cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law" : 5 Documents clear
REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 Zulkarnaen; Dewi Mulyanti; Imam Faisal; Yussana
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.006 KB)

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Gerakan reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif dan akuntabel. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak terwujud, sehingga dalam Surat Edaran Menteri PAN No.10/M.PAN/07/2005, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permasalahan (1) Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (2) Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya (3) Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Kendala - kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA PPAT (Studi Kasus: PPAT di Wilayah Kota Tasikmalaya) Dhanang Widjawan; Dewi Hikmah; Asep Heri Kusmayadi; Nurhayanti
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.184 KB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta otentik, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali melakukan proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dalam proses pendaftaran tanah, pembuatan akta yang tidak sesuai aturan memiliki implikasi hukum yang dapat mempengaruhi kedudukan suatu akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT, serta implikasi hukum pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis data kualitiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi/studi kepustakaan dan wawancara. PPAT mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT baik secara materil dan formil memiliki implikasi hukum yang berbeda. Ketelitian PPAT dalam proses pendaftaran tanah akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH POLRES CIAMIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms) Asep Sapsudin; Muhamad Ramdani; Dadang Kusdinar
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.419 KB)

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia.Kekerasandalamrumahtangga (KDRT) merupakanfaktasosial yang bersifat universal, walaupun sudah diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi kerap saja terjadi dengan berbagai latar belakang. Penelitian ini diidentifikasi dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis, Akibat-akibatnya serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis ( Studi Kasus Putusan Nomor : 150 /Pid.Sus /2014/PN Cms). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis.Akibat-akibat yang timbul terhadap korban yaitu korban mengalami trauma sehingga secara psikis, dan secara Fisik korban mengalami luka-luka. Akibat lain yaitu terhadap pelaku di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari.Akibat lain yaitu lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakatdilingkungannya.Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS Herman Katimin; Ida Farida; Wildan Sany Prasetiya
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.489 KB)

Abstract

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.
URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) SEBAGAI PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA Widiya Yusmar
Case Law Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.146 KB)

Abstract

Meski kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Lembaga ini tidak termasuk dalam komponen system peradilan pidana Komponen system peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun dari hasil pembahasan LPSK dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat sebagai pelengkap KUHAP. LPSK ada untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang telah ada. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 menyebutkan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. urgensi terhadap eksistensi LPSK sangat penting hal ini disebabkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Oleh karena itu pihak legislative harus kembali mengkaji terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada saat ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue