cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa'" : 13 Documents clear
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian KN, Maria Ulfa
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i2.1682

Abstract

AbstrakPegadaian Syariah sebagai suatu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik penipuan yang berkedok jasa, dan juga dilatarbelakangi atas berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga masyarakat yang berorientasi pada penawaran jasa. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah seperti Arrum Haji, Arrum BPKB, Amannah, Multi Pembayaran Online, dan lain sebagainya dengan menggadaikan dalam waktu yang relatif singkat sekitar 15 hari, nasabah bisa mendapatkan pinjaman. Dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian Syariah ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman. Karena banyak produk baru yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah, maka diperlukan analisis kewenangan hukum lebih mendalam terhadap produk tersebut, yakni Peraturan Otiritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.Kata kunci: Pegadaian Syariah, Produk, Jasa, OJK
Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik) Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pasaribu, aulia rahman
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i2.1692

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) yang  bertujuan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan/diselenggarakan menggunakan prinsip asuransi sosial, yaitu prinsip kegotongroyongan dan prinsip ekuitas. Program JKN menggabungankan antara program jaminan sosial dan program bantuan sosial. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan bagi masyarakat yang mampu membayar iuran sesuai dengan besaran penghasilan yang mereka peroleh. Program JKN menggunakan mekanisme sharing of risk yang didasari oleh akad tabarru’. BPJS kesehatan sebagai pelaksana program JKN memiliki manfaat yang besar dan nyata di Indonesia dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Manfaat yang besar dan nyata dari BPJS Kesehatan menjadikannya salah satu kebutuhan publik (al-hajat al-ammah) yang harus terpenuhi demi keberlangsungan kehidupan yang layak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BMT ASYIFFA KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR YANG DILIQUIDASI Putri, Ayu Franita
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i2.1708

Abstract

AbstakBMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah, BMT hadir dalam memberikan sebuah titik terang terhadak kesejahteraan masyarakat kecil seperti BMT Asyiffa, namun Bmt Asyiffa saat ini memberikan sebuah kekecewaan terhadap para anggota dan nasabah kemudian kepercayaan akan hal menyejahterakan serasa hilang karena BMT tersebut diliquidasi. Dan dari akibat liquidasi tersebut dibutuhkannya sebuah perlindungan bagi nasabah BMT.  Untuk menghindari sebuah kekacauan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya perindungan BMT dapat kita lihat berdasarkan pada UU No 1 tahun 2013 dan UU koperasi No 25 Tahun 1992 serta kita dapat menganalisis dengan sebuah UU Perlindungan Konsumen no 8 Tahun 1999 yang dapat memebrikan sebuah jawaban atas keresahan dari permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat tersebut.   dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya permasalahan yang cukup urgen adalah dimana ketidak mampuan sebuah lembaga keuangan mikro tersebut dilihat dari sumber daya manusia dalam mengelola sebuah lembaga keuangan tersebut tidak relevan dengan ketentuan yang seharusnya, serta kesenjangan antara pengetahuan hukum yang mereka miliki belum mampu dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada karena mereka hanya menjalankan sebuah BMT dengan kemampuan dasar tanpa melihat sebuah resiko yang ada dihadapannya.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): Az-Zarqa' Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue