Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
56 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2020)"
:
56 Documents
clear
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[clastika parapat]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.62 KB)
<![CDATA[ABSTRACKRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan.           Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan.           Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yakni pendekatan hal-hal yang bersifat yuridis dengan sebuah fakta yang ada di lapangan. Mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan anggota Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan.           Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diambil suatu kesimpulan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin operasional di Kota Balikpapan ada 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administratif berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan dan pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan. Namun fakta yang ditemukan dalam penelitian ini aturan tersebut sangat jarang diterapkan secara pidana. Kata kunci: Izin, Rumah Makan, Pertanggungjawaban Hukum]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Martiyah martiyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.91 KB)
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP INTISARI Martiyah[1],Roziqin[2],Rosdiana[3] Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara.  Metode peneitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan daerah aliran sungai yaitu secara preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun lisan. Sanksi administrasi bersifat represif berupa : pemberian teguran keras, pembayaran uang paksaan, penangguhan berlakunya izin, dan pencabutan izin. Serta faktor hambatan dalam melakukan penegakan yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kebudayaan. [1] Mahasiswa Universitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan]]>
<![CDATA[TINAJAUN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG SUDAH DICERAI OLEH SUAMI TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Ferdy Yanuarifyan Bantara]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (563.82 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap perlindungan hukum terhadap istri yang dicerai oleh suami terkait pembagian harta bersama, sebab dalam suatu perkawinan apabila perkawinannya bubar, masing-masing pihak mempunyai hak atas harta bersama dan Untuk mengetahui apakah seorang istri yang sudah dicerai oleh suami masih mempunyai hak terhadap harta bersama.             Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai gejala sosial empiris yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial.           Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Sudah Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama, pada dasarnya seorang istri berhak mendapat perlindungan dari sisi hukum terhadap pembagaian harta bersama, dimana seorang istri dapat melakukan Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Nadia anabela Siregar]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.017 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan, serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan, serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi lapangan,serta peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing yang bekerja di Pembangkit listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan dilakukan oleh pihak imigrasi yang bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing dengan dua cara meliputi Pengawasan yang bersifat administrasi berupa pemeriksaan dokumen perjalanan serta Pengawasan oprasional dengan melakukan serangkaian penyelidikan, pengamatan, pengintaian untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang dilaksanakan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing yang bekerja di Pembangkit listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan di lakukan dengan mengunakan penegakan hukum preventif dan refresif. Penegakan hukum yang bersifat preventif berupa pengawasan terhadap orang asing yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan sedangkan penegakan hukum yang bersifat refresif meliputi tindakan pro justisia dan tindakan administrasi berupa denda dan deportasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>;
<![CDATA[Roziqin Roziqin]]>;
<![CDATA[Sundy Kelana Sinaryanto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (628.132 KB)
<![CDATA[Alasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas di Kabupaten Penajam Paser Utara.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan skunder, selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum ssebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas belum berjalan dengan maksimal dikarenakan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, petugas kepolisian mengalami kendala yaitu tidak bisa langsung memasukkan data penilangan melalui sistem aplikasi E-tilang yang di sebabkan kurangnya pemerataan jaringan internet di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan sistem aplikasi E-Tilang memerlukan akses berupa jaringan internet. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah faktor sarana dan prasarana yang masih belum maksimal karena masih di perlukannya jaringan internet yang maksimal untuk memproses penyelesaian perkara lalu lintas secara media elektronik melalui E-Tilang, faktor kebudayan yaitu dalam hal masyarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kebiasaan sendiri atau sebagai salah satu hal yang mereka anggap tidak terlalu penting, ini membuktikan kesadaran hukum masyarakat Penajam Paser Utara masih rendah.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Hafidz Alif Abdillah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah di Kota Balikpapan. Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum pimer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah di Kota Balikpapan tidak berdasarkan aturan atau bukti yang ada. Hakim dalam memutus perkara seharusnya berdasarkan bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 yaitu “bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya, seperti selayaknya bagi seorang Hakim (pegawai kehakiman) yang berbudi baik dan jujur". Berdasarkan kepemilik tanah yang merupakan Warga Negara Indonesia wajib dilindungi hak atas kepemilikan tanah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan yang didalam mengenai penguasaan hak atas tanah pada waktu itu dan tetap mengakui serta dapat dijadikan alat bukti yang masih mempunyai nilai pembuktian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PT. PLN (PERSERO) BALIKPAPAN TERKAIT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK ]]>
<![CDATA[Sayyid Muhammad zein Alydrus]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.93 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas terjadinya pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) Balikpapan.    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas terjadinya pemadaman listrik oleh PT.PLN (Persero) Balikpapan.    Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif empiris yang ditunjang dengan data wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini., yaitu pendekatan dengan konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang yang ditunjang data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan prosedur pengumpulan data dengan cara studi pustaka    Hasil dari penelitian adalah pertama Perlindungan Hukum yang dilakukan PT. PLN terkait pemadaman listrik di Kota Balikpapan, berupa perlindungan hukum preventif yaitu melakukan sosialisasi terkait pemadaman listrik, kemudian perlindungan hukum represif yaitu apabila pemadaman listrik tidak sesuai dengan SOP dan menimbulkan kerugian, maka masyarakat Kota Balikpapan berhak menyampaikan keluhan pelanggan.]]>
<![CDATA[PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Febi Alfitra Rahman]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (789.575 KB)
<![CDATA[Berdasarkan kasus posisi di atas, maka permasalahan hukum yang diajukan dalam Legal Memorandum ini adalah bagaimanakah pertangungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian (Hate speech) di Kabupaten Penajam Paser Utara ?]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI ]]>
<![CDATA[Yoanda Eka Saputri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.206 KB)
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita yamg Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-laki]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[mei lani]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.757 KB)
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MeilaniFakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagiameilanigitu@gmail.com/085386331339 ABSTARACTRumusan masalah dalam penulisan ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara danPertanggungjawaban Hukum bagi Pemilik Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, selain wawancara penulis juga menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primerHasil penelitian dalam melaksanakan tekait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan upaya preventif dan upaya refresif, upaya preventif yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan aturan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami. Sementara upaya refresif adalah sebagai bentuk penindakan berupa pemberian sanksi, kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki izin. Pertanggungjawaban ketika masyarakat tidak memilik izin mendirikan bangunan sudah diatur pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada intinya sanksi yang diberikan mulai dari pembongkaran bangunan bahkan sampai dengan denda atau pemidanaan. Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Tentang Izin Mendirikan BangunanIMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA]]>
