cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2015)" : 6 Documents clear
ANTROPOLOGI JILBOOB: POLITIK IDENTITAS, LIFE STYLE, DAN SYARI’AH Syarief Husyein
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1282

Abstract

Relevansi jilbab dalam konteks keindonesiaan tidak pernah lepas dengan perpolitakan. Fenomena tersebut terindikasi ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai di tempattempat umum maupun sekolah-sekolah umum. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh lapisan masyarakat. Fenomena jilbab memaksa pemerintah memunculkan aturan-aturan hukum, mulai dari Perda-perda yang mengatasnamakan Syaria’at Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari Intruksi Walikota Padang pada tahun 2005 yang mewajibkan pemakaian jilbab dan busana islam. Perda Kota Tangerang, Gorontalo, Daerah Otonomi Khusus Nangro Aceh Darusalam (NAD), Tasikmalaya tahun 2001, Cianjur tahun 2001, Solok tahun 2002, Maros tahun 2002, Bulukumba tahun 2003, dan daerah lainnya yang semuanya mengarah pada kewajiban pemakaian jilbab. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji fenomena jilbab dalam ranah keilmuan antropologi, yakni melihat fenomena jilbab dalam kaitannya dengan persoalan politik identitas, life style, dan pemaknaan syari’ah dalam realitas kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
ORTODOKSI VERSUS HETERODOKSI: ISLAM DAN POLARISASI MEDIA DI INDONESIA MENJELANG PILPRES 2014 Alimahtusadiyah Alimahtusadiyah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1283

Abstract

Perdebatan mengenai relasi islam dan Negara tidak pernah benar-benar padam dalam konteks politik di Indonesia. Perdebatan tersebut tidak pernah lepas dari tarik akar perdebatan sesungguhnya disekitar wacana hubungan Islam dan Negara yaitu islam ortodoksi dan islam heterodoksi. Aliran ini sesekali muncul dan mengemuka dalam momentum-momentum penting suksesi kepemimpinan nasional seperti pada pilpres tahun 2014. Seperti yang kita ketahui pilpres 2014 silam, terdapat dua pasang calon presiden yang diusung oleh gabungan partai politik yang berlatar belakang partai yang beraliran ortodoksi dan heterodoksi. Kendati kedua pasangan calon sama-sama didukung oleh partai politik yang berasal dari aliran ortodoksi dan heterodoksi di Indonesia, namun anggapan masyarakat terhadap kedua pasangan telah terbentuk terutama tidak terlepas dari andil media massa. Dari sinilah yang menjadi titik tekan bagaimana gambaran aliran politik Islam di Indonesia, apakah aliran politik islam masih relevan untuk membaca dinamika politik di Indonesia dan bagaimana wacana ortodoksi dan heterodoksi Islam dalam pemberitaan media menjelang pilpres 2014. Dalam memahami realita diatas sangat relevan dijabarkan melalui teori konstruksi sosial dan analisis wacana model Norman Fairclough yang memberikan fokus terhadap tiga dimensi yaitu : pertama, analisis mikrostruktur (proses produksi) dimana analisis ini dilakukan dengan menganalisis teks dengan cermat dan focus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarakan representasi teks. Kedua, analisis mesostruktur (proses interpretasi), yaitu dengan memfokuskan pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Dan ketiga, analisis makrostruktur (proses wacana) yaitu menganalisis fenomena dimana teks dibuat. Berdasarkan pembahasan terhadap aliran politik Islam di Indonesia menunjukkan secara umum peta aliran politik di Indonesia belum berubah secara signifikan. Peta politik yang ada menunjukkan adanya kecenderungan kalangan pemilih ortodoks yang masih mempertahankan motif lama dalam pentas politik nasional. Mereka mempertahankan alasan memilih berdasarkan landasan keagamaan (Islam). Selanjutnya, kalangan modernis atau heterodoks yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara.
CITRA KESALEHAN DALAM POLITIK: STUDI TENTANG PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP CAPRES-CAPRES DALAM PILPRES 2014 Rini Ikawati
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1284

Abstract

Adanya citra kesalehan yang dijadikan strategi dalam kampanye oleh capres-capres dalam pilpres 2014 untuk melahirkan preferensi dari masyarakat Desa Sidoharjo yang mayoritas memeluk agama Islam merupakan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra kesalehan dalam mempengaruhi preferensi dukungan politik masyarakat Desa Sidoharjo terhadap capres-capres dalam pilpres 2014. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik yang dianalisis dengan menggunakan Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response), penyusun menemukan bahwa citra kesalehan tidak efektif dalam memberikan pengaruh preferensi dukungan politik masyarakat Desa Sidoharjo terhadap capres-capres dalam pilpres 2014, meskipun dalam penyajiannya citra kesalehan ini intens ditampilkan dalam media televisi. Citra kesalehan ditampilkan dengan berbagai variasi dan juga diberikan secara berulang-ulang bahkan termasuk didalamnya ada beberapa tokoh yang secara tidak langsung ikut berperan menambah kekuatan stimulus ini. Namun ternyata citra kesalehan ini hanya sebatas stimulus yang dilakukan capres. Karena citra kesalehan ini tidak diterima oleh masyarakat Desa Sidoharjo, sehingga komunikasi tidak dapat berjalan dan bahkan menimbulkan efek yang berbalik arah. Citra diri kelas, citra diri ideologi, citra diri jabatan ideal, dan citra politik menjadi citra yang dominan dalam memberikan pengaruh preferensi dukungan politik masyarakat Desa Sidoharjo terhadap capres-capres pilpres 2014.
RITUAL “NYEKAR”, CULTURAL CAPITAL, DAN MOBILITAS POLITIK DI INDRAMAYU Cecep Maulana
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1285

Abstract

Kebudayaan dan politik ialah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Budaya suatu masyarakat secara otomatis akan membentuk perilaku masyarakat tersebut, tak terkecuali perilaku politiknya. Hal ini bisa kita lihat pada budaya Ritual Nyekar yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu. Bagi sebagian orang, Ritual Nyekar hanyalah aktifitas wajar yang dilakukan untuk mendo’akan seseorang yang telah meninggal. Kenyataan lain justru ditemukan pada masyarakat Indramayu yang menggunakan Ritual Nyekar sebagai salah satu medium dalam mobilisasi politik. Fenomena demikianseakan berbanding terbalik dengan modernisasi yang terjadi pada masyarakat Indramayu. Cultural Capital ialah salah satu modal yang dimaksud oleh Bourdieu. Ritual Nyekar kemudian bertransformasi sebagai budaya yang dapat dijadikan modal guna memobilisasi dan meraih simpati masyarakat Indramayu oleh para elit politiknya. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Indramayu sendiri secara aktif meminta para elit politik yang didukungnya untuk melakukan Ritual Nyekar, Khususnya pada saat musim pemilu tiba. Oleh karena itu, menarik sekali untuk dilakukan penelitian bagaimana Ritual Nyekar bertransformasi dalam geliat moblisasi dan modal politik masyarakat Indramayu. Kajian ini menggunakan pendekatan antropologi sosial dengan teori Simbol Geertz. Simbol bekerja dengan cara merepresentasikan Ritual Nyekar sebagai cara kehidupan beragama masyarakat Indramayu yang kemudian mempengaruhi perilakunya dalam berpolitik. Ritual Nyekar kemudian bertransformasi dalam ekspresi politik menjadi alat legitimasi agama dalam perpolitikan masyarakat Indramayu. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Ritual Nyekar bertransformasi menjadi medium mobilisasi dan modal politik berbasis budaya yang memberikan jaminan, atau paling tidak kesempatan politik yang cukup besar.
INDIGENOUS CONSTITUTION DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN FIKIH MINORITAS Tri Yuliantoro
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1286

Abstract

Proses penanganan masalah masyarakat adat di Indonesia masih sangat menyesakan dada, dalam beberapa periode belakangan ini. Aspek-aspek yang melekat pada masyarakat adat seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan kultural menjadi intrumen yang dijadikan alat untuk mendiskriminasi dan memarjinalkan kelompok minoritas lokal ini dengan tujuan perluasaan sistem liberalisasi ekonomi dan politik oleh negara dan kelompok dominan yang merupakan representasi mayoritas serta memiliki akses kekuasaan terhadap aparatur negara. Dalam beberapa regulasi dan keputusan politik nasional, eksistensi komunitas lokal masih belum terakomodasi secara sistematis, terisolasi dari proses politik atau agenda politik nasional. Pengakuan atas hukum adat sebagai bagian dari instrument hukum nasional hanya pada tataran proses legislasi, dalam realitanya penanganan beberapa permasalahan yang melibatkan komunitas lokal ini terkesan tidak serius dan merugikan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari entitas kewarganegaraan Indonesia. Instrumen yang tertuang dalam beberapa peraturan di Indonesia sejatinya telah bernafaskan semangat atas perlindungan masyarakat adat. Konsep indigenous constitution lahir atas kesadaraan hak-hak komunitas ini dalam perjalanan demokratisasi di Indonesia baik sebagai upaya atas pesan universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) yakni kemanusian (humanity), keadilan (justice) dan kesetaraan (equality). Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, selalu menjadikan lima komponen dasar sebagai tujuan syariat. Konsep perlindungan di dalam Islam yang termaktub di dalam konsep fiqh al-aqalliyyât dijadikan sebagai landasan konseptual bahwa melindungi minoritas merupakan bagian dari penegakan nilai-nilai agama. Titik temu antara indigenous constitution dalam bingkai fiqh alaqalliyyât adalah pada kemashlahatan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai entitas kewarganegaraan dalam suatu wilayah sesuai dengan tujuan dari Maqashid Syari’ah.
NEW HORIZON OF READING ISLAM AND POLITICS: POST-ISLAMISM IN INDONESIA Noorhaidi Hasan
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v4i2.1281

Abstract

Despite the attempts made by radical Islamists to engulf the political arena of post-Suharto Indonesia by promoting mandatory implementation of shari’a law and jihad, Indonesia has witnessed a new trend in the discourses, actions and movements that seek to push Islam into the center stage. The strategy of implementing the shari‘a from below, promoting da‘wa (Islamic proselytizing) and non-violent endeavors has been appealing and considered more appropriate to deal with the current situations. There is reason to believe that Indonesia today is in the throes of a post-Islamist path. A sort of synthesis between the call for Islam’s importance for public life and democracy, post-Islamism has emerged to be an alternative to Islamist radicalism. Through its endeavour to fuse religiosity and rights, faith and freedom, as well as Islam and liberty, this post-Islamist alternative has enabled Muslims to express their religious beliefs and practices,without plunging into violence and joining a cycle of militancy.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue