cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 15 no. 2 (2026)" : 3 Documents clear
Paradoks Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Represi Negara dalam Penanganan Demonstrasi Agustus 2025 A Hashfi Luthfi
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i2.4934

Abstract

The demonstrations held from August 25 to 31, 2025, in Indonesia highlight a serious paradox in democracy: a country that has ratified international human rights instruments has, in fact, resorted to repressive practices when faced with mass mobilization. This phenomenon is crucial because it reveals the gap between normative commitments to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the reality of violence, information restrictions, and criminalization on the ground. This issue is significant within the broader framework of human rights theory as it underscores the relevance of studies on state responsibility, the spiral model of norm diffusion, and state repression theory, which seek to explain why democratic states continue to maintain repressive practices. This study aims to analyze patterns of human rights violations during the August 2025 demonstrations, focusing on physical violence, media restrictions, and arbitrary arrests. The methodology employed is a qualitative case study approach using media content analysis based on national media sources, verified through the framework of international human rights law to ensure the accuracy and relevance of the analysis. The findings reveal a multi-layered strategy of repression: loss of life due to excessive use of force, restrictions on public discourse through official statements and digital controls, and thousands of mass arrests with procedural flaws. These findings underscore the gap between the state’s rhetoric of compliance and its repressive practices. This study concludes that Indonesian democracy remains confronted with a structural tension between formal commitments to human rights and repressive domestic practices. Recommendations focus on reforming public security governance, strengthening accountability mechanisms, protecting independent journalism, and ensuring civil liberties as prerequisites for substantive democracy.     Demonstrasi 25 - 31 Agustus 2025 di Indonesia menyoroti paradoks serius dalam demokrasi: negara yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional justru menampilkan praktik represif ketika menghadapi mobilisasi massa. Fenomena ini krusial karena menyingkap kesenjangan antara komitmen normatif terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan realitas kekerasan, pembatasan informasi, serta kriminalisasi hukum di lapangan. Isu ini penting dalam peta besar teori HAM karena menegaskan relevansi kajian tentang state responsibility, spiral model of norm diffusion, serta state repression theory yang berupaya menjelaskan mengapa negara demokratis tetap mempertahankan praktik represif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pelanggaran HAM dalam demonstrasi Agustus 2025, dengan fokus pada kekerasan fisik, pembatasan media, dan penangkapan sewenang-wenang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan media content analysis berbasis media nasional, yang diverifikasi melalui kerangka hukum HAM internasional untuk memastikan akurasi dan relevansi analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi represi berlapis: korban jiwa akibat penggunaan kekuatan berlebihan, pembatasan narasi publik melalui edaran resmi dan kontrol digital, serta ribuan penangkapan massal yang bermasalah secara prosedural. Temuan ini menguatkan adanya gap antara retorika kepatuhan dan praktik represif negara. Studi ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada ketegangan struktural antara komitmen formal terhadap HAM dan praktik domestik yang represif. Rekomendasi diarahkan pada reformasi tata kelola keamanan publik, penguatan mekanisme akuntabilitas, perlindungan jurnalisme independen, serta penjaminan kebebasan sipil sebagai prasyarat demokrasi substantif.
Plastic Waste Management Model in Yogyakarta City: A Study of Its Regulation and Mas Jos Program Implementation As Martadani Noor; Siti Fatimah; Syaiful Bahri; Adam Arya Saputra
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i2.5170

Abstract

This study aims to analyze plastic waste management policies within the framework of the Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) Program in Yogyakarta City, identify supporting and inhibiting factors in its implementation, and formulate a community-based plastic waste management model. The permanent closure of the Piyungan’s Sanitary Landfill since May 1, 2024, triggered a waste emergency in Yogyakarta City, with waste lot reaching 332 tonnes per day (TPD). The Mas Jos Program, launched through Mayor of Yogyakarta City Circular Letter Number 100.3.4/2783 of 2025, became the government's strategic response with five pillars: sorting waste, channeling inorganic waste to waste banks, processing organic waste, finishing food, and using reusable containers. The research employed a mixed-methods approach with data collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), surveys, and documentation. Results show that: (1) the Mas Jos Program is protected by a regulatory hierarchy from Law Number 18 of 2008 to local regulations; (2) waste bank units serve as the central institution in the plastic waste supply chain; (3) public interest in the program reaches 78.06%; and (4) the plastic waste management model in Mas Jos adopts circular economy principles by integrating regulatory policy, community participation, waste bank institutions, and recycling industries. Key inhibiting factors include fluctuating plastic waste prices, inconsistent sorting habits among some residents, and limited infrastructure. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengelolaan sampah plastik dalam kerangka kerja Program Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) di Kota Yogyakarta, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta merumuskan model pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat. Ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sejak 1 Mei 2024 memicu kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta dengan timbulan sampah mencapai 332 ton per hari (TPD). Program Mas Jos yang diluncurkan melalui Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/2783 Tahun 2025 menjadi respon strategis pemerintah dengan lima pilar: memilah sampah, menyalurkan sampah anorganik ke bank sampah, mengolah sampah organik, menghabiskan makanan, dan menggunakan wadah berulang. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed method) dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), survei, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program Mas Jos dilindungi oleh hierarki regulasi mulai dari UU Nomor 18 Tahun 2008 hingga peraturan daerah setempat; (2) Bank sampah unit menjadi kelembagaan sentral dalam rantai pasok pengelolaan sampah plastik; (3) Tingkat minat masyarakat terhadap program mencapai 78,06%; dan (4) Model pengelolaan sampah plastik dalam Mas Jos mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dengan mengintegrasikan kebijakan regulatif, partisipasi masyarakat, kelembagaan bank sampah, dan industri daur ulang. Faktor penghambat utama meliputi harga sampah plastik yang fluktuatif, kebiasaan sebagian masyarakat yang belum konsisten memilah sampah, serta keterbatasan sarana dan prasarana.
Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Akta Pembiayaan Syariah yang Mengandung Unsur Gharar dan Riba Afan Husni Maulana
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 15 No. 2 (2026)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v15i2.5172

Abstract

The widespread unilateral standardization of conventional contract drafts into Sharia drafts by banking institutions has triggered an identity crisis in Sharia financing deeds drafted by Notaries. This study aims to analyze the legal implications of the material validity of Sharia financing deeds containing elements of gharar and riba, examine the boundaries of the Notary's civil liability for defective deeds, and formulate the Notary's preventive coveration function. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches, this library research concludes that the existence of gharar and riba dismantles the objective prerequisite of a "lawful cause" (geoorloofde oorzaak) pursuant to Article 1320 paragraph (4) of the Indonesian Civil Code, thereby rendering the deed null and void (null and void). In terms of liability, the Notary can be sued under civil law on the grounds of professional Tort (PMH) based on Article 1365 of the Civil Code if proven negligent in passively copying standard contracts without performing a critical Sharia compliance analysis. As a solution, Notaries must optimize their corrective coveration function by conducting pre-contractual Sharia due diligence and restructuring financial sanction clauses (ta'widz) to ensure they are separated from the bank's operational revenue to uphold the integrity of Sharia compliance. Maraknya penyeragaman draf kontrak konvensional menjadi draf syariah secara sepihak oleh perbankan telah memicu krisis identitas pada akta pembiayaan syariah yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap keabsahan materiil akta pembiayaan syariah yang mengandung unsur gharar dan riba, mengkaji batasan tanggung jawab perdata Notaris atas akta yang cacat hukum, serta merumuskan fungsi koverasi preventif Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, penelitian kepustakaan ini menyimpulkan bahwa keberadaan unsur gharar dan riba meruntuhkan prasyarat objektif mengenai "suatu sebab yang halal" (geoorloofde oorzaak) berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata, sehingga mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum (null and void). Dari segi pertanggungjawaban, Notaris dapat digugat secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) profesional berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti lalai secara pasif menyalin kontrak baku tanpa melakukan telaah kritis syariah. Sebagai solusi, Notaris harus mengoptimalisasikan fungsi koverasi korektif dengan melakukan shariah due diligence pra-kontrak serta merestrukturisasi klausul sanksi keuangan (ta'widz) agar terpisah dari pendapatan operasional perbankan guna menjaga marwah shariah compliance.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2026) Vol. 15 No. 1 (2026) Vol. 14 No. 2 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue