cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2024)" : 15 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN SERTIFIKAT TANAH IKN DI PENAJAM PASER UTARA Kurniati, Chesar Laras; Anggraeni, Ella; Nugraha, Salahuddin Jihad; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah ini adalah bagamana pertanggungjawaban hukum tindak pidana penipuan serifikat tanah di IKN penajam paser utara. Perubahan pola pikir hidup mayarakat setelah adanya perkembangan teknologi dan informai menimbulkan fenomena baru dikalangan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru di dunia maya (cyber crime). Penipuan yang sekarang marak terjadi di kalangan masyarakat  yaitu berpura- pura sebagai polisi yang mengaku kiriman dari MABES Dan tujuan penelitian dari kasus penipuan setrifikat tanah adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sertifikat tanah ikn yang terjadi di penajem pasar utara pada tanggal 7 april 2022.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis normatif, untuk spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Kemudian sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian terhadap kasus penipuan sertifikat yaitu untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan berkedok polisi yaitu banyaknya seseorang yang mudah tertipu oleh oknum palsu yang menggunakan identitas palsu.Selain itu juga, disisi lain yang menjadi faktor penipuan ini adalah faktor ekonomi, teknis dan kurangnya keadilan. Kemudian, cara menghindari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu harus bisa mengenali tanda-tanda kebohongan para pelaku. Selain itu, agar kita tidak mudah jatuh ke tangan para pelaku yaitu mendatangkan porles terdekat, tenang, dan gunakan logika.
Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Renalda, Audrina; Suyudana, Afwa
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya praktik prostitusi dari masa ke masa merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip norma dan kesusilaan sehingga tindakan ini kerap dicap sebagai tindakan melawan hukum dan menurunkan moralitas bangsa. Namun tak sedikit dari PSK yang beredar merupakan salah satu korban eksploitasi yang masih dipertanyakan upaya perlindungannya. Masalah difokuskan kepada bagaimana regulasi terbaru yang dibuat pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi perempuan yang menjadi korban tindak eksploitasi yang kerap terjadi di dunia prostitusi. Permasalahan ini dikaji bagaimana undang-undang sebagai payung hukum memberikan perlindungan dan pengamanan kepada para korban serta upaya apa yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan terciptanya kawasan bebas segala bentuk kekerasan seksual. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana mengkaji dan menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain melindungi dan melakukan pemulihan terhadap korban juga memberikan sanksi secara tegas dan memberikan efek jera ketika meringkus para PSK, mucikari maupun pengguna jasa PSK. 
RUSAKNYA EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT Muzahadah, Fadiya; Shafira, Finka Egha; Faishal, Muhammad; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada masa ini adalah penipisan ekosistem laut yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai banyak kedudukan yang bermakna dalam ekosistem laut. Diperlukan 100 tahun untuk terumbu karang mencapai ketinggian 1 meter. Pemusnahan terumbu karang ini mempunyai dua aspek yaitu alam dan manusia. Aspek alam yang disebabkan oleh manusia adalah pemanasan global. Perilaku manusia seperti inilah yang suka mengembangkan keindahan dasar laut, menjadikannya hampir hilang dan sebagian rusak. Tindakan pemburu itu tidak merasakan akibatnya. Tetapi yang merasakan cucu kita nanti. Ini memang merupakan masalah yang nyata, dan setiap sikap manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu terumbu karang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Mereka dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah besar dan penjara untuk jangka panjang.
TANGGUNG JAWAB NEGARA AMERIKA SERIKAT ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIR DI KEPULAUAN MARSHALL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Avriani, Elvina; Rhiana, Libna; Zetira, Zizariani; Gultom, Mangara Maidlando
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat kepada penduduk Kepulauan Marshall atas uji coba senjata nuklir tahun 1946 sampai dengan 1958 yang melanggar hukum humaniter internasional. Bentuk pertanggungjawaban terhadap penduduk Kepulauan Marshall didasarkan pada Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act dan Konvensi Den Haag 1907 sebagai perwujudan atas prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Metodologi yang diterapkan pada jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi yang ditimbulkan atas uji coba senjata nuklir menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kematian yang melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Terhadap hal tersebut, Amerika Serikat wajib memberikan pertanggungjawabannya secara penuh. Namun, sampai hari ini Mahkamah Internasional (ICJ) dan Amerika Serikat belum memberikan respon atas permintaan pertanggungjawaban Kepulauan Marshall akibat radiasi uji coba senjata nuklir tersebut.
PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Natasya, Cindy; Aliansa, Muhammad; Syarifuddin, Syarifuddin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat khususnya diwilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kabupaten penajam paser utara adalah melalui Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelaksanaan pengadan barang dan jasa yang tidak melalui prosedur dan hingga sampai saat ini belum diproses secara hukum sehingga menyebabkan kerugian negara Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan pada dinas pekerjaan umum adalah penanganan yang kurang optimal dalam hal kesulitan yang dialami untuk mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik, belum jelasnya apa yang dikategotikan pelelangan, seleksi atas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri, agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum dan pejabat pelaksana teknis kegiatan harus ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasannya serta diberikan pembinaan, hal ini tidak selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue