cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Ode Efrianto
Contact Email
laode.efrianto@uho.ac.id
Phone
+6282195188726
Journal Mail Official
laode.efrianto@uho.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
CALGOVS (LOCAL POLITIC AND GOVERNMENT ISSUES)
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27235610     DOI : 10.52423
Core Subject : Social,
Social Sciences
Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Halu Oleo Kendari, proudly presents Journal Calgovs (Local Politic and Government Issue). Journal Calgovs cordially invites researchers of College Students, academicians, and experts to submit research on Politic and Government. Journal Calgovs (Local Politic and Government Issue) - Published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari, publishes the results of research and literature studies with the focus and scope of the study of : - Social Movement - Conflict Management - Local Elites of Political Party - Politics Gender - Public Policy - Policy of City Management - Legislation Processes On the first publication, we used the title “Journal Calgovs : Jurnal Ilmu Politik FISIP UHO”. It published 2 (two) issues in a year. Volume 1 published in March 2020 and Volume 2 published September 2020.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022): Juli" : 11 Documents clear
EFEK BUZZER POLITIK PADA DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI KOTA KENDARI Andi Audia Wardana; Muh Najib Husain; Muh Yusuf
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.30146

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana buzzer politik pada dinamika politik identitas di kota kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan Studi pustaka. Analisis data menggunakan metode reduksi data, sajiandata dan kesimpulan data. Berdasarkan hasil penelitian bagaimana buzzer politik pada dinamika politik identitas di kota kendari melalui analisis konten dan pembahasan maka dapat disimpulkan untuk mengetahui buzzer poltik pada dinamika politik identitas di kota kendari yaitu keberadaan Buzzer Tie Saranani dalam menggiring opini mengenai aktor politik dr. Hj Siska Karina Imrandalam pemilihan Walikota di tahun 2024 menunjukkan adanya isu yang dibawa terkait politik identitas dimana identitas “Tina Tolaki” dimanfaatkan untuk menggiring sebuah opini yang berisikan dukungan dan pujian terhadap aktor politik tersebut
BASIS KEKUASAAN MASYARAKAT PESISIR DI KAMPUNG NELAYAN SUKU BAJO KELURAHAN PETOAHA KECAMATAN NAMBO TAHUN 2021 Prayogi jamaluddin calgovsmuis; Eka Suaib; Rahman Tandi
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.30147

Abstract

The objective of this research is to find out the power base of the coastal community in the fishing village of the Bajo tribe, Petoaha Village, Nambo District. The research method used is a type of qualitative research with a descriptive approach. The informants in the research are people who really understand the power base of the coastal community in the fishermen village of the Bajo tribe, Petoaha village, Nambo district. The data analysis techniques used in this study consist of: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.Attempts to understand power usually distinguish between different types of power. French and Raven (1959) created a taxonomy to classify various types of power according to their source. This taxonomy has four different types of power, namely: coercive power, expert power, legitimate power, and reward power. Based on the results of research and discussion of the power base of coastal communities in the petoaha sub-district, the fishing village of the Bajo tribe, I can conclude that the people there tend to choose leaders based on the expertise they have such as having served before, proficient in speaking and trustworthy when there are assignments. . So they choose based on the power of expertise.
KONTRIBUSI SUARA PEMILIH BERPENDIDIKAN RENDAH PADA KEMENANGAN HALIANA-ILMIATI DAUD DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PULAU BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 Ratnawati Ratnawati; rahman tandi; Dewi Anggraini
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.30148

Abstract

Skripsi ini yang berjudul Kontribusi Suara Pemilih Berpendidikan Rendah PadaKemenangan Haliana – Ilmiati Daud Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di PulauBinongko Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Oleh Ratnawati (C1E118030) dibawahbimbingan Bapak Dr. Rahman, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. Dewi Anggraini,S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kontribusi suara pemilihberpendidikan rendah pada kemenangan Haliana-Ilmiati Daud di pemilihan kepaladaerah di pulau Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 dan untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi pemilih berpendidikan rendah untuk memilih pasangan Haliana-Ilmiati Daud di pemeilihan kepala daerah di pulau Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi suara pemilih berpendidikan rendah memberikan kemenangan pada paslon Haliana-Ilmiati Daud dengan bentukbentuk kontribusi berupa: (a) Voting atau pemberian suara dimana masyarakat begituantusias dengan rame-rame mendatangi TPS. (b) Kampanye politik yaitu kegiatan politik terorganisasi, (c) aktivitas grup yang merupakan gerakan sebuah kelompok yang sistematis. Terdapat posko yang digunakan sebagai tempat diskusi politik masyarakat. (d) Kontak politik (lobby politics) yang dilakukan individu-individu untuk komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik. Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih ada tiga faktor yaitu: (a) kesadaran politik masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik. (b) faktor psikologis sosial karena keterikatan emosional pemilih dengan paslon atau parpol, dimana sikap paslon 02 yang tidak segan berbaur dengan masyarakat langsung menumbuhkan kedekatan emosional diantaranya. (c) faktor kandidat dimana populatitas dan elektabilitas kandidat yang begitu tinggi di masyarakat dengan dorongan sikap paslon 02 yang ramah dan merakyat menarik simpati masyarakat untukmemilihnya.
FUNGSI DPRD BUTON TENGAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERTANAHAN PASCA DAERAH OTONOM BARU STUDI PADA LAPANGAN TANGKALAWA Basriah Basriah; La Ode Mustafa; Asriani Asriani
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.30891

Abstract

Basriah. C1E1 17 004. “Fungsi Dprd Buton Tengah Dalam Menyelesaikan KonflikPertanahan Pasca Daerah Otonom Baru Studi Pada Lapanagan Tangkalawa”. Dibimbing olehLaode Mustafa selaku Pembimbing I dan asriani selaku Pembimbing II.Penelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi dprd buton tengah dalam menyelesaikankonflik pertanahan pasca daerah otonom baru pada lapanagan tangkalawa. Penelitian iniadalah tipe kualitatif dengan informan ditentukan denga metode purposive sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan fungsi DPRD Buton Tengah dalam menyelesiakan konflik pertanahan pasca daerah otonom baru, lebih tepatnya di kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.dalam hal ini dprd buton tengah membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik lapangan tangka lawa yang menjadi permasalahan antar keluarga yang menggugat dan tergugat dan fungsi ini dapat diartikan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama dalam penyusunan Peraturan Daerah. Fungsi legislasi Dalam Pasal 151 Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Dalam menetapkan program pembentukan Perda kabupaten/kota, DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Asset lapangan yang sudah disertifikatkan oleh badan pertanahan yang menjadi konflik yang ada di buton tengah kecematan lakudo bahwa asset tersebut yang suda di wakafkan atau di wariskan untuk masyaraakat lakudo.
PERAN ELIT POLITIK DALAM PERUMUSAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KABUPATEN MUNA BARAT Iza Nur Al Muzammil Sadikin; La Ode Muh Umran; La Bilu
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.30892

Abstract

Skripsi ini yang berjudul Peran Elit Politik Dalam Perumusan Pembentukan Kebijakan Pemekaran Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Izha Nur Al Muzammil Sadikin (C1E118 059) dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Laode Muh. Umran,.M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. La Bilu. S.Pd., M.Si sebagai pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran elit politik dalam perumusan kebijakan pemekaran Kabupaten Muna Barat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah dilakukan identifikasi fakta, verifiksi dan validitas serta interpertasi dan analisis terhadap hasil penelitian maka, disimpulkan bahwa Peran elite politik tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Elite yang menjadi motorarena kontestasi dan perebutan kekuasaan. Dengan adanya pemekaran, ruang kekuasaan baru akan terbuka. Sehingga dengan demikian, elite politik Kepulauan Muna Induk akan berusaha mengambil posisi demi mengamankan kekuasaannya. Peran penting elite politik sangat dibutuhkan dalam konteks pemekaran Kabupaten Muna Barat. Dalam rangka mempermudah terlaksana pemekaran Kabupaten Muna Barat, minimal ada tiga lembaga pemerintahan yang harus dilalui dan dikawal jika ingin mewujudkan pemekarandaerah sebagaimana yang tertuang dalam PP RI No.78/2007. Pertama, Persetujuan DPRD Kabupaten dan persetujuan Bupati Muna Induk. Kedua, Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Ketiga, Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Tiga poin ini harus dipenuhi, jika tiga poin ini terpenuhi, maka Kabupaten Muna Barat akan segera terwujud.
NETRALITAS BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (STUDI KASUS DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020) Muhammad Yusuf; Saidin Saidin
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.28811

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Netralitas Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah  Secara Langsung di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.  Hasil penelitian dari Netralitas Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah  Secara Langsung di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri dalam kegiatan Pemilu. Netralitas merupakan asas yang wajib ditaati oleh seluruh Aparatur Sipil Negara pada masa Pemilihan kepala daerah. Akan tetapi,beberapa Aparatur Sipil Negara dipemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur terindikasi melakukan tindakan tidak netral terhadap pasangan calon yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 lalu. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka Timur belum cukup baik, terbukti dengan adanya pelanggaran Netralitas yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara, ada 6 orang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kolaka Timur yang mendapatkan sanksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Selain dari pada enam orang Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan terlibat, fakta lain menunjukan masih banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oknum Aaparatur Sipil Negara di tengah masyarakat yang dilakukan dengan cara mempengaruhi warga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah di Kolaka Timur masih kurang baik
PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BERBASIS TEKNOLOGI (KAJIAN BIROKRASI POLITIK PADA KELURAHAN BENDE) Lisna Dewi; Rahman Tandi; Saidin Saidin
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.28817

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lurah dalam mewujudkan Good Governance berbasis teknologi di Kelurahan Bende. Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatuif dengan pendekatan deskriptif. adapun informan dalam penelitian merupakan orang yang benar-benar paham menegenai peran Lurah dalam mewujudkan Good Governance berbasis teknologi di Kelurahan Bende. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menaik kesimpulan. Hasil yang telah diperoleh dalam mewujudkan Good Governance di Kelurahan Bende berbasis teknologi menjadi peran lurah dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin yaitu peran lurah sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung antara pemimpin dan masyarakatnya. Adapun peran Lurah disini,  yakni peran interpersonal, sebagai seorang pemimpin Lurah bertanggung jawab atas semua yang bersangkutan dalam kelurahan. Lurah sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan mendengarkan masukan-masukan baik dari bawahannya maupun saran masyarakatnya, dan kemudian mengelolahnyan untuk dijadikan sebuah ide yang berguna bagi masyarakat kedepannya. Pemanfaatan aplikasi Laika dalam pelayanan untuk kepengurusan surat-surat administrasi kependudukan di kelurahan Bende sudah terselenggara dengan baik, sesuai  dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi dengan tujuan mempermudah proses pelayanan.
STRATEGI POLITIK FACHRI PAHLEVI KONGGOASA ATAS TERPILIHNYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI) Wardiman Wardiman; Muhammad Arsyad; Muhammad Nasir
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.32579

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Politik Fachri Pahlevi Konggoasa Atas Terpilihnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (Studi Kasus Kecamatan Unaaha). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik, adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian berupa Partai Politik dapat memilih lebih dari satu strategi marketing politik, Pull Marketing, Pass Marketing, Push Marketing. Metode analisis data kualitatif menggunakan teori marketing politik, peneliti mengambil kesimpulan bahwa marketing Politik diharapkan dapat menambah kepercayaan politik masyarakat serta meningkatkan elektabilitas untuk pemilu yang akan datang.
MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DIRANA LOKAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 La Ode Darman; Nurgalia Nurgalia
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.35334

Abstract

ABSTRAK Diera politik pasca kebenaran politik identitas senantiasa menjadi fokus utama dalam konteks PILKADA langsung akhir-akhir ini, dimana dalam praktiknya melibatkan peran aktor informal dan petugas partai. Bergulirnya wacana politik identitas melahirkan semangat etnisitas makin menguat menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Pertama, politik identitas etnis memberi ruang bangkitnya semangat para aktor untuk menguatkan posisi elit lokal di Sulawesi Tenggara. Kedua, menguatnya peran elit local menjadi tantangan tersendiri bagi petugas partai yang ada di aderah. Ketiga, politik identitas berbasis etnisitas yang menguat di Sulawesi Tenggara, yang dilandasi semangat keakuan sesungguhnya mendorng etnis menjadi kekuatan politik yang kaku dengan lahirnya budaya politik yang eksklusif selanjutnya melahirkan iklim berdemokrasi yang kurang baik di Provinsi Sulawesi tenggara.
PERLUASAN KUALIFIKASI PIHAK DALAM REGULASI PENGAJUAN PERSELISIHAN HASIL DI MK PADA PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL La Ode Muhamad Hasmin
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 3, No 1 (2022): Juli
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v3i1.35336

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis serta memahami landasan dan format ideal pengaturan diperbolehkannya pemantau pemilihan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pada pilkada dengan calon tunggal sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2016.Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah melakukan telaah pustaka pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif dan pendekatan kasus. Untuk menunjang data maka didukung wawancara terhadap narasumber, selanjutnya bahan hukum dan hasil wawancara kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif, evaluatif dan preksriptif.Dilandasi oleh rapat permusyawaratan hakim yang terpengaruh pada faktor internal dan eksternal bahwa pemantau dianggap memperjuangkan kebenaran, adanya kondisi faktual yang terjadi dilapangan, merepresentakan publik, mengetahui proses pemilihan serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak dipilih, memilih dan mengakses peradilan. hal ini menunjukkan adanya penafsiran ekstensif oleh hakim karena tidak adanya jaminan pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal telah berjalan demokratis sesuai asas langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil. Namun perluasan kualifikasi pihak di atas justru mengambil kewenangan pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 karena pasca pilkada serentak, MK berlaku sebagai pelaksana Undang-Undang. Atas dasar itu, maka arah politik hukum pengaturan pemantau pemilihan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pada pilkada dengan calon tunggal harus diatur secara limitatif dalam Undang-Undang pilkada sebagai langkah untuk memperbaiki electoral process agar pilkada mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan didalam masyarakat,dan meminimalisasi terjadinya perbenturan (clash) diantara berbagai kepentingan.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2022): Juli Vol 2, No 02 (2021) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020 Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)