KHAIRUN LAW JOURNAL
Khairun Law Journal (KLJ) is an official journal of Faculty of Law, Khairun University. KLJ published semi-annualy in September and March. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in KLJ is deal with a broad range of topics, including:Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 8 Issue 2, March 2025"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING ]]>
<![CDATA[Dukomalamo, Muhammad Jufri]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9464
<![CDATA[This research analyzes corporate criminal liability in illegal fishing in North Maluku. North Maluku, which has abundant fisheries resources, is closely related to illegal fishing crimes corporations commit. This not only causes economic losses but also covers comprehensive ecological aspects. Using qualitative methods with an empirical normative approach, this research found that illegal fishing crimes can be categorized into 2, namely administratively illegal and procedurally illegal. Through analysis carried out on two court decisions, namely Supreme Court Decision Number 72/Pid.Sus/2021/PN Tte, and Supreme Court Decision Number 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, it was found that the person delegated responsibility by the court was the ship's captain. In fact, if further analysis is carried out, the criminal acts committed in these two cases have the potential to take the form of corporate crimes. The absence of a special judicial institution in the field of illegal fishing, as well as the law enforcement process which is still oriented towards humans (natuurlijke persoon) rather than legal entities (rechtspersoon) as legal subjects, are empirical obstacles why corporate accountability in illegal fishing crimes is difficult to implement.]]>
<![CDATA[MIDDLE-EAST HUMANITARIAN CRISIS : A NEED FOR UNITED NATIONS PEACE-BUILDING ENFORCEMENTS ]]>
<![CDATA[Adewumi, Tayewo]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9355
<![CDATA[The State of Israel has been in the midst of armed conflicts for many decades with Palestines Hamas while Lebanonas Hezbollah and Yemens Houthi have been involved in solidarity conflict. The fresh conflicts began in October 7, 2023 when Hamas launched an unprecedented attack on Israel which took the lives of over 1000 Israelis. The conflicts have intensified with the Hezbollah and Houthi attacking Israel. Israel had carried out attacks on Lebanon and Yemen in retaliation. This ongoing conflict has greatly affected these countries stability, peace, and security, threatening further humanitarian crises. This article discusses the source of the conflict, the current situation of the conflict, and ways to resolve the conflict. In discussing the above, this article adopts a theoretical and doctrinal study of primary and secondary sources as contained in the United Nations Charter, international treaties, conventions and protocols, journal articles, books, newspapers, and materials sourced from the internet. The article argues that though, the United Nations General Assembly in September 2024 resolved that Israel should vacate Palestinian territory, there is a need for peace-building intervention and enforcement by the United Nations to forestall further humanitarian crises in the Middle East.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP ]]>
<![CDATA[Itaqi, Sri Hartati]]>;
<![CDATA[Yulia, Rena]]>;
<![CDATA[Ridwan, Ridwan]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408
<![CDATA[Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.]]>
<![CDATA[UNIVERSALISME VERSUS PARTIKULARISME DALAM KASUS PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU JAMBI ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Siti]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.8975
<![CDATA[Pada Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat terdapat dua kasus diselesaikan secara hukum adat penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia dan tiga kasus diselesaikan secara hukum adat dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia. Proses penyelesaian secara hukum adat akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan. Ditinjau dari KUHP, penyelesaian kasus pidana pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui hukum adat karena bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif. KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yaitu: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan yang Didahului Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP) Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.]]>
<![CDATA[DILEMMA CRIMINAL DISPARITY AND CONSIDERATIONS JUDGES IN COURT PRACTICE ]]>
<![CDATA[Labaka, Albri Bri]]>;
<![CDATA[Widowati, Yeni]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9402
<![CDATA[This study aims to examine the factors that affect different sentences or criminal disparities and the reasons underlying the judge's decision in adjudicating criminal cases during trial. The methodology of this study uses doctrinal legal research using legal and conceptual approaches. The results of the study show that criminal disparity has an underlying cause, which can be analyzed from theoretical, legal, and empirical perspectives. Legal theory argues that the autonomy and freedom granted to judges is based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and Law No. 48 of 2009, which regulates the current judicial power. Then the deciden ratio theory, along with disagreement, equilibrium theory, intuition art theory, experience theory, and science theory, explains criminal disparity. Indonesian courts now use a punishment system that is exclusively based on trial exams. This leads to discrepancies in judicial decisions by judges, known as criminal disparita. At the very least, consider criteria related to exterior activities and subjective elements such as motives and objectives. Next, evaluate the impact of the action, the gravity of the violation, the approach used, the internal disposition (wrong), and relevance to the core of consideration. Judges cannot rely solely on procedural factors]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP ]]>
<![CDATA[Itaqi, Sri Hartati]]>;
<![CDATA[Yulia, Rena]]>;
<![CDATA[Ridwan, Ridwan]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408
<![CDATA[Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.]]>
<![CDATA[UNIVERSALISME VERSUS PARTIKULARISME DALAM KASUS PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU JAMBI ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Siti]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.8975
<![CDATA[Pada Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat terdapat dua kasus diselesaikan secara hukum adat penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia dan tiga kasus diselesaikan secara hukum adat dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia. Proses penyelesaian secara hukum adat akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan. Ditinjau dari KUHP, penyelesaian kasus pidana pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui hukum adat karena bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif. KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yaitu: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan yang Didahului Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP) Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.]]>
<![CDATA[DILEMMA CRIMINAL DISPARITY AND CONSIDERATIONS JUDGES IN COURT PRACTICE ]]>
<![CDATA[Labaka, Albri Bri]]>;
<![CDATA[Widowati, Yeni]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9402
<![CDATA[This study aims to examine the factors that affect different sentences or criminal disparities and the reasons underlying the judge's decision in adjudicating criminal cases during trial. The methodology of this study uses doctrinal legal research using legal and conceptual approaches. The results of the study show that criminal disparity has an underlying cause, which can be analyzed from theoretical, legal, and empirical perspectives. Legal theory argues that the autonomy and freedom granted to judges is based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and Law No. 48 of 2009, which regulates the current judicial power. Then the deciden ratio theory, along with disagreement, equilibrium theory, intuition art theory, experience theory, and science theory, explains criminal disparity. Indonesian courts now use a punishment system that is exclusively based on trial exams. This leads to discrepancies in judicial decisions by judges, known as criminal disparita. At the very least, consider criteria related to exterior activities and subjective elements such as motives and objectives. Next, evaluate the impact of the action, the gravity of the violation, the approach used, the internal disposition (wrong), and relevance to the core of consideration. Judges cannot rely solely on procedural factors]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING ]]>
<![CDATA[Dukomalamo, Muhammad Jufri]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9464
<![CDATA[This research analyzes corporate criminal liability in illegal fishing in North Maluku. North Maluku, which has abundant fisheries resources, is closely related to illegal fishing crimes corporations commit. This not only causes economic losses but also covers comprehensive ecological aspects. Using qualitative methods with an empirical normative approach, this research found that illegal fishing crimes can be categorized into 2, namely administratively illegal and procedurally illegal. Through analysis carried out on two court decisions, namely Supreme Court Decision Number 72/Pid.Sus/2021/PN Tte, and Supreme Court Decision Number 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, it was found that the person delegated responsibility by the court was the ship's captain. In fact, if further analysis is carried out, the criminal acts committed in these two cases have the potential to take the form of corporate crimes. The absence of a special judicial institution in the field of illegal fishing, as well as the law enforcement process which is still oriented towards humans (natuurlijke persoon) rather than legal entities (rechtspersoon) as legal subjects, are empirical obstacles why corporate accountability in illegal fishing crimes is difficult to implement.]]>
<![CDATA[MIDDLE-EAST HUMANITARIAN CRISIS : A NEED FOR UNITED NATIONS PEACE-BUILDING ENFORCEMENTS ]]>
<![CDATA[Adewumi, Tayewo]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v8i2.9355
<![CDATA[The State of Israel has been in the midst of armed conflicts for many decades with Palestines Hamas while Lebanonas Hezbollah and Yemens Houthi have been involved in solidarity conflict. The fresh conflicts began in October 7, 2023 when Hamas launched an unprecedented attack on Israel which took the lives of over 1000 Israelis. The conflicts have intensified with the Hezbollah and Houthi attacking Israel. Israel had carried out attacks on Lebanon and Yemen in retaliation. This ongoing conflict has greatly affected these countries stability, peace, and security, threatening further humanitarian crises. This article discusses the source of the conflict, the current situation of the conflict, and ways to resolve the conflict. In discussing the above, this article adopts a theoretical and doctrinal study of primary and secondary sources as contained in the United Nations Charter, international treaties, conventions and protocols, journal articles, books, newspapers, and materials sourced from the internet. The article argues that though, the United Nations General Assembly in September 2024 resolved that Israel should vacate Palestinian territory, there is a need for peace-building intervention and enforcement by the United Nations to forestall further humanitarian crises in the Middle East.]]>
