cover
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2017)" : 9 Documents clear
Pembangkangan Sipil Umat Islam di Yogyakarta terhadap Sabda Raja M. Rizal Qasim; Gugun El Guyanie
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1459

Abstract

This research is to investigate Muslim people movement at Yogyakarta who rejects Sabda Raja. Last year, Sri Sultan Hamengkubuwono, a King of Yogyakarta, established a new decree called by Sabda Raja. One of principal messages of the Sabda Raja is to allow a woman (princess) becomes a King/Queen. The Sabda Raja above immediately sparks for and contra among Yogyakarta people, including Muslim People. Several Muslim communities like NU and Muhammadiyah are against Sabda Raja. The reason Muslim people are using to reject Sabda Raja is that it breaks Kraton principle (Paugeran). The principle affirms that a King of Yogyakarta is a man, not woman. Several Muslim people at Yogyakarta considers that Sultan has an political ambition to establish his daughter (princess), GKR Pembayun, to be the next King (Queen) of Yogyakarta, because he does not have a son (prince). Sabda Raja is a legal tool to reach the ambition. Besides that, Sabda Raja also tends to remove religious degree, Khalifatullah, that is attached on King of Yogyakarta. Because of those reasons, Muslim people oppose Sabda Raja.
Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur Muhammad Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1460

Abstract

Talking about politic and goverment in Yogyakarta, closely related to dynamics of Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sabdaraja (the King’s word) for example, has implicated to rediscourse about Perdais (Privileges Regional Regulation) No 2/2015 especially requirment of candidate for governor. This article try to explore three main problems, that is; what extent Perdais qualify of philosophical, political, Juridical and sociological as constitution; How responds ofIslamic political Party to Sabdaraja; what extent Sabdaraja influence Perdais. In philosophical, political, Juridical and sociological perspective, Perdais qualify as constitution. All Islamic political party agree to restore Perdais, no respon and no change. Sabdaraja no effect to Perdais. In order can effect to Perdais, there is long way and time must be undertaken not only vertical-formal (ministry of internal affairs and House of Representatives) but also horizontal-cultural (internal palace and moslem of Yogyakarta). Diskursus politik dan pemerintahan di Yogyakarta, tidak bisa lepas dari dinamika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sabdaraja telah memicu dan memacu kembali polemik tentang Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) No 2 tahun 2015, terutama tentang syarat calon gubernur. Tulisan ini menelusuri tiga hal yaitu; sejauh mana Perdais telah memenuhi dimensi filosofis, politis, yuridis dan sosiologis untuk diberlakukan sebagai Undang-undang; bagaimana respon partai politik berbasis konstituen Islam terhadap sabdaraja; dan sejauh mana pengaruh sabdaraja terhadap Perdais. Secara filosofis, politis, yuridis dan sosiologis, Perdais memenuhi syarat untuk di berlakukan sebagai Undang-undang yang mengikat. Partai politik berbasis konstituen Islam tidak merespon sabdaraja. Artinya kembali kepada Perdais dan UUK yang telah disahkan. Sabdaraja saat ini tidak mampu mengubah Perdais dan UUK. Peluang untuk mengubah Perdais dan UUK masih ada dengan menjalani proses panjang baik secara verikal-normal (kemendagri, DPR RI dan DPRD DIY) maupun horizontal-kultural(internal keraton, umat Islam dan masyarakat Yogyakarta).
Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam Abd. Salam Arief
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1455

Abstract

By the beginning of the fourth century of Hijra (about AD 900), it was commonly accepted that the gate of ijtihad had become closed.This closing of the gate of ijtihad, as it was called taqlid. The while among of Muslim Jurists never regarded the gate of ijtihad as entirely closed, but the fact remains that development of Islamic law became progressively. Therefore, says Jalaluddin al-Suyuti, ijtihad isthe backbone of Syari„ah and withaout it no legal decisions can be reached. Ijtihad is the exertion of mental energy in the search for a legal opinion. In other words ijtihad is the maximum effort expended by the jurists to apply the principles and rules of usul al-Fiqh (legal theory) for the purpose of discovering God‟s law. The devolepments of Islamic law are considerable importence from several points of view. In the first place, they to be living system of law. Scoundly, they constitute a mirror of the course of social reform in the Muslim country. Thirdly, they provide a most sidelight on the progress of modernism in Islam, where theology and law largely go hand in hand: for the reforms do not only concern detailed practice but involve a number of the basic concepts of Muslim Jurisprodence.
Maqasid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda Syahrul Sidiq
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1461

