cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2016)" : 8 Documents clear
Kebijakan Politik Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah Mahadhir Muhammad
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1443

Abstract

Kepemimpinan Bashar al Assad merupakan sebuah kesempatan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dilakukan pada awal pemerintahannya memimpin Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bashar al Assad dalam kebijakannya untuk rakyat Suriah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja Bashar al Assad sebagai seorang pemimpin yang dilihat melalui teori politik profetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan yang dilakukan Bashar al Assad dalam kebijakan ekonomi, politik maupun luar negeri diantaranya, memperkenalkan reformasi ekonomi, mereformasi kebijakan ekonomi dengan diperbolehkannya partisipasi lokal dan investor asing, membebaskan tahanan politik anggota Partai Ba'ath Iraq dan membebaskan anggota komunis, mensahkan pendirian surat kabar pertama al-Dumari, perubahan politik luar negeri Suriah terhadap Lebanon dengan membuka hubungan diplomatik penuh dengan Lebanon, proses damai untuk mengakhiri konflik dengan Israel dalam hal memperebutkan Dataran Tinggi Golan, hubungan dengan negaranegara teluk Arab, Iran, Mesir dan Yordania terjalin dengan baik. Berdasarkan data yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang teori politik profetik, sebagai seorangpemimpin Presiden Bashar al Assad telah berusaha menjalankan kebijakannya di bidang ekonomi, politik maupun luar negeri sehingga tercermin adanya nilai-nilai humanisasi dan liberasi. Akan tetapi dalam langkah-langkah yang dilakukan Bashar al Assad ini, penulis menilai belum adanya nilai-nilai transendensi dalam kebijakan tersebut.
Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer Ahmad Junaidi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1444

Abstract

Recep Tayyib Erdogan adalah politisi yang dijukuki sebagai penghapus Sekularisme warisan Mustafa Kemal Attaturk. Dengan aksi politiknya, Erdogan mengembalikan masa keemasan Turki, setelah sebelumnya terjerat fanatik sekularisme dan terjadi penihilan nilai-nilai Islam di negara Turki. Dengan langkah politik melalui kebijakan-kebijakan Erdogan, dirinya mampu meyakinkan masyarakat Turki, bahwa dengan identitas Islam, Turki bisa mengembalikan kejayaan bangsa, yang tidak hanya kuat dalam segi pertahanan, tapi juga dalam perekonomian. Begitupula keyakinan bahwa "Islam adalah Solusi" (Al-Islam huwa Al-Hall), Erdogan yang dibesarkan dalam lingkungan keislaman, mampu membangkitkan kembali Turki dari julukan "The Sick Man in Europe" menjadi negara yang sehat dan tumbuh berkembang, bahkan diperhitungkan sebgai negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan perdamaian. Oleh karena itu perlu mencari tahu bagaimana kebijakan politik Recep Tayyib Erdogan dalam mentransformasi Turki ke Islamis dan bagaimana pula kajian islam melihat kebijakan Erdogan tersebut. Sebagai bentuk kebijakan politiknya, baik di dalam maupun luar negeri, Recep Tayyib Erdogan memberi banyak perubahan di berbagai sektor, tidak terkecuali transformasi sekularisme masaMustafa Kemal menjadi Islamisme Turki masa Erdogan, yang pada dasarnya berbeda dengan Islamisme masa Turki Usmani (Ottoman). Perjuangan Erdogan mengembalikan nilai-nilai Islam di Turki dengan implementasi kebijakan-kebijakan politik pemerintahannya, telah mampu mengangkat martabat masyarakat Turki yang mayoritas beragama Islam, begitupun pula dengan keberhasilannya memberi kebebasan dalam menjalani syari'at Islam secara nyaman di kalangan masyarakat Turki, kemudian dengan Kebijakan politik Erdogan yang memiliki esensi berupa menumbuhkan ke-Imanan yang menjaditempat kembalinya tindakan-tindakan manusia dalam bersosial ataupun berpolitik. Capaian politik pemerintahan Erdogan melalui kebijakannya tersebut, telah sesuai dengan konsep politik profetik yang di dalamnya terdapat tiga pilar besar yang berupa; humanisasi, liberasi dan transendensi.
Sekapur sirih dan Daftar isi Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1474

Abstract

Dalam edisi Vol. 6, No. 1, November 2016 ini, IN RIGHT memuat diskursus yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu wacana agama dan politik, Islam politik dalam ranah hukum tata Negara, dan wacana HAM secara luas. Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi dan psikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!
Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY Muhammad Abdul Rahim
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1445

Abstract

Setelah ditandatanganinya perjanjian giyanti, maka sejak itulah kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri. Kasultanan tersebut dipimpin oleh seorang sultan. Pemimpin kasultanan dikukuhkan berdasarkan buadaya patriarki. Sehingga sultan yang memimpin lebih sering seorang laki-laki. Hal yang menjadi polemik saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai sultan/raja kesepuluh yang memegang tahta kasultanan tidak memiliki putra mahkota. Tetapi beberapa bulan lalu, Sri Sultan HB X mengukuhkan putri sulungnya sebagai putri mahkota melalui sabda dan dawuh raja. Pengukuhan ini tidak serta merta putri sulungnya mewarisi kedudukan Sultan HB X. Keraton Ngayogyakarta memiliki paugeran yang menjadi dasar cara menentukan siapa penerus tahta Keraton. Paugeran tersebut terbentuk dari adat istiadat dan kebudayaan para leluhur Keraton Ngayogyakarta. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti, apakah sabda raja yang dititahkan merupakan bentuk kesepakatan para elit keraton yang berpijak pada culture capital dalam suksesi kepemimpinan dan Bagaimana elit keraton membangun culture capital dalam suksesi kepemimpinan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sabda raja bukan kesepakatan para elit keraton. Sabda raja murni keluar dari pribadi raja sendiri tanpa ada pihak internal yang ikut andil berkaitan dengan keluarnya sabda raja.Sabda raja tersebut bertentangan dengan paugeran Keraton yang selama ini berlaku dalam menentukan penerus tahta Keraton. Dalam paugeran Keraton, penerus raja ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu oleh internal Keraton yang memiliki hak. Sabda raja yang bertentangan dengan paugeran keraton dapat disebut sebagai tindakan kesewenang-wenangan. Culture capital elit Keraton terbangun berdasarkan aturan keraton/paugeran yang sejak dulu ditetapkan dan diwariskan kepada para elit keraton yang sekarang ini. Elit keraton sekarang berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yangsudah ada. Sabda raja tersebut juga bertentangan dengan kaidah Islam, karena dalam Islam pemimpin ditentukan melalui musyawarah terlebih dahulu oleh anggota masjelis syura / Ahl al-hall wa al-'Aqd sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legalitas yang diakui oleh semua orang.
Indeks Artikel dan Ucapan Terima Kasih Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1475

Abstract

Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 6, No. 1, November 2016 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam prosespembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang Atiqotul Maula
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1446

Abstract

Perempuan merupakan mahluk Tuhan yang diberikan begitu banyak anugrah, merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa. keterlibatannya dalam segala aspek kehidupan mempunyai warna khusus. Seperti halnya keterlibatannya dalam dunia politik adalah sebuah keniscayaan. untuk menggakomodir segala kepentingan perempuan dalam kebijakannya. untuk memberi warna baru bagi dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik pada masa sekarang sudah tidak terhindarkan lagi. Hal ini menjadikan wacana dan isu perempuan menjadi isu strategis baik ditingkat internasional,nasional maupun lokal. Hal ini didukung oleh kebebasan perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bebas. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan menjadi salah satu pendukung masuknya perempuan dalam dunia politik. Hasil penelitian tentang perempuan dan politik dalam kontestasi Pilkada di Jombang yang dialami oleh Hj Munjidah Wahab didalamya adalah merubah paradigma berfikir kaum laki-laki yang bias gender untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam dunia politik, memiliki daya saing yang kuat dan berdaya agar dapat berperan lebih strategis dan optimal. Serta memberikan energi positif didalam relasi politik antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah Negara maupun daerah yang berkeadaban serta ramah perempuan. Hal ini tidak terlepas dari modal politik Hj. Munjidah Wahab yaitu modal kultural, dan modal simbolik, yang merupakan putri seorang Ulama'besar di Jombang.
Kebijakan Tarif Poligami dalam Perspektif Siyasah: Studi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Lombok Timur Sahuddin Sahuddin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1441

Abstract

Negara Kesatuan Republk Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia. Pasca reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang- undang ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. Sehingga muncul aturan hukum baru yang disebut peraturan daerah (Perda). Adanya lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Pemerintah daerah mencoba membuat Perda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mempertimbangkan potensi dan kepentingan daerah tentu. Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan tentang Tarif yang diberikan kepada Para PNS yang akan berpoligami sebasar Rp 1.000.000,-/orang yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penelitian ini bersifat lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap beberapa sampel responden, keadaan dan kondisi sosial daerah Lombok Timur serta Tanya jawabyang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Karena di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan pencegahan dari kemudhataran yang merupakan unsur-unsur dalam fiqih siyasah. Peraturan tersebut melindungi terhadap kaum wanita yang tidak ingin dipoligami.
Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam Much. Kaotsar Asshofi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v6i1.1442

Abstract

Kemiskinan yang dibiarkan terus-menerus mengindikasikan bahwa peran seorang pemimpin tidak ada. Masalah kemiskinan yang dialami oleh KabupatenKulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah pada kondisi buruk, yang mendorong Bupati Kulonprogo bertindak untuk mengatasi masalah tersebut dengan sejumlah terobosan berupa kebijakan Bela Beli Kulonprogo. Kebijakan Bela Beli menurut pengertiannya merupakan kebijakan berupa pernyataan publik yang bertujuan agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara memproduksi dan mengkonsumsi produksi daerahKulonprogo. Namun apakah kebijakan Bela Beli tersebut merupakan strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kulonprogo? ataukah kebijakan tersebut hanya akan melahirkan segelintir elit ekonomi yang mendapat keuntungan dari kebijakan yang dibuat? Bagaimana Nomokrasi Islam melihat kebijakan itu? Hasil penelitian ini adalah dampak kebijakan Bela Beli dari kurun waktu tahun 2013 ketika kebijakan Bela Beli dideklarasikan sampai tahun 2016 berdampak positif. Dampak positifnyaadalah meningkatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya penjualan atas produksi daerah. Hal ini bisa tercapai karena proses kebijakan Bela Beli Kulonprogo sesuai dengan tahaptahap kebijakan publik dan juga dengan adanya komunikasi dan disposisi yang baik dalam menjalankan kebijakan Bela Beli itu sendiri. Dari dampak positif ini pula dapat diketahui bahwa Bupati Hasto wardoyo telah mengemban amanah dan melaksanakan tujuan adanya otonomi daerah sesuai dengan konsep Nomokrasi Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue