In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2013)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYAPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ismail Marzuki, SHI.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1260
<![CDATA[Problematika korupsi sebenarnya tidak hanya terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga seringkali terjadi di Negara-negara maju. Itu artinya, korupsi telah menjadi isu internasional. Indonesia merupakan salah satu Negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, dibuatlah suatu aturan/undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, dan undang-udang tersebuttelah mengalami beberapa perubahan. Dengan harapan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan sebelumnya. Begitu pula dengan lembaga penegak hukum, yang selalu berbenah diri untuk mengatasi perilaku koruptif baik dari sisi internalmaupun eksternalnya. Namun, dalam ranah praksis, korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, diperlukan langkahlangkah progresif dengan sistem peradilan yang integral dalam upaya penerapan hukum yang adil bagi koruptor demi tercapainyaNegara kesejahteraan.]]>
<![CDATA[SEKULARISME SEBAGAI DASAR KONSEPTUALISASI (Telaah atas Disertasi Noorhaidi Hasan, Bahtiar Effendi dan Masdar Hilmy yang Memakai Pendekatan Ilmu Sosial Terhadap Politik Islam di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Devi Adriyanti]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1254
<![CDATA[Tulisan ini berupaya menjelaskan secara ringkas pemikiran James Piscatori tentang kategorisasi pendekatan yang selama ini dipakai untuk melihat proses hubungan Islam dan politik. Berdasarkan upaya menerapkan kategorisasi Piscatori itu dalam membaca hasil penelitian tiga orang pemikir politik Islam Indonesia yaitu Bahtiar Effendi (Disertasi “Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia”) di Amerika, Noorhaidi Hasan (Disertasi “Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru”) dan Masdar Hilmy (Disertasi “Islamism and Democracy in Indonesia: Piety andPragmatism di Australia”). Ketiga intelektual ini sama-sama memakai pendekatan ilmu sosial dan sama-sama mengandaikan sekularisasi adalah “masa depan” terbaik dari hubungan Islam dan politik. Menurut penulis, ketiga peneliti ini nampaknya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa demokrasi adalah segala-galanya dan syarat untuk itu adalah sekularisme. Kesan ini seakan menutupi kenyataan bahwa demokrasi dansekularisme adalah gagasan yang lahir dari proses historis, berasal dari ruang dan waktu tertentu.]]>
<![CDATA[KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM ]]>
<![CDATA[Aunur Rohim Faqih, MH.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1261
<![CDATA[Seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia. Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Seorang hakim demi menjaga integritas dan wibawa peradilan, harusnya hakim memiliki wawasan keilmuan yang luas, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta dapat bersikap Professional]]>
<![CDATA[MAQAṢID AL-SYARĪ ’AH DALAM AYAT-AYAT MAKKIYYAH (Study Pemikiran Asy-Syatibi) ]]>
<![CDATA[Moh. Fahimul Fuad, SHI., M.Sy.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1255
<![CDATA[Dalam kajian ini, ayat-ayat makkiyyah akan coba dilihat dengan perspektif berbeda, yakni mengkaji ayat makkiyyah dengan melihat pergeserannya dari kajian ulum al-Qur’an kepada uṣūl alfiqh. perspektif ini dalam ranah pemikiran Islam diketengahkan oleh Asy-Syatibi. Ia dikenal sebagai seorang usuli, sehingga ranah kajian yang ia lakukan adalah kajian-kajian uṣūl al-fiqh. Sebagai seorang ahli Ushūl Fiqih, kehadiran asy-Syatibi hampir selalu dikaitkan dengan teori maqāṣid al-syarī’ah. Teori ini, dalam banyak hal, dianggap sebagai upaya cerdas untuk menampilkan uṣūl Fikih sebagai ‘mesin metodologis’ yang diidealkan sanggup melahirkan sekian banyak hukum sebagai respon dari persoalan hukum kontemporer. Maqāṣid al-syarī’ah sejatinya adalah pesan fundamental Alquran yang dituangkan sejak periode paling awal, yakni dalam ayat-ayat makkiyyah. Pemahaman yang demikian didapatkan dengan cara memahami ayat-ayat makkiyyah secara istiqra’i (induktif), sehingga terlihat bahwa secara kolektif ayat makkiyyah mengusung temamaqāṣid al-syarī’ah sebagai ‘pesan inti’ dalam ‘melahirkan’ konsep hukum.]]>
<![CDATA[KONTRUKSI PEMIMPIN IDEAL UNTUK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ainun Najib, S.Th, I]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1262
<![CDATA[Dalam kurun masa lima tahun sekali rakyat Indonesia dihadapkan dengan pesta demokrasi (pemilu) untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi dan membawa negara lebih maju serta menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Ketika masa kampanye sudah dibuka, para kandikat atau calon wakil rakyat berlomba-lomba mempromosikan diri ingin memperlihatkan bahwa dirinya lebih layak memperoleh jabatan pemimpin daripada calon-calon yang lain. Tidak heran, kemudian berbagai cara mereka lakukan hanya untuk mendapatkan suara lebih banyak. Oleh karenanya jangan sampai rakyat salah memilih pemimpin. Bagi penulis, pemimpin yang ideal untuk Indonesia plural adalah pemimpin yang memiliki potensi atau talentakepemimpinan sehingga memungkinkan tetap bisa menjaga keutuhan pluralitas Indonesia, bertanggung jawab dan berjiwa semangat jihad yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya, dan tentu tetap menjaga akhlak mulia pada kepribadian diri sendiri.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PRINSIP SYURA DALAM KONSTITUSIONAL ISLAM ]]>
<![CDATA[Lukman Santoso, SHI, MH]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1256
<![CDATA[Pola syura (musyawarah) sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam, oleh para pemikir modern, dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok. Tidak saja karena jelas nasnya dalam Alquran , tetapi juga karena hal ini diperkuat oleh hadis, serta merupakan sunnah atau keteladanan Nabi. Dalam Islam, syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Meskipun ihwal pelaksanaan Syura maupun pelembagaan syura, tidak ada nas Alquran yang memberikan paparan detail tentangnya. Namun pembentukan lembaga syura (legislatif) dalam sistem ketatanegaraan masyarakat muslim adalah sesuatu yang menjamin pencapaian tujuan-tujuan legislatif. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.]]>
<![CDATA[DIMENSI SILA “KETUHANAN YANG MAHA ESA” DALAM PERSPEKTIF HAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Kamaruddin, SHI., M.SI. Kamaruddin, SHI., M.SI.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1258
<![CDATA[Pancasila sebagai falsafah negara merupakan hasil dari sebuah proses negosiasi dan kompromi antara kalangan yang beragam latar belakang agama dan suku bangsa lewat mekanisme demokrasi. Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama sebagai representasi salah satu aspirasi keagamaan yang dapat mematikan pluralitas kebangsaan. Pancasila juga tidak menghendaki perwujudan negara dengan beraliran sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Dari itu, sila ke satu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi peran publik dan politik berdasarkan moralitas, pluralitas, dan mutikultural, Menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandangan “bulu” keagamaannya. Maka lewat Pancasila Sila Pertama “Ketuhanan Yang maha Esa” ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “having a religion”nya. Lewat “Ketuhanan Yang maha Esa” juga, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa promising and challenging dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.]]>
<![CDATA[KENISCAYAAN PENDEKATAN “PLURALISTIKIDEALISTIK” DALAM PENGKAJIAN ISLAM (Kuotasi atas Teori Dasar Pendekatan dalam Pengkajian Islam C. J. Adams) ]]>
<![CDATA[Dr. M.Nur, S. Ag., M. Ag. Dr. M.Nur, S. Ag., M. Ag.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1252
<![CDATA[Asumsi umum mengatakan bahwa Islam adalah kesempurnaan, unggul dalam segala hal (ya'lu wa laa yu'la alaih). Namun pada kenyataannya, ada banyak masalah kontemporer tidak dapat dijawab oleh Islam. Oleh karena itu, Islam dianggap ketinggalan zaman, tidak up to date lagi. Apa yang salah dengan kondisi ini?. Hemat penulis, kesalahan yang terjadi bukan pada inti dari ajaran Islamnya, tetapi pada metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam itu sendiri. Itulah sebabnya banyak penulis (misalnya CJ Adams) mengatakan betapa pentingnya untuk meningkatkan pendekatan dalam pengkajian Islam. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi Adams. Tulisan ini mencoba untuk mencatat satu ini dan mempromosikan formatbaru pendekatan, yaitu pendekatan keniscayaan]]>
<![CDATA[URGENSI PENGUJIAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gugun El Guyanie, SHI., LL.M]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1259
<![CDATA[Dalam sejarah Indonesia, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh Negara. Namun tidak ada instrumen hukum bagi warga negaranya untuk mengajukan pengaduan konstitusional untuk mendapatkan keadilan hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus yang dapat dikatagorikan sebagai pengaduan konstitusioanl, mengetahui otoritas dasar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga pengadilan Mahkamah Konstitusi dapat menguji pengaduan berdasarkan Undang-Undang Dasar, cara mengatasi pengaduan konstitutional ketika pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji pengaduan yangberdasarkan undang-undang dasar. Penulis menguji pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan fungsi untuk memeriksa pengaduan konstitusional pengadilan. Semua jenis norma hukum baik undang-undang maupun produk legislatif keputusan pemerintah (eksekutif) dan keputusan lembaga peradilan, dapat diuji melalui pengaduan konstitutional selama aturan hukum yang merugikan hak-hak konstitusional setiap warga negara individu. Selain itu harus ada das sollen kewenangan pengadilan untuk memeriksa constitutional complaint. Maka tidak ada jalan lain kecuali melalui mekanisme konstitusi amandemen UUD 1945.]]>
<![CDATA[MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI) DI TENGAH ISU PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Studi Analisis Teori Gerakan Sosial) ]]>
<![CDATA[Qomaruzzaman, BSS., BAA. Qomaruzzaman, BSS., BAA.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1253
<![CDATA[Majelis Mujahidin muncul ke permukaan tidak semata-mata karena aspek yang bersifat situasional (konteks sosial, struktural, dan kultural). Tetapi munculnya MMI karena dorongan keyakinan dan paham keagamaan yang ingin mencetakulang (reproduksi) tipe ideal Islam zaman Nabi dan generasi “Salâf al-Shâlih” (generasi terbaik sesudah Nabi) secara harfiahdan formal. MMI menganut paham ideologis (Islamisme, Ideologi Islam) yang bertolak dari pandangan integralisme Islam. Gerakan Islam MMI merupakan penjelmaaan dari reproduksi (cetak-ulang) Revivalisme dan Neorevivalisme Islam yang cenderung tradisional dan konservatif sebagaimana ditemukan dalam gerakan Wahhabiyah, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyyah di Taliban. Gerakan MMI dalam perspektif psikologi sosial lahir dalam bingkai/framing perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan, identitas kelompok yang mendefinisikan “kita” sebagai korban ketidakadilan oleh kelompok sosial lain, rezim, dan agensi. Perasaan ini dirasakan bersama oleh suatu kolektivitas umat karena Islam sebagai identitas.]]>