Abstract

Maqasid Syariah merupakanberarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum. Dalam perkembangannya, terjadi banyak perubahan dan pergeseran dalam sudut pandang termasuk Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus terhadap studikepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sebuah pergeseran pemikiran tentang Maqasid Syariah menurut pemikiran Jasser Auda yang saat ini dikenal dengan Maqasid Syariah Kontemporer yang lebih menekankan pada pendekatan sistem teori-teori hukum islam yang menghasilkan suatu perlindungan, pengembangan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia.
Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina Nyak Fadhlullah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1456

Abstract

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan produk fiqh yang dirumuskan menjadi hukum positif untuk diterapkan di wilayah teritorial Provinsi Aceh. Terjadiperdebatan tentang metode dalam merumuskan qanun jinayat, apakah mengikuti metode istimbath dalam bahasan kajian ushul fiqh atau tidak. Tulisan ini ingin melihat bagaimana metode istimbath dalam perumusan qanun jinayat khususnya Pasal 33 tentang Zina dan bagaimana asas serta prinsip yang digunakan didalamnya sehingga Qanun yang diterapkan sekarang di Aceh ini dapat diterima semua kalangan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam tentunya.
Sekapur sirih dan Daftar isi Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1470

Abstract

Dalam edisi Vol. 7, No. 1, November 2017 ini, IN RIGHT memuat diskursus tentang Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam, Perda Syari’ah, Formulasi Negara Islam, danPolitik Sabdaraja. Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehinggamemperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi dan psikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!
Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia Cholida Hanum
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1457

Abstract

Reformasi telah menjadikan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Salah satu efek pemberlakuan desentralisasi di Indonesiaadalah munculnya Perda-Perda Syariah. Sebagian muatanmuatan dari Perda-perda Syariah tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus kajian tulisan ini, yaitu (1) Mengapa Muncul Perda-Perda Syariah di Indonesia; (2) Bagaimanakah Materi Perda Syariah menurut Perspektif Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi munculnya Perda Syari‟ah yakni: latar belakang historis, yuridis, sosiologis dan politis. Dari segi historis, Perda ini mucul terkait dengan sejarah penerapan Syari‟at Islam di Indonesia sejak Islam masuk ke Nusantara hingga saat ini. Dari segi yuridis, Perda ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomiDaerah yang merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi sosiologis, Perda Syari‟ah ini muncul karena adanya political will pemerintah bersama masyarakat. Sedangkan dari sisi politis, diundangkannya Perda Syari‟ah oleh sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kepentingan politik jangka pendek elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya di masing-masing wilayah tersebut. Dikaji dari Perspektif Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah, kelima Perda yang dikaji materinya bertentangan dengan kedua asas-asas tersebut.
Indeks Artikel Inright Inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1471

Abstract

Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 7, No. 1, November 2017 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam proses pembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si
Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama A. Miftahul Amin
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v7i1.1458

Abstract

Hubungan agama dan negara belum menjadi perdebatan yang selesai dalam dinamika politik hinga dewasa ini, Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia mempunyai peranan yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan peran negara. Hal ini melahirkan banyak tafsir politik dari para Ulama‟ (Tokoh Islam) dalam memahami AlQur‟an dan Al-Hadis yang berkaitan dalam hubungan agama dan negara. Dari sinilah penulis mengkaji kategori pendekatan apa saja yang digunakan para ulama dalam upaya formalisasi negara Islam? Hasil penelitian ini bahwa terdapat empat pendekatan dalam memahami Formalisasi Syari‟at Islam pada suatu Negara, yaitu pendekatan formalistik-legalistik, pendekatan strukturalistik, kulturalistik, dan subtansialistik.

Page 1 of 1 | Total Record : 9