cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 01 (2021): January" : 5 Documents clear
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DIKAJI MENURUT PASAL 263 DAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Pahmi Syaripudin
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1116

Abstract

Agar suatu perkawinan dapat dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan Undang- undang Perkawinan. Dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan dapat terjadi pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan.Pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan yang berbentuk surat merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan Pasal 263 dan Pasal 264 kitab Undang-Undang Hukum pidana. Selain itu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Apakah latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan. (2) Bagaimana dampak hukum adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan. (3) Upaya hukum apa yang dapat ditempuh masyarakat atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan? Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, didasarkan pada alasan karena berkaitan dengan “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan adalah Surat-surat tidak lengkap, calon mempelai masih dibawah umur, salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan tertipu pihak lain. Tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan dapat berakibat pada dituntutnya pelaku dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dan juga dapat berakibat batalnya perkawinan.(3) kemudian masyarakat yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM Rizal Ardyanto
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1099

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Cianjur menjadi polemik untuk tersangka, karena waktu penyelesaian kasus yang ditangani oleh Tim Penyidik tidak sebentar melainkan setahun lebih lamanya. Peneliti dalam penelitian ini akan membahas apakah tenggang waktu penyelesaian perkara menuju kepastian hukum sudah sesuai dengan SOP Penyidikan dan  manajemen penyidikan ataukah belum sesuai. Metode Penelitian yaitu Metode Pendekatan, Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini adanya kendala dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) yang mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara, maka seharusnya ada transparasi antara penyidik dan tersangka, jangan sampai tersangka tidak  tahu menahu kasusnya sampai mana dan dibiarkan menunggu tanpa adanya kepastian hukum yang jelas karena semua itu berpengaruh juga pada kesehariannya apalagi dapat  menghambat karir yang sedang di capai,  juga dalam menyelesaikan suatu masalah penyidik  harus benar  adanya sesuai dengan SOP  Penyidikan dan  manajemen penyidikan.
PEMBERDAYAAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SUKABUMI Aang Munawar Juanda
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1112

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah bahaya laten yang setiap diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat baru. Tindak pidana narkotika dan psikotropika menunjukkan kecenderungan yang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Penyuluh Agama Islam yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Faktor  penghambat Penyuluh Agama Islam dalam tugasnya adalah faktor eksternal, yaitu tidak semua masyarakat mau terbuka dan mau memberikan informasi keterlibatannya dalam kasus narkoba, masyarakat merasa curiga ketika berbicara narkoba, dan kepedulian terhadap lingkungan masih kurang; dan faktor internal, yaitu perlu intensitas yang tinggi, kerjasama yang kompak, butuh waktu yang banyak, dan anggaran yang cukup.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK Hadi Jumhadi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1114

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum selalu pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena proses rakyat yang akan menentukan pemimpin. Sebagian  dari suprastruktur politik yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,  Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Tingkat Provinsi dan DPRD Tingkat Kabupaten Kota, Kepala Desa bahkan RW dan RT ditentukan melalui pemilihan umum. Proses penyelenggaraan pemilihan umum ini tentu saja bukan tanpa kendala dan dimanika. Banyak sekali ditemukan pelanggaran dalam setiap tahapan baik pelanggaran adminstrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum pidana, dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materiilnya saja akan tetapi juga hukum formalnya. Aturan-aturan tersebut seyogianya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum KUHP bagi hukum pidana materiilnya, maupun untuk hukum pidana formalnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.ABSTRACTGeneral election is always a general election as a means of sovereignty to be an interesting study to study because it is the people's process that will determine the leader. Part of the political superstructure consisting of the President, Vice President, Governor, Deputy Governor, Regent, Deputy Regent and Mayor, Deputy Mayor, DPR RI, DPD, Provincial DPRD and City Regency DPRD, Village Heads and even RW and RT are determined by election. general. The process of organizing this general election is certainly not without obstacles and is dynamic. Lots of violations are found at every stage, both administrative violations, code violations and criminal offenses. It must be understood that in criminal law enforcement, the basis for a person's justification can be said to be guilty or not to commit a criminal act. Special Criminal Law, not only regulates the material criminal law but also the formal law. These rules should still pay attention to the general principles contained in both the general provisions of the Criminal Code for material criminal law, as well as for formal criminal law must comply with the provisions contained in Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Irvan Rizqian
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 01 (2021): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i1.1115

Abstract

Aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga supremasi hukum benar- benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Tujuan penelitian untuk mengetahui 1)  Anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. 2) Dampak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual 3) Upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut Hukum Pidana Indonesia. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian adalah sebagai berikut upaya  menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikaji menurut hukum pidana indonesia adalah Peran Orang Tua, memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual,   keterlibatan   orang   tua   terhadap   proses  penanganan kekerasan seksual yang dialami anaknya baik itu penanganan secara hukum maupun penanganan pemulihan secara psikologis layanan psikologis bagi anak maupun bagi orang tua. Peran Masyarakat, penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyakarat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Peran Negara, rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January