cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ikhwan
Contact Email
m.ikhwan@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285275735306
Journal Mail Official
maqasidi@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia. E-mail: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
MAQASIDI
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 2798981X     EISSN : 27989801     DOI : https://doi.org/10.47498/maqasidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum memuat tentang kajian syariah dan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang dihasilakan oleh akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)" : 8 Documents clear
Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nurhidayati, Syssy; Wibowo, Arif
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.1584

Abstract

Desentrasilasi dalam sebuah sistem ketatanegaraan sebuah negara bertujuan untuk menggerakkan roda pemerintahan agar tercapainya pemerataan dari berbagai bidang yang digerakkan oleh pemerintahan eksekutif. Pemberlakuan sistem desetralisasi ini berlaku untuk semua negara (negara-bangsa) dalam kerangka pembagian wilayah kekuasaan (local government). Sistem hukum Eropa kontinental adalah salah satu sistem yang memberi pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia, yaitu dengan menjadikan peradilan administrasi sebagai elemen penting dari konstitusi negara yang sah. Persoalan penyalahgunaan wewenang oleh otoritas publik memunculkan Hukum Tata Usaha Negara yang memeberikan dampak perubahan terhadap kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan. Pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi penuh hanya dalam lingkup keputusan tata usaha negara saja (beschikking). Namun pasca ditetapkannya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara berubah kewenangan dan arti Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi gugatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Gunawan, Rifqi Candra; Effida, Dara Quthni
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2064

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai 18 perkara tindak Pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui perdilan adat gampong, kewenangan lembaga adat yang diatur dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, Untuk mendukung mekanisme adat, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Bumi Sari diselesaikan melalui proses adat namun dalam prosesnya masih belum Efektiv dapat dilihat dari adanya tindak pidana ringan yang terulang, fluktuatifnya angka tindak pidana ringan, dilakukan oleh pelaku yang sama dengan tindak pidana yang sama, serta tidak adanya saksi yang berbeda yang di terapkan bagi pelaku yang mengulanggi tindak pidana yang serupa. Penyebab terjadinya ketidak Efektivan hukum pidana adat di Gampong Bumi Sari diakibatkan oleh: Tidak adanya dokumen pertinggal mengenai kasus yang terjadi di gampong, tidak adanya partisipasi masyarakat, hanya sekedar mengakui hukum adat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan.
Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi Mahzar, Mahzar; Kemala Sari, Putri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2074

Abstract

Penyelenggaraan Pemilu merupakan perwujudan dari terlaksananya tujuan demokrasi. Pesta demokrasi yang dinikmati oleh seluruh rakyat dan partai politik sebagai peserta pemilu telah dibatasi haknya melalui keberadaan Presidential Threshold. Pemilu yang notabene untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Artikel ini akan menjawab pertanyaan apakah penerapan Presidential Threshold perlu dihapuskan dalam sistem pemerintahan yang demokrasi di Indonesia. Hal tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji studi bahan pustaka. UUD 1945 sebenarnya telah mengunci terkait syarat pencalonan Presiden pada Pasal 6A, tetapi DPR dalam undang- undang pemilu telah menambahkan syarat untuk menjadi presiden yaitu ambang batas suara presiden yang harus didapatkan oleh partai politik untuk mengusung calon presiden. Keberadaan Presidential Threshold telah mengkebiri hak rakyat dan partai politik dalam pesta demokrasi. Konsep negara demokrasi akan berjalan lebih transparan jika aturan ambang batas 20% dihapuskan dengan hanya menggunakan keterwakilan di parlemen saja.
Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat Hanapi, Agustin; Fuadhi, Heri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2123

Abstract

Di dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak, pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perlindungannya. Namun keduanya tentuk memiliki perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan analitis), pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sumber data utama berupa data sekunder dengan Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan analisis yang bersifat evaluative. Hasil penelitian mejelaskan bahwa Qanun jinayat ini diakui dalam hirarki perundang-undangan yang sejajar dengan perda, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak apabila memenuhi unsur maka wajib menerapkan qanun jinayat akan tetapi bagi non-muslim diperkenankakn untuk memilih dijerat dengan Kitab Undang-undang Perlindungan anak ataupun qanun jinayat, mengingat adanya kompetensi absolut mengenai wewenang mengadili. Namun selama ini hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak memiliki efek jera bagi pelaku, pihak penuntut umum lebih mengarahkan tuntutannya dalam uqubat penjara, tidak dengan cambuk, hukuman ini dirasakan lebih lama memiliki efek jera bagi pelaku.
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 Fatahillah, Zahrul
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2239

Abstract

Belakangan ini di Aceh sedang marak terjadi pelanggaran Syari’at Islam, kejadian tersebut termasuk di warung kopi dan café sehingga Penjabat Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 untuk memerintahkan pemilik usaha warung kopi dan café menutup tempat usahanya pada pukul 24:00 WIB. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk mencari tahu praktik hukum di masyarkat. penulis menemukan bahwa mayoritas masyarakat Aceh sudah memiliki kesadaran hukum ditandai dengan kepatuhan mereka terhadap Surat Edaran tersebut atas dasar keyakinannya sendiri. Namun juga masih banyak ditemui dari pelaku usaha yang mentaati aturan karena takut akan sanksi hukum yang akan mengancamnya, ini artinya kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Penulis dapat memberi saran kepada Pemerintah Aceh agar dalam perumusan aturan hukum seharusnya melibatkan segala unsur masyarakat sehingga produk hukum menjadi konsensus bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat dan dapat diterima dengan baik dalam masyarakat, kemudian untuk masyarakat agar membantu pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.
Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia Nafiah, Siti Nurul Wahdatun; Kuncoro, Reno
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2285

Abstract

Perkawinan merupakan ritual atau perjanjian yang sakral dimana ditandai dengan adanya legalitas hukum untuk menentukan sahnya dengan ijab dan qabul. Perkawinan akan menjadi sah jika syarat dan rukun terpenuhi sesuai peraturan negara dan agamanya. Namun demikian, masih banyak permasalahan sosial dalam pelaksanaan perkawinan sedarah (incest) yang sudah jelas ada larangannya dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan Hukum Islam. Dampak negatif dari perkawinan sedarah (incest) akan banyak terjadi pada anak hasil perkawinan sedarah (incest) diantaranya adalah hak perwalian, hak pemerliharaan, hak pendidikan dan hak warisan. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana hak asasi anak incest dilindungi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif dari Undang-undang yang akan digunakan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan analisis deskriptif dan deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah anak hasil dari perkawinan sedarah (incest) tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 306, Keputusan MUI di Fatwa No.11 Tahun 2012.
Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka Efendi, Sumardi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.3524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dalam hukum Islam melalui pendekatan teoritis dan kajian pustaka. Hukum pidana Islam, yang meliputi kategori hudud, qisas, dan ta’zir, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial yang diatur oleh Al-Qur’an dan Hadis. Di tengah era modern, penerapan sanksi ini menghadapi tantangan signifikan terkait hak asasi manusia dan kesesuaian dengan norma hukum internasional. Kajian ini dilakukan melalui metode penelitian pustaka, dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan teori hukum Islam dan penerapannya di berbagai negara Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Islam bertujuan menegakkan keadilan dan moralitas sosial, penerapannya di era modern sering kali memicu perdebatan, terutama mengenai sanksi hudud yang dianggap keras oleh standar hak asasi manusia internasional. Beberapa negara Muslim telah berupaya menyesuaikan sanksi-sanksi ini dengan konteks sosial dan politik kontemporer melalui reformasi hukum, sementara yang lain tetap mempertahankan interpretasi tradisional. Kesimpulannya, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang unik terhadap penegakan hukum, tetapi tantangan adaptasi di era modern memerlukan keseimbangan antara mempertahankan prinsip syariah dan memenuhi tuntutan perubahan sosial global.
Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Pelabuhan Penyebrangan Balohan Kota Sabang Muzakir, Muzakir
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.3611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Qanun No 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Pelabuhan Balohan Kota Sabang, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang baik pada masyarakat serta untuk mengetahui peluang dan kendala dalam penerapan Qanun No 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Pelabuhan Balohan Kota Sabang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Qanun No 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Pelabuhan Balohan Kota Sabang yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melakukan beberapa langkah-langkah konkrit untuk menerapkan qanun tersebut tentang pelayanan publik, penerapan qanun ini dilakukan untuk menunjang agar lahirnya pelayanan publik yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun upaya yang dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang Baik Pada Masyarakat oleh pihak pengelola pelabuhan mengimbau para calon penumpang agar membeli tiket kepada pihak yang telah di siapkan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Pelabuhan Balohan Kota Sabang. Selain itu, menurut informasi yang penulis peroleh bahwa pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengupayakan adanya pembelian sistem e-ticketing yang dapat dibeli secara online, namun hal ini masih dalam tahap penjajakan, hal ini akan di sesuaikan dengan kondisi di saat padatnya penumpang. Tujuannya adalah supaya tidak terjadinya penumpukan penumpang di pelabuhan dalam mengantri tiket kapal. Sedangkan peluang adanya dukungan pemerintah, Infrastruktur yang memadai, dan Sosialisasi/informasi juga bisa melalui media massa. Sementara kendalanya: masih kurangnya kepatuhan dari masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam melakukan kegiatan pelayanan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5, No. 2 (Desember 2025) Vol. 5, No. 1 (Juni 2025) Vol. 4, No. 2 (Desember 2024) Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) Vol. 2, No. 1 (Juni 2022) Vol. 1, No. 2 (Desember 2021) Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)