cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2016)" : 7 Documents clear
Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam Mr. Ilham Nuereng
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1438

Abstract

Negara Thailand merupakan negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan di antaranya Pattani,Narathiwat dan Yala. Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah mengenai Thailand Selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat muslim melayu, Budha dan pemerintah Thailand sendiri. Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi dari masalah ini adalah munculnya gerakan- gerakan separatis dari kedua belah pihak. Sampai saat ini konflik Thailand Selatan masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas konflik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, apa faktor penyebab konflik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimana upaya pemerintah dalam meredam konflik di Thailand Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor historis, faktor agama, faktor sosial, dan faktor politik. Dari kompleksitas konflik tersebut,pemerintah Thailand melakukan beberapa upaya dalam meredam konflik diantaranya; pertama, upaya internal dengan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional dan Undang-Undang darurat. Kedua, upaya eksternal yaitu dengan melakukan kesepakatan damai yang melibatkan beberapa negara diantaranya Malaysia dan Indonesia sebagai mediator.
Berislam dan Bernegara bagi Muslim Patani: Perspektif Politik Profetik Mr. Niaripen Wayeekao
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1439

Abstract

Negara Thailand merupakan Negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand selatan di antaranya Patani,Narathiwat dan Yala, Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah Perkembangan politik Thailand selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan, Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi darimasalah ini ketidak adilan terhadap minoritas yang berada di Thailand. Sampai saat ini kebijak pemerintah terhadap minoritas masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas politik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, bagaimanakah Perkembangan Politik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimanakah kebijakanpemerintah Thailand terhadap minoritas muslim warga Patani. Penelitian ini menemukan bahwa perkebengannya politik Thailand Selatan Tahun 1930-1950, tahun 1950-1980an, tahun 1990-terakhir. Dari kompleksitas perkembangan politik tersebut, pemerintah Thailand melakukan kebijakan terhadap umat Islam dan Perkembangan Kotemporer Muslim Patani
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia Sakban Khusen
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1440

Abstract

Konsep human rights city adalah sebuah konsep kota hak asasi manusia (HAM) yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh People's Movement for Human Rights Education/Learning. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut terutama oleh World Human Rights Cities Forum (WHRCF). Semenjak gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2013 melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM, maka konsep ini mulai dikenalkan di Indonesia yang kemudian diterjemahkan sebagai kabupaten/kota ramah HAM. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang sedang menerapkan konsep human rights city ini. Lalu, apa yang melatarbelakangi Kabupaten Wonosobo menerapkan konseptersebut dalam sebuah kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut bila dipandang dari kacamata siyasah dusturiyyah? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dilatarbelakangi oleh program dari pemerintah pusat seperti RANHAM jilid 3, Permenkumham no. 25 tahun 2013, inspirasi dari Kota Gwangju sebagai human rights city, adanya fitur-fitur kompatibel sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM, dan juga dukungan dari WHRCF. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. KebijakanKabupaten Wonosobo Ramah HAM ini sangat sejalan dan relevan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Kewajiban ulil amri melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyatnya/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Namun, karena kurang meratanya sosialisasi dari pihak Pemda terhadap warga Kabupaten Wonosobo, menyebabkan ketidaktahuan sebagian warga terhadap kebijakan ini, khususnya mereka yang tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan.
Sekapur sirih dan Daftar isi Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1476

Abstract

Dalam edisi Vol. 5, No. 2, Mei 2016 ini, IN RIGHT memuat diskursus yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu integrasi-interkoneksi wacana agama dan politik, Islam politik dalam ranah hukum tata Negara, dan wacana HAM secara luas.Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi danpsikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!
Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 Anas Azwar
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1436

Abstract

Money politic adalah suatu bentuk penghianatan terhadap demokrasi. Rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum dari pihak yang berwenang menjadikan praktek money politik sering sekali kita jumpai pada setiap pemilihan umum. Dan money politic bisa menjangkiti siapa saja, bahkan kepada seseorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti kiai sekalipun. Seperti yang dilabelkan pada pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2013 lalu. Sebagai pelaku money politic, tentunya kiai tersebut mempunyai segudang cara agar praktek money politic bisa berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses atau cara-cara yang dilakukan kiai dalam praktek money politic pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa tindakan money politic kiai tersebut dilakukan oleh tim sukses pada H-1 atau sehari sebelum pemilihan diselenggarakan. Tim sukses disini bukan yang mempunyai modal (uang), tetapi tim yang membantu dengan tenaganya saja. Adapun jumlah uang yang dibagikan ke warga sama dengan jumlah yang diberikan tim sukses lawan. Namun beberpa jam sebelum pemilihan dilaksanakan, tim sukses calon kandidat kiai melakukan serangan fajar dengan memberi tambahan uang ke beberapa rumah warga. Tentunya semua perbuatan itu mengandung maksud, namun tindakan selalu yang menjadi sorotan utama masyarakat ketimbang apa maksud dibalik tindakan tersebut.
Indeks Artikel dan Ucapan Terima Kasih Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1477

Abstract

Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 5, No. 2, Mei 2016 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam proses pembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Agama, Identitas, dan Kewargaan: Problematika Hukum dan Sentimen Anti Minoritas di Terban Riza Abdul Hakim
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v5i2.1437

Abstract

Tulisan ini menganalisis fenomena sentimen terhadap masyarakat minoritas di Terban, Yogyakarta. Sentimen merupakan ungkapan yang mewakili pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih - lebihan. Sentimen terhadap masyarakat minoritas kemudian menjadi permasalahan ketika masyarakat yang sentimen terhadap masyarakat minoritas menggunakan SKB 2 Menteri tahun 2006 no. 8 dan 9 sebagai alat untuk memojokkan golongan minoritas. Menggunakan penafsiran teori kewargaan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana sentimen anti minoritas dengan faktor mikro dan makro yang mendukungnya berbenturan dengan budaya warga Terban "srawung " yang kemudian menimbulkan respon masyarakat yang beragam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara respon masyarakat yang sentimen anti minoritas dan hubungan kewargaan masyarakat Terban. Kewargaan disini mengarah pada bagaimana masyarakat golongan mayoritas berinteraksi dengan masyarakat golongan minoritas yang syarat akan makna moralitas, sopan - santun, dan akhlaq dalam relasi sosialnya. Oleh karena itu, sentimen terhadapmasyarakat minoritas tidak terjadi pada setiap lini kehidupan masyarakat. Ada saat dimana masyarakat golongan mayoritas merasa superior sehingga dominasi golongan mayoritas atas golongan minoritas tidak terelakkan dan ada saat dimana masyarakat golongan mayoritas berinteraksi dengan baik dengan golongan minoritas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue