cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2020): Oktober" : 3 Documents clear
Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Tahanan Terhadap Narapidana Narkotika RISLIANI RISLIANI; Ummi Kalsum; Husni h
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 3 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i3.4081

Abstract

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang di berikan kepada narapidana dan yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang di pidana mati atau seumur hidup. Remisi terhadap kasus narkotika berbeda dengan kasus pada umumnya. Permasalah yang di angkat adalah bagaimanakah peraturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, bagaimanakah dampak pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan narkotika di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Remisi tidak pidana narkotika termasuk kejahatan luar biasa maka dengan itu di butuhkan pula penanganan yang luar biasa.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN riana dewi; Hasan Basri; Yusrizal Y
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 3 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i3.4074

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the authority of the Lhokseumawe City Government in the Management of Tourism Destinations based on Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism. This research method is a qualitative method in the form of normative legal research, namely research that puts the law in place to answer legal problems faced through a statutory approach contained in related articles. The nature of this research is descriptive-analytic by using library research. Based on this research, it is explained that the Lhokseumawe City Government as the person in charge and plays a very important role in the management of tourist attractions must control the tourist environment. Barriers to managing tourism destinations are due to the government's lack of firmness to impose sanctions on the community. Efforts are being made by the Government by frequently conducting raids at tourist attractions in Lhokseumawe City. The writer's suggestion in this study is that it is hoped that the Lhokseumawe City Government will further improve supervision of tourist attractions and it is advisable to immediately impose sanctions on people who do and allow Lhokseumawe City Regional tourist attractions to be polluted by acts that are not polite and violate the Shari'a. Islam. Keywords: Government Authority, Management, Tourism Destinations, Aceh Qanun Number 8 of 2013.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH WAKAF sundari s; Jamaluddin J; Hamdani H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 3 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i3.4382

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah wakaf dan menjelaskan akibat hukum bagi pihak tergugat akibat penguasaan tanah wakaf pada putusan Nomor :04/Pdt.G/2018/PN-Ktn. Mewakafkan harta adalah suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat pada ayat, QS . Ali Imran Ayat 92. Oleh kerena itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari, dan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf telah diatur secara resmi menyatakan bahwa benda atau harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditukar dengan benda lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang disebut juga penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Hasil penelitian hakim telah benar dalam pertimbangan putusan karena telah sesuai dengan Pasal 40 Nomor .41 tahun 2004 Undang-Undang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat dilakukan pertukaran dengan benda lain. Akibat hukum dari Putusan ini pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan pengadilan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.453.000.000.00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dalam hal ini pihak yang kalah adalah tergugat, apabila tergugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Kutacane maka tergugat dapat melakukan upaya hukum lain yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah Wakaf.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue