cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2014)" : 9 Documents clear
PARADIGMA POLITIK PROFETIK: SEBUAH PEMBACAAN IDEOGRAFIK TERHADAP POLITIK ADILUHUNG AMIEN RAIS Fathorrahman Fathorrahman
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1276

Abstract

Keluhuran politik yang dikonsepsikan Amien Rais adalah untuk merealisasi kesadaran etika keagamaan atas peran seseorang yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang lain, lebih dari sekedar orang lain membuat orang lain bisa berperan. Karena itu, demokratisasi yang kini menjadi tipe idel (ideal type) dalam kajian dunia politik dan pemikiran politik modern, perlu dimaknai sebagai “peran imam berdasi” yang menjadi pilihan strategis mencapai kehidupan lebih baik di bawah peradigma etika keagaman Islam. Dalam hal ini, definisi yang dibangun oleh sebagian kelompok orang adalah absah. Namun, bukan berarti dapat menutup kemungkinan yang lain untukmerekonsepsi hubungan politik dengan etika keagamaan. Dan Amien rais mencoba menegaskan bahwa politik dapat diposisikan dalam hubungan simbiosis dengan etika keagamaan dalam bentuknya sebagai alat dakwah.
PENGARUH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP) DALAM TRANSFORMASI PETA POLITIK DI TURKI A. Miftahul Amin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1277

Abstract

Turki modern dalam berbagai aspek banyak mengalami perubahan, khususnya dalam ketatanegaran dan sistem politik. Perubahan di Turki tidak bisa menafikan partai politik yang menentukan arah ketatanegraan. Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) merupakan partai yang baru didirikan pada 14 Agustus tahun 2001, tetapi tidak lama kemudian menjadi partai berkuasa di Turki dengan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2002, 2007, dan 2011. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: pertama, AKP membawa perubahan besar dalam ketatanegaraan Turki menjadi usmani baru (new ottoman state). Kedua, AKP mempunyai lima strategi sosial politik di Turki, diantaranya (1) strategi hubungan sipil militer yang kompromistis, (2) sosial keagamaan yang egalitarian, (3) pendidikan dan kebudayaan yang mengakui pendirian di luar pemerintah, (4) Menjadikan ekonomi Turki yang stabil dalam aspek mikro dan makro, (5) menjalin hubungan internasional antara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ketiga, strategi sosial politik AKP dalam pemerintahan di Turki telah sesuai dengan prinsip politik profetik dan tidak bertentangan dengan sistem politik di Turki. Keempat, signifikansi AKP dalam konteks perpolitikan di Indonesia sangat relevan karena Turki dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politiknya.
XAMINING PRAXIS ACTIONS OF WOMEN'S EQUALITY IN ISLAM (Between Conservatism and Liberalism) M. Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1272

Abstract

Salah satu main goal kehadiran Islam adalah mewujudkan egaliter (musawah/kesetaraan). Tidak ada dan tidak boleh ada diskriminasi. Termasuk dalam hal gender. Namun, idealita normatifitas itu pada kenyataan historis mengalami distorsi. Gerakan kesetaraan gender yang terbelah kepada konservatif dan liberal menunjukkan bukti tentang split normatif dalam historis itu. Tulisan ini berupaya menunjukkan anomali itu dan berupaya untuk rethinking ke arah propetisasi gerakan kesetaraan gender.
PERSPEKTIF HAM DALAM FIQH AL-JIHAD Mansur Mansur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1278

Abstract

Dalam perspektif HAM, setiap diri manusia memiliki hak-hak dasar (fundamental) yang diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dilanggar atau dihilangkan oleh siapapun, juga tanpa diskriminasi atas dasar apapun; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, dan lainnya. Hak-hak dasar dimaksud adalah hak hidup, hak kepemilikan atas harta benda, hak kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Selain itu, dalamkajian Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebutkan bahwa salah satu pembahasan utamanya adalah terkait dengan hak-hak kombatan dan korban konflik bersenjata (non-kombatan). Menurut hemat penulis, sudah semestinya kajian Fiqh Al-Jihad dalam Islam, di samping menggunakan perspektif Maqashid al-Syari’ah (tujuan diberlakukannya hukum) juga menggunakan perspektif HAM dan HHI. Ketiga perspektif tersebut tentunya akan mengantarkan sebuah pemahaman dan pemaknaan jihad dalam Islam yang lebih tepat dan benar ketika jihad akan dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan dalam era kekinian.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN NEGARA MADINAH PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW Abdul Mukti Thabrani
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1273

Abstract

Madinah sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan negara, merupakan tradisi baru dalam percaturan budaya Arab. Munculnya negara Islam Madinah dengan Muhammad Saw sebagai pemimpin, adalah revolusi model baru dalam konteks spiritual, pemikiran, dan budaya, yang mengantarkan apresiasi dunia untuk mengakui kekuatan moral dan agama sebagai tonggak hubungan relasi antar manusia yang berpandukan akhlak, persamaan, dan keadilan. Madinah telah muncul sebagai prototipe negara modern yang mendominasi dunia dengan semangat moral yang mencengangkan dan menginspirasi. Kejayaannya telah mendobrak sejarah panjang pergumulan hubungan negara dan agama. Sejarah membuktikan bahwa ia telah mewarnai dunia dengan corak idealisme Islam yang berakar pada keilmuan, pemikiran, ekonomi, dan sosial. Landasan ini didasarkan pada upaya reflektif intelektual untuk mencerna pemahaman dan prinsip politik pemerintahan Madinah yang merangkumi sistem ketatanegaraan, undang-undang, peradilan, akidah, syariah, dan hukum. Makalah ini mencoba mendeskripsikan secara detil dan mendalam sistem politik dan tata kelola administrasi pemerintahan Madinah dalam perspektif profetik dan perspektif para pemimpin (khalifah) pascakenabian sehingga terjadi dan terbentuk reformasi sistem pemerintahan secara gradual di Madinah sebagai ibukota negara Islam pertama. Penekanan atau stressing kajian ini terletak pada eksplorasi dimensi sumber daya manusia yang disiapkan Nabi Muhammad Saw untuk menjadi mercusuar peradaban, tradisi, ilmu, dan pengetahuan, sehinggadampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang.
PARTAI KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MESIR TAHUN 2012 (Studi Produk dan Marketing Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah) Denda Anggia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1279

Abstract

Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK) merupakan partai yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin pasca revolusi bergulir. Keikutsertaanya dalam pemilu telah menimbulkan stereotip di hati masyarakat bahwa partai tersebut merupakan langkah Ikhwanul Muslimin untuk mendirikan Negara Islam, bahkan hal itu juga dijadikan peluru serangan oleh lawan-lawan politiknya. Namun segala bentuk usaha Mursi untuk meyakinkan masyarakat bahwa partainya bukan partai Islamis telah berhasil membawanya memenangi pemilihan umum. Yang menjadi pertanyaanya adalah bagaimanakah produk politik PKK?, bagaimana usaha PKK untuk meyakinkan masyarakat supaya memilihnya? dan bagaimanakah siyasahsyar'iyyah memandang kedua hal tersebut? Adapun hasil temuan dari kajian ini menunjukan bahwa, pertama PKK memiliki Produk politik yang dapat menarik perhatian masyarakat baik itu dari platform politiknya, past record serta personal characteristic yang memiliki unique selling proposition sehingga berbeda dari kandidat lainnya. Kedua, PKK berhasil memasarkan produk politiknya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan media massa secara massif serta menggerakan kader-kader militannya untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat guna mempersentasikan produk politik tersebut. Ketiga setelah dilakukan penganalisisan dari aspek siyasah syar'iyyah maka kedua hal tersebut tidaklah kontradiktif, karena pada dasarnya produk politik PKK serta strategi pemasaran produk politik tersebut tidak bertentangan dengan syara ataupun norma-norma agama.
PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA Maulan Syahid
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1274

Abstract

Mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang fair terhadap perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya didasarkan pada penafsiran secara tekstual Qs. An-Nisa ayat 34. Pernyataan tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai feminis, salah satunya adalah Siti Musdah Mulia. Dalam gagasannya, Musdah mengharuskan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik. Tulisan ini ingin mengulas bagaimana paradigma pemikiran Musdah tentang peran politik perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas Musdah tersebut. Menurut Musdah, peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagaikedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Dalam catatan sejarah Islam juga terdapat beberapa nama perempuan yang berperan aktif dalam bidang politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian, peran politik dalam pemikiran Musdah dapat berupa keterlibatan aktif perempuan dalam pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.
PERSPEKTIF FIQH PEREMPUAN DALAM PEMBELAJARAN FIQH MUNAKAHAT : Studi Pembelajaran Fiqh Munakahat di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Siti Jahroh
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1280

Abstract

Studi gender sebenarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidak-adilan gender. Dengan kata lain, studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Gender Mainstreaming (GM) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Gender mainstreaming merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. Oleh karena itu, perspektif Fiqh Perempuan sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini dijadikan sebagai tool of analysis terhadap proses pembelajaran Fiqh Munakahat di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
LIMITASI KEPEMIMPINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM M. Yunus RKT
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i1.1275

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim yang tidak menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia memilih menjadi negara-bangsa (nation state) yang berideologi Pancasila karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Islam tidak menjelaskan secara spesifik terkait bagaimana sistem politik dan pemerintahan serta masa jabatan kepemimpinan, sementara pada masa Rasulullah Saw dan masa para sahabat, sistem pemerintahan yang berlangsung adalah seumur hidup, tidak ada pembatasan dalam pemerintahan, karena Islam tidak pernah membuat ketentuan yang mengkaji tentang pembatasan sebuah kepemimpinan (limitasi). Di sinilah mengapa kajian ini penting untuk dilakukan. Dalam konteks Indonesia, limitasi dalam kepemimpinan itu sangat diperlukan, sebagaimana telah di amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden dua periode yang diangkat dalam Pemilu secara langsung. Aturan pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode merupakan hal ideal. Pembatasan jabatan presiden hanya dua kali bertujuan untuk membatasi agar tidak terjadi abuse of power. Tujuan pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pembatasan masa jabatan presiden hingga dua periode bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue