cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2024)" : 15 Documents clear
Pengaruh Sanitasi, Air Minum, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Simanjuntak, Johana Veronika; Muchtar, Masruri; Sihombing, Pardomuan Robinson
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.690

Abstract

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator kunci untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat IPM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh akses terhadap sanitasi, akses terhadap air minum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler terhadap IPM. Penelitian ini menggunakan data cross section yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia periode tahun 2022. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses sanitasi memadai dan realisasi dana alokasi fisik khusus reguler berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan akses terhadap air minum yang layak tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan terutama dalam hal pengelolaan DAK fisik reguler sebagai instrumen kebijakan fiskal.
Evaluasi Laporan Keberlanjutan Sektor Perbankan Atas Standar Global Rerporting Initiative (GRI) 200: Pendekatan Analisis Konten Chaerani, Eva Yunadia; Juliyanto, Dwi; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.740

Abstract

Isu berkelanjutan semakin marak digaungkan di seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh berbagai organisasi perlu mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial yang dihasilkan. Global Reporting Initiative (GRI) Standar 200 mencakup kerangka kerja yang digunakan perusahaan dalam melaporkan kinerja ekonomi dari perusahaan termasuk kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten-konten dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang terkait dengan pengungkapan GRI 200 kinerja ekonomi. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keberlanjutan pada lima perusahaan sektor perbankan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis berupa analisis konten. Secara umum, seluruh perusahaan yang dijadikan sampel telah menyajikan pengungkapan terkait GRI 200 kinerja keuangan. Namun demikian, tidak semua item pengungkapan yang ada dalam standar GRI 200 diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan maupun OJK selaku pembuat kebijakan pada sektor perbankan perlu lebih memfokuskan pada penerapan standar GRI agar laporan keberlanjutan dapat lebih berguna bagi pembaca dan pemangku kepentingan.
Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional Heryana, Dadi; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.742

Abstract

Pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak negatif khususnya terhadap lingkungan, maka perlu adanya strategi yang mengarah pada mitigasi dampak negatif serta untuk menyediakan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana potensi penerapan Green Infrastructure Framework dapat digunakan sebagai strategi dalam pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa scoping review dari berbagai penelitian yang mengulas tentang pembangunan infrastruktur dan infrastruktur hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Green Infrastructure Framework dapat menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur hijau nasional sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dengan mengadopsi framework tersebut ke dalam berbagai kebijakan atau regulasi dalam pembangunan infrastruktur. Saran bagi penelitian berikutnya dapat melakukan analisis lebih teknis yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu berkaitan dengan lingkungan agar dapat dianalisis secara lebih mendalam dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih teknis kepada pembuat kebijakan.
Optimizing Hajj Fund Investments Through Valuation Analysis Of Sharia-Compliant Stocks Saputro, Diky; Qadri, Resi Ariyasa
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.758

Abstract

This investigation endeavors to dissect stock valuation methodologies within the consumer goods sector listed on the Jakarta Islamic Index (JII70), aiming to establish a foundational basis for investment decision-making aligned with Sharia principles, particularly for the Hajj Financial Management Agency (BPKH), which administers the Hajj fund. The empirical data underpinning this analysis comprise the financial statements of the companies under scrutiny. Secondary data, essential for this study, are sourced from publications disclosed on the official websites of the respective companies. The selection of sample companies employs a purposive sampling technique, focusing on entities characterized by robust market liquidity and a consistent history of dividend distribution. The valuation techniques applied in this study include the price multiple (P/E and P/B ratios) and the dividend discount model. The findings of this research reveal that PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) is undervalued, exhibiting a potential discrepancy of 15% between its market price and intrinsic value. This study aspires to serve as a seminal reference for subsequent inquiries into stock valuation within the domain of Islamic finance, enriching the academic and practical understanding of Sharia-compliant investment strategies.
Government Accounting Policy Of Oil And Gas Revenue After Implementation Gross Split Contract: Quo Vadis? Aprianto, Joko; Wibowo, Puji
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i2.760

Abstract

Production Sharing Contract (PSC) is a popular scheme for managing interests between oil and gas companies as contractors and the central government as a principal. PSC has been becoming attractive for contractors because the contract provides an incentive, and cost-recovery scheme, whereas all production costs during exploration and exploitation stages would be recovered by the government. However, this long-standing contract creates serious problems regarding efficiency and government revenue aspects. To address these issues, in early 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate a new regulation to propose a new scheme contract namely gross-split. This policy aims to promote more investment in the oil and gas exploration sector so that lifting can be increased, and also, as an effort to eliminate the debate over cost recovery. In contrast to the cost recovery PSC, in a gross split PSC, there is no longer an assume and discharge facility for indirect taxes and other levies given to contractors. This study aims to determine the implications of the PSC gross split on the oil and gas revenue accounting policy. The author conducted interviews with several informants and analyzed the data using the interactive model of Miles and Huberman. As a result, the gross split implies the recognition of Oil and Gas revenue using gross principle

Page 2 of 2 | Total Record : 15