cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika" : 6 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT Made Yusnita Sari; Gede sandiasa
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.302 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.631

Abstract

Kualitas adalah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menjelaskan hasil analisis data. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kabupaten Buleleng telah memenuhi harapan masyarakat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal, dimana sebagian besar telah mencapai target meskipun ada beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan meliputi upaya dalam hal pengembangan SDM maupun pengembangan pelayanan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA Kusnan Kusnan
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.789 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.632

Abstract

Bali adalah provinsi yang perekonomian masyarakatnya di topang dari sektor pariwisata, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengembangan fasilitas – fasilitas penunjang usaha pariwisata termasuk sertifikasi terhadap pramuwisata. Keberadaan pramuwisata perlu diakomodasi dengan tepat oleh pemerintah dengan membuat kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pramuwisata. Atas dasar pemikiran tersebutlah penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dari permasalahan tersebut dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata ? dan 2) Bagaimanakah actor dan penana dalam perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata serta bentuk hukum dan implementasi ? Implementasi dari kebijakan dilihat dari adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata berdasarkan evaluasi kebijakan public yang dilakukan maka pemerintah daerah provinsi bali dikatakan berhasil dalam membina dan mengawasi pramuwisata. Actor kebijakan public disini adalah gibernur yang berperan dalam membina dan mengawasi pramuwisata, dinas pariwisata berwenang untuk menertibkan pramuwisata liar tersebut dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali membantu memberikan informasi mengenai adanya pramuwisata liar tersebut.
PERSEPSI PELAKU USAHA DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI Cokorda Istri Juni Astuti; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.528 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.633

Abstract

Persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pada LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sendiri masih belum optimal. Skor kepuasan masyarakat dan LPSE dari Provinsi Bali masih dalam rentang 3 sampai 4, yang artinya masih bisa ditingkatkan. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah pelayanan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali?; (2) Bagaimanakah persepsi pelaku usaha dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali? dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelayanan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) Persepsi pelaku usaha dalam LPSE di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha adalah (a) penjelasan mengenai spesifikasi barang yang ditenderkan terkadang ada, tapi seringkali tidak ada; (b) Keluhan mengenai pendaftaran peserta tender yang baru dan (c) pemenang pada suatu tender dilaksanakan secara tertutup; dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali meliputi (a) Kendala pada aspek komunikasi; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.
PENGARUH KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA, KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG Ni Made Ari Yudani
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.086 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.634

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja, kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Badung. Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawa di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan kuisioner. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji korelasi. Berdasarkan hasil analisi data dapat disimpulkan bahwa dimana Variabel bebas ( Kepemimpinan, Lingkungan kerja dan Kompetensi ) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Kinerja Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Badung), hal ini dibuktikan oleh hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 214,662 dibandingkan dengan nilai Ftabel = 3,1, maka ternyata nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel, dan Fhitung berada pada daerah penolakan HO. Oleh karena itu, HO ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa pada taraf α = 5 % secara simultan kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2), kompetensi (X3), memiliki pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap kinerja pegawai (Y). variabel kompetensi memiliki hubungan yang positif dan kuat terhadap kinerja pegawai, berdasarkan hasil koefisien korelasi parsial antara kompetensiterhadap kinerja pegawai sebesarrX3-y= 0,682 dibandingkan dengan kepemimpinan sebesarrX1-y = 0,592 dan Lingkungan Kerja sebesarrX2-y = 0,451.
PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BADUNG Ni Putu Putri Arista Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.738 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.635

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan seluruh jumlah populasi yaitu 80 orang, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket (kuisioner), observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Kartini Kartono (Kepemimpinan), Herzberg (Motivasi) Sedarmayanti (Lingkungan kerja dan Soejono (Disiplin Kerja). Analisis data dalam penelitian ini adalah Model Analisis Data Hipotesis Pertama (Secara Simultan), Model Analisis Data Secara Parsial, Uji Analisis Korelasi secara parsial dan Uji Analisis Korelasi secara Simultan. Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara parsial berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(b) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara simultan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(c) Untuk mengetahui faktor manakah diantara Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, yang paling kuat berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dimana nilai koefisien sebesar 0,070 dan nilai t hitung sebesar 1,656 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 2) Motivasi (X2) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,164 dan nilai t hitung sebesar 1.662 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).3) Lingkungan Kerja (X3) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,132 dan nilai t hitung sebesar 1,496 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 4).Lingkungan Kerja memiliki hubungan pengaruh yang sangat lemah dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Badung, hal ini ditunjukkan nilai korelasi memiliki nilai rX3-y sebesar 0,132 sedangkan Lingkungan kerja memiliki nilai korelasi rX2-y sebesar 0,164 dan Kepemimpinan rX1-y sebesar 0,070.
ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG Nyoman Trisna Widianti; Nyoman Diah Utari Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.576 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model merupakan komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan, 2) Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika More Issue