cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober" : 5 Documents clear
Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Muhammad Muadz Dzulikrom; Akmadi Akmadi; Ely Luthfiyatul Hidayah; Faizatur Rohmah; Masfufatus Shafa; Arif Wijaya
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4721.566 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i5.66

Abstract

Abstract: Parents must care for and educate children. Despite the divorce, a father is still obliged to give a living to his son. This article aims to analyze the verdict Number 4800/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg about the child's livelihood that occurred in the Malang District Religious Court. This research is literature research by juridically analyzing the verdict Number 4800 / Pdt.G / 2019 / PA. Kab.Mlg. The results in the ruling stated that the responsibility of the child's maintenance and education is the father's responsibility, even though the parents are divorced. These obligations are already in the provisions of Law No. 1 of 1974 Article 45 paragraphs 1 and 2. Then in the Compilation of Islamic Law, it is also mentioned that all the costs of the child's money and livelihood become dependents of the father according to his ability, at least until the child is an adult and can take care of himself (21 years). The case study also mentioned that the father's ability to provide for his child is still low because his job is odd and his salary is not settled. So in this situation, the defendant (father) cannot provide a living to his son. The court set the amount of costs for the maintenance and education of the child. The verdict from the court is determined so that the child gets a good life guarantee in meeting his needs. The ruling is following applicable law in Indonesia. Keywords: Responsibility, Child Care, Divorce, Religious Court. Abstrak: Orang tua memiliki kewajiban merawat dan mendidik anak. Meski terjadi perceraian, seorang bapak tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan Nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tentang nafkah anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menganalisis secara yuridis putusan Nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Hasil dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah, meskipun orang tua sudah bercerai. Kewajiban tersebut sudah ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Dalam studi kasus tersebut juga disebutkan bahwa kemampuan ayah dalam menafkahi anaknya masih rendah dikarenakan pekerjaannya serabutan dan gajinya tidak menetap. Sehingga dalam situasi ini, tergugat (ayah) tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya. Mengingat kemampuan dari tergugat di atas, pengadilan menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak.sebagaimana kemampuan ayahnya. Putusan dari pengadilan tersebut ditetapkan supaya anak mendapatkan jaminan hidup yang baik dalam memenuhi kebutuhannya. Putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Tanggung jawab, Nafkah Anak, Perceraian, Pengadilan Agama.
Analisis Maqashid Syariah terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto Jamilatun Nadhiroh; Elok Dewi Larashati
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4680.171 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i5.101

Abstract

Abstract: Marriage is a dream of a man who has grown up, marriage is also one of the sunnah recommended by the Prophet (peace be upon him). If the marriage is performed before adulthood, it must apply for marriage dispensation in a religious court. The study was conducted to analyze the concept of sharia maqashid against increased marital dispensation during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Religious Court. This research uses a qualitative method approach with field research ( field research ). Data collection is conducted in-depth, accessible, and non-use of guidelines to obtain information about marital dispensation during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Religious Court. The results of this study are not entirely increased marital dispensation due to the covid-19 pandemic. In addition, there is a change in the law regarding the age limit of marriage. At first, at least the age of 19 years for men and 16 years for women to be at least 19 years old for men and women, while both brides-to-be have already spread invitations. Seeing the verdict from the Mojokerto Religious Court Judge on the application for marriage dispensation, the Judge used the basis of consideration of the purpose of Islamic sharia (Maqashid Syariah). Marriage dispensation can only be granted if it is based on proven legal facts at trial. After consideration from various aspects, both syar'i, juridical, sociological, psychological, and also health, the marriage is very urgent to be carried out. It’s to realize the purpose of Islamic sharia (maqashid sharia) is to maintain the safety of offspring (hifz an-nasl) without endangering the safety of the child's life given marriage dispensation (hifz an-nafs) and the sustainability of his education (hifzu al-'aql). The purpose must be at the level of al-dharuriyyah or at least al-Hajiyyah. Keywords: Maqashid Syariah, Marriage Dispensation, Covid-19 Pandemic                                                                                                Abstrak: Perkawinan merupakan sebuah impian manusia yang telah dewasa, pernikahan juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Jika perkawinan dilakukan sebelum dewasa maka harus mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep maqashid syariah terhadap dispensasi perkawinan yang meningkat selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, bebas, dan tanpa menggunakan pedoman, guna memperoleh informasi seputar dispensasi perkawinan selama pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian ini adalah tidak seluruhnya peningkatan dispensasi perkawinan disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Selain dari itu yakni adanya perubahan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan. Pada awalnya minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan kedua calon mempelai sudah terlanjur menyebarkan undangan. Melihat putusan dari Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang permohonan dispensasi perkawinan, Hakim menggunakan dasar pertimbangan tujuan syariat Islam (Maqashid Syariah). Dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan jika berdasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan. Setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar’i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan. Hal itu guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqashid syariah) guna menjaga keselamatan keturunan (hifz an-nasl), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (hifz an-nafs) serta keberlanjutan pendidikannya (hifz al-‘aql). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al-dharuriyyah atau sekurang-kurangnya al-hajiyyah. Kata kunci: Maqashid Syariah, Dispensasi perkawinan, Pandemi Covid-19.
Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan Muhammad Sholahudin Ayyubi; Rizky Luthfiandari; Ahmad Fauzi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4611.812 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i5.105

Abstract

Abstract: Correctional institutions in Indonesia often experience overcrowed. That is a big problem in dealing with the Covid-19 pandemic because the virus is easily spread if someone is close or clustered. This article discusses the Pamekasan district correctional institution in preventing and dealing with Covid-19. The research methods used in this article are descriptive qualitative research methods. This study concluded that the efforts made to avoid the spread of Covid-19 in Pamekasan District Correctional Institution are guided by policies published by the Ministry of Law and Defense. Among the efforts made are educating the built citizens about covid-19, coordinating the provision of vaccines, regulating the mechanism of visits and luggage of visitors, providing assimilation rights, and coordinating with hospitals. It is only unfortunate that the strategy has not been maximal because it is constrained in several ways ranging from facilities and a lack of awareness of the built citizens related to the dangers of Covid-19. Keywords: Strategy, Prevention, Handling, Covid-19, Correctional Institutions. Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering sekali mengalami overcrowed. Hal ini menjadi suatu masalah yang besar dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena virus tersebut mudah tersebar apabila seseorang saling berdekatan atau berkerumun. Maka artikel ini membahas secara mendalam tentang cara lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan dalam mencegah dan menangani Covid-19.  Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19  di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan adalah berpedoman pada kebijakan yang telah diterbitkan oleh KEMENKUMHAM. Di antara upaya yang dilakukan adalah mengedukasi kepada warga binaan tentang covid-19, mengkoordinir pemberian vaksin, mengatur mekanisme kunjungan dan barang bawaan pengunjung, memberikan hak asisimilasi, dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Hanya disayangkan strategi tersebut belum maksimal karena terkendala dalam beberapa hal mulai dari fasilitas dan juga kurangnya kesadaran warga binaan terkait bahaya Covid-19. Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, Covid-19, Lembaga Pemasyarkatan.
Efektivitas Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep pada Masa Pandemi Covid-19 Khosnol Khotimah; Holilur Rohman
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4162.173 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i5.107

Abstract

Abstract: The Office of Religious Affairs (KUA) is an institution under the auspices of the Ministry of Religious Affairs providing services to muslim communities in terms of marriage registration. As a service center, kua is expected to always provide optimal effort in order to create satisfaction in the community. In the midst of the Covid-19 Pandemic, KUA services must also be able to be done optimally by making new policies so as not to hamper the work program that has been established. This study analyzed the effectiveness of KUA services of Sumenep City Subdistrict. This type of research is normative legal research. The approach used is socio-legal. The solution of legal issues is analyzed qualitatively. The data collection techniques used are observations, interviews and documentation. The results of this study show that the effectiveness of Kua services of Sumenep City Subdistrict is classified as effective. That can be seen in the absence of denial of service during the Covid-19 Pandemic. That is because there is a system of employee work that is done alternately. Several supporting factors and inhibitory factors influence the effectiveness of KUA services in the Sumenep City District. Its supporting factors are the work environment, discipline and work ethic, community environment, and facilities and infrastructure. These supportive factors can accelerate and make a service run effectively. At the same time, the inhibiting factors are the limitations of Human Resources (HR) and distant locations. Keywords: Effectiveness, Service, Office of Religion Affairs (KUA), District of Sumenep City Abstrak: Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian agama memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragama Islam dalam hal pencatatan nikah. Sebagai sebuah pusat pelayanan, diharapkan KUA selalu memberikan usaha yang optimal agar terciptanya kepuasan di dalam masyarakat. Di tengah Pandemi Covid-19 ini, pelayanan KUA juga harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara membuat kebijakan-kebijakan baru agar tidak menghambat program kerja yang telah ditetapkan. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal. Adapun pemecahan isu hukum dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penolakan pelayanan masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut karena terdapatnya sistem kerja pegawai yang dilakukan secara bergantian. Efektivitas pelayanan KUA Kecamatan Kota Sumenep dipengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Di antara faktor pendukungnya adalah Lingkungan kerja, disiplin dan etos kerja, lingkungan masyarakat, dan sarana dan prasarana. Faktor pendukung tersebut dapat mempercepat dan membuat suatu pelayananan berjalan efektif. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lokasi yang jauh. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kota Sumenep.
Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian Muhammad Hidayat; Tri Leli Rahmawati, Isyaq Maulidan
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.795 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i5.110

Abstract

Abstract: Children are a gift of God, so parents are obliged to take care of their children. When a divorce occurs, both parents still have obligations in taking care of their children. However, many parents do not take good care of their children. Based on this, this article examines the concept of hadhanah in Islamic law. This research is literature research and is descriptive analysis. Hadhanah is raising and educating children. Parents carry out hadhanah as a responsibility in fulfilling children's rights. The command of hadhanah is contained in al-Qur'an surat al-Baqarah verse 233 and at-Tahrim verse 6 that every Muslim should protect himself and his family from the fire of hell and always fear. In law number 1 of 1974 on marriage generally regulates the obligations of parents to their children in three articles, namely articles 45, 48, 49. In KHI, it is explained that the right of childcare will fall to the mother in the event of a divorce while the child has not been mumayyiz. The size of mumayyiz is if the child already can choose to go with his mother or father. Keywords: Hadhanah, child, parents, divorce, Islamic law. Abstrak: Anak merupakan karunia Allah Swt, maka orang tua berkewajiban memelihara anaknya. Bahkan ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam mengurus anaknya. Namun, banyak orang tua yang tidak memelihara anaknya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mengkaji tentang konsep hadhanah dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif analisis.. Hadhanah atau memelihara dan mendidik anak dilaksanakan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Perintah hadhanah termaktub dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap muslim harus memelihara diri dan keluarganya dari api neraka dan senantiasa bertakwa. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam tiga pasal yaitu pasal 45, 48, 49. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak akan jatuh kepada ibu apabila terjadi perceraian sedangkan anak belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz adalah apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih ikut dengan ibunya atau ayahnya. Kata Kunci: Hadhanah, anak, orang tua, perceraian, hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue