cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2021): Januari" : 11 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat) Habib Hamed; Tri Widya Kurniasari; Fatahillah F
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4713

Abstract

Banyaknya masyarakat yang mengirimkan barang membuat jasa-jasa ekspedisi bertumbuh pesat, terbukti dengan banyaknya jasa ekspedisi salah satunya ialah PT. JNE Cabang Stabat. Hak dan kewajiban PT. JNE Cabang Stabat ini tentu saja diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini ialah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang dan tanggung jawab PT. JNE Cabang Stabat apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan yang di dapatkan jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban PT. JNE Cabang Stabat terdapat di dalam resi pengiriman barang, PT. JNE Cabang Stabat juga memberikan ganti kerugian atas keterlambatan sebesar ongkos kirim yang telah disepakati, dan hanya berlaku pada layanan produk Yakin Esok Sampai dan Super Speed.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Kuasa Menjual Mutlak Dalam Transaksi Jual Beli Tanah. Nurul Helmi; Teuku Yudi Afrizal; Fatahillah F
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4044

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum perjanjian kuasa jual mutlak oleh pembeli hak atas tanah dalam transaksi jual beli tanah, beserta untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah dan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kepada pihak pembeli tanah berdasarkan kuasa mutlak dalam peralihan hak milik atas tanah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS (Studi Putusan Nomor 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp) Ifaldy Riski Fahlepy; Yusrizal Y; Muhammad Nur
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4085

Abstract

Abstrak/Intisari Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tdalam abung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi di kota Padangsidimpuan dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan gas di kota Padangsidimpuan. Pengoplosan Gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg nonsubsidi terjadi di Kota Padangsidimpuan, pelaku dengan sengaja melakukan pengoplosan dengan alasan keuntungan. Tentunya daripada tindakan tersebut pelaku harus bertanggungjawab karena melanggar hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statue approach dan case approach. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindakpidana pengoplosan Gas di Kota Padangsidimpuan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf, sedangkan hambatannya adalah hambatan internal dan eksternal. Solusi dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan Gas yaitu dengan melakukan berbagai upaya, seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif.
ASAS RETROAKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME Notariani Asril; Husni H; Ferdy Saputra
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4261

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan asas retroaktif dalam undang-undang terorisme dan implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 013/PUU-I/2003 terkait dengan pemberlakuan surut undang-undang terorisme. Prinsip dasar hukum berpegang berlandaskan asas legalitas, tetapi dalam beberapa ketetapan aturan undang-undang yang berlaku asas legalitas tidak berlaku surut mutlak, artinya dapat diberlakukan asas retroaktif walaupun hanya terbatas terhadap hal-hal tertentu saja. Pemberlakuan surut bisa dilakukan jika sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach berkaitan dengan kejahatan luar biasa terhadap terorisme. Hasil penelitian menyatakan bahwa asas retroaktif adalah peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Hukum yang di terapkan secara retroaktif (berlaku surut) mengubah akibat-akibat hukum dari tindakan yang dilakukan atau status hukum dari perbuatan dan hubungan yang terjadi sebelum penetapan undang-undang. Indonesia harus berupaya melakukan tindakan yang tegas dalam menangani kondisi yang dialami sehingga dapat menjaga nama baik bangsa dan negara, yaitu melalui pembentukan undang-undang darurat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah mencoba tidak menggunakan penggunaan asas legalitas, sehingga aturan hukum tersebut dapat diterapkan secara surut pada kasus Bom Bali I. Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dapat menghukum dan mengadili para pelaku.
Penerapan asas pemisahan horisontal dalam penyelesaian sengketa antara pemilik tanah dengan pemilik benda yang ada di atasnya studi penelitian di kecamatan Putri betung kabupaten Gayo Lues DESI D; Herinawati H; Nasrianti N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4069

Abstract

Asas pemisahan horizontal tersirat dalam pasal 5 UUPA "Hukum agraria yang berlaku atas tanah, air Dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia Dan dengan peraturan yang tertuang dalam undang-undang ini Serta peraturan perundangan-undangan lainnya". Sedangkan dalam kasus di kecamatan Putri betung kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa antara pemilik tanah Dan pemilik benda yang ada di atasnya. Asas pemisahan horizontal belum diterapkan secara maksimal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hal tersebut. Penelitian dalam studi ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif-analisa dengan menggunakan tipe penelitian lapangan, kegiatan lapangan dilakukan melalui wawancara Dan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memberikan hasil analisis yang menyakut objek yang diteliti berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menemukan hasil bahwa penerapan asas pemisahan horizontal di kecamatan Putri betung kabupaten Gayo Lues tidak secara maksimal. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa adalah pihak bersengketa tidak menerima kesepakatan, Ada ya itikad tidak baik, sulitnya menemukan saksi Dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan asas pemisahan horizontal Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasj hambatan penyelesaian sengketa tersebut adalah para pihak di paksa tunduk dengan putusan yang ditetapkan oleh kepala desa, pendekatan secara personal dilakukan oleh kepala desa kepada pihak yang melakukan itikad baik, memanfaatkan masyarakat yang mengetahui permasalahan sebagai saksi Dan para pihak yang menyelesaikan sengketa meskipun minimnya pengetahuan nya mengenai asas pemisahan horizontal tersebut.
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENGESAHAN PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN NIKAH SIRI (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir) Nailal Amal; Faisal F; Nurarafah N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4262

Abstract

Perkawinan ialah suatu fenomena yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, dimana dapat menimbulkan suatu ikatan yang sah karena dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat berdiri tegak dan dibina sesuai dengan norma agama dan adat istiadat. Permasalahan pada riset ini adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir), dan akibat hukum apabali terjadi penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri. Dan Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari riset ini adalah pertimbangan hakim dalam penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Perkara Nomor 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir), hakim mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak istri dan suami yang mengajukan itsbat nikah ditolak karena keduanya sudah memiliki istri dan suami masing-masing belum lagi nikah yang dilakukan diantara keduanya merupakan nikah tidak resmi secara Negara sehingga hakim menolak itsbat nikah dari keduanya. Akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri berakibat terhadap anak hasil dari perkawinan siri, artinya: seorang anak belum diakui sebagai anak yang sah berdasarkan aturan Negara. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri yang menyangkut dengan keperdataannya akan kembali kepada ibu dari anak tersebut serta tidak mendapatkan harta warisan maupun tanggung jawab dar
Analisis Yuridis persidangan perkara pidana secara elektronik Siti Nurhaliza; Romi Asmara; Johari J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4332

Abstract

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan dikeluarkan aturan mengenai Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam menjalani pelaksanaan persidangan secara elektronik, terdakwa harus tetap melaksanakan persidangan yang dilakukan di lapas. Namun bagaimana dengan terdakwa yang positif Covid-19. Oleh karena itu maka peneliti ingin meneliti bagamana tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik tehadap terdakwa yang positif Covid-19 dan upaya apakah yang akan dilakukan oleh Penegak Hukum terhadap terdakwa yang positif covid-19. Tujuan penelitian ini membahas implementasi persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 kemudian membahas mengenai hambatan dan upaya dalam implementasi persidangan persidangan secara elektronik terhadap terdakwa yang terinfeksi/positif covid-19 apakah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki terdakwa. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap terdakwa yang positif covid-19 dilakukan dengan Tahapan Pelaksanaan dan Pengesahan Peraturan Makamah Agung terhadap Persidangan Elektronik Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik khususnya pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas I B pada bulan April tahun 2020, Mengenai Pelaksanaan terdakwa yang positif covid-19 yang tata cara pelaksanaannya tidak ada aturan dalam Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Seperti, petugas kesehatan itu seharusnya ada Dokter khusus yang menangani terdakwa positif, dan sarana prasarananya lebih dilengkapkan kembali. Saran kepada penegak hukum yaitu menjelaskan kepada tersangaka/terdakwa mengenai hak terdakwa dengan jelas, baik itu hak atas dirinya sendiri maupun hak terdakwa melakukan sidang di pengadilan.
Tindak Pidana Malpraktek Profesi medis Jemmy Saifandi; Sumiadi S; Muhammad Hatta
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4264

Abstract

Tindak pidana malpraktek profesi medis dalam kehidupan masyarakat saat ini merupakan suatu tindakan profesi medis yang bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP), Undang-Undang, dan kode etik yang berlaku, baik disengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan kondisi pasien semakin memburuk, atau bahkan kematian. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kasus tindak pidana malpraktek profesi medis, Negara bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal yang diwujudkan dengan cara diciptakannya Peraturan Perundang-Undangan terkait malpraktek profesi medis, dengan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana malpraktek profesi medis tersebut. Akan tetapi Meskipun telah terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait tindak pidana malpraktek profesi medis akan tetapi jumlah malpraktek profesi medis masih terus terjadi. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Bentuk penelitian ini adalah analisis dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan terkait malpraktek profesi medis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana malpraktek profesi medis harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan. Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur apabila profesi medis terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan profesi medis. Maka pertanggungjawaban hukum malpraktek profesi medis terbagi tiga yaitu, pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Saran dalam penelitian ini, Terkait malpraktek profesi medis diharapkan pemerintah lebih mempertajam juga memperberat sanksi pidana terutama pidana penjara/badan dan pidana denda serta pidana administrasi bagi pelaku tindak pidana malpraktek medis agar menimbulkan efek jera. Kata Kunci: Tindak Pidana, Malpraktek, Profesi Medis
Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara) Asriati A; Jamaluddin J; Hamdani H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4215

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid di gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid di gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Gugatan yang dilakukan oleh si penggugat terhadap tanah wakaf masjid bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak memiliki akta wakaf sebagai alat bukti. Sehingga dengan tidak adanya akta wakaf menjadi sebuah alasan terjadinya gugatan terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Kondisi tersebut membuat pihak penggugat semakin berani untuk melakukan gugatnnya, walaupun pada dasarnya bahwa mewakafkan satu benda cukup dilakukan dengan ikrar wakaf sajatidak harus terlibat banyak pihak. Terkait tanah wakaf terdapat pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi realita terjadi beberapa wakaf berjalan tidak sesuai dengan pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan orang-orang atau perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sengketa tanah wakaf masjid ini adalah tidak memiliki akta wakaf sebagai alat bukti dan juga tidak adanya niat yang ikhlas dari ahli waris, yakni ahli waris dalam menerima kenyataan bahwa tanah ibunya sudah diwakafkan belum sepenuh hati secara ikhlas, serta dalam proses penyelesaiannya sengketa tanah wakaf masjid dengan pihak ahli waris terjadi kesepakatan perdamaian yaitu tanah wakaf masjid ini masih bisa digunakan seperti biasa oleh masyarakat dari ketiga kemesjidan. Namun pihak masjid, aparatur gampong beserta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris. Pembayaran dilakukan dengan cara dibayar secara cicil dalam seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada akhir tahun 2019. Uang yang dibayar kepada anak si wakif berasal dari hasil wakaf masyarakat gampong dan luar gampong. Hak kepemilikan dari tanah tersebut sudah berpindah menjadi milik masyarakat gampong Ulee Tanoh, Mee Meurubo, Matang Ranub Laseh, serta kaum kaum muslimin dan muslimat. Kata kunci: Sengketa, Wakaf, Tanah This study aims to identify and analyze the factors causing the mosque waqf land dispute in Ulee Tanoh Village, Tanah Pasir District, North Aceh Regency, and also to identify and analyze the process of resolving mosque waqf land disputes in Ulee Tanoh Village, Tanah Pasir District, North Aceh Regency. The claim made by the plaintiff against the mosque's waqf land that the land that has been waqf does not have a waqf deed as evidence. So that the absence of a waqf deed becomes a reason for a lawsuit against land that has been waqfed. This condition made the plaintiffs bolder to file a lawsuit, even though basically it was enough to make waqf of one object with the pledge of waqf alone, not involving many parties. Regarding waqf land, it is contained in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, but the reality is that some waqf runs are not in accordance with the regulation. This study uses a qualitative research method with an empirical/juridical sociological approach. This study uses descriptive data in the form of written and spoken words of people or observed behavior. Based on the results of the study, it is known that the dispute over this mosque's waqf land is that it does not have a waqf deed as evidence and also that there is no sincere intention from the heirs, namely the heirs in accepting the fact that their mother's land has been waqf not yet wholeheartedly and in the process of settlement. The dispute over the mosque's waqf land with the heirs resulted in a peace agreement, namely the mosque's waqf land can still be used as usual by the people of the three mosques. However, the mosque, village apparatus and the community must pay compensation to the heirs. Payments are made by paying in installments once a week and can be repaid at the end of 2019. The money paid to the child of the wakif comes from the waqf of the village community and outside the village. The ownership rights of the land have been transferred to the community of Ulee Tanoh, Mee Meurubo, Matang Ranub Laseh, as well as the Muslims and Muslimat. Keywords: Dispute, Waqf, Land
ANALSIS KEWENANGAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Eva lestari; Mukhlis M; Yusrizal Y
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4108

Abstract

ABSTRACT This study aims to explain the authority and obstacles of the Deputy Regent in administering local government based on Law Number 9 of 2015 concerning Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The Deputy Regent's authority is not regulated in detail in Law Number 9 of 2015 concerning Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, causing the assumption that the Deputy Regent is only a symbol. This research uses normative juridical research using a conceptual approach, descriptive and prescriptive research form. This research uses premier legal material in the form of Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Based on the results of the analysis, it is known that the Deputy Regent's authority in the administration of regional government is to assist, monitor, coordinate, follow up, carry out efforts, evaluate, and provide advice to the Regent. Carry out the duties and authorities of the Regent if the Regent is serving a period of detention or is temporarily absent. Carry out other government duties and obligations given by the Regent as determined by the Regent's decision, and carry out tasks with the Regent until the end of the term of office. Obstacles to the Deputy Regent in exercising his authority based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 2014 concerning Regional Government that; weak laws and regulations regarding the working relationship between the Regent and Deputy Regent political ethics, the lack of the role of the Deputy Regent, accountability of the Deputy Regent to the Regent, and disharmony between the Regent and the Deputy Regent Keywords: Authority, Deputy Regent, Local Government Administration

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue