.670

Abstract

Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Upaya penggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional merupakan suatu upaya negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, ratifikasi UNCAC 2003 yang telah dilakukan Indonesia menjadi undang-undang  nomor  7 tahun 2006 tentang  United Nations Convention Against Corruption, kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajernen pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kerja sama ekstradisi merupaakan sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal dalam hal ini menyangkut masalah tindak pidana korupsi yang ditahan oleh suatu pemerintah bisa diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya. Indonesia sudah melakukan kerjasama ekstradisi ke berbagai negara mulai dari Malaysia, Philipina, Thailand, Korea Selatan, dan Hongkong, dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi hal ini disebab kan maraknya tersangka koruptor yang kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum, dengan diadakan kerjasama ini akan mempermudah indonesisa dalam penanggulagan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Hukum Pidana Internasional; Ekstradisi
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA BENDERA TERHADAP PENAHANAN KAPAL DITINJAU DARI CONVENTION ON THE ARREST OF SHIP Theresia Margaretha Tambunan; Halida Zia zia
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.733

Abstract

ABSTRAKSalah satu ketentuan penyelenggaraan pelayaran internasional dalam konvensi hukum laut 1982 adalah kebebasan kapal untuk berlayar. Kapal yang berlayar harus mengibarkan bendera dari satu negara saja, hal ini menunjuk kan adanya prinsip genuine link atau hubungan asli antara negara bendera dengan kapal yang menggunakan benderanya. Prinsip genuine link penting untuk membatasi intervensi dari yurisdiksi negara-negara lain serta memberikan jaminan hukum terhadap kapal dari negara bendera yang bersangkutan ketika terjadi suatu penahanan kapal.Peristiwa-peristiwa penahanan kapal menjadi polemic hukum di berbagainegara.Conventions on the Arrest of Ships adalah instrument hukum internasional yang mengatur tentang penahanan kapal dengan cara mengamankan klaim-klaim maritim. Melalui Conventions on the Arrest of Ships pelaksanaan yurisdiksi negara bendera sebagai bentuk pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan efektif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue