cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "VOLUME 4 NOMOR 2 2021" : 12 Documents clear
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Sosial: Aplikasi Kawal.Id Sebagai Platform Kelompok Marginal Terdampak Covid-19 di Indonesia Annisa Nur Rahma Ramadhani; Nur Fadliansyah Abubakar; Rahmah Maulidah
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14604

Abstract

Abstract Since Indonesia was hit by the Covid-19 Pandemic, the government has tried to optimize the economic life of the community, especially marginal groups by simultaneously providing social assistance. The reality of the increasing misuse of social assistance to marginal groups occurs due to the lack of application of the principles of accountability and transparency from the government reflecting legal injustice. This is in line with recipients of social assistance who are not well-targeted, corruption, until the social assistance is not given to the community regarding the right to equal life insurance. This paper describes the solution to the problem as an effort to protect the law through the Kawal.Id application with a case approach. The analysis shows that the Kawal.Id application is oriented towards optimizing data validation of marginalized groups in an efficient manner. In the implementation process, harmonization and collaboration between students and the Indonesian National Police is a key mechanism. So that the goal that is concentrated by the use of application ideas can be an answer to the gloomy existence of social assistance abuse that robs marginalized groups of rights during the Covid-19 pandemic. Keywords: Abuse of Social Assistance; Kawal.Id; Marginal Group. Abstrak Sejak Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 pemerintah berupaya mengoptimalkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya kelompok marginal dengan melakukan pemberian Bantuan Sosial (bansos) secara simultan. Realita meningkatnya penyalahgunaan bansos terhadap kelompok marginal terjadi akibat minimnya penerapan asas akuntabilitas dan transparansial dari pemerintah mencerminkan ketidakadilan hukum. Hal ini selaras dengan penerima bansos yang tidak tepat sasaran, korupsi, hingga tidak diberikannya bansos tersebut kepada masyarakat telah merampas hak penjaminan hidup yang setara. Tulisan ini mendeskripsikan solusi permasalahan sebagai upaya perlindungan hukum melalui aplikasi Kawal.Id dengan pendekatan kasus. Analisis menunjukkan, aplikasi Kawal.Id berorientasi pada pengoptimalisasian validasi data masyarakat kelompok marginal secara efisien. Dalam proses pelaksanaannya, harmonisasi dan kolaborasi antara mahasiswa dan Kepolisian RI adalah suatu mekanisme utama. Sehingga tujuan yang terkonsentrasi oleh pemanfaatan gagasan aplikasi dapat menjadi jawaban atas suramnya eksistensi penyalahgunaan bansos yang merampas hak kelompok marginal di masa pandemi Covid-19. Kata Kunci: Kawal.Id; Kelompok Marginal; Penyalahgunaan Bansos.
Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Supriardoyo Simanjutak; Ridho Alfaiz; Melisa Ambarita
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14605

Abstract

Abstract The birth of the Constitutional Court as a demand to uphold the norms contained in the Constitution which aims to provide protection of the constitutional rights of citizens who are more democratic, transparent, and just. However, the Constitutional Question and Constitutional Complaint authority that is not owned by the Constitutional Court has caused anxiety to justice seekers. The legal issues studied are how to understand and apply the Constitutional Question and Constitutional Complaint in Other Countries and how the Urgency of Application and Expansion of the Authority of the Constitutional Court in Examining the Constitutional Question and Constitutional Complaints. This study uses a normative juridical method accompanied by a comparative study. Based on the results of the study, it can be concluded that the Expansion and Application of Constitutional Questions and Constitutional Complaints in Indonesia is an urgent basic need to be realized as a progressive and responsive legal development. So it is necessary to expand and implement the Constitutional Complaint and Constitutional Question so that it must be formulated in the Duties of Authority of the Constitutional Court Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitutional Court Law. Keywords: Constitutional Question; Constitutional Complaint; Urgency. Abstrak Lahirnya Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK sebagai tuntutan untuk menegakkan norma-norma yang ada dalam konstitusi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Namun kewenangan Constitutional Question dan Constitutional Complaint yang tidak dimiliki oleh MK telah menimbulkan keresahan terhadap pencari keadilan. Isu hukum yang dikaji mengenai bagaimana pengertian dan penerapan Constitutional Question dan Constitutional Complaint di negara lain dan bagaimana urgensi penerapan dan perluasan kewenangan MK dalam menguji Constitutional Question dan Constitutional Complaint. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif disertai dengan kajian perbandingan. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa perluasan dan penerapan Constitutional Question dan Constitutional Complaint di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendasar yang mendesak untuk direalisasikan sebagai pengembangan hukum yang progresif dan responsif. Sehingga perlu dilakukan perluasan dan penerapan Constitutional Complaint dan Constitutional Question sehingga harus dirumuskan dalam tugas kewenangan MK Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Kata Kunci : Constitutional Question; Constitutional Complaint; Urgensi.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue