Action Research Literate (ARL)
Action Research Literate is a scientific journal in the form of research and can be accessed openly. This journal is published biannual by Syntax Corporation Indonesia. Development of the company make the this Journal is transferred management to the Ridwan Institute which became the part of of Syntax Corporation Indonesia. Action Research Literate provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. This journal publishes research articles covering multidisciplinary sciences, which includes: Humanities and social sciences, contemporary political science, Educational sciences, religious sciences and philosophy, economics, Engineering sciences, Health sciences, medical sciences, design arts sciences and media.
Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemilik Kapal yang Mengalami Kecelakaan Kapal di Alur Pelayaran dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Harlansyah, Harlansyah]]>;
<![CDATA[Sri Widiarty, Wwik]]>;
<![CDATA[Tehupeiory, Aartje]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.352
<![CDATA[Pertanggungan terhadap kapal laut merupakan sebuah bagian pertanggungan pada umumnya. Penelitian ini bertujuan menguraikan, menganalisa tanggung jawab pemilik kapal terhadap klaim yang timbul akibat kecelakaan kapal serta upaya yang dilaksanakan pemilik kapal dalam memberikan solusi penyelesaian yang timbul akibat kecelakaan kapal agar tidak terulang. Teknik yang dipakai pada studi berikut ialah studi hukum yuridis normatif. Perolehan studi yang diperoleh ialah pemilik kapal memiliki tanggung jawab untuk mengangkut meliputi pada keamanan ataupun kesejahteraan penumpang, perihal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 terkait Pelayaran. Terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan melakukan pendekatan teori tanggung jawab hukum, kepastian hukum dan keadilan. Teori Tanggungjawab hukum pemilik kapal berarti memberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum digunakan dipakai dalam usaha untuk memberikan perlindungan keperluan pihak – pihak pada sebuah kesepakatan yang absah berdasarkan hukum. Sedangkan, Teori kepastian hukum digunakan sebagai hak yang dimiliki penumpang guna memperoleh imbalan terhadap peristiwa yang dirasakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, kemudian Teori Keadilan dalam pemberian ganti rugi, jika terjadi permasalahan terkait kesepakatan dapat melalui upaya perdamaian (non litigasi) atau secara pengadilan (litigasi). Kesimpulan penelitian perlunya perusahaan angkutan untuk melakukan asuransi tanggung jawabnya serta mengasuransikan perlindungan asas penumpang dan memberi ganti kerugian pada pihak korban yang mengalami kecelakaan laut melalui aturan yang terdapat dalam Undang – Undang Pelayaran.]]>
<![CDATA[Inovasi Busana Pesta Princess Merida Model Kamisol Dengan Garnitur Payet ]]>
<![CDATA[Ayu Anggraini, Putri]]>;
<![CDATA[Ruhidawati, Cucu]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i5.379
<![CDATA[Busana merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Ada banyak jenis busana yang dapat digunakan oleh manusia di berbagai kesempatannya, contohnya adalah busana pesta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memperkenalkan inovasi dalam desain busana pesta yang terinspirasi oleh karakter Princess Merida dengan menggunakan model kamisol yang dilengkapi dengan garnitur payet. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian Research and Development dengan adanya model pengembangan ADDIE yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu: analyze (analisis), design (desain), development (pengembangan), implementation (implementasi), dan evaluation (evaluasi). Hasil akhir dari penelitian ini adalah untuk mempresentasikan hasil modifikasi pengembangan busana fantasi karakter Princess Merida dalam film menjadi busana pesta malam dengan model kamisol dan juga pengaplikasian garnitur payet.Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kesimpulan menunjukan bahwa pengembangan busana pesta malam dengan sumber ide busana Princess Merida mendapatkan penilaian dengan kualifikasi baik, sehingga pembuatan busana dengan menggunakan sumber ide karakter Princess Disney dapat digunakan sebagai acuan pembuatan busana.]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli ]]>
<![CDATA[Sukamto, Nur Suprianto]]>;
<![CDATA[Sri Widiarty, Wiwik]]>;
<![CDATA[Fauzan, Fauzan]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.381
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menelaah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili perselisihan konsumen di Indonesia.Penelitian bertujuan guna memahami serta menganalisis otoritas BPSK dalam mengadili sengketa konsumen di Indonesia serta menguraikan implikasi dari putusan-putusan yang telah diambil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, sehingga di dalam penelitian menganalisis hukum yang mengatur BPSK dan implikasi putusan yang diambil. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam hukum perdata, sementara praktisnya dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah. Penelitian ini mengungkap bahwa BPSK mempunyai peranan yang krusial dalam menyelesaikan sengketa, namun masih terdapat sejumlah masalah terkait eksistensi dan kewenangannya. Melalui kasus-kasus tertentu, penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari Majelis Hakim terhadap batasan kewenangan BPSK untuk memastikan keadilan untuk menyelesaikan perselisihan konsumen yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas BPSK saat mengadili sengketa konsumen di Indonesia sudah diatur secara normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mekanisme penyelesaian sengketanya diuraikan dalam peraturan-peraturan terkait.]]>
<![CDATA[Power and Interest Matrix Stakeholders of the Geothermal Development Project in Indonesia ]]>
<![CDATA[Syaifullah, Adrian]]>;
<![CDATA[Latief , Yusuf]]>;
<![CDATA[Puja Dewi , Marmelia]]>;
<![CDATA[Darma , Surya]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.382
<![CDATA[Indonesia has 23 GW of geothermal reserves and is ranked second with the largest geothermal installed capacity in the world. Currently, the electricity generated from geothermal energy is 2,418 MW, that only 10% of geothermal energy utilization in Indonesia. This is because geothermal projects are capital-intensive, complex, and sensitive to uncertainty and risk thus make the investment less viable. Based on the literature review, simplifying the geothermal development process can reduce project costs and accelerate project completion to make it more attractive One of them is the effectiveness of coordination between stakeholders related to geothermal development. This research aims to identify key stakeholders and map them based on the power and interest of each key stakeholder involved in geothermal development using the Stakeholder Analysis approach. The Delphi method is employed in this study, a group of experts contributes insights, revealing a clear pattern in identifying and mapping stakeholders in geothermal development in Indonesia. The final round result of expert validation led to the inclusion of 14 stakeholders in the key stakeholder category from 30 identified stakeholders initially. Among the 14 key stakeholders, an assessment based on power and interest was conducted. The results showed that 11 stakeholders were categorized as players, while 3 key stakeholders were classified as context setters.]]>
<![CDATA[Due Diligence In Order Corporate Action and Transaction Document Creation ]]>
<![CDATA[Tacia Situmorang, Margaret]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.383
<![CDATA[The Indonesian government recently enacted Government Regulation No. 72 of 2016 concerning State Capital Participation and Arrangement in State-Owned Enterprises (BUMN), the Indonesian government argues that the BUMN Holding is necessary for its anticipated positive impacts, such as enhancing company performance through synergy and economies of scale, reducing operational and financial inefficiencies, widespread public concerns exist that the BUMN Holding might lead to unlawful privatization of BUMN, prompting the public to file Judicial Review petitions with the Indonesian Constitutional Court. Hence, this study aims to analyze BUMN Holding based on the BUMN Holding Regulation, Constitutional Law Analysis on the Testing of Government Regulation No. 47 of 2017, and Law No. 19 of 2003 concerning BUMN. The research employs a comprehensive legal analysis approach, scrutinizing the implications of BUMN Holding on constitutional and statutory frameworks. In conclusion, the study sheds light on the potential legal ramifications of BUMN Holding, exploring the delicate balance between government objectives and public concerns surrounding the privatization of state-owned enterprises. The findings aim to contribute to the ongoing discourse on the regulatory landscape of BUMN Holding, providing insights for policymakers, legal practitioners, and the public.]]>
<![CDATA[Adaptasi Karakteristik Tokoh “Pitch Black” Film Rise Of The Guardians Pada Busana Kreasi ]]>
<![CDATA[Jelita, Andina]]>;
<![CDATA[Ruhidawati, Cucu]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.384
<![CDATA[Penerapan busana tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, nyatanya seiring berjalannya waktu busana bisa menjadi wadah kreativitas seni berupa busana kreasi. Penelitian ini mengadaptasikan tokoh Pitch Black dalam film fantasi rise of the guardians sebagai sumber ide dalam pembuatan busana kreasi. Rise of the guardians adalah film fantasi karya William Joyce yang dirilis pada tahun 2012. Film ini mengambil latar waktu 300 tahun yang lalu, menceritakan tentang para Guardians yang mempunyai tugas untuk menjaga dan memberi harapan kepada anak-anak di seluruh dunia yang kemudian Pitch Black menghancurkan segalanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah ADDIE yang terdiri dari lima tahapan: Analisis, Perancangan, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dan hasil dalam pembuatan busana kreasi dengan sumber ide Pitch Black. Penelitian ini menghasilkan sebuah karya busana kreasi yang dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan sumber ide. Pemanfaatan bahan-bahan yang tak lazim dalam pembuatan busana nyatanya bisa menciptakan suatu karya seni busana kreasi sehingga penciptaan busana kreasi ini dapat dijadikan cara untuk melatih kreativitas dan mengembangkan kemampuan diri sebagai seorang designer.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Dilago, Ansel]]>;
<![CDATA[Tehupeiory, Aartje]]>;
<![CDATA[R.W, Diana]]>;
<![CDATA[Napitupulu, Napitupulu]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.385
<![CDATA[Perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak merupakan permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor seperti kurangnya kejelasan batas wilayah, lemahnya penegakan hukum adat, dan intervensi pihak luar. Dampaknya terlihat dari hilangnya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat adat, akan tetapi mengancam kelestarian lingkungan dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan tanah ulayat di Kabupaten Fakfak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengutamakan analisis faktor penyebab perselisihan tanah ulayat berdasarkan kepastian hukum. Hasil menunjukan penyelesaian perselisihan menekankan pada musyawarah dan mufakat, melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Kepastian hukum, berdasarkan UUPA, harus memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Kesadaran masyarakat terhadap hak ulayat dan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat atas tanah ulayat serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat penting, disertai dengan aktifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi dan fasilitasi dialog antar pihak yang berkonflik.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kompetensi Pengembangan Karir dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Kendari Barat ]]>
<![CDATA[Hamaku, Jumryati]]>;
<![CDATA[Kamaluddin , Murdjani]]>;
<![CDATA[Nur , Muh.]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.386
<![CDATA[Manajemen sumber daya manusia di lingkungan organisasi adalah faktor utama untuk keberhasilan organisasi. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kompetensi, pengembangan karir, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kendari Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada 32 pegawai di kantor kecamatan Kendari Barat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengembangan karir, dan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja karyawan secara positif dan signifikan. Hasil pengujian tersebut dilakukan secara parsial dan simultan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi bagi manajemen organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di kantor kecamatan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peningkatan aspek tersebut secara positif dan signifikan memengaruhi kinerja pegawai. Kompetensi, pengembangan karir, dan komitmen organisasi yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Desain PLTS Atap Offgrid Menggunakan MPPT Modifikasi P&O Pada Gedung PT. Hydratech Smart Indonesia ]]>
<![CDATA[Yasim Akbar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Yasser, Ridha]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.387
<![CDATA[PT. Hydrateh Smart Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang telah menerapkan teknologi solar PV rooftop untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di sektor komersial perkantoran dalam skala kecil. Pemakaian PLTS Atap ini dilakukan guna mengurangi beban dari PLN serta untuk mengetahui berapa keuntungan dari sisi efisiensi daya yang telah dihasilkan dalam penggunaan PLTS atap tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengatasi kelemahan yang ada pada algoritme P&O konvensional yang telah diterapkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang melibatkan referensi dari buku dan jurnal untuk menyusun rencana penelitian secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritme P&O konvensional, MPPT mampu mencapai efisiensi sebesar 81,19% dan algoritme P&O modifikasi sebesar 89,06%. Dengan menggunakan MPPT P&O juga, baik konvensional dan modifikasi mampu merespon perubahan iradiasi matahari, baik itu dari iradiasi tinggi ke rendah dan sebaliknya dimana waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi steady-state yang baru adalah ± 0,01 detik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa efisiensi daya dari rangkaian P&O yang dimodifikasi menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan P&O konvensional, dengan persentase rata-rata efisiensi mencapai 81,27% untuk algoritme konvensional dan mencapai 92,02% untuk algoritme modifikasi.]]>
<![CDATA[Konflik Faksionalisasi Partai Demokrat Dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang 2021 ]]>
<![CDATA[Emirdhani Utama, Rizky]]>;
<![CDATA[Pasha Rasjid , Julian Aldrin]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 6 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i6.389
<![CDATA[Penelitian ini membahas Konflik Faksionalisasi di tubuh Partai Demokrat dalam dinamikanya yang terjadi saat Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Deli Serdang Sumatera Utara tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dinamika konflik faksionalisasi yang terjadi di Partai Demokrat selama Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang 2021. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji masalah serta sebagai alat bantu dalam menjawab pertanyaan penilitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa hadirnya tokoh eksternal Partai Demokrat yaitu Bapak Jenderal TNI (purn) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang 2021 sebagai bentuk langkah reformasi para deklarator KLB atas arah Partai Demokrat yang sudah tidak lagi berjalan sebagaimana cita-cita para pendirinya. Perubahan kitab organisasi yang signifikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Demokrat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang 2021. Indikasi atas upaya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menjadikan Partai Demokrat menjadi Partai keluarga dapat dilihat dari perubahan ADART yang membentuk dan membahas secara khusus yaitu Majelis Tinggi Partai dalam postur struktural organisasi Partai Demokrat. Kendati demikian, tudingan atas hadirnya sosok Bapak Jenderal TNI (purn) Moeldoko sebagai bentuk dari intervensi pemerintah dipatahkan dalam lembar pembahasan penelitian. Penelitian ini atas kedua teori tersebut meninjau aspek faksionalisasi berdasarkan kepentingan serta fenomena perubahan Partai Politik yang terjadi melalui aspek dinamika yang terjadi disebabkan oleh faktor internal.]]>
