Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH TENAGA KERJA PADA CV. MUARA KITA DI KOTA MAKASSAR Muhammad Yaasiin Raya; Fathurrahman, Achmad; Ashabul Kahpi; Ismail Hannan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.42119

Abstrak Islam adalah sistem kehidupan universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam muamalah prinsip tolong-menolong dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah kerja sama antar manusia. Dalam sebuah kerja sama juga harus ada yang namanya toleransi antar sesama, salah satunya pada penggantian jumlah upah pekerja. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Upah Tenaga Kerja Pada CV. Muara Kita dii Kota Makassar, yang dibagi menjadi: 1) Bagaimana sistem pembagian upah tenaga kerja pada CV. Muara Kita; 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap sistem pembagian upah. tenaga kerja pada CV. Muara Kita. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh perusahaan CV. Muara Kita kepada pekerja dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran upah bulanan yang diberikan kepada Manajer Marketing, Finance Manajer, Purchasing, administrasi, dan pegawai tetap. Dan Menurut hukum Islam tentang aplikasi pemberian upah pada tenaga kerja dii CV. Muara Kita, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dari segi keadilan dalam pemberian upah. Di dalam perjanjian awal (akad) seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai penentuan jumlah upah dan ketetapan waktu pemberian upah. Hendaknya perusahaan tersebut dapat mengembangkan usaha agar ketetapan upah untuk pekerja tetap dan tidak tetap dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan upah yang berlaku pada suatu wilayah. Kata Kunci : Hukum Islam, Upah, Tenaga Kerja. Abstract Islam is a universal life system that regulates all aspects of human life including faith, worship, morals and muamalah. In muamalah the principle of mutual help can cover a variety of things, one of which is cooperation between humans. In a cooperation there must also be tolerance between people, one of which is the replacement of the amount of workers' wages. The main problem that will be studied in this study is how the Islamic Economic Review of Labor Wages at CV. Muara Kita in Makassar City, which is divided into: 1) What is the wage distribution system for CV. Our Estuary; 2) What are the provisions of Islamic law regarding the wage distribution system. workforce at CV. Our Estuary. The type of research that will be used is descriptive qualitative field research. The process of collecting data is done through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the wage setting system set by the company CV. Muara Kita to workers is divided into 2, namely the monthly wage payment system given to Marketing Managers, Finance Managers, Purchasing, administration, and permanent employees. And according to Islamic law regarding the application of wages to workers in CV. Muara Kita, has complied with the provisions of Islamic law in terms of fairness in the provision of wages. In the initial agreement (akad) it should be explained in detail regarding the determination of the amount of wages and the stipulation of the time for giving wages. The company should be able to develop a business so that the determination of wages for permanent and non-permanent workers can comply with the provisions of Islamic law and the wage provisions that apply in an area. Keywords: Islamic Law, Wages, Labor.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WADI’AH YAD ADH-DHAMANAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Asy Syihab Azhar; M. Usman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tiada lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Salah satu penerapan akad yang terjadi dalam Lembaga keuangan syari’ah adalah akad wadi’ah yad adh-dhamanah. dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Setelah dilakukan analisis dengan meninjau pada hukum Islam peneliti mendapati bahwa akad wadi’ah yada dh-dhamanah secara hakekat sama seperti dengan akad qard (akad utang piutang) Kata kunci : Wadi’ah, Wadi’ah yad adh-dhamah, Qardh Abstract The main purpose of establishing Islamic financial institutions is none other than an effort by Muslims to base all aspects of their economic life on the Qur'an and Sunnah. One of the contracts applied in Islamic financial institutions is the wadi'ah yad adh-dhamanah contract, where the trustee utilizes the entrusted goods with the owner's permission and guarantees to return the entrusted goods intact at any time upon the owner's request. After conducting an analysis from the perspective of Islamic law, the researcher found that the wadi'ah yad adh-dhamanah contract is essentially the same as a qard (loan) contract. Keywords : Wadi’ah, Wadi’ah yad adh-dhamah, Qardh

IMPLEMENTASI UU NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA Rahma, Rima Rahmawati; Abdul Rahman Sakka; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.53730

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa. Adapun submasalahnya yakni: 1) Bagaimana penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal dikalangan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. 2) Bagaimana hambatan dan tantangan penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan sosial,hukum normatif dan ekonomi dengan lokasi penelitian di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa Khususnya dijalan Pallantikang dan Syekh Yusuf; 1) belum diterapkan dengan baik karena masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang belum memiliki sertifikasi halal terhadap dagangannya . Ada beberapa hambatan penerapan UU nomor 33 tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa yaitu; 1) keterbatasan pengetahuan PKL terhadap sertfikasi halal, 2) Kompleksitas proses, 3) Aksebilitas, 4) Keyakinan terhadap kehalalan produknya, 4) Adanya biaya sertifikasi. Dan juga adanya tantangan yang dihadapi PKL diantaranya; 1) Kepatuhan terhadap standard sertifikasi halal, 2) Modal yang Minim, 3) keterbatasan waktu. Kata Kunci: Undang-Undang Jaminan Produk Halal , Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa, Implementasi Abstract The main problem in this study is how the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees towards the obligation of halal certification for street vendors in Gowa Regency. The sub-problems are: 1) How is the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning the obligation of halal certification among street vendors in Gowa Regency. 2) What are the obstacles and challenges of implementing Law Number 33 of 2014 towards street vendors in Gowa Regency. This type of research is qualitative which is field research with a social, normative legal and economic approach with the research location in Gowa Regency. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation which are then processed through data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that street vendors in Gowa Regency, especially on Pallantikang and Syekh Yusuf streets; 1) have not been implemented properly because there are still some street vendors who do not have halal certification for their merchandise. There are several obstacles to the implementation of Law Number 33 of 2014 towards street vendors in Gowa Regency, namely; 1) limited knowledge of street vendors regarding halal certification, 2) complexity of the process, 3) accessibility, 4) confidence in the halalness of their products, 4) certification costs. And also the challenges faced by street vendors include; 1) compliance with halal certification standards, 2) minimal capital, 3) time constraints. Keywords:Halal Product Guarantee Law, Street Vendors in Gowa Regency, Implementation

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA DUKUN ANAK DI DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG Ramadhana, Sri; Amin, Muhammadiyah; Anis, Muhammad; Nur Aisyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.54256

Abstrak Pokok masalah pe.ne.litian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam te.rhadap distribusi zakat fitrah pada dukun anak di De.sa Gattare.ng Ke.camatan Marioriwawo Kabupate.n Soppe.ng? Pokok masalah te.rse.but diuraikan ke.dalam sub masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? 2) Faktor apa yang me.nye.babkan masyarakat De.sa Gattare.ng me.ndistribusikan zakat fitrah pada dukun anak? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah pada dukun anak di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng? Je.nis pe.ne.litian ini te.rgolong kualitatif de.ngan pe.nde.katan pe.ne.litian yang digunakan adalah: pe.nde.katan empiris dan syariah. Adapun sumbe.r data pe.ne.litian ini adalah warga De.sa Gattare.ng dan dukun anak. Se.lanjutnya me.tode. pe.ngumpulan data yang digunakan adalah obse.rvasi, wawancara, dokume.ntasi. Hasil pe.ne.litian ini me.nujukkan bahwa Praktik pendistribusian zakat fitrah anak usia 0-3 tahun diberikan kepada dukun anak dalam bentuk beras atau uang. Adapun uang yang diberikan rata-rata 45.000 setara dengan 3 Kg beras. Hal ini dilatar belakangi tradisi yang turun-temurun, kepercayaan masyarakat terhadap keahlian dukun anak, hubungan social yang erat, dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Namun menurut hukum Islam, distribusi zakat fitrah kepada dukun anak tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yang mentapkan penerima zakat harus dari golongan tertentu, seperti fakir miskin. Dukun anak di Desa Gattareng masih mampu secara ekonomi, sehingga tidak memenuhi syarat. Kata Kunci: Dukun Anak, Hukum Islam, Zakat Fitrah. Abstract The subject matter of this study is how does Islamic law view the distribution of zakat fitrah to child healers in De.sa Gattare.ng Ke.camatan Marioriwawo Kabupate.n Soppe.ng? The.main.problem.is.elaborated.into.sub-problems,.namely: 1) How is the practice of distributing zakat fitrah to child shamans in Gattareng Village, Marioriwawo Sub-district, Soppeng Regency? 2) What factors cause the people of Gattare.ng Village to distribute zakat fitrah to child shamans? 3) What is the Islamic legal review of the distribution of zakat fitrah to child shamans in Gattareng Village, Marioriwawo Sub-district, Soppeng Regency? This research is qualitative and the research approach used is: empirical and sharia approach. The sources of data for this study are the residents of De.sa Gattare.ng and the traditional healers. The data collection methods used were observation, interview, and documentation. The results of this study show that the practice of distributing zakat fitrah for children aged 0-3 years is given to the child shaman in the form of rice or money. The average amount of money given is 45,000, equivalent to 3kg of rice. This is motivated by a tradition that has been passed down from generation to generation, public trust in the expertise of child shamans, close social relations, and a lack of understanding of Islamic law. However, according to Islamic law, the distribution of zakat fitrah to child shamans is not allowed because it is not in accordance with the Al-Quran surah At-Taubah verse 60, which stipulates that zakat recipients must be from certain groups, such as the poor. Child shamans in Gattareng Village are still economically capable, so they do not meet the requirements. Keywords: Child Shaman, Islamic Law, Zakat Fitrah.

IMPLEMENTASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MAKASSAR Taufiq, Adhelia Nur Fajriah; Ashar Sinilele; Sippah Chotban; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.54922

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Makassar? 2). Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan sertifikasi halal?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari wawancara kepada petugas dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Makassar masih tergolong rendah, meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan seluruh produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Rendahnya angka sertifikasi ini disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak diantara mereka yang belum memahami manfaat sertifikasi, baik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun untuk memperluas pasar. Kendala utama yang dihadapi BPJPH meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan, serta kompleksitas proses pengajuan sertifikasi halal. Tantangan juga muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, dan juga terkait biaya pengajuan sertifikasi halal melibatkan biaya yang tidak sedikit dan menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengajukan sertifikasi halal. Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Pelaku Usaha. Abstract The main problem of this research is how is the Implementation of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) towards the implementation of halal certification in Makassar City? The main problem is further described into several sub-problems, namely: 1). How is the implementation of halal certification by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) for companies that do not have halal certification in Makassar City? 2). What are the obstacles faced by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) in conducting halal certification? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: normative and empirical approaches. The source of data for this research is sourced from interviews with officers from the Institute for the Assessment of Food, Drugs, and Cosmetics (LPPOM) and the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of halal certification in Makassar City is still relatively low, even though there are regulations that require all products in circulation and traded in Indonesian territory to be halal certified. The low number of certifications is caused by the lack of awareness of business actors regarding the importance of halal certification. Many of them do not understand the benefits of certification, both to increase consumer confidence and to expand the market. The main obstacles faced by BPJPH include a lack of competent human resources, limited budgets for socialization and training, and the complexity of the halal certification application process. Challenges also arise in increasing public awareness of the importance of halal certification, and also related to the cost of applying for halal certification involves a lot of costs and is a burden for small and medium companies to apply for halal certification. Keywords: Halal Certification, BPJPH, Business Actors.

UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DENGAN PEMANFAATAN MODEL LAYANAN FINTECH SYARIAH AMMANA.ID Memi Pratiwi AM; Moh Alifuddin; Lince Bulutoding; Abdul Wahab
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.54927

Abstrak Penelitian ini Membahas sejauh mana penerapan financial teknologi yang berupaya memberikan inovasi teknologi keuangan dan berbagai pelayanan yang tuntunya memberikan kemudahan. Pemberian akses kemudahan pada layanan fintech menjadi salah satu alasan utama pelaku UMKM mengembangkan usahanya, terutama dalam aspek pendanaan dan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model layanan fintech syariah Ammana.id dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sangat penting sebagai regulator jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Regulasi mengenai fintech diatur dalam Peraturan OJK (PJOK) Nomor 77 Tahun 2016, yang mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai fintech lending.UMKM merupakan salah satu kelompok utama pengguna fintech melalui layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending. Model layanan fintech syariah berbasis P2P Lending yang ditawarkan oleh Ammana telah memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ammana, sebagai perusahaan fintech syariah, menyediakan pendanaan dan pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui kemitraan dengan lembaga syariah. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, Ammana berhasil mencatat Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) sebesar 94,81%. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.Hingga saat ini, Ammana telah menyalurkan pendanaan berbasis syariah kepada 2.285 pelaku usaha mikro dan kecil, didukung oleh 1.445 pemberi dana, dengan total dana tersalurkan sebesar Rp23 miliar melalui model layanan P2P Lending. Kepuasan terhadap kinerja Ammana terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna yang signifikan. Kata Kunci: Fintech , fintech syariah, UMKM, Ammana Abstract This research discusses the extent of the application of financial technology that seeks to provide financial technology innovation and various services that demand convenience. Providing easy access to fintech services is one of the main reasons MSME players develop their businesses, especially in the aspects of funding and financing. This study aims to analyze the Ammana.id sharia fintech service model in supporting the development of MSMEs in Indonesia. In this context, the role of the government, especially the Financial Services Authority (OJK), is very important as a regulator of financial services operating in Indonesia. Regulation on fintech is regulated in OJK Regulation (PJOK) No. 77/2016, which regulates information technology-based lending and borrowing services, known as fintech lending. MSMEs are one of the main groups of fintech users through Peer-to-Peer (P2P) Lending services. The P2P Lending-based sharia fintech service model offered by Ammana has provided many benefits for micro and small businesses. Ammana, as a sharia fintech company, provides funding and financing to MSME players through partnerships with sharia institutions. By implementing a profit-sharing system, Ammana managed to record a Pay Success Rate (TKB) of 94.81%. This figure reflects the high level of success in the implementation of information technology-based financing services. Keywords: Digitalization, Environment, Green Waqf, Smart Waqf, Technology.

IMPLEMENTASI FATWA MUI TERHADAP WISATA SYARIAH TELAGA BIRU PARK DI KABUPATEN WAJO Alfiah, Dhiya; Sohrah; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.55210

Abstrak Berwisata adalah salah satu aktivitas manusia untuk yang dianjurkan agama islam sebagai penghilang rasa jenuh, menambah pengetahuan, dan bersenang-senang. Islam adalah. MUI telah mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/x/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, salah satu wisata syariah yang ada di Indonesia tepatnya di Kabupaten Wajo bernama Wisata Syariah Tellaga Biru Park. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Sistem Pelayanan dan Pengelolaan yang diterapkan Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, Untuk dan mengetahui pendapat pengurus MUI tentang keberadaan Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo, dan untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata Syariah Telaga Biru Park di Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. menunjukkan bahwa 1). Mekanisme pengelolaan dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dan masyarakat sekitar, dan pelayanan wisata syariah telaga biru park dilaksanakan dengan baik dengan fasilitas yang memadai. 2). Praktik di wisata syariah telaga biru park belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN DSNMUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dapat dilihat dari belum ada fasilitas pembatas kolam pemisah kolam laki-laki dan perempuan yang tertutup sehingga lekukan tubuh yang disebabkan menempelnya pakaian pada tubuh saat berenang bisa terlihat oleh lawan jenis, dan masih ada pengunjung laki-laki yang suka kekolam perempuan saat pengawas kolam lengah begitu juga sebaliknya. 3). Pihak MUI Wajo tidak keberatan dan jutsru mengapresiasi wisata syariah telaga biru park selama tetap menjaga norma agama, namun belum ada peninjauan secara resmi dari lembaga MUI Wajo ke wisata syariah telaga biru park. Kata Kunci: Wisata Syariah, Fatwa MUI, Telaga Biru Park Abstract Traveling is one of the human activities recommended by the Islamic religion to relieve boredom, increase knowledge and have fun. Islam is. MUI has issued fatwa no. 108/DSN-MUI/x/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, one of the sharia tourism in Indonesia, precisely in Wajo Regency, is called Tellaga Biru Park Sharia Tourism. The purpose of this research is to find out the Service and Management System implemented by Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency, to find out the opinion of MUI administrators regarding the existence of Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency, and to find out the implementation of MUI Fatwa Number: 108/DSN- MUI/X/2016 concerning Guidelines for Implementing Sharia Tourism Based on Sharia Principles for Telaga Biru Park Sharia Tourism in Wajo Regency. This research is qualitative research or field research (field research). Data collected used data collection methods through observation, interviews and documentation. shows that 1). The management mechanism is carried out by the boarding school administrators and the surrounding community, and Telaga Biru Park sharia tourism services are carried out well with adequate facilities. 2). Practices in Telaga Biru Park sharia tourism have not fully implemented DSN MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. This can be seen from the fact that there are no closed pool dividing facilities separating men's and women's pools so that the curves of the body caused by clothing sticking to the body when swimming can be seen by the opposite sex, and there are still male visitors who like to go into the women's pool when the pool supervisor careless and vice versa. 3). The Wajo MUI does not mind and actually appreciates the Telaga Biru Park sharia tourism as long as it maintains religious norms, however there has been no official review from the Wajo MUI institution regarding the Telaga Biru Park sharia tourism. Keywords: Sharia Tourism, MUI Fatwa, Telaga Biru Park

AKTUALISASI HUKUM RIBA BUNGA BANK: SUATU ANALISIS ULAMA KONTEMPORER TENTANG RIBA NASI>’AH Farih Wahyu Subekti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.56234

Abstrak Bunga bank berkaitan erat dengan stigma riba dalam operasional perbankan sehingga menjadi ruang ijtihad yang terbuka bagi ulama dan cendekiawan untuk mengkaji kembali bagaimana penjelasan tentang riba itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengambilan agunan di bank oleh masyarakat tradisional secara urf. Terdapat beberapa ulama yang membolehkan praktik bunga bank selama tidak mengandung unsur eksploitatif atau berlipat ganda (riba jahiliyah). Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dibidang hukum ekonomi syariah dengan pisau analisis sosiologis-normatif jenis penelitian kualitatif ini dikemas menggunakan metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan riba. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat tradisional melakukan pembiayaan di bank semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya karena keterbatasan modal. Apabila mereka tidak mendapatkan dana otomatis tidak dapat menggarap sawah. Adapun fatwa yang melarang bunga bank seperti fartw MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah). Perlu dianalisis juga apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak. Riba secara umum dibagi menjadi dua, riba fadhl dan riba nasi>’ah. Dalam hal ini ulama menyepakati riba pada masa klasik diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dari pemilik modal. Namun pendapat ulama kontemporer tentang bunga bank dimasa sekarang bukan termasuk riba karena sudah diketahui terdapat penambahan nilai sejak awal, selain itu terdapat alasan lain diperbolehkannya bunga bank jika kadarnya tidak berlipat ganda dan tidak eksploitatif. Kata Kunci: Bunga bank, Riba, Kontemporer Abstract Bank interest is closely related to the stigma of riba in banking operations so that it becomes an open ijtihad space for scholars and scholars to review how to explain rib. There are some scholars who allow the practice of bank interest as long as it does not contain exploitative or multiplied elements (riba jahiliyah). This study aims to analyze the practice of taking collateral in banks by traditional communities in a urf manner. This type of research is qualitative in the field of sharia economic law with a sociological-normative analysis knife, this type of qualitative research is packaged using a descriptive method using primary and secondary data in the form of books and journals related to usury. The results of the study show that traditional people finance in banks solely to meet their agricultural needs due to limited capital. If they do not get funds, they automatically cannot work on the rice fields. The fatwa that prohibits bank interest is such as fartw MUI No. 1 of 2004 concerning Interest (Interest/Fa'idah). It is also necessary to analyze whether bank interest is synonymous with riba or not. Riba is generally divided into two, riba fadhl and riba nasi>'ah. In this case, scholars agree that riba in the classical period was forbidden because it contained elements of exploitation from capital owners. However, the opinion of contemporary scholars about bank interest in the present day does not include riba because it is known that there is an increase in value from the beginning, besides that there are other reasons for allowing bank interest if the rate is not doubled and is not eksplorative.Keywords: Bank interest, Riba, Contemporary

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DILUAR TANAH WAKAF DIDESA BATANG HARI RAWA PITU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAQAF Fajar, Malik; Iwannudin; Ita Dwilestari; Rita Rahmawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini membahas pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu dan analisis perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 terkait hal tersebut. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya kejelasan status hukum tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, karena tanah tersebut tidak diwakafkan secara sah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan, baik mengenai hak atas tanah maupun pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari, Kecamatan Rawa Pitu, serta menganalisisnya dari perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, yaitu Wakif (pemberi tanah) dan Nadzir (pengelola wakaf), serta kajian dokumen hukum terkait peraturan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan masjid memiliki dampak positif dalam hal sosial dan keagamaan, pengelolaan tanah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku, sehingga dapat berisiko menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Penelitian ini menyarankan agar ada kepastian hukum mengenai status tanah dan pengelolaan masjid sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wakaf. Kata Kunci: Pembangunan Masjid, Tanah Wakaf, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pengelolaan Wakaf, Masalah Hukum. Abstract This study discusses the development of a mosque outside of waqf land in Batang Hari Rawa Pitu Village and analyzes the perspective of Law No. 41/2004 on Waqf in relation to the issue. The primary problem addressed in this research is the lack of legal clarity regarding the land used for mosque construction, as the land has not been officially endowed as waqf, which could potentially lead to legal issues in the future concerning land rights and management. The purpose of this research is to analyze the legal, social, and administrative aspects related to mosque development outside of waqf land, as well as the legal perspective outlined in Law No. 41/2004 on Waqf. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews with relevant parties, including the waqf donor (Wakif) and the waqf manager (Nazir), as well as document analysis of relevant legal regulations on waqf in Indonesia. The findings indicate that although the mosque development has positive social and religious impacts, the land used for the mosque does not comply with the waqf law, which could lead to legal issues in the future. The study suggests that there should be legal certainty regarding the status of the land and the management of the mosque in accordance with Law No. 41/2004 on Waqf to ensure the sustainability and success of waqf management. Keywords: Mosque Development, Waqf Land, Law No. 41/2004 on Waqf, Waqf Management, Legal Issues

PENGARUH KESADARAN LINGKUNGAN DAN INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI PRODUK GREEN MARKETING PADA MAHASISWA UNIVERSITAS NURUL JADID (STUDI KASUS PENGGUNAAN SEDOTAN KERTAS PADA MINUMAN KEMASAN KOTAK) Rizki Febri Eka Pradani; Rusmawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penerapan strategi green marketing kini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, khususnya generasi muda yang makin peduli pada isu lingkungan. Salah satu inovasinya ialah penggunaan sedotan kertas pada minuman kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran lingkungan dan inovasi produk terhadap minat beli mahasiswa Universitas Nurul Jadid terhadap produk green marketing. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian adalah 4.228 mahasiswa aktif dari empat fakultas , dengan jumlah sampel sebanyak 352 responden yang diambil menggunakan rumus Isaac & Michael pada tingkat kesalahan 5% dan teknik cluster sampling. Instrumen berupa kuesioner menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi empat poin. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli (sig. 0,107 > 0,05), sedangkan inovasi produk berpengaruh signifikan (sig. <0,001). Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai R2 sebesar 75,1%. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian ke masyarakat umum. Pemerintah dan perusahaan juga disarankan untuk aktif melakukan edukasi dan promosi mengenai pentingnya konsumsi ramah lingkungan. Kata Kunci: Green Marketing, Inovasi Produk, Kesadaran Lingkungan, Minat Beli, Mahasiswa, Sedotan Kertas Abstract The implementation of green marketing strategies has become increasingly attractive, especially to younger generations who are more enviromentally conscious. One such innovation is the use of paper straws in boxed beverages. This study aims to examine the effect of environmental awareness and product innovation on students’ purchase intention toward green marketing products at Universitas Nurul Jadid. A quantitative method with an associative approach was used. The population consisted of 4.228 active students across four faculties, with 352 respondents selected using the Isaac & Michael formula at a 5% error level and cluster sampling technique. The instrument was a questionnaire using a modified 4-point Likert scale. Partial test showed that environmental awareness had no significant effect (sig. 0,107 > 0,05), while product innovation had a significant influence (sig. <0,001). Simultaneously, both variables significantly influenced purchase intention with an R2 value of 75,1%. Future research is encouraged to include additional variables and broader populations. Goverments and companies are also advised to actively educate and promote the importance of sustainable consumption. Keywords: Green Marketing, Product Innovation, Environmental Awareness, Purchase Intention, University Students, Paper Straws

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA