cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ikhwan
Contact Email
m.ikhwan@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285275735306
Journal Mail Official
maqasidi@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia. E-mail: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
MAQASIDI
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 2798981X     EISSN : 27989801     DOI : https://doi.org/10.47498/maqasidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum memuat tentang kajian syariah dan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang dihasilakan oleh akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)" : 6 Documents clear
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hari Ulta Nusantara
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.302 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i2.629

Abstract

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan karena terdesak masalah kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pula faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan adalah perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt.g/2020/PN Kla) I Wayan Nanda D; Zainab Ompu Jainah; Anggalana Anggalana
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.03 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i2.631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah lapangan bola di Dusun Jatisari Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dimana berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Kla disebutkan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat (M. Basyarruddin) untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Para Tergugat (Sumarjo, Sugiyanto, Sarjiyo, Djumino dan Jumadi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah secara hukum atas objek tanah sengketa dimaksud. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah lapangan bola di Dusun Jatisari Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Kla adalah karena adanya kelalaian (culpa) atau karena kesengajaan (dolus) yang dilakukan Kecamatan Jati Agung dalam pembuatan surat tidak dalam sengketa atas tanah objek perkara sehingga Pihak Tergugat mendaftarkan tanah objek perkara ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena perbuatan karena kelalaian atau kesengajaan akan menghasilkan sertifikat yang cacat hukum atau adanya sertifikat ganda yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.
Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Atika Atika; I Ketut Seregig; Melisa Safitri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.169 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i2.650

Abstract

Dalam mencari keadilan pasti dibutuhkan suatu badan peradilan yang dapat memutuskan perkara yang sedang digugat/dimohonkan tentu putusan yang didapat akan kuat jika dihasilkan dari badan resmi berupa badan peradilan yang dinanunggi oleh mahkahmah agung seperti halnya pengadilan agama yang menyelesaikan perkara perdata terhadap individu dan individu lain, namun pada kenyataannya sering kali dijumpai masyarakat tidak dapat mengakses kedalam pengadilan dikarenakan jarak yang jauh atau ongkos biaya transportasi yang cukup mahal menjadi masyarakat enggan untuk melaksanakan sidang secara resmi sehingga mereka lebih memutuskan untuk menyelesaikan secara musyawarah, dengan adanya permasalah ini mahkamah agung mengeluarkan suatu sistem yang berbeda dalam melaksanakan sidang secara keliling atau langsung mendatangi masyarakat yang mencari keadilan namun dengan biaya yang tidak cukup besar dan persidangan yang cepat.
Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan Sitti Masri’ah Hadi; Alan Su’ud Ma’adi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.233 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i2.717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap efisiensi penyaluran zakat infaq dan shadaqah perspektif fiqh al aulawiyah Di LAZISMU Pamekasan. Covid-19 berdampak signifikan di berbagai sektor di Indonesia, utamanya pada masyarakat sehingga perlu adanya saluran bantuan demi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang terkena dampak pandemi dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan. maka dengan banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi harus ada skala prioritas dalam pemberian bantuan khusunya oleh lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Penelitian ini fokus terhadap penerapan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 serta pengaruh penerapan fatwa tersebut terhadap efisiensi penyaluran zakat infaq dan shadaqah berdasarkan fiqh al aulawiyah atau fiqh skala prioritas. Metode yang digunakan adalah metode field risearch (studi lapangan) yakni penulis turun langsung pada tempat yang akan diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari fatwa MUI tersebut sudah terlaksana dan dalam penyaluran dana ZIS yang diprioritaskan adalah masyarakat perkotaan dikarenakan mereka lebih merasakan dampak nyata dari Covid-19. Masyarakat perkotaan yang penulis maksud adalah masyarakat yang notabenesnya tidak memiliki lahan pertanian serta mata pencahariannya bergantung pada pendapatan keseharian misalnya pedagang kaki lima, tukang becak, dan semacamnya. Sehingga dengan diterapkannya fatwa MUI tersebut sedikit banyak dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi.
Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi Nofil Gusfira; Abdul Hafiz
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.615 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i2.874

Abstract

Tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (law making policy dan law enforcement policy), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.
Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan) Husamuddin Husamuddin; Eva Liana
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.54 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i2.879

Abstract

Gampong Lawe Sawah merupakan sebuah Gampong yang berada di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai aturan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Gampong Lawe Sawah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan sudah membudaya dalam diri masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum adat adalah adalah hubungan sedarah (incest). Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana masyarakat Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus incest dengan hukum adat dan bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi adat bagi pelaku incest di Gampong Lawe Sawah. Penelitian ini menggunakan motede penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber wawancara berupa narasumber dari Keuchik, Tuha Peut, Imuem Mukim. Sedangkan dokumentasi yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian pelaku Incest dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong; tahap kedua para pelaku ditempatkan sementara dirumah salah satu perangkat Gampong; tahap ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah berbeda dengan fikih jinayah yang berlaku. Dalam fikih jinayah pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan seekor kerbau serta kelengkapannya. Namun demikian, pertimbangan dengan hukum adat diakomodir secara ushūlī, yang disebut al-‘urf dengan kaidah al-ādah muhakkamah. Dapat disimpulkan juga bahwa proses peradilan adat bisa menyelesaikan permaslahan tanpa harus melalui proses jalur hukum, namun apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5, No. 2 (Desember 2025) Vol. 5, No. 1 (Juni 2025) Vol. 4, No. 2 (Desember 2024) Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) Vol. 2, No. 1 (Juni 2022) Vol. 1, No. 2 (Desember 2021) Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)