cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 2: Agustus (2022)" : 11 Documents clear
Penelitian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Seni Tari: Konsep dan Metode Dwiyana Habsary; Indra Bulan; Afrizal Yudha Setiawan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.62

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan metode dalam mengkaji nilai karakter dalam materi seni khususnya seni tari. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Konsep yang digunakan nilai karakter, koreografi, dan pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang nilai karakter terutama penelitian nilai karakter yang terdapat dalam pembelajaran seni. Wawancara yang dilakukan pada beberapa guru seni di sekolah yang terdapat di Bandar Lampung. Dokumentasi berupa rekaman wawancara baik berupa rekaman suara, maupun rekaman tangkap layar. Hasil penelitian ini berupa prosedur meneliti nilai karakter yang ada pada materi pembelajaran seni.
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara: Studi Pasca Pelaksanaan Program PNPM-MP Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.65

Abstract

Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah terkait konten dan konteks kebijakan yang ditunjukan oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena implementasi kebijakan PNPM-MP di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan, karena masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik pihak-pihak tertentu serta substansi kebijakan PNPM-MP yang belum dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan PNPM-MP. Berdasarkan hasil penelitian ini konsep baru yang dihasilkan adalah bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, ditentukan oleh komitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang visioner serta didukung dengan anggaran yang dikelola secara objektif, transparan dan akuntabel.
Analisis Yuridis terhadap Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Kaitannya dengan Proses Penyidikan : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Rahmad Satria; Rizki Amalia Fitriani; Agustinus Astono; Purwanto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.67

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, antara lain studi pustaka, berupa kajian artikel-artikel yang menulis tentang judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Wawancara yang dilakukan pada beberapa Penyidik Polri dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Dokumentasi berupa rekaman wawancara. Hasil penelitian ini adalah tindakan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan bagi Penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya proses penyidikan.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Marningot Tua Natalis Situmorang; Linda Noviana
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.68

Abstract

Paper ini merupakan hasil penelitian terhadap Program Perhutanan Sosial berbasis masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola hutan bersama Perum Perhutani. Program tersebut bernama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dalam konsep nya program ini harus mensejahterakan seluruh rakyat yang berada di sekitar hutan dengan hutan tetap lestari. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa yang lahannya masuk dalam Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Puncak, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cianjur, wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sangat besar manfaatnya bagi mayarakat yang tinggal di sekitar hutan walaupun harus diakui masih terdapat berbagai kekurangan yang harus disesuaikan dengan peraturan dan kebiasaan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan kehidupannya terhadap hutan itu sendiri.
Perlindungan Hukum Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kendari Sri Khayati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan teoritis dalam industrilisasi dan perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah Penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidaih-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. yaitu norma-nonna hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Perattran Menteri Negara/ Kepala Bsdan Pertsnahan Nasional, Keputusan Menteri dan Keputusan Pengadilan bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah dianggap menjadi dua kepentingan yakni kepentingan individu pemilik tanah dan kepentingan di luar individu pemilik tanah. Munculnya pembangunan industri melahirkan perubahan-perubahan yang ada gilirannya menentukan eksistensi fungsi sosial hak milik atas tanah. Fungsi sosial yang diidealkan dalam normatif aktualisasinya sangat ditentukan oleh perubahan sosial yang terjadi. Sosial-kultural yang semakin majemuk dan heterogen menentukan aktualisasi fungsi sosial tersebut. Fungsi sosial sebagai nilai, berkembang dan berubah berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu dan dari kelompok manusia satu kepada kelompok manusia yang lain. Fungsi sosial dipahami berdasar keajengan (regularities, nomos) atau keseregaman (uniformities), bukan sebagai norma positif dan bukan sebagai keharusan-keharusan semata. Jadi fungsi sosial dipahami bukan dalam tataran idealnya melainkan lebih pada tataran aktualnya sebagai realitas yang teramati. Jadi penguasaan dan penggunaan tanah dalam masyarakat yang pada hakikatnya merupakan produk dari bekerjanya berbagai faktor yang saling berinteraksi, yaitu, dinamika internal, intervensi pemerintah dengan berbagai kebijakan.
Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum Purwanto; Rizki Amalia Fitriani; Yenny Aman Serah; Agustinus Astono; Weni Sentia Marsalena
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.72

Abstract

Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga menggunakan satu atau lebih bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses penyelesaian sengketa perdata berlangsung.  kelebihan dari penggunaan metode hybrid arbitration ialah memberikan putusan yang final,  Lebih murah dan lebih efektif dari arbitrase atau pengadilan, dan Keluwesan proses dapat membantu menyelesaikan sengketa. Kelemahan  hybrid arbitration, antara lain: Para pihak mungkin tidak ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai,  rentan dan dapat ditantang serta  Para pihak khawatir bila Arbitrator mungkin tampak, dan mungkin benar-benar menjadi berat sebelah. Penyelesaian sengketa perdata menggunakan metode hybrid arbitration sebenarnya tidak berbeda jauh dengan metode penyelesaian sengketa perdata melalui arbitration karena metode hybrid arbitration merupakan penggabungan dari arbitrase dan mediasi. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan terlebih dahulu, apakah mediasi atau arbitrase. Penggunaan metode hybrid sebagai suatu metode penyelesaian sengketa di Indonesia memang masih tergolong baru.
Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari St. Fatmawati.L; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.73

Abstract

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari terhadap Narapidana antara lain pelaksanaan pembinaan kepribadian, yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam, Kristen, Katholik, dan Budha), Pembinaan terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait  Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek  kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan olahraga, kegiatan acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian atau ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib. Sedangkan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berjaga, masih adanya oknum petugas yang menjembatani Narapidana mempunyai barang-barang terlarang seperti (handphone, powerbank, kabel charge), kurangnya dana untuk bahan makanan yang akan diberikan kepada Narapidana sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi kurang layak, kurangnya pengetahuan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mengenai tata cara penggunaan senjata api, sehingga menyebabkan petugas yang berjaga tidak di bekali dengan senjata apapun untuk berjaga-jaga ketika terjadi keributan antar Narapidana di dalam blok hunian
Implementasi Kebijakan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Cecep Jamani; Endang Budiati; Sugeng Eko Irianto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.84

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan alur kebijakan pengawasan, anggaran dan legislasi dari DPRD Lampung tengah terhadap kebijakan di bidang kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu dalam bentuk PBI APBD (penerima bantuan iuran) BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif dengan analisis data, wawancara DPRD, Dinas Sosial, Dinas kesehatan, dan Perangkat Desa. Untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan hasil data menggunakan metode USG Metode Urgency, Seriousness, Growth yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala. Hasil penelitian bahwa program PBI BPJS sebagian tidak tepat sasaran sehingga perlu penanganan serius sehingga sesuai tujuan PBI BPJS tercapai secara maksimal.
Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRI Sulawesi Tenggara Maudhy Satyadharma; Erfain
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat mendeksripsikan dan menganalisis (1)gambaran DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, (2) peran DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan semangat nasionalisme di masyarakat dan (3) kendala yang dihadapi DPD LVRI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong peningkatan semangat nasionalisme. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskripsi kualitatif ini digunakan agar peneliti bisa menjelaskan lebih mendalam dan menyeluruh mengenai gambaran kasus yang terjadi di lapangan. Penelitian telah dilaksanakan di Kota Kendari pada bulan Juli – Agustus 2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) keadaan veteran Ri di Provinsi Sulawesi Tenggara  dilihat dari sisi jumlah anggota setiap tahun mengalami penurunan, keadaan organisasi berkembang menjadi 5 Markas Cabang (Macab) sejak tahun 2018 hingga sekarang serta sebagian besar Veteran RI di wilayah Sulawesi Tenggara menerima hak-hak mereka sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) peran anggota veteran RI dalam menanamkan karakter semangat nasionalisme kepada masyarakat dalam bentuk keteladanan, peran sebagai inspirator dan peran sebagai motivator dan (3) kendala yang dihadapi oleh Veteran RI dalam menanamkan karakter semangat nasionalisme kepada masyarakat adalah jumlah veteran yang terus menerus berkurang, dana operasional yang tidak memadai dan Pandemi Covid-19.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari AYU LESTARI DEWI; Alimuddin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i2.86

Abstract

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarga dimasa depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak khususnya di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue