cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1: April 2021" : 5 Documents clear
Analisis Yuridis Hak Cipta yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN Adisty Citra; Chandra Silaen
Notary Journal Vol 1, No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.3273

Abstract

The development of the creative industry in Indonesia is a supporting factor for entrepreneurs to increase their working capital in order to develop their business. The increase of capital can be done by applying for a loan from the bank. In accordance with prudential principles in banking, one of the important factors that must be included in credit agreement is collateral. Creative industry players, usually can only provide Intellectual Property Rights (HKI), specifically Copyright, as collateral. Since Copyright is classified as intangible movable object, Copyright can be used as collateral by fiduciary basis. The aim of this research is to review the basis of regulations regarding Copyright as a fiduciary security and its implementation at BTPN. As a normative juridical research, this research is based on the analysis of legal norms, from the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and any other related regulations. From this research, it can be concluded that further regulations is still required to regulate Copyright as collateral. In addition, an appraisal institution is also needed to ensure that the economic value of Copyright can be used as collateral security with the loan value. Bahasa Indonesia Abstrak: Perkembangan industri kreatif di Indonesia menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk meningkatkan modal kerja guna mengembangkan usahanya. Peningkatan modal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, salah satu faktor penting yang harus ada dalam perjanjian kredit adalah jaminan. Para pelaku industri kreatif biasanya hanya bisa menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, sebagai jaminan. Karena Hak Cipta tergolong benda bergerak tidak berwujud, maka Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji landasan peraturan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan implementasinya pada bank BTPN. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berdasarkan pada analisis norma-norma hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, diperlukan pula lembaga appraisaluntuk memastikan nilai ekonomi Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit secara sepadan dengan nilai utangnya.
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Notaris dalam RUPS PT Tertutup Susi Susantijo; Shinta Pangesti; Robbyson Halim
Notary Journal Vol 1, No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.2738

Abstract

In practice, there often occurrs defective procedure when holding a Private Limited Company’s (PLC’s) General Meeting of Shareholders (GMS), which later stated in Deed of the Meeting Resolutions by a Notary. Regarding the defective procedure in GMS, shareholders will surely suffer losses because their rights are violated, especially minority shareholders. Two problems that arise and examined in this study are: How is the legal protection for minority shareholders in a PLC’s GMS? and How is the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in a PLC? This research is normative legal research. Based on the research conducted, it can be concluded that legal protection for minority shareholders in PLC’s GMS, has been quite well regulated in Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. On the other hand, the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in an LLC is a liability limited to formal truth or formal requirements. Regarding the material truth, it is not the responsibility of the notary but is the responsibility of the legal subject who performed the legal action. Notary in carrying out his position also requires having thoroughness and carefulness in doing any legal action, including making Deed of the Meeting Resolutions.Bahasa Indonesia Abstrak: Dalam praktek, sering sekali terjadi penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedur, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian karena hak-hak mereka dilanggar, khususnya para pemegang saham minoritas. Dua rumusan masalah yang timbul dan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup? serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Di samping itu, pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup merupakan pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal. Kebenaran materiil bukan tanggung jawab notaris, melainkan masing-masing subjek hukum yang melakukan. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dituntut memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan setiap perbuatan hukum, termasuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan Resort Pariwisata yang Berada di atas Laut di Kepulauan Derawan Sherly Meilintan Surya; Hendy Apriyandi
Notary Journal Vol 1, No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.2693

Abstract

Indonesia is an archipelago where the tourism sector plays important roles to create jobs and increase economic growth. Derawan Islands, Maratua Island and the small islands around them have beautiful underwater landscape, located in Berau Regency, East Kalimantan. Many buildings established in the form of hotels and resorts located on the seashore are built to protrude into the sea or even use sea space or space above the sea. Hotels and resorts in the Derawan Islands have land rights in the form of Ownership Right and a small portion is Use Right. This research aims to study and analyze the utilization of space above the sea for tourism resort building in Derawan Islands in terms of applicable laws and regulations in Indonesia. This research is a qualitative research with normative juridical methods and uses deductive analysis. From the result of this research, it is concluded that utilization of space for tourism resort building that is located above the sea in Derawan Islands violates article 4 paragraph 1, article 4 paragraph 2 and article 16 paragraph 2 of Basic Agrarian Law. The object of land rights is only land and people can own it where the scope is only ground or earth surface. Tourism resort builidings that do not have location permits and management permits violate article 47 of Maritime Law and might be subject to criminal sanctions according to article 49 of Maritime Law.Bahasa Indonesia Abstrak: Indonesia adalah negara kepulauan di mana sektor pariwisata memiliki peranan penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepulauan Derawan, Pulau Maratua dan gugusan-gugusan pulau kecil di sekitarnya memiliki pemandangan bawah laut yang indah yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bangunan berupa hotel dan resort banyak didirikan di pinggir pantai, kemudian dibangun sampai menjorok ke laut atau bahkan menggunakan ruang laut atau berada di atas laut. Hotel dan resort di Kepulauan Derawan tersebut memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik dan sebagian kecil merupakan Hak Pakai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan resort pariwisata di Kepulauan Derawan dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Analisis yang digunakan adalah deduktif analitis. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan resort pariwisata di Kepulauan Derawan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) UU Pokok Agraria karena yang menjadi objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat di mana yang dapat dihaki oleh orang hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Bangunan resort pariwisata yang tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan maka melanggar Pasal 47 UU Kelautan serta dapat diberikan sanksi pidana menurut Pasal 49 UU Kelautan.
Kedudukan Akta Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan Bella Nova Iskandar
Notary Journal Vol 1, No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.2974

Abstract

Recently, various types of disputes can arise in the community. In resolving these disputes, the disputing parties are given the freedom to choose the dispute resolution forum according to their wishes. Non-court dispute resolution schemes are strengthened by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Juridically, the mechanism of brand dispute resolution can be done through litigation in the Commercial Court, as well as non-litigation by using an alternative mechanism for dispute resolution, either through arbitration, negotiation, mediation, conciliation, or other ways agreed upon by both parties of the dispute. The final result of the parties' dispute settlement agreement is resolution which is poured into a form of peace treaty made before a Notary. To see the position of the notarial deed in resolving disputes over brand deletions outside court, especially in the dispute over the "X" trademark between PT CPS and the inheritors of HK’s trademark, research is needed on the certainty of the enforceability and power to bind a peace agreement made before a Notary. In this study, the type of research used is normative legal research with law and case approach. From the result of this study, it can be concluded that the peace agreement between the parties was made in the form of a deed of peace before the Notary and binds the parties as a law for the parties and has perfect proof power. Bahasa Indonesia Abstrak: Dewasa ini berbagai macam sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginannya. Skema penyelesaian sengketa di luar pengadilan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui litigasi di Pengadilan Niaga atau non litigasi dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari kesepakatan penyelesaian sengketa para pihak adalah perdamaian yang dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk melihat kedudukan akta Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan, khususnya dalam sengketa merek “X” antara PT CPS dan ahli waris almarhum HK, diperlukan penelitian mengenai kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian di antara para pihak dibuat dalam bentuk akta perdamaian di hadapan Notaris mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Peran Notaris dalam Mencegah Keterlambatan Pelaporan Merger pada Rezim Persaingan Lita Paromita Siregar
Notary Journal Vol 1, No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i1.3155

Abstract

In accordance with Law Number 5 of 1999 concerning Competition Law, every corporate action that causes monopoly must be notified to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in less than 30 (thirty) days. However, not all entrepreneurs are aware of this provision. As consequence of the delay, entrepreneurs are potentially subject to wide range of sanctions starting from warning letter, fines, to the worst scenario which is the cancellation of the corporate action. Law Number 40 of 2007 concerning Company Law governs that all corporate action including mergers, acquisition and consolidation should be drawn in form of notarial deed and the Notary has an access to report such action to the Minister of Law and Human Rights if necessary. While the entrepreneurs appear before the Notary to make merger, acquisition or consolidation deed, the Notary may advise the entrepreneurs to notify KPPU if such merger is potentially fulfill certain condition under Law No.5 of 1999. However, Notary must also be aware that his role is limited by his responsibility to keep private information disclosed by the party before him. In connection with those conditions, this research provides elaboration on how Notary should take a role in merger action and his limitation in it.Bahasa Indonesia Abstrak: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha mengatur bahwa dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan monopoli, maka pelaku usaha wajib untuk memberikan pemberitahuan atas peristiwa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha memahami ketentuan ini. Oleh sebab itu, pada beberapa kasus pelaku usaha dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari surat teguran, denda dalam jumlah besar, hingga pembatalan aksi korporasi tersebut. Sehubungan dengan kondisi ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan akuisisi harus dituangkan persetujuannya oleh para pemegang saham dalam suatu akta notariil dan dilaporkan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila diperlukan. Sehubungan dengan pengaturan tersebut, maka setiap kali para pelaku usaha hadir di hadapan Notaris untuk membuat akta atas aksi korporasi, Notaris dapat mengambil peran untuk mencegah terjadinya keterlambatan pemberitahuan tersebut melalui pemberian penyuluhan kepada para penghadap. Akan tetapi, Notaris juga harus tahu bahwa perannya tersebut juga terbatas pada kewajibannya untuk menjaga informasi dari para pihak yang menghadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi peran Notaris dalam mencegah keterlambatan pemberitahuan tersebut sejauh mana peran yang dapat diambil Notaris sehubungan dengan hal tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue