cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022): April" : 5 Documents clear
Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban Cahaya Suratin; Erika Zakiyah; Muhammad Sholahudin Al Ayyubi; Virancya Indah Permatasari; Zulfi Hardiyanti Rochmah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.121

Abstract

Abstract: Abuse often occurs in society. The majority of those who are victims of abuse are women and children. This article discusses the punishment for perpetrators of the criminal act of sexual abuse of minors. This research is normative juridical. The collected data is analyzed descriptively qualitatively. The study results concluded that the Criminal Act of Sexual Abuse against children is regulated in Law No. 23 of 2002 and Jo Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. What is meant by a child is a child who is not yet eighteen years old. Perpetrators of child abuse can be punished with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs)". Protection for children as victims of the criminal act of abuse provides rest and compensation for losses that the victim has experienced, provides counselling for the victim, and provides medical services. The victim gets legal protection, especially when being a witness to the case he experienced. Keywords: Punishment, perpetrator, criminal offence, fornication, children.   Abstrak: Pencabulan sering terjadi di masyarakat. Mayoritas yang menjadi korban pencabulan adalan perempuan dan anak-anak. Artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun. Pelaku pencabulan terhadap anak bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Perlindungan bagi anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan adalah memberikan restirusi dan kompensasi atas kerugian yang sudah dialami oleh korban, memberikan konseling bagi korban, memberikan pelayanan medis, dan korban mendapat perlindungan hukum khususnya ketika menjadi saksi atas kasus yang dialaminya. Kata kunci: Hukuman, pelaku, tindak pidana, pencabulan, anak.  
Tradisi Bilas Nikah karena Kawin Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Aludia Salsabila Basuki; Anisya Salsabila; Rizal Firdaus
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.116

Abstract

Abstract: This article discusses the analysis of Islamic law on the tradition of remarriage for pregnant women in marriage.  This research is field research conducted in Maumbi Village, Kawangkoan Village, Kalawat District, North Minahasa.  Data collection is carried out by observation and interviews with the people of Maumbi Village, Kawangkoan Village, Kalawat Subdistrict, North Minahasa, then the data is analyzed with a pattern of pikir inductive to clarify the conclusion. The results of the study concluded that the practice of remarriage in Maumbi Village is carried out for married couples because the woman is already pregnant out of wedlock. The remarriage is done after the baby girl gives birth to her baby. The remarriage is done because there is an assumption that marriage in a pregnant condition is invalid so it must be Repeated. Other people are of the view that remarriage is done to solidify marriage because there is a sense of worry and belief in myths and to purify the marriage. In the review of Islamic law, the remarriage law carried out in the village of Maumbi Village, Kawangkoan Village, Kalawat Subdistrict, North Minahasa is permissible for the reason of bringing benefits and no prosperity.  Islamic Law Compilation does not regulate remarriage only mentioned that the marriage of a pregnant woman out of wedlock with the man who was impregnated is permissible and does not need to be repeated.   Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi bilas nikah untuk perempuan hamil di luar nikah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Maumbi Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Maumbi Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik bilas nikah di Desa Maumbi dilaksanakan bagi pasangan yang menikah karena perempuannya sudah hamil di luar nikah. Bilas nikah dilakukan setelah bayi sang perempuan melahirkan bayinya. Bilas nikah dilakukan karena ada anggapan bahwa pernikahan dalam kondisi hamil adalah tidak sah sehingga harus diulang. Masyarakat lain berpandangan bahwa bilas nikah dilakukan untuk memantapkan pernikahan karena ada rasa kekhawatiran dan kepercayaan kepada mitos serta untuk mensucikan pernikahan. Dalam tinjauan hukum Islam, hukum bilas nikah yang dilakukan di desa Desa Maumbi Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara adalah boleh dengan alasan mendatangkan kemaslahatan dan tidak ada kemadharatan. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bilas nikah hanya disebutkan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya adalah boleh dan tidak perlu diulang.
Kedudukan Dan Fungsi Pt Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Dalam Pasar Modal Indonesia Siti Fatma; Miftakhur Rokhman Habibi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.125

Abstract

Abstract: Storage and Settlement Institutions are one of the important structures in the capital market in Indonesia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is one of the instruments in the capital market. This article discusses KSEI as a Storage and Settlement Institution in the Capital Market in Indonesia. This research is library research, and the collected data is analyzed descriptively. The existence of KSEI in the capital market is essential because of the center of the Custodian. KSEI also supports the existence of a stock trading system without warranty in the capital market. This change is based on rapid technological developments. Based on its function, KSEI has a role in the service of storage services and settlement of securities transactions, as follows: Management of a service asset held by KSEI, service custodian, and other services, namely IPO (Initial Public Offering) and tender offers. The position and function of KSEI as a Storage and Settlement Institution in the Indonesian capital market is regulated in Law No. 8 of 1995 to hold or organize Central Custodial Services. Keywords: KSEI, Capital Markets, Securities, Depository and Settlement Institutions. Abstrak: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan salah satu struktur penting dalam pasar modal di Indoneseia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah salah satu instrumen dalam pasar modal. Artikel ini membahas tentang KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam Pasar Modal di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Keberadaan KSEI dalam pasar modal sangat penting karena pusat dari Kustodian. KSEI juga mendukung keberadaan suatu sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal. Perubahan tersebut berdasarkan perkembangan teknologi yang kian pesat. Berdasarkan fungsinya, KSEI memiliki peranan dalam pelayanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, sebagai berikut: Pengelolaan suatu aset jasa yang diadakan oleh KSEI, jasa custodian dan jasa lainnya yaitu IPO (Initial Public Offering) dan penawaran tender. Kedudukan dan fungsi KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 guna mengadakan atau menyelenggarakan Jasa Kustodian Central. Kata kunci: KSEI, Pasar Modal, Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Fitri Madaniah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.127

Abstract

Artikel ini membahas tentang hukum tawaf bagi wanita haid menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reserch) dengan analisis komparatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: Pertama, menurut mazhab Hanafi, wanita haid boleh melakukan tawaf. Hal tersebut sebagaimana pendapatnya bahwa tawaf diperbolehkan walau dalam keadaan hadats kecil maupun besar akan tetapi harus membayar dam seekor kambing bagi jama’ah haji yang berhadats kecil, sedangkan untuk jamaah haji yang berhadats besar maka harus membayar dam berupa seekor unta. Menurut mazhab Syafi’i, wanita haid tidak boleh melakukan tawaf, karena tempat tawaf adalah masjid dan wanita haid dilarang masuk masjid. Kedua, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum tawaf bagi wanita haid. Persamaannya adalah dalam hal melakukan suatu ibadah terutama ibadah tawaf, maka harus dalam keadaan bersuci dari hadats besar yaitu haid. Imam Hanafi berpendapat bahwa suci dari hadats itu bukan syarat sahnya thawaf, akan tetapi wajib haji. Imam Syafi’i berpandangan bahwa thawaf tanpa suci itu tidak sah, baik disengaja ataupun lupa.
Perkawinan di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam Raflina Vinidya Rahmi; Siti Khumairoh
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i2.128

Abstract

Abstract: In Indonesia, there is a tradition, that if the parents of the bride and groom die before the wedding time, then the marriage is carried out in front of the body before the body is buried.  This article discusses in-depth marriage in front of the corpse from the perspective of Islamic law. This research is a field study conducted in the village of Ngingas, Waru, Sidoarjo. Data is collected through interviews, observations, and documentation.  The study concluded that one of the cases of marriage in front of the body that occurred in the village of Ngingas was that the father of the bride-to-be died before her child married on a specified schedule. Therefore, marriage mating is carried out in front of the body by presenting brides-to-be, guardians, and witnesses. The wedding is done in honor of the body and because there is a belief that if there is death then the family of the deceased should not perform marriage and the like in the next year because it is still in a period of mourning. Therefore the marriage must be rushed or postponed after one year. In this case, the bride's family chooses to move the marriage by holding a contract in front of the deceased's body.  Based on Islamic law, the marriage does not conflict with Islamic law and the law is valid because it has fulfilled the pillars and conditions of marriage. However, the marriage must be recorded in accordance with the marriage law in Indonesia. Keywords: Marriage, corpse, tradition, Islamic law. Abstrak: Di Indonesia terdapat tradisi, jika orang tua calon pengantin meninggal sebelum waktu pernikahan, maka perkawinan dilakukan di depan jenazah sebelum jenazah dimakamkan. Artikel ini membahas secara mendalam tentang perkawinan di depan jenazah dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Ngingas, Waru, Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus perkawinan di depan jenazah yang terjadi di desa Ngingas adalah ayah calon mempelai perempuan meninggal sebelum anaknya menikah pada jadwal yang ditentukan. Karena itu, perkawinan dilakukan di depan jenazah dengan menghadirkan calon pengantin, wali dan saksi. Pernikahan dilakukan untuk menghormati jenazah dan karena ada keyakinan bahwa jika ada kematian maka hendaknya keluarga almarhum tidak melakukan hajat perkawinan dan sejenisnya dalam setahun ke depan karena masih dalam masa berduka. Karena itu perkawinan harus disegerakan atau diundur setelah satu tahun. Dalam hal ini, keluarga mempelai memilih menyegerakan perkawinan dengan mengadakan akad di depan jenazah almarhum. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Meski demikian perkawinan tersebut harus dicatatkan agar sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Keywords: Perkawinan, jenazah, tradisi, hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue